Partaigelora.id-Partai Gelora Indonesia kembali menggelar Podcast Gelora Talks bertajuk “UU TPKS Sudah Ada, Mengapa Korban Masih Tak Terlindungi?” pada Kamis (15/10/2026). Dipandu oleh Ketua Korbid Kebijakan Publik DPP Partai Gelora Sarah Handayani, edisi ini menghadirkan Direktur Eksekutif Jalastoria yang juga Ketua Dewan Pers periode 2022–2025, Dr. Ninik Rahayu, S.H., M.H.
Diskusi tersebut membedah maraknya kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan—seperti sekolah, kampus, hingga pondok pesantren—serta menguji efektivitas penegakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
Dalam pemaparannya, Ninik Rahayu menegaskan bahwa kekerasan seksual di dunia pendidikan terus berulang akibat masih kuatnya cara pandang hierarkis dan ketimpangan relasi kuasa.
Figur otoritas seperti dosen, guru, atau pimpinan lembaga kerap memandang anak didik maupun santri sebagai pihak yang harus tunduk.
“Penyebab utamanya adalah relasi kuasa yang tidak setara. Ketika satu pihak menganggap dirinya subjek yang berkuasa dan pihak lain sebagai objek, di situlah muncul dorongan untuk mengendalikan dan menguasai,” ujar Ninik.
Ninik secara khusus menyoroti adanya penanganan kasus di lembaga pendidikan dan pesantren yang sengaja ditutupi dengan dalih menjaga kehormatan atau nama baik institusi.
Menurutnya, menganggap kejahatan kekerasan seksual sebagai aib yang harus disembunyikan merupakan kekeliruan besar.
“Kekerasan seksual adalah kejahatan kemanusiaan yang melanggar martabat. Tidak boleh ada toleransi, pengampunan, atau impunitas bagi pelaku atas nama agama, kiai, atau nama besar lembaga. Pembungkaman hanya akan membuat kejahatan ini terus berulang,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ninik menguraikan sejumlah hambatan teknis yang dialami korban di lapangan, di antaranya penyelesaian internal yang keliru, proses hukum yang lambat dan beban pembuktian pada korban.
Ketua Dewan Pers periode 2022–2025 ini mengungkapkan, Satuan Tugas (Satgas) di sekolah atau kampus kerap bertindak melampaui kewenangan dengan memediasi pelaku dan korban, ketimbang merujuk kasus ke lembaga layanan profesional.
Baca juga:
Sedangkan laporan kepolisian sering kali mengendap berbulan-bulan tanpa kepastian, sehingga membuka celah bagi pelaku untuk melaporkan balik korban atas tuduhan pencemaran nama baik.
“Sebab, korban masih sering diinterogasi dengan pertanyaan yang memicu stigma serta pemeriksaan berulang yang memicu trauma berlapis (reviktimisasi), “ kata Direktur Eksekutif Jalastoria ini.
Ninki mengingatkan bahwa UU TPKS telah membawa terobosan hukum penting. Dalam undang-undang ini, keterangan saksi korban yang didukung satu alat bukti sah lainnya sudah cukup untuk pembuktian.
Selain itu, kekerasan seksual ditetapkan sebagai delik umum, sehingga aparat penegak hukum wajib aktif mengusut kasus tanpa membebankan pembuktian kepada korban.
Guna memutus rantai kekerasan seksual di dunia pendidikan, Ninik mendesak perlunya integrasi kurikulum edukasi hak ketubuhan sejak dini, evaluasi standar operasional prosedur (SOP) di setiap sekolah maupun pesantren, serta respon cepat dari aparat penegak hukum dan fasilitas layanan kesehatan/psikologis.
“Kita tidak boleh berhenti hanya pada rasa marah atau prihatin. Yang dibutuhkan saat ini adalah komitmen nyata dari seluruh ekosistem—kementerian, aparat hukum, tokoh masyarakat, hingga pengelola lembaga pendidikan—agar tempat belajar benar-benar menjadi ruang yang aman bagi anak-anak bangsa,” pungkas Ninik.
Sementara Ketua Korbid Kebijakan Publik DPP Partai Gelora Sarah Handayani menegaskan bahwa kekerasan seksual bukanlah isu yang jauh dari kehidupan sehari-hari, melainkan ancaman nyata yang bisa terjadi di lingkungan terdekat.
Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak bersikap apatis atau menganggap remeh potensi bahaya kekerasan seksual.
“Kekerasan seksual itu bukan masalah di sana yang jauh, melainkan persoalan sehari-hari yang mungkin terjadi di sekitar kita. Kita tidak boleh abai, harus paham betul dampaknya, dan mengambil peran untuk menjaga lingkungan kita karena ini menyangkut masa depan anak-anak bangsa,” ujar Sarah.
Lebih lanjut, Sarah menggarisbawahi bahaya dampak jangka panjang berupa trauma psikologis yang sangat sulit dipulihkan pada diri korban.
Menyoroti pentingnya keberanian bersuara, Sarah menyerukan agar masyarakat tidak tinggal diam ketika melihat atau mengetahui adanya indikasi tindakan kekerasan seksual.
“Pokoknya kita tidak boleh diam. Sebagaimana disampaikan Mbak Ninik, kita tidak boleh diam dan tidak boleh berhenti marah, tetapi kemarahan itu harus diwujudkan dalam tindakan nyata untuk saling melindungi,” tegasnya.
Sarah Handayani menegaskan bahwa penanganan kekerasan seksual di institusi pendidikan tidak bisa dibebankan hanya kepada satu pihak, melainkan membutuhkan komitmen menyeluruh.
Lingkungan pendidikan dituntut untuk membangun sistem pelaporan dan perlindungan yang aman, mutakhir, dan berpihak penuh pada korban.
“Jika kita bicara tentang kekerasan seksual di institusi pendidikan, maka seluruh ekosistem harus bertanggung jawab. Pemerintah, pengelola lembaga, aparat hukum, hingga masyarakat memiliki kewajiban bersama untuk memastikan sistem pelaporan dan perlindungan itu benar-benar berjalan,” ujar Sarah.
Sarah kembali mengingatkan, bahwa isu kekerasan seksual bukanlah masalah asing yang jauh dari kehidupan sehari-hari.
Ancaman ini nyata dan dapat terjadi di lingkungan terdekat, sehingga sikap acuh tak acuh (abai) harus segera dihentikan.
“Kekerasan seksual itu persoalan sehari-hari yang mungkin terjadi di sekitar kita. Kita tidak boleh abai, harus paham betul definisinya, serta mengambil peran aktif untuk memelihara lingkungan yang aman. Trauma yang dialami korban itu sangat berat dan sulit disembuhkan, karena ini menyangkut masa depan anak-anak kita,” tegas Sarah.
Ia beraharap masyarakat untuk tidak bungkam saat menemui atau mencurigai terjadinya praktik kekerasan seksual.
Semua pihak diajak untuk terus membangun kesadaran, memperkuat sistem perlindungan di institusi pendidikan, serta memberikan dukungan penuh bagi korban guna menciptakan lingkungan yang aman dari segala bentuk kekerasan seksual
“Pokoknya kita tidak boleh diam. Sebagaimana yang ditegaskan Mbak Ninik, kita tidak boleh diam, tidak boleh berhenti marah, dan kemarahan itu harus kita wujudkan dalam bentuk langkah nyata serta dukungan penuh bagi perlindungan korban,” pungkasnya.
No comments