Penyelesaian Konflik Palestina, Anis Matta: Saatnya Memikirkan Pembubaran Negara Israel

, , , , ,

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menilai pembubaran negara zionis Israel bisa menjadi solusi atau jalan keluar untuk mengakhiri konflik yang terjadi di tanah Palestina selama ini, karena berbagai upaya gagal dilakukan

Pembubaran suatu negara merupakan hal biasa dan pernah terjadi menimpa Uni Soviet dan Yugoslavia. Setelah bubarnya Uni Soviet misalnya, kemudian muncul Rusia justru menjadi kekuatan baru global.

“Orang belum punya bayangan pembubaran negara Israel, padahal banyak terjadi seperti Uni Soviet, malahan menemukan solusi baru. Pembubaran negara Israel bisa menjadi jalan keluar,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Senin (24/5/2021).

Hal itu disampaikan Anis Matta didampingi Sekretaris Jendaral Partai Gelora Indonesia Mahfuz Sidik, Ketua Bidang Narasi Dadi Krismanto dan Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri Henwira Halim saat Halal bi Halal dan Dialog tentang Palestina dengan wartawan di Gelora Media Centre, Jakarta, pada Jumat (21/5/2021) lalu.

Menurut dia, para pemimpin dunia saat ini perlu berpikir mengenai upaya pembubaran negara Israel secara permanen sebagai jalan keluar mengakhiri konflik abadi antara Palestina-Israel.

Sebab, Israel sebelumnya tidak ada dalam peta, tiba-tba diadakan karena hutang budi atas terjadinya ‘Holocaust’ terhadap kaum Yahudi yang dilakukan bangsa Eropa.

“Mengapa negara Israel tidak ada dalam peta, kemudian dimunculkan karena semangat ultra nasionaisme Eropa terhadap orang Yahudi, sehingga menjadi hutang budi dengan mendirikan negara Israel,” katanya.

Padahal Peta negara Israel yang kini sudah berusia 100 tahunan itu, justru membuat tragedi kemanusiaan baru, yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina, seperti yang pernah diilakukan bangsa Eropa terhadap orang Yahudi.

“Pada 2009 lalu, saya pernah ditanya peneliti Amerika Serikat (AS),  orang Yahudi. Kalau Israel dibubarkan, kemana orang Israel, terus keamanan Israel bagaimana dan apa bisa meredakan konflik,” kata Anis menyampaikan kekhwatiran peneliti AS tersebut.

Anis lantas menjelaskan, jika negara Israel dibubarkan, maka orang-orang Yahudi itu dikembalikan dari negara asal mereka atau bisa juga diintegrasikan dalam satu titik untuk membentuk negara baru yang disepakati PBB dan komunitas internasional.

“Orang Yahudi itu datang dari mana, sebelum migrasi besar-besaran ke Palestina, kembalikan ke asalnya. Atau diintegrasikan dalam satu titik, itu bisa jadi solusinya bagi negara dengan jumlah penduduk sekitar 5 juta, itu tidak terlalu besar,” ujarnya.

Anis Matta menegaskan, upaya mengusir warga Palestina ke Dataran Tinggi Golan, Yordania dan Bukit Sinai, Mesir dengan membuatkan negara baru,  justru akan membuat konflik akan semakin lebar. Terbukti upaya tersebut berantakan, karena mendapat perlawanan sengit dari warga Palestina.

“Saya kira para pemimpin global harus menyakinkan dosa-dosa kemanusiaan akibat Perjanjian Sykes Picot. Pembubaran negara Israel  bisa menjadi jalan keluar, bukan sebaliknya menghilangkan Palestina dan membuatkan negara baru,” tegas Anis Matta.

Sekretaris Jenderal Partai Gelora Indonesia Mahfuz Sidik menambahkan, ide untuk mendorong pembentukan dua negara, antara Israel dan Palestina seperti keputusaan PBB 1947, yang digagas kembali dalam Perjanjian Oslo 1994 juga tidak jelas sampai sekarang.

“Dari 1994 sampai 2021 berjalan semakin tidak jelas, sejumlah negara mulai skeptis terhadap ide dua negara. Sehingga diperlukan proyeksi dan skenario penyelesaian konflik ke depan seperti apa,” kata Mahfuz.

Seperti diketahui, sejarah awal mula penguasaan lahan atau tanah Palestina oleh zionis Israel yang telah direncanakan kaum Yahudi sejak 100-an tahun lalu, melalui organisasi zionis yang didirikan Theodor Herzl pada tahun 1882.

Herzl  yang secara resmi diberi sebutan sebagai ‘bapak rohani Negara Yahudi’ (the spiritual father of the Jewish State) mengusulkan empat pilihan negara untuk menampung orang Yahudi.

Yakni Palestina, Argentina, Uganda dan Mozambik. Tapi kemudian memilih Palestina, karena justifikasi keagamaan akan memudahkan mobilisasi global kaum Yahudi untuk bermigrasi ke Palestina.

Kemudian PM Inggris Arthur Balfour saat berkecamuknya Perang Dunia I memfaslitasi pendirian negara Israel, karena yakin pasukan Sekutu berhasil mengalahkan Kekaisaran Ottoman, Turki.

Arthur membuat Perjanjian Perjanjian Sykes Picot dengan seorang bankir nomor wahid di benua Eropa abad ke-18 , Patriark Mayer Amschel Rothschild, yang merupakan orang Yahudi.

Dukungan Inggris melalui Deklarasi Balfour dan Perjanjian Sykes Picot, serta kemenangan Inggris dan Prancis dalam Perang Dunia I dan II mempercepat ekspansi teritorial dan demografis kaum zionis untuk membentuk negara Israel semakin cepat hingga terbentuk negara Israel pada 1948

Penyelesaian Konflik Palestina, Indonesia Bisa Ambil Peran Lebih Besar

, , , , ,

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menilai peran Indonesia dalam menyelesaikan persoalan Palestina masih bersifat normatif.

Karena itu, diperlukan langkah lebih kongkret lagi dalam mendukung kemerdekaan Palestina dan mengakhiri penjajahan zionis Israel.

Hal itu disampaikan Anis Matta menanggapi pidato Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dalam Debat Umum Sidang Pleno ke-67 Sidang Majelis Umum PBB pada Jumat (21/5/2021), saat Halal bi Halal dan Dialog tentang Palestina di Gelora Media Centre, Jakarta, Jumat (21/5/2021) lalu.

“Menyangkut masalah apa yang dilakukan pemerintah, secara normatif cukup. Tapi tidak sesuai dengan ukuran Indonesia yang besar, sebagai negara muslim terbesar di dunia,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Minggu (23/5/2021).

Menurut Anis Matta, ada dua langkah lebih efektif yang harus dilakukan pemerintah dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Yakni memidiasi kelompok-kelompok pejuang di Palestina dan meningkatkan peran signifiikan bagi umat Islam.

“Bersama Turki, Indonesia bisa memediasi dan memfaslitasi kelompok-kelompok pejuang Palestina, Hamas dan Fatah untuk bersatu. Peran mediasi malah dilakukan Rusia, Rusia aktif meediasi karena memiliki aliansi dengan Iran yang mendukung kelompok perlawanan di Palestina,” katanya.

Dalam penyelesaian persoalan Palestina, lanjutnya, yang berperan aktif seharusnya Turki dan Indonesia, bukan Rusia dan Iran. Sebab,Turki adalah pemimpin kawasan, sedangkan Indonesia adalah negara dengan penduduk Islam terbesar dunia dan model Islam moderat.

“Jadi Turki sebagai pemimpin kawasan di sana, Indonesia bisa berperan sangat signifikan bagi dunia islam untuk melakukan negosiasi multilateral mendukung kemerdekaan bangsa Palestina dan misi menjaga perdamaian di Yerussalem,” ujarnya.

Anis Matta berharap Presiden Joko Wiidodo (Jokowi) bisa berkomunikasi dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan untuk memulai memobilasi diplomasi global dalam menyelesaikan persoalan dan mendukung kemerdekaan Palestina.

“Negara-negara Eropa dan Amerika saat ini perlu dibantu, apalagi di tengah krisis global saat ini. Mereka tidak tahu apa yang dilakukan dalam menyelesaikan persoalan Palestina. Indonesia bisa membuka pembicaraan dengan Turki untuk melakukan diplomasi internasional,” tegasnya.

Seperti diketahui, Menlu Retno LP Marsudi dalam Sidang Pleno ke-67 Sidang Majelis Umum PBB pada Jumat (21/5/2021), mengemukakan sejumlah langkah untuk mencapai solusi dari ketegangan Israel dan Palestina.

Dalam Sidang Pleno yang berlangsung di Markas PBB, New York, Amerika Serikat ini, Menlu RI menegaskan kehadirannya ke Markas Besar PBB adalah demi kemanusiaan, demi keadilan masyarakat Palestina.

Seperti dikutip dari Anadolu Agency, Menlu menyampaikan, Indonesia meminta Majelis Umum PBB menghentikan kekerasan, membentuk tim internasional di Yerusalem.

Indonesia menekankan upaya negosiasi untuk mengakhiri pendudukan Israel di Palestina harus segera dilakukan, setelah gencatan senjata antara Israel dengan Hamas.

Indonesia juga meminta PBB memastikan akses bantuan kemanusiaan ke Palestina, serta mendorong dimulainya negosiasi multilateral yang kredibel.

Peran lain Indonesia dalam diplomasi global adalah menjadi tuan rumah KTT Luar Biasa Ke-5 Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mengenai Palestina dan Al-Quds Ash-Sharif pada tanggal 7 Maret 2016, di Jakarta.

KTT ini berhasil melahirkan Deklarasi Jakarta yang memaparkan komitmen dari para pemimpin negara-negara anggota OKI untuk mengambil langkah-langkah nyata dalam menyelesaikan konflik Palestina. Juga disepakati peningkatan bantuan finansial untuk Palestina dan mendukung program ‘Satu Muslim Satu Dollar’.

AS dan Eropa Tak Perlu Lagi Bayar Hutang Budi ‘Holocaust’, Anis Matta: Aggap Saja Itu Sudah Lunas

, ,

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengatakan, Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa tidak perlu lagi membayar hutang budi atas tragedi ‘Holocaust’ menimpa kaum Yahudi di Eropa beberapa tahun silam.

Hutang budi itu anggap saja sudah lunas, dan tidak perlu dibayar lagi, karena Israel telah menciiptakan korban kemanusiaan baru terhadap warga Palestina.

“Hutang budi dengan mendirikan negara Israel telah menciptakan korban kemanusiaan baru di di Palestina. Setelah 100 tahun usia peta Israel, para pemimpin Amerika Serikat dan Eropa tidak perlu membayar lagi. Hutang budi tidak perlu dibayar lagi, anggap saja itu sudah lunas,” tegas Anis Matta dalam Halal bi Halal dan Dialog tentang Palestina di Gelora Media Centre, Jakarta, Jumar (21/5/2021)..

Anis Matta yang didampingi Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik, Ketua Bidang Narasi Dadi Krismanto dan Ketua Hubungan Luar Partai Gelora Henwira Halim melihat saat ini adalah momentum yang baik untuk menyelesaikan masalah Palestina.

Masyarakat internasional telah menyaksikan tragedi kemanusian luar biasa, yang menimpa warga Palestina.

“Aksi demo di Amerika dan Eropa selama perang berlangsung, sangat luar biasa, meski ada kendala pandemi Covid-19. Kendalla pandemi mereka langgar, karena sisi masalah kemanusian,” katanya.

Menurut Anis Matta, menujukkan bahwa dukungan internasional terhadap Israel sudah habis. Alasan hutang budi ‘Holocaust’ yang menjadi dasar pendirian negara Israel selama ini telah mengubah perspektif baru internasional.

Holocaust sudah tidak lagi dipandang sebagai hutang budi atau kewajiban yang harus dibayar. Sebab, dukungan pendirian negara Israel justru menimbulkan korban kemanusiaan baru di Palestina, seperti peristiwa ‘Holocaust’ sebelumnya.

“Perasaan ini tidak hanya terjadi pada publik AS dan Eropa saja, tetapi juga sudah melanda para pengambil keputusan di AS. Pemerintahan Joe Biden saat ini berbeda jauh dengan Donald Trump, di Eropa juga memiliki kecenderungan sama,” pungkasnya.

Seperti diketahui, sebelum keputusan gencatan senjata antara Israel dengan Palestina diambil dan mulai berlaku pada Jumat (21/5/2021) pukul 02.00 dini hari waktu setempat, ribuan demonstran di sejumlah kota AS dan Eropa menggelar aksi solidaritas membela Palestina.

Mereka berunjuk rasa menyerukan agar Israel mengakhiri serangan di Jalur Gaza. Mengutip AFP, Minggu (16/5/2021), sekitar 2.000 orang muncul di daerah Bay Ridge di Brooklyn. Mereka meneriakkan ‘bebaskan Palestina’ dan “dari sungai ke laut, Palestina akan merdeka.”

Mereka mengibarkan bendera Palestina dan memegang plakat bertuliskan ‘akhiri Apartheid Israel’ dan ‘kebebasan untuk Gaza.’

Beberapa orang Yahudi juga turut hadir. Mereka membawa poster bertuliskan ‘Bukan atas nama saya’ dan ‘solidaritas dengan Palestina.’

Selain di Brooklyn, unjuk rasa itu berlangsung di kota-kota termasuk New York, Boston, Washington, Montreal dan Dearborn, Michigan.

Ratusan orang juga berunjuk rasa di Monumen Washington, ibu kota AS. Di Montreal, ribuan orang berdemonstrasi menyerukan pembebasan Palestina.

Di London, ribuan pengunjuk rasa long march menuju kedutaan Israel. Mereka juga membawa poster bertuliskan tuntutan ‘hentikan pengeboman Gaza’ dan nyanyian ‘Bebaskan Palestina.’

Di Madrid, sekitar 2.500 orang, berbaris menuju alun-alun Puerta del Sol di pusat kota. Sementarar ibuan orang berbaris di Berlin dan kota-kota Jerman lainnya menyusul seruan dari kolektif Samidoun. Aksi protes lain juga digelar di Frankfurt, Leipzig, dan Hamburg.

Gencatan Senjata Menunjukkan Kekuatan Militer Palestina Saat Ini Meningkat

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menilai Palestina telah memenangkan pertempuran dengan Israel selama 11 hari yang berakhir dengan gencatan senjata dari pihak Isarel.

“Meskipun jatuhnya korban sipil di Gaza banyak, tapi secara militer Palestina memenangkan pertempuran dengan Israel. Untuk pertama kalinya instalasi obyek vital Israel kena serangan,” kata Anis Matta dalam acara Halal bi Halal dan Dialog tentang Palestina di Gelora Media Centre, Jakarta, Jumat (21/5/2021).

Karena itu, gencatan senjata ini sekaligus juga membuktikan bahwa kekuatan militer Palestina tidak bisa lagi dipandang sebelah mata oleh Israel.

Instalasai obyek vital yang kena serangan, kata Anis Matta, sekarang tidak hanya fasilitas bandara, tetapi juga kilang minyak dan beberapa fasilitas obyek vital lainnya.

Hal ini, lanjut Anis Matta, membuat para pemimpin Israel tidak cukup memiliki keberanian untuk melakukan serangan darat.

“Awalnya saya menduga akan ada serangan darat, tetapi ternyata tidak ada. Secara mental Israel tidak punya keberanian yang cukup untuk melakukan serangan darat,” katanya.

Menurut dia, sasaran rudal Israel terhadap warga sipil Palestina di Gaza, terkesan hanya untuk menghentikan serangan roket pejuang Hamas ke Israel.

Terbukti, Kabinet Israel menyetujui keputusan gencatan senjata dengan Palestina yang mulai berlaku pada Jumat (21/5/2021) pukul 02.00 dini hari waktu setempat.

“Ketakutan Israel ini menjadi catatan penting, sejak penjajahan Israel terhadap Palestina. Rakyat Palestina sudah punya kesiapan penuh untuk merdeka. Dan jika sewaktu-waktu merdeka, bukan merupakan hadiah dari Israel,” katanya.

Kendati begitu, Anis Matta menyambut baik terjadinya gencatan senjata antara Israel dan Palestina, karena korban terbesar tewas dan luka-luka adalah masyarakat sipil, terutama warga Palestina

“KIta ikut bergembira gencatan senjata telah dilakukan antara Israel dengan Hamas. Kita harapkan kedua pihak konsisten dengan gencatan senjata,” ujarnya.

Namun, Sekretaris Jenderal Partai Gelora Mahfuz Sidik menilai, gencatan senjata bukan berarti menyelesaikan persoalan konflik yang terjadi antara Palestina-Israel selama ini.

“Gencatan senjata bukan berarti persoalan selesai, tetapi proyeksi kita kedepan bagaimana? Skenario penyelesaian bersama seperti apa? Itu yang penting,” kata Mahfuz.

Pasukan keamanan Israel atau Israel Defence Force (IDF) sendiri melaporkan sebanyak 4.000 roket telah ditembakan oleh pejuang Hamas ke wilayah yang diduduki oleh Israel selama 10 hari terakhir dalam siaran resminya, Kamis (20/5/2021).

Roket yang diluncurkan oleh milisi Hamas ke Israel, jauh lebh banyak dari perang antara Palestina dan Israel pada 2018 lalu. Ketika itu, pejuang Hamas meluncurkan lebih dari 400 roket saja ke Israel

Korban Jiwa Berjatuhan di Kedua Pihak, Anis Matta Minta Israel dan Palestina Lakukan Gencatan Senjata

, ,

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mendesak Israel dan Palestina segera melakukan gencatan senjata dan mengakhiri perang yang terjadi sejak 10 Mei 2021 lalu.

Anis Matta sangat prihatin dengan terus bertambahnya korban tewas dan luka-luka di kedua belah pihak, terutama korban warga sipil Palestina yang sebagian besar merupakan perempuan dan anak-anak.

“Demi melindungi warga sipil yg sudah terlalu banyak jadi korban di kedua belah pihak, kami meminta agar pemerintah Indonesia mendesak Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk segera meminta agar kedua belah pihak yang bertikai agar segera melakukan gencatan senjata dan menghentikan semua tindak kekerasan,” kata Anis Matta dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (19/5/2021).

Pemerintah Indonesia sendiri melalui Presiden Joko Widodo telah mengecam serangan Israel atas Palestina, karena tak sedikit perempuan dan anak-anak yang menjadi korban akibat agresi tersebut. Untuk itu dia meminta agresi Israel dihentikan.

“Indonesia mengutuk serangan Israel yang telah menyebabkan jatuhnya ratusan korban jiwa, termasuk perempuan dan anak-anak. Agresi Israel harus dihentikan,” ucap Jokowi lewat akun Twitter resminya @jokowi, Sabtu (15/5/2021).

Hingga Rabu (19/5/2021), serangan udara Israel terhadap warga Palestina di Jalur Gaza telah menewaskan  221 orang. Kementerian Kesehatan Gaza mencatat dari total tersebut, 63 korban adalah anak-anak dan 36 lainnya perempuan.

Dilansir dari laman Anadolu Agency, serangan udara terbaru Israel juga melukai beberapa warga Palestina, yang menjadikan total korban luka sejauh ini menyentuh angka 1.507. Sementara di kubu Israel, serangan roket kelompok Hamas menewaskan 10 orang dengan dua di antaranya anak-anak.

Ketegangan antara Israel dan Palestina di Yerusalem adalah pemicu terjadinya aksi saling serang saat ini. Hamas meluncurkan roket sebagai bentuk protes atas aksi kekerasan pasukan Israel di Sheikh Jarrah dan kompleks Masjid Al-Aqsa selama Ramadan.

Ketegangan akhirnya berpindah dari Yerusalem Timur ke Gaza setelah kelompok perlawanan Palestina di sana bersumpah untuk membalas serangan Israel di Masjid Al-Aqsa dan Sheikh Jarrah, jika Isarel tidak menghentikan tindakannya.

Israel pun membalas roket Hamas dengan serangan udara sejak 10 Mei lalu hingga saat ini.

Sementara itu, komunitas internasional terus menyerukan dilakukannya gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Berbagai aksi protes atas serangan Israel juga digelar di berbagai kota di Amerika Serikat dan negara-negara Eropa termasuk Jerman dan Inggris. Namun hingga kini kedua kubu masih terlibat aksi saling serang.

Di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Prancis dikabarkan telah mengusulkan proposal resolusi gencatan senjata. Proposal tersebut didukung Mesir dan juga Yordania. Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga dikabarkan telah berkomunikasi dengan Israel dan Mesir untuk menyampaikan dukungannya atas gencatan senjata.

Partai Gelora Indonesia juga menyampaikan bahwa gencatan senjata adalah mutlak bukan saja untuk menghentikan makin banyaknya korban yang berjatuhan di kedua belah pihak, namun juga sebagai langkah awal agar kedua belah dapat kembali berunding untuk menyelesaikan konflik yang berkepanjangan tersebut secara adil dan damai.

“Langkah paling penting yang harus diambil saat ini adalah gencatan senjata penuh, karena kita tidak bisa terus membiarkan korban berjatuhan di kedua belah pihak. Namun, gencatan senjata haruslah ditindaklanjuti dengan upaya nyata untuk membawa kedua belah pihak kembali ke meja perundingan agar sebuah solusi dua negara yang adil dan damai, Israel dan Palestina yang sama-sama merdeka dan berdaulat, dapat tercapai,” lanjut Anis Matta.

“Semoga gencatan senjata dapat segera diwujudkan karena setelah itu sebuah pekerjaan berat menanti kita semua, baik pemerintah maupun masyarakat Indonesia, untuk bersama-sama berkolaborasi dalam upaya mewujudkan negara Palestina merdeka,”tutup Anis Matta.

70 Persen Negara di Dunia Sudah Mengakui Palestina, Kemenlu Diminta Desak AS dan Uni Eropa

, , , , , ,

Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menilai dukungan 138 negara di dunia atas kemerdekaan Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat, tidak lagi dibawah kendali Israel saat ini harus bisa dimanfaatkan secara maksimal Indonesia.

Indonesia bisa meningkatkan perannya dalam berdiplomasi dengan melakukan lobi terhadap ‘goverment to goverment’ dan ‘people to people’ ke 138 negara tersebut, terutama Amerika Serikat dan Uni Eropa

“Saat ini sudah ada 138 negara yang mengakui kemerdekaan Palestina, berarti sudah 70 persen negara di dunia yang mengakui. Tetapi pertanyaannya, kenapa Amerika Serikat mempertahankan Israel dan menolak kemerdekaan Palestina,” kata Henwira Halim, Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri DPN Partai Gelora Indonesia dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (19/5/2021).

Hal itu disampaikan Henwira dalam diskusi ‘Akankah Palestina Segera Merdeka’ yang diselenggarakan Al Quds Volunteer Indonesia pada Senin (17/5/2021) malam lalu.

Menurut Henwira, selama AS masih membackup penuh Israel, maka akan dibutuhkan upaya lebih besar untuk memerdekakan Palestina ddari penjajahan negara Yahudi itu.

“Jadi selama Amerika Serikat terus membacking Israel, maka semakin rumit dan dibutuhkan effort (upaya) yang besar untuk mencapai kemerdekaan Palestina,” katanya.

Untuk membentuk sebuah negara merdeka dan berdaulat, kata Henwira, diperlukan empat syarat, yakni populasi, wilayah, pemerintahan dan pengakuan.

Namun, karena pertarungan kepentingan geopolitik global, kemerdekaan Palestina terus terganjal, meski 70 persen negara didunia sudah memberikan dukungan.

Sebab, Amerika Serikat dan sebagian negara Barat ingin mempertahankan pengaruhya di Timur Tengah (Timteng) dengan memberikan dukungan kepada Israel.

Dukungan kepada Israel tersebut, adalah untuk mempertahankkan pengaruh mereka baik secara politik, keamanan, investasi dan upaya melakukan eksplorasi dalam mendapatkan sumber daya alam baru.

“Palestina ini korban politik geopolitik global. Warga Palestina yang jadi korban kolateral (agunan) geopolitik, sehngga Amerika ragu-ragu mengutuk Israel, apalagi mengambil tindakan tegas,” katanya.

Namun, sikap AS tersebut mulai bergeser oleh tekanan perkembangan internasional mengenai Palestina, serta dinamika politik dan sosial yang terjadi di dalam negeri negeri Paman Sam itu sendiri.

Bahkan para Senator dari Partai Demokrat juga sudah mendesak agar segera ada genjatan senjata antara Israel-Palestina, dan meminta Presiden AS Joe Biden bersikap keras ke Israel

“Senator Demokrat menilai Israel sudah dianggap tidak punya moral, tidak demokratis dan rasis, bahkan apartheid. Kalau sudah menuduh rasis dan apartheid itu sudah tuduhan berat. 28 Senator dari demokrat ingin ada genjatan senjata dan meminta Presiden Joe Biden keras kepada Israel,” katanya.

Henwira menjelaskan, saat ini di publik AS sudah ada pergeseran pemahaman yang berbeda mengenai Palestina dan Islam, yang menganggapnya bukan lagi terorisme, tetapi sudah menyangkut sisi kemanusian.

“Selama ini mengatakan, haknya Israel membela diri. Menyerang roket memang salah, tetapi ketika tidak ada harapan merdeka, putus asa, sikap warga Palestina juga tidak bisa disalahkan. Jadi ada pergerseran pemahaman,” kata Peneliti Seniior LESPERSSI ini.

Karena itu, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) diharapkan bisa memainkan perannya lebih dalam untuk mendesak AS dan Uni Eropa, serta negara di dunia lainnya melalui ‘govermment to goverment’ dan menarik simpati masyarakatnya ‘people to people’ .

“Kita merdeka juga karena ada tekanan internasional kepada Belanda, harus ada diplomasi mengajak negara lain. Tetapi people to peolpe juga penting supaya nyambung agar AS dan Uni Eropa mengajak warganya sendiri untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Ini bisa difaslitasi kedutaan,” pungkas Henwira.

Indonesia Bisa Jadi Kekuatan Baru Dorong Kemerdekaan Palestina

, , , , ,

Partaigelora.id – Mantan Ketua Komisi I DPR RI Mahfuz Sidik 2010-2016 mengatakan, Indonesia saat ini bisa mengambil peran lebih sebagai kekuatan baru untuk mendorong kemerdekaan Palestina sebagai negara merdeka, di tengah melemahnya kekuatan kawasan timur tengah.

Yakni dengan mendorong proses konsolidasi dan rekonsilasi dua kekuatan politik utama di Palestina, yakni Fatah dengan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO)-nya di Tepi Barat dan Hamas di Gaza.

“Kalau kita ingin mempercepat kemerdekaan Palestina, maka kita harus mendorong rekonsilasi dan konsolidasi kekuatan politik di Palestina untuk bersatu. Nah Indonesia mampu mengambil posisi itu,” kata Mahfuz dalam diskusi ‘Akankah Palestina Segera Merdeka’ yang diselenggarakan Al Quds Volunteer Indonesia, Senin (17/5/2021) malam.

Menurut dia, kekuatan kawasan yang selama ini didominasi Liga Arab, kemudian juga Iran dan Turki sedang melemah, sehingga perhatian dan dukungan terhadap Palestina berkurang, termasuk soal pendanaan.

Beberapa negara-negara yang tergabung di Liga Arab banyak terlibat konflik politik dan perang di kawasan. Sedangkan Iran masih dianggap musuh oleh sebagian negara arab karena paham Syiahnya, sementara Turki menghadapi tekanan politik dan ekonomi di dalam negerinya.

“Jadi Indonesia bisa mengambil peran lebih besar, basis politik kita jelas ada di konstitusi. Dari Presiden Soekarno hingga pemerintahan Jokowi (Joko Widodo), sikapnya jelas. Dukungan masyarakat juga sangat luas. Saat kekuatan di kawasan timur tengah melemah, peran Indonesia bisa semakin penting,” katanya.

Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia ini berharap pemerintahan Jokowi wujudkan kemauan politik untuk mengambil peran lebih besar dalam mendorong kemerdekaan Palestina, meskipun jalannya tidak mudah.

“Indonesia bisa menjadi kekuatan baru yang bisa menyatukan politik pemerintahan di Palestina dan masyarakatnya. Kita sudah punya pengalaman kemerdekaan. Indonesia juga bisa menggalang dukungan 138 negara yg sudah mengakui negara Palestina melalui jalur diplomasi internasional,” ujarnya.

Persoalan mendasar saat ini di Palestina memang masih terjadi pembelahan. Tidak hanya soal wilayahnya yang terbelah antara Tepi Barat dan Gaza, tetapi juga menyangkut soal pemerintahan otoritas palestina yg terbelah.

Dua kekuatan politik di Palestina antara PLO (Fatah) dan Hamas diharapkan bisa bersatu kembali untuk membentuk pemerintahan Palestina merdeka yg kokoh.

“Palestina harus mampu melewati itu. Itu prasyarat dasar menuju kemerdekaan yg berdaulat,” ujarnya.

“Sekali lagi Indonesia bisa mengambil peran lebih besar di tengah melemahnya kekuatan kawasan timur tengah. Yaitu mendorong rekonsiliasi dan konsolidasi politik nasional di Palestina, lalu menggalang dukungan 138 negara yg sudah mengakui negara Palestina untuk memperjuangkan kemerdekaan penuh negara Palestina.” tutup Mahfuz.

Miliki Hubungan Historis, Anis Matta: Kemerdekaan Palestina Adalah Misi Konstitusi Kita

, , , , ,

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, Palestina merupakan salah satu negara yang sejak awal mendukung kemerdekaan Indonesia.

Karena itu, memerdekakan bangsa Palestina dari penjajahan zionis Israel merupakan kewajiban moral sekaligus amanah konstitusi bagi bangsa Indonesia yang sejak awal telah memiliki hubungan historis diantara kedua negara.

“Palestina adalah salah satu negara yang sejak awal mendukung kemerdekaan Indonesia. Karena itu, semangat mereka ada di setiap nafas kita. Kita punya kewajiban moral, historis dan kemanusiaan untuk menghentikan penindasan atas Palestina,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Minggu (16/5/2021).

Menurut Anis, sejak awal para pendiri bangsa (foundung fathers) memiliki satu misi suci yang memberikan kebebasan dan kemerdekaan kepada seluruh bangsa di dunia, serta melenyapkan segala bentuk penjajahan dari seluruh muka bumi.

“Oleh karena itu, rasa senasib dan sepenangungan yang dialami oleh rakyat Palestina mengalir deras kepada bangsa Indonesia. Itu sebabnya, memerdekakan Palestina adalah misi konstitusi kita yang sangat suci,” tegas Anis Matta.

Bahkan Konferensi Asia Afrika (KAA) 1955 di Bandung yang digagas oleh Soekarno (Bung Karno), Presiden RI pertama yang juga Proklamator, menurutnya, juga bertujuan untuk memerdekakan negara-negara di kawasan Asia dan Afrika dari penjajahan, diantaranya mendukung kemerdekaan bangsa Palestina.

“Jadi Bung Karno membuat Konferensi Asia Afrika itu untuk mendorong kemerdekaan negara-negara di Asia-Afrika. Semua negara sudah merdeka, yang paling akhir itu Afrika Selatan. Dan satu yang terakhir, adalah Palestina. Ini adalah misi terakhir yang harus kita tuntaskan dalam misi konstitusi kita,” tandasnya.

Anis Matta lantas menjelaskan, sejarah awal mula penguasaan lahan atau tanah Palestina oleh zionis Israel yang telah direncanakan kaum Yahudi sejak 100an tahun lalu, melalui organisasi zionis yang didirikan Theodor Herzl pada tahun 1882. 

Herzl ini secara khusus disebut namanya dalam Deklarasi Kemerdekaan Israel dan secara resmi diberi sebutan sebagai ‘bapa rohani Negara Yahudi’ (the spiritual father of the Jewish State).

“Mulanya zionis punya empat pilihan negara untuk menampung kaum Yahudi, yakni Palestina, Argentina, Uganda dan Mozambik. Tapi kemudian memilih Palestina, karena justifikasi keagamaan akan memudahkan mobilisasi global kaum Yahudi untuk bermigrasi ke Palestina,” katanya.

Pendirian negara Israel untuk kaum Yahudi di tanah Palestina ini mendapatkan dukungan dari PM Inggris Arthur Balfour saat berkecamuknya Perang Dunia I dan bertepatan dengan terjadinya peristiwa Holocaust yang dilakukan oleh penguasa Jerman Adolf Hitler.

“Arthur Balfour memberikan dukungan penuh Inggris terhadap misi zionis membentuk negara Israel di Palestina melalui surat ke Rothschild (Patriark Mayer Amschel Rothschild, bankir nomor satu di benua Eropa abad ke-18) saat berkecamuknya Perang Dunia I,” jelasnya.

Rothschild yakin pasukan sekutu yang didalamnya ada Inggris dan Prancis dapat mengalahkan Ottoman Imperium (Kesultanan Utsmaniyah, Turki)  dan membuat perjanjian membagi kekuasaan Ottoman, termasuk wilayah Palestina.

Perjanjian itu dikenal dengan Perjanjian Sykes Picot. Dalam perjanjian itu, Yerussalam akan dikelola sebagai brown area yang akan dikelola internasional, namun akhirnya diambil oleh Inggris pada tahun 1920.

“Dalam ruang pergerseran geopolitik inilah pengambil-alihan Palestina berlangsung. Dukungan Inggris melalui Deklarasi Balfour dan Perjanjian Sykes Picot, serta kemenangan Inggris dan Prancis dalam Perang Dunia I mempercepat ekspansi teritorial dan demografis kaum zionis untuk membentuk negara Israel semakin cepat,” katanya.

Akibatnya, jumlah kaum Yahudi yang tadinya pada 1882 hanya 3 persen dari 460 ribu penduduk Palestina, dalam kurun waktu 70 tahun menjadi 31,5 persen dari 2.065.000 penduduk di tanah Palestina pada 1948.

“Jadi zionis terencana secara masif untuk melakukan migrasi ke tanah Palestina sebelum negara Israel berdiri pada 1948. Berakibat konflik penguasaan lahan, yang tidak disadari oleh bangsa Palestina dan berujung pada penjajahan,” ujar Anis Matta.

Sayangnya,  PBB juga tidak berpihak kepada bangsa Palestina, justru mendukung Israel melalui Resolusi No.181 Tahun 1947, yang membagi  tanah Palestina menjadi tiga zona, yakni untuk pemerintahan Israel, Palestina dan zona bersama yang dinamakan Al-Quds atau Yerussalem. Namun, akhirnya Al Quds juga dicaplok oleh Israel.

“Singkatnya bila hutang budi, karena tragedi holocaust yang menimpa Yahudi menjadi dasar negara-negara barat mendukung berdirinya negara Israel. Mengapa Palestina yang harus membayarnya? ” tanya Anis Matta.

Lalu, logika apakah yang bisa membenarkan langkah zionis Israel, yang sebelumnya mendapatkan perlakuan Holocaust di Eropa, justru menjadi pelaku pembataian kaum Muslimin di Palestina, tanya Anis Matta lanjut.

“Jadi logika apa yang apa yang membenarkan kaum Yahudi yang menjadi korban pembantaian di Eropa sekonyong-konyong datang ke Palestina dan berbalik menjadi pelaku pembantaian kaum Muslim Palestina?”

Penderitaan rakyat Palestina, lanjut Anis Matta, semakin menjadi-jadi saat mantan Presiden Amerika Serikat (AS) mengakui Yerussalem sebagai ibukota Israel pada 6 Desember 2017 lalu. 

“Pengakuan Trump (Donald Trump) terhadap Al Quds, Yerussalem sebagai ibukota Israel menyempurnakan skenario satu abad zionis. Ini sesuai mimpi Bapak Israel, Theodor Herzl. ‘tidaklah sempurna tanpa Al Quds’, Yerussalem,” pungkas Anis Matta.

Fahri Hamzah Menyeru Presiden Bantu Hentikan Agresi Israel terhadap Rakyat Palestina

, , , , ,

Partaigelora.id – Wakil Ketua  Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan mendesak PBB dan komunitas internasional mendesak Israel untuk menghentikan agresi militernya  terhadap warga Palestina di Jalur Gaza.

“Serangan udara Israel ke jalur gaza 11 Mei 2021 telah  menewaskan 26 orang. Sehari sebelumnya tentara Israel juga menembaki warga palestine yang sedang menjalankan sholat taraweh di masjid Al Aqsa. Indonesia harus bertindak, hentikan  agresi Pak Presiden (Jokowi),” kata Fahri dalam keterangannya, Rabu (12/5/2021).

Menurut Fahri, UUD NRI 1945 mengamanahkan, bahwa  sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

“Sekarang, ketika kebiadaban dan agresi mencipta memar di wajah kemanusiaan Palestina, maka kita menjadi tersadar. Indonesia tidak boleh diam,  tapi juga memerlukan lebih dari sekedar kata-kata dan sikap,” tegasnya.

Mantan Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 menegaskan, salah satu tujuan mendirikan Republik Indonesia adalah Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Oleh sebab itu, maka sesuai dengan amanah dalam pembukaan UUD194,  mengharuskan Indonesia melaksanakan ketertiban dunia agar agresi Israel bisa dihentikan.

“Tangis perempuan dan anak-anak Palestina memekak telinga, tangis bayi dan nestapa terlalu kasat mata. Kehancuran rumah dan tempat ibadah, terutama Masjid Al-Aqsa sebagai kiblat pertama,” ujarnya.

Fahri menilai, inilah momentum bagi Indonesia untuk memulai menjadi pemimpin global dengan memulai memainkan perannya dalam percaturan politik dunia, diantaranya menghentikan agresi Israel dan memerdekakan Palestina.

“Inilah waktu berbuat lebih untuk mengubah wajah dunia, dan seharusnya Indonesia tampil sebagaimana yang dikehendaki oleh para pendiri bangsa. Dunia tidak bisa menunggu Indonesia lebih lama lagi,” pungkas Fahri Hamzah.

Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Anis Matta menambahkan, para pendiri bangsa sejak awal sudah memiliki misi suci dalam membuat konstitusi Indonesia.

Dimana para pendiri bangsa memiliki satu misi suci yang memberikan kebebasan dan kemerdekaan kepada seluruh bangsa di dunia, serta melenyapkan segala bentuk penjajahan dari seluruh muka bumi.

“Oleh karena itu, rasa senasib  dan sepenangungan yang dialami oleh rakyat Palestina mengalir deras kepada bangsa Indonesia. Itu sebabnya,  memerdekan  palestina adalah misi konstitsi kita yang sangat suci,” tandas Anis Matta,

Seperti diketahui, Gaza kembali membara ketika Israel melancarkan tembakan roket dan serangan udara ke wilayah Palestina pada Senin (10/5/2021).

Dikutip Reuters, tembakan roket dan serangan udara Israel terus berlangsung hingga larut malam. Warga Palestina melaporkan ledakan keras di dekat Kota Gaza dan di sepanjang jalur pantai.

Serangan udara Israel ke jalur Gaza hingga Selasa (11/5/2021) telah menewaskan 26 orang.

Sebelumnya, Bulan Sabit Merah Palestina dalam sebuah pernyataan mengatakan, Masjid Al Aqsa, gerbang Damaskus Kota Tua dan distrik Sheikh Jarrah di Yerusalem Timur mengalami penyerangan pada Jumat, 7 Mei 2021 malam.

Polisi Israel menyerang jemaah yang sedang salat tarawih di Masjid al-Qiblatain di dalam Al Aqsa dengan granat kejut dan peluru karet.

Mereka berusaha membubarkan ibadah khusus di malam Ramadhan tersebut, sementara jemaah terus melakukan tarawih. Penyerangan pasukan keamanaan Israel tersebut mengakibatkan korban luka sebanyak 178 orang.

YES Preneur Kolaborasi dengan HR Academy dan Kemenkop UKM Resmikan Program ‘GEBER UMKM’

, , , , ,

Partaigelora.id – ES Preneur Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia berkolaborasi dengan HR Academy dan Kemenkop UKM meresmikan program bersama ‘GEBER UMKM’ atau Gerakan Bersama Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM).

“GEBER UMKM ini bertujuan untuk membuka wawasan para pelaku atau pengusaha UMKM untuk naik kelas,” kata Srie Wulandari (Coach Wulan), Ketua Bidang UMKM dan Ekonomi Keluarga (Ekkel) Partai Gelora Indonesia dalam keterangannya, Senin (10/5/2021).

Peresmian program ‘GEBER UMKM ‘ini diresmikan lanngsung oleh Deputi Bidang Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Eddy Satria di sela-sela webinar ‘GEBER dalam Mentoring UMKM Menuju Naik Kelas’ pada Sabtu (8/5/2021) lalu.

Webinar yang diinisiasi HR Academy ini menghadirkan narasumber antara lain pakar Kebijakan Publik Narasi Institut Ahmad Nur Hidayat, Praktisi Branding Sanusi dan Praktisi Pemasaran  Zaenal Arifin.

Coach Wulan mengatakan, pandemi Covid-19 yang telah berlangsung selama lebih dari satu tahun ini mengakibatkan sektor UMKM paling terpukul. 

“Hal ini  tidak bisa dibiarkan, kita tentunya harus bangkit dan kembali menaikkan UMKM,” katanya.

Menurut dia, banyak sekali permasalahan yang muncul dan hambatan yang para pelaku atau pengusaha UMKM di Indonesia saat pandemi Covid-19 saat ini.

“Karena itu perlu  memberikan pendampingan, baik bagi pewirausaha pemula maupun pengusaha yang ingin bisnisnya lebih baik lagi,” katanya.

Coach Wulan yang juga CEO HR Academy mengatakan, HR Academy juga telah membentuk HR-UMKM Naik Kelas untuk membantu para pelaku UMKM dalam menghadapi permasalahannya.

Saat ini, kata Coach Wulan, HR-UMKM NAIK KELAS saat ini memiliki lebih dari 3000 anggota. Kemudian  para pelaku UMKM ini melakukan inisiasi GEBER UMKM dalam Mentoring UMKM Menuju Next Level

“Masalahnya UMKM, selama ini adalah tidak dapat mendapatkan pendampingan dalam menjalankan usaha, sehingga mereka masih terus berada di sektor Informal. Dengan pendampingan mereka dapat masuk ke sektor formal,” ujar Coach Wulan.  

HR Academy, lanjutnya, memiliki banyak mentor yang siap diterjunkan untuk melakukan pendampingan. Bahkan HR Academy juga menginisiasi untuk mencetak para mentor UMKM. 

Deputi Mikro Kemenkop UKM  Eddy Satria memberikan apresiasi kepada HR Academy yang bersinergi dengan YES Preneur yang telah menghimpun UMKM dalam sebuah wadah agar bisa naik kelas pada saat meresmikan ‘GEBER UMKM’  pada Sabtu (8/5/2021).

“Mentoring memang sangat diperlukan, target kami harus bisa seluruh pelaku usaha ini memiliki mentor.  Tentu saja Kemenkop UKM mendukung dan mendorong agar para mentor yang lahir dari ‘GEBER UMKM’ ini agar bisa berkolaborasi dengan semua dinas-dinas di wilayah.” ujar Eddy Satria.

Eddy mengungkapkan ada banyak program-program pemerintah yang berkaitan dengan UMKM, mulai dari pendampingan, pelatihan, kurasi, serta  kesempatan bagi yang naik kelas seperti ekspor.

“Kita akan maksimalkan seluruh kemudahan perlindungan dan pemberdayaan UMKM. Dan bagaimana ke depannya UMKM dapat bertransformasi dari informal ke formal,” katanya.

Coach Wulan menambahkan, HR-UMKM Naik Kelas akan fokus untuk membentuk 10.000 mentor yang akan melakukan pendampingan pelaku UMKM di seluruh Indonesia.

Para mentor nantinya akan diberikan pelatihan khusus mengenai pemasaran, digital, branding dan lain-lain.

“GEBER UMKM akan lebih berfokus kepada pembentukan mentor agar dapat tercapai tujuan untuk tersedianya 10.000 mentor yang bis mendampingi para pegiat UMKM di seluruh Indonesia,” pungkasnya.

Alamat Dewan Pengurus Nasional

Jl. Minangkabau Barat Raya No. 28 F Kel. Pasar Manggis Kec. Setiabudi – Jakarta Selatan 12970 Telp. ( 021 ) 83789271

Newsletter

Berlangganan Newsletter kami untuk mendapatkan kabar terbaru.

X