Partaigelora.id-Wacana kebijakan program ‘Kuliah Gratis’ yang dicanangkan pemerintah mendapat apreasiasi dari Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia. Partai Gelora menilai program ini merupakan langkah strategis yang sangat dinantikan masyarakat dalam rangka investasi sumber daya manusia (SDM) menuju Indonesia Emas 2045.
Namun, implementasinya membutuhkan perencanaan anggaran yang matang, berkelanjutan, serta cakupan bantuan yang lebih luas agar tidak salah sasaran.
Hal tersebut dikupas tuntas dalam Podcast Gelora Talks bertajuk ‘Kuliah Gratis Bisakah?’ yang tayang di kanal YouTube Gelora TV pada Kamis (5/11/2026) malam.
Dipandu Ketua DPP Korbid Kebijakan Publik Sarah Handayani menghadirikan menghadirkan Ketua Bidang Pendidikan DPP Partai Gelora, Rohmani Wahid sebagai narasumber.
Podcast ini membahas kebijkan kuliah gratis yang akan diberlakukan hendaknya tidak hanya meng-cover Uang Kuliah Tunggal (UKT) UKT.
Dalam pemaparannya, Rohmani Wahid mengapresiasi keseriusan pemerintah—sebagaimana pernah disuarakan oleh Presiden Prabowo Subianto—untuk segera merealisasikan program kuliah gratis. Menurutnya, kesadaran masyarakat Indonesia terhadap pentingnya pendidikan tinggi sebagai eskalator mobilitas sosial sudah sangat tinggi.
“Kendati demikian, keinginan kuat anak-anak muda dari keluarga prasejahtera untuk melanjutkan pendidikan kerap terhalang oleh tembok tinggi biaya kuliah, seperti UKT maupun Iuran Pengembangan Institusi (IPI) di jalur mandiri,” kata Rohmani.
Menurutnya, pemerintah dikabarkan telah menyiapkan proyeksi anggaran sebesar Rp93,7 triliun pada tahun pertama (2027) untuk menyasar sekitar 2,83 juta mahasiswa. Namun, Partai Gelora memberikan catatan kritis terkait kalkulasi jangka panjang (sustainability).
Mengingat masa perkuliahan umumnya ditempuh selama empat tahun, maka pemerintah harus mengamankan ketersediaan anggaran secara kontinyu.
“Jika tahun pertama dianggarkan Rp93,7 triliun, maka total akumulasi hingga tahun keempat diperkirakan mencapai kisaran Rp374 triliun agar mahasiswa angkatan pertama bisa tuntas berkuliah sampai lulus,” katanya.
Baca juga:
Alokasi anggaran sebesar itu, lanjut Rohmani, harus dijelaskan secara detail dan transparan oleh pemerintah, termasuk perincian kebutuhan biaya di masing-masing program studi (kedokteran, teknik, sosial, dan keguruan).
Namun, salah satu poin krusial yang ditekankan Rohmani dalam kebijakan kuliah gratis ini adalah potensi ‘gugur sebelum bertarung’ bagi calon mahasiswa dari keluarga miskin atau daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
Sering kali, kendala utama mahasiswa bukan hanya pada pembayaran UKT, melainkan biaya hidup (living cost), transportasi, dan akomodasi di kota tempat perguruan tinggi berada.
“Jangan sampai anak-anak dari kampung, dari keluarga miskin tapi punya potensi akademik bagus, merasa ngeri duluan karena terbayang biaya hidup dan transportasi. Kalau pemerintah cuma menggratiskan UKT doang, bisa jadi mereka sudah mengundurkan diri dan tidak mendaftar sejak sebelum diterima,” tegas Rohmani.
Oleh karena itu, pemerintah diimbau untuk mendesain bantuan yang menyasar biaya hidup bagi kelompok prasejahtera, didukung dengan pemetaan talenta (talent mapping) yang akurat sejak bangku SMA/Madrasah Aliyah.
Terkait fokus program yang kabarnya diprioritaskan dalam kebijakan kuliah gratis ini difokuskan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) saja, Partai Gelora mengingatkan agar pemerintah tidak mengabaikan eksistensi Perguruan Tinggi Swasta (PTS).
“Jika PTN mendominasi penerimaan mahasiswa secara masif—terutama lewat jalur mandiri—PTS di daerah dikhawatirkan akan mengalami kekurangan mahasiswan dan PTS akan semakin tertekan. Pemerintah didorong untuk menjadikan PTS sebagai mitra strategis pembangunan pendidikan dengan standar mutu yang setara dan terstandarisasi,” katanya.
Sebagai penutup podcast Gelora Talks bertajuk ‘Kuliah Gratis Bisakah?’ ini, Rohmani merangkum tiga langkah prioritas yang harus segera disiapkan oleh pemerintah agar program kuliah gratis benar-benar sukses dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat:
- Transparansi Detail Anggaran: Menjelaskan secara terbuka dari mana sumber dana Rp93,7 triliun diambil serta rincian implementasinya per program studi.
- Cakupan Komprehensif (Lebih dari UKT): Memastikan ada komponen biaya hidup bagi mahasiswa sangat miskin atau dari daerah 3T agar tidak ada anak bangsa yang terhalang aksesnya karena alasan ekonomi.
- Menjaga Mutu & Relevansi Lulusan: Mengiringi kebijakan pembiayaan ini dengan peningkatan mutu institusi serta evaluasi ketat agar lulusan sarjana terserap dengan baik, serta tidak menjadi pengangguran di tengah masyarakat.
No comments