Category: Gelora Terkini

JAKARTA – Kebijakan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang berani mengembalikan fungsi Hagia Sophia dari museum menjadi masjid menyiratkan pesan sendiri bagi dunia Internasional, meskipun ditentang dunia barat. Di bawah Erdogan, Turki ingin diakui sebagai negara berdaulat dan sekaligus pemimpin kawasan

Demikian Analisis Pengamat Geopolitik Internasional Muhammad Anis Matta menanggapi kebijakan tegas pemerintah Turki yang mendapat tentangan dari berbagai pihak, termasuk oleh UNESCO.

Anis Matta menilai keberanian Erdogan mengembalikan Hagia Sophia menjadi masjid diapresiasi masyarakat muslim dunia, termasuk muslim di Indonesia.

“Turki pemimpin kawasan. Itu pesan Erdogan di balik keputusan mengembalikan Hagia Sophia menjadi masjid setelah dijadikan museum oleh Attaturk sejak 1935,” kata Anis kepada wartawan di Jakarta, Senin (13/7/2020).

Anis menambahkan di sisi lain kebijakan tegas Erdogan ini memantik pertentangan. Hal ini terutama dari negara yang kontra dengan Turki seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA).

Bagi Anis, pesan khusus Erdogan ini menyangkut pertarungan geopolitik yang hendak dimenangkannya. Ada strategi khhusus yang diinginkan Erdogan demi Turki.

“Ini pesan determinasi di tengah pertarungan politicall will secara geopolitik,” jelas Anis yang juga Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia ini.

Namun, di sisi lain, upaya ini sebagai pendekatan baru Erdogan dalam geopolitik. Strategi ini diperlukan mengingat sudah hampir 10 tahun terakhir, Erdogan memimpin Turki terlibat konflik dalam berbagai titik seperti di Syiria Yunani, Libya dan Yaman.

Anis Matta menilai titik balik Erdogan terjadi pasca gagalnya kudeta tahun 2016. Saat itu, kudeta militer yang disponsori negara-negara anti-Arab Spring seperti Arab Saudi dan UAE makin mengokohkan posisi internal Erdogan.

“Itu juga membuat Erdogan lebih berani melakukan intervensi militer di kawasan, seperti Libya dan suatu saat mungkin juga Yaman,” jelasnya.

Kemudian, fenomena harga minyak yang jatuh memukul telak Arab Saudi, UEA, Rusia yang merupakan pemain utama dalam konflik geopolitik di kawasan tersebut.

“Pesan determinasi geopolitik Turki ini sepertinya dirancang dengan apik menuju pilpres terakhir Erdogan tahun 2024 mendatang,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Hagia Sophia mulanya dibangun sebagai gereja Church of Holy Spirit atas perintah Kaisar Byzantium Justinian I pada abad ke-6. Beberapa pilar penyangga dalam bangunan tersebut diambil dari Ephesus dan Kuil Artemis.

Hagia Sophia juga merupakan salah satu dari katedral terbesar di dunia yang memiliki makna khusus bagi komunitas Orthodox.

Hagia Sophia sudah beberapa kali mengalami perubahan fungsi, serta dillakukan renovasi dan perluasan beberapa kali selama berabad-abad ini.

Pada masa penaklukan Ottoman di Istanbul pada 1453, Hagia Sophia berubah fungsi menjadi masjid. Salah satu keunikannya adalah perpaduan mosaik khas era Byzantium dan kaligrafi dari masa Kesultanan Ottoman.

Bangunan dipercantik dengan arsitektur yang menampilkan elemen khas Kesultanan Ottoman. Beberapa elemen seperti mihrab dan mimbar, tempat para ustad berceramah, ditambahkan. Bahkan, sebuah perpustakaan juga dibangun di dalamnya.

Pada 1935, Hagia Sophia diubah menjadi sebuah museum. Meski begitu, dekorasi asli dari mosaik bunga dan geometris dari abad ke-7 masih bertahan.

Kemudian Pengadilan administrasi utama Turki mencabut status Hagia Sophia sebagai museum pada 10 Juli 2020.

Keputusan tersebut membuka jalan bagi pemerintah Turki untuk membuat situs bersejarah tersebut menjadi masjid. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan secara resmi mengubah Hagia Sophia menjadi masjid.

Pada Kamis (9/7/2020), UNESCO memberi peringatan bahwa perubahan status harus ditinjau oleh komite UNESCO. UNESCO mengungkapkan bahwa setiap perubahan dari sebuah situs yang berada di dalam daftar Situs Warisan Dunia harus diberitahukan terlebih dahulu dan melalui proses peninjauan.

Sumber gambar : Internet.

JAKARTA – Pengamat Gerakan Islam Internasional Tengku Zulkifli Usman (TZU) mengatakan, Politik Islam yang diperjuangkan partai atau kelompok Islam saat ini tidak mengalami kemajuan yang signifikan, malahan terjebak pada Fundamentalis dan Islamisme.

“Kalau ada kadernya mendoktrin anti Pancasila, negara thogut, dan Pancasila syirik, itu ciri-ciri Fundamentalis dan Islamisme. Mereka harusnya kompromi dengan negara, bukan memperjuangkan jamaah tertentu,” kata Tengku Zulkifli Usman dalam webinar Gerakan Pemikiran Politik Islam yang dipandu Raihan Iskandar di Jakarta, Sabtu (11/7/2020) malam.

Dalam webinar yang digelar Indonesia Paradise Talk, Komunitas Kopi Asyik dan Badan Hubungan Umat Partai Gelora Indonesia, TZU menilai, perdebatan antara Islam, sekulerisme dan liberalisme tidak akan pernah selesai.

“Kita sudah 75 tahun merdeka, sudah harus mapan cara berpikirnya. Kalau terus begini, yang nasionalis menyalahkan fundamentalis ke orang Islamis, dan Islamis menuduh komunis ke nasionalis. Bentrok pemikiran itu, tidak ada gunanya,” katanya.

Sebagai sesama anak bangsa, menurut dia, harus bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi kepemimpinan yang lemah saat ini demi kamaslahatan bersama, bukan sebaliknya saling memperlemah.

TZU menegaskan, umat Islam tidak bisa lagi mengedepankan cara-cara Fundamentalis dan Islamisme dalam memperjuangkan Politik Islam, karena Indonesia telah disepakati sebagai negara demokrasi.

“Kalau berjuang, ya harus punya perwakilan agar bisa merebut kekuasaan, dan perubahan-perubahan itu diatur lewat undang-undang. Tapi politisi Islam, masih tidak bisa keluar dari bayang fundamentalis dan berhadapan dengan negara, padahal sudah era reformasi,” katanya.

Menurut TZU, para politisi Islam harusnya mencontoh para pemimpin Tunisia dan Turki yang berhasil mengubah secara drastis, negara sekuler menjadi negara Islam. Tunisia dan Turki tidak lagi memperdebatkan masalah agama dengan negara

“Negara dan agama bisa bersatu, ada semacam kompromi yang dikenal sebagai madzab ‘Post Islamisme’. Ini sudah dilakukan Tunisia dan Turki, mereka berhasil,” katanya.

Ia mengatakan, gaya ‘Post Islamisme’ yang seharusnya dikedepankan oleh para politisi Islam, bukan malah memperdebatkan soal Pancasila, Islam dan Komunisme, karena hal itu sudah selesai.

“Sudah harus mapan berpikir, ternyata yang Islam kalau disuruh berpolitik Islam yang benar tidak ngerti, begitu juga yang sekuler, disuruh sekuler sekalian nggak ngerti. Jadinya saling menyalahkan si A dan si B saja tanpa ada solusi,” katanya.

TZU berharap ada sebuah partai politik di Indonesia yang memiliki gaya Post Islamisme’ dalam memperjuangkan Politik Islam, yang menyatukan negara dan agama.

“Siapapun yang mampu menerapkan gaya Post Islamisme di Indonesia akan menjadi partai terbesar suatu saat nanti,” tegas Tengku Zulkifli Usman.

Sementara itu, tokoh Reformasi 1998 dan mantan Anggota DPR dari PKS, Rama Pratama menambahkan, perjuangan Politik Islam tidak bisa diklaim hanya dilakukan partai Islam saja, sementara yang non Islam (nasionalis) tidak memperjuangkannya.

“Tidak ada jaminan politisi partai Islam memperjuangkan nilai-nilai Islam. Justru kadang partai non Islam memperjuangkannya,” kata Rama.

Rama meminta perlu dibedakan definisi antara Islam dan Muslim, serta antara Politik Islam dan Islam Politik. Sebab, Islam tidak selalu linier dengan Muslim.

“Wajar jika ada pandangan skeptis terhadap Islam Politik, karena alih-alih memperjuangkan Islam di politik, namun malah terjebak pada politisasi Islam. Bahkan lebih jauh lagi memanipulasi Islam untuk kepentingan politiknya sendiri, kepentingan sesaat saja,” tandas Rama.

7 Juli 2020

JAKARTA – Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengklaim kalung kayu putih produk Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) mampu membasmi virus corona atau Covid-19.

Merespons hal itu, mantan Wakil Ketua DPR RI Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) periode 2014-2019, Fahri Hamzah melalui keterangan tertulisnya, Selasa (7/7/2020) meminta Kementan diberikan kesempatan melakukan riset dan inovasi dalam penanganan Covid-19.

“Temuan (Kementan) tersebut tidak boleh menjadi bahan ejekan, lantaran bisa saja vaksin ditemukan di Indonesia yang memiliki jutaan tanaman herbal,” kata Fahri.

Untuk itu, Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora Indonesia ini menyarankan agar lembaga riset melakukan penelitian lebih lanjut terkait kalung eucalyptus itu.

“Saya yakin bukan tidak mungkin, vaksin virus corona yang saat ini sedang diteliti di seluruh dunia ternyata ada di Indonesia. Jadi biarkan, jangan mencemooh,” imbuhnya.

Kepada pemerintah, Fahri juga meminta agar mendukung riset dan inovasi yang dilakukan anak bangsa. Tentunya dengan meminta kepada semua lembaga riset yang ada seperti Eijkman dan Biofarma untuk cek benar atau tidak-nya produk Balitbangtan itu.

“Suruh itu lembaga Eijkman, suruh itu Biofarma cek benar atau tidak. Itu yang saya kira jadi salah satu PR kita ke depan,” papar Fahri seraya menyarankan kepada pemerintah agar temuan ini jangan dibawa ke WHO untuk suruh mengecek, karena WHO ini kan konspiratif.

8 Juli 2020

JAKARTA – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Muhammad Anis Matta meminta pemerintah menyiapkan skenario terburuk terhadap fundamental ekonomi, akibat dampak pandemi Covid-19 tak kunjung berakhir.

“Bagaimana sebenarnya kondisi perekonomian kita? Seberapa dalam dampak krisis ini terhadap fundamental ekonomi Indonesia? Bagaimana mengantisipasi melesetnya penerimaan pajak dari target, dan apa mitigasinya?” ujar Anis Matta kepada wartawan di Jakarta, Rabu (8/7/2020).

Menurut Anis, dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini, pemerintah sudah seharusnya menanggalkan ‘politik pencitraan’. Pemerintah, sudah sepatutnya menyiapkan skenario terburuk untuk menghadapi krisis berlarut ini.

“Sebaiknya pemerintah tidak merisaukan soal citra. Karena yang mendesak adalah menyampaikan apa adanya kepada rakyat,” tegasnya.

Anis berharap pemerintah lebih mengedepankan prinsip transparansi terhadap kondisi pandemi agar masyarakat betul-betul memahami, bahwa krisis berdampak pada sejumlah sektor.

Dengan transparansi dan kejujuran itu, lanjutnya, diyakini semua pihak akan timbul kesadaran kolektif untuk bahu-membahu membantu pemerintah agar bangkit dari keterpurukan krisis saat ini.

“Dari berbagai krisis yang pernah terjadi di dunia, kita belajar bahwa transparansi dan kejujuran adalah pilar penting untuk bertahan dan bangkit. Khususnya transparansi dan kejujuran pemerintah menyampaikan bagaimana kondisi negara sebenarnya dalam melalui krisis ini,” ujarnya.

Transparansi dan kejujuran yang perlu dilakukan pemerintah, kata Anis, menyangkut mitigasi kasus Covid-19 agar tidak terus melebar pada fundamental ekonomi.

“Bagaimana kekuatan perbankan kita menghadapi perlambatan ekonomi yang akan berlangsung lama?” tanya Ketua Umum Partai Gelora Indonesia ini.

Oleh karen itu, transparansi dan kejujuran harus benar-benar diutamakan pemerintah agar masyarakat bisa mengantisipasi dampak dari krisis tersebut.

“Kejujuran dan transparansi pemerintah penting agar rakyat bersiap-siap, menyusun prioritas, dan mengalokasikan sumber daya dengan tepat,” tandasnya.

Transparansi dan kejujuran pemerintah juga diperlukan untuk menjelaskan sejauh mana efektifitas sistem pelayanan kesehatan dalam menghadapi jumlah pasien positif Covid-19 yang terus meningkat dari hari ke hari.

“Begitu juga bagaimana keandalan sistem pelayanan kesehatan kita sebenarnya, dalam menghadapi jumlah pasien positif Covid-19 yang terus meningkat,” pungkas Anis.

Berdasarkan data Gugus Tugas Penanganan Covid-19 per 7 Juli 2020, jumlah orang yang terpapar Corona mencapai 66.226 jiwa. Sedangkan jumlah pasien sembuh mencapai 30.785 orang dan korban meninggal mencapai 3.309 orang.

Hingga saat ini, anggaran penanganan Covid-19 membengkak Rp272,1 triliun atau sebesar 67 persen. Menteri Keuangan Sri Mulyani, usai rapat bersama Presiden Joko Widodo pada Rabu (3/6/2020) lalu, mengatakan pemerintah telah menaikkan anggaran penanganan Covid-19 dari Rp405,1 triliun menjadi Rp677,2 triliun.

JAKARTA – DPR dinilai telah kehilangan orientasinya dengan mempertahankan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dalam Program Legislasai Nasional (Prolegnas) 2020.

Padahal RUU HIP telah menyebabkan pembelahan kohesi sosial masyarakat, dan memperlemah kekuatan kebersamaan dalam rangka penanganan krisis akibat dampak pandemi Covid-19.

Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia kepada wartawan di Jakarta, Jumat (3/7/2020).

Pernyataan Mahfuz ini, menanggapi keputusan Badan Legislasi (Baleg) DPR, Menteri Hukum dan HAM (HAM) Yasonna H Laoly, serta DPD RI dalam Rapat Kerja, Kamis (2/7/2020), yang mengeluarkan 16 RUU dari Prolegnas 2020, serta melakukan penambahan dan penggantian RUU di Prolegnas.

Sementara RUU HIP tidak termasuk RUU yang dikeluarkan maupun yang diganti di Prolegnas 2020. RUU HIP tetap dipertahankan untuk dibahas bersama antara DPR dan pemerintah.

Disaat bersamaan Wakil Presiden RI ke-6 Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) dan Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) menemui Ketua MPR Bambang Soesatyo, Kamis (2/7/2020).

Para veteran dan purnawirawan TNI-Polri mendukung RUU HIP diganti menjadi RUU RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP). Pergantian tersebut juga harus mencakup substansi materi hingga isinya.

“RUU HIP ini bikin hancur-hancuran kohesi sosial, jadi pembelahan sekarang. Apa urusannya, kita ngadepin Covid-19 saat ini ribut soal Pancasila, komunisme dan khilafah. Korelasinya apa? Hanya bangsa yang aneh saja, menciptakan isu-su yang memperlemah kekuatan kebersamaan saat bangsa kita krisis,” kata Mahfuz.

Mahfuz menegaskan, RUU HIP tidak dibutuhkan oleh masyarakat sekarang. Masyarakat, lanjutnya, lebih membutuhkan peran DPR dalam membantu pemerintah agar segera keluar dari krisis.

“DPR mestinya faham, apa sih yang dibutuhkan masyarakat sekatang. Masyarakat tidak butuh RUU HIP, tapi butuh bagaimana peran DPR membantu pemerintah dan membantu masyarakat agar segera keluar dari krisis,” katanya.

Mahfuz mengaku tidak faham, alasan DPR tetap mempertahakan RUU HIP untuk dibahas. Yang dia tahu, RUU tersebut bukan usulan pemerintah, tapi usul inisiatif DPR dari sebagian pihak dan fraksi.

“Apa tujuannya dan targetnya, kita juga tidak tahu,” kata mantan Ketua Komisi I DPR RI ini.

Dengan keputusan itu, menurut dia, secara nasional DPR dan pemerintah telah kehilangan orientasinya, yang seharusnya bahu membahu fokus mengatasi krisis saat ini.

“Dampak Covid-19 tidak hanya masalah kesehatan, tapi juga masalah ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kita, menurut BPS minus 7 persen,” katanya.

Ia berharap DPR lebih fokus lagi dan kongkret membantu pemerintah untuk mengatasi dampak krisis akibat pandemi Covid-19.

“Contoh, misalnya soal biaya rapid test mahal. Kenapa DPR tidak membahas kebijakan yang mengikat pemerintah agar biayanya digratisin atau disubsidi. Atau membahas insentif ke masyarakat seperti UMKM yang sekarang diserahkan ke perbankan. Padahal kalau ada rekstrukturisasi, bisa terjadi gelombang kolaps UKMK secara bersamaan,” kata Sekjen Partai Gelora Indonesia ini.

30 Juni 2020

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pilkada Serentak 2020 hendaknya membuat terobosan model pilkada yang lebih efensien. Sebab, kondisi perekonomian Indonesia saat ini berat, ditambah lagi pandemi Covid-19 masih berlangung .

Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPN Partai Gelora Indonesia, Mahfuz Sidik dalam perbicangannya dengan wartawan di Jakarta, Selasa (30/6/2020).

“Kalau di tengah kondisi saat ini tetap melaksanakan pilkada dengan pola hight cost, maka menjadi tidak rasional dan tidak logis saja. Karena itu, jalan tengahnya harus dicari oleh KPU, jangan hanya membelanjakan APBN saja ,” kata Mahfuz.

Sementara dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, hasil Pilkada juga tidak serta merta memperbaiki kondisi masyarakat di daerah. Apabila tidak ada terobosan , maka sebaiknya Pilkada diundur hingga 2021.

“Resikonya akan banyak Plt (pelaksana tugas). Tetapi, kewenangan Plt ini tidak bisa mengambil keputusan strategis di daerahnya. Jadi, jangan sampai malah jadi menggangu kepentingan masyarakat yang lebih besar,” katanya.

Menurut dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa menerbitkan Perppu untuk memperpanjang masa jabatan kepala daerah, jika Pilkada digelar pada 2021 agar tidak ada Plt dan kepala daerah tetap dapat mengambil keputusan stategis.

Sebab, jabatan kepala daerah itu, masa jabatannya lima tahun. Jika jabatan kepala daerah tidak diperpanjang, akan banyak Plt apabila Pilkada diundur pada 2021.

“Presiden bisa terbitkan Perppu untuk memundurkan Pilkada 2021. Dan di aturan peralihan bisa diberikan penjelasan mengenai perpanjangan masa jabatan kepala daerah mengenai kondisi khusus Covid-19. ,” katanya.

Namun, apabila Pilkada tetap dilakukan pada 9 Desember 2020, maka KPU perlu merumuskan terobosan yang efisien dan mencegah penyebaran Covid-19, seperti tidak ada kampanye tatap muka, mendatangi pemilih saat pencoblosan dan lain-lain.

“Terobosannya seperti apa itu yang harus dirumuskan KPU, saya tidak tahu. Tapi perlu ada terobosan jika Pilkada tetap digelar 2020 se-efisien mungkin dan hemat anggaran,” kata Sekjen Partai Gelora Indonesia ini.

JAKARTA – Mantan Ketua Majelis Syuro PKS Ustaz Hilmi Aminuddin meninggal dunia Selasa (30/6/2020). Pendiri Partai Gelora Indonesia , Anis Matta dan Fahri Hamzah, merasa kehilangan sosok Hilmi, yang dinilai banyak berkontribusi kepada masyarakat.

“Selasa (30/6/2020), dengan kesedihan yang sangat mendalam saya menerima kabar wafatnya guru saya tercinta Ustaz Hilmi Aminuddin,” kata Ketua Umum Partai Gelora, Anis Matta, dalam keterangan tertulis, Rabu (30/6/2020).

Anis Matta, yang merupakan mantan Presiden PKS, mengatakan banyak berguru kepada Hilmi Aminuddin. Dia berharap Hilmi memperoleh tempat yang terbaik.

“Semoga Allah SWT menyelimuti beliau dengan rahmat-Nya, mengampuni dosa-dosanya, dan menerima seluruh amalnya, dan menempatkan beliau di maqam yang terpuji dan tertinggi dalam surga-Nya. Sebagian dari umur terbaik saya telah saya lalui bersama beliau dalam perjuangan dakwah dan politik, saya tumbuh dalam bimbingan dan tempaan beliau, saya berutang banyak ilmu dan budi dari beliau,” ujar Anis.

Di mata Anis Matta, Hilmi merupakan figur penting dalam politik Indonesia. Anis Matta merasa kehilangan sosok Hilmi, yang dinilai memiliki jiwa pejuang.

“Beliau merupakan salah satu tonggak penting dalam sejarah kebangkitan Islam politik di Indonesia yang sekarang mewarnai percaturan politik nasional. Kita semua kehilangan seorang ulama pejuang, pahlawan umat dan bangsa,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah mengenal sosok Hilmi sejak menjadi aktivis. Fahri merasa terpukul dengan kepergian Hilmi, yang sosoknya dikenal berpengaruh.

“Tentu kita semua merasa berduka dan kehilangan atas kepergian Bapak KH Hilmi Aminuddin. Sosok yang dalam waktu yang begitu dalam mengisi hari-hari kita dalam perjalanan. Sejak kita masih muda beliau punya semangat yang membara, menjadi bagian dari aktivis Islam dan memperjuangkan cita-cita dan nilai-nilai luhur yang kita yakini dari hari ke hari hingga dia menjelma menjadi kekuatan politik di negeri kita tercinta,” ucap Fahri.

“Perasaan kehilangan, perasaan sedih dan terpukul tentu akan ada dan itulah yang menjelaskan bahwa memang beliau adalah orang yang tidak saja berpengaruh kepada masyarakat, tapi berpengaruh kepada pribadi kita masing-masing,” imbuhnya.

Jenazah pendiri yang juga mantan Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hilmi Aminuddin itu dikebumikan di Desa Pagerwangi, Kabupaten Bandung Barat tak jauh dari Padepokan Madani pada Selasa (30/6/2020) malam.

Prosesi pemakaman almarhum hanya dihadiri sejumlah keluarga dengan penerapan protokol kesehatan, sementara pelayat tidak diizinkan bertakziah dan rumah duka disterilkan. Namun, Rabu (1/7/2020) ini, sudah diizinkan untuk menerima pelayat yang ingin bertakziyah.

Ustaz Hilmi Amimunddin meninggal karena sakit jantung yang diidapnya sejak lama. Sebelum meninggal dunia, Ustaz Hilmi sempat menjalani perawatan di RS Santosa, Bandung sejak Jumat (26/6/2020).

JAKARTA – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Muhammad Anis Matta mewanti-wanti pemerintah mengenai dampak pandemi Covid-19 yang bisa berakibat pada negara gagal, apabila melihat perkembangan situasi nasional saat ini.

“Situasi nasional sekarang sudah menunjukkan tahap negara gagal, apa yang beliau sampaikan (Presiden Joko Widodo, red) nampak negara sudah kehilangan efektifitasnya,” kata Anis Matta menanggapi beredarnya video Presiden Jokowi memarahi para menterinya saat Rapat Kabinet pada 18 Juni 2020 di Jakarta, Senin (29/6/2020) malam.

Hal itu disampaikan Anis Matta dalam Zoominari politik bertajuk ‘Mengapa Negara Gagal’ yang digelar oleh Narasi Institute dan dipandu Ahmad Nur Hidayat, Senin (29/6/2020). Zoominari ini dihadiri politisi, pengamat eknonomi, pakar pendidikan dan tokoh nasional.

Mereka antara lain Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, dua ekonom senior Fadhil Hasan dan Aviliani, mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier, Guru Besar Pertanian IPB Didin S Damanhuri, mantan Ketua KEIN Andri BS Sudibyo.

Menurut Anis Matta, apabila banyak instrumen seperti yang disampaikan Presiden Jokowi tidak ada progresnya, maka efektifitas sebuah negara mulai dipertanyakan.

“Ini peringatan serius buat pemerintah, secara jujur harus dievaluasi, apakah kabinet jokowi saat ini, kabinet pesta atau kabinet kerja. Ini serius karena satu dari tiga tanda negara gagal, Indonesia sudah memasukinya,” tegas Anis Matta.

Anis Matta menegaskan, ada tiga jebakan negara gagal yang harus dihindari pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin agar terhindar sebagai negara gagal, bahkan kolaps.

Jebakan pertama adalah kapasitas, khususnya leadership (kepemimpinan) nasional. Jebakan kedua mengenai keamanan dimana terjadinya kontraksi antara kebebasan domokrasi versus pengendalian sosial ( kontrol negara terhadap publik ).

“Jebakan ketiga adalah jebakan legitimasi publik dan koalisi partai pemerintah yang sudah nampak mulai menyelamatkan diri masing-masing,” tandas Ketua Umum Partai Gelora Indonesia ini.

Anis Matta berharap Presiden Jokowi membuat tiga klaster untuk mengatasi jebakan negara gagal saat ini, agar krisis berlarut bisa diatasi tidak hanya sekedar melakukan reshuffle kabinet.

Yakni klaster ilmuwan atau para saintis terbaik bangsa agar pemerintah bisa memahami krisis pandemi Covid-19 ini secara mendalam dan tepat. Lalu, klaster public service khususnya sektor kesehatan, sektor sosial, sektor pendidikan dan ekonomi. Kemudian, terakhir klaster geopolitik.

“Ketiga klaster ini masih minim mendapat penanganan oleh pemerintah, bahkan kalau saya melihat strategi geopolitik kita nampak tidak punya arah,” ujar Anis Matta.

Ekonom Indef Fadhil Hasan mengungkapkan, ekonomi Indonesia saat ini memasuki resesi, dimana pertumbuhan ekonomi sudah dibawah minus.

“Pengangguran sekarang sudah diatas 13 juta atau lebih dari 10 persen. Hal ini perlu diwaspadai pemerintah,” ungkap Fadhil.

Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier menilai APBN saat ini sedang ‘sekarat’, karena roda pemerintahan tidak bisa berjalan tanpa ditopang dengan utang. Tahun depan diperkirakan utang Indonesia akan melejit menjadi 40 persen dari PDB.

“Jadi roda pemerintahan tidak bisa berjalan kalau tidak ditopang oleh utang,” tandas Fuad Bawazier.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon berharap agar Presiden Jokowi tidak mengeluh di depan publik, karena akan menimbulkan respon yang beragam, baik yang pro maupun kontra.

“Jadi jangan suka mengeluh di depan menteri, pidato itu bisa bermata dua, bisa menunjukan national leadership kita memang lemah,” kata Fadli.

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pilkada Serentak 2020 hendaknya membuat terobosan model pilkada yang lebih efensien. Sebab, kondisi perekonomian Indonesia saat ini berat, ditambah lagi pandemi Covid-19 masih berlangung .

Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPN Partai Gelora Indonesia, Mahfuz Sidik dalam perbicangannya dengan wartawan di Jakarta, Selasa (30/6/2020).

“Kalau di tengah kondisi saat ini tetap melaksanakan pilkada dengan pola hight cost, maka menjadi tidak rasional dan tidak logis saja. Karena itu, jalan tengahnya harus dicari oleh KPU, jangan hanya membelanjakan APBN saja ,” kata Mahfuz.

Sementara dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, hasil Pilkada juga tidak serta merta memperbaiki kondisi masyarakat di daerah. Apabila tidak ada terobosan , maka sebaiknya Pilkada diundur hingga 2021.

“Resikonya akan banyak Plt (pelaksana tugas). Tetapi, kewenangan Plt ini tidak bisa mengambil keputusan strategis di daerahnya. Jadi, jangan sampai malah jadi menggangu kepentingan masyarakat yang lebih besar,” katanya.

Menurut dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa menerbitkan Perppu untuk memperpanjang masa jabatan kepala daerah, jika Pilkada digelar pada 2021 agar tidak ada Plt dan kepala daerah tetap dapat mengambil keputusan stategis.

Sebab, jabatan kepala daerah itu, masa jabatannya lima tahun. Jika jabatan kepala daerah tidak diperpanjang, akan banyak Plt apabila Pilkada diundur pada 2021.

“Presiden bisa terbitkan Perppu untuk memundurkan Pilkada 2021. Dan di aturan peralihan bisa diberikan penjelasan mengenai perpanjangan masa jabatan kepala daerah mengenai kondisi khusus Covid-19. ,” katanya.

Namun, apabila Pilkada tetap dilakukan pada 9 Desember 2020, maka KPU perlu merumuskan terobosan yang efisien dan mencegah penyebaran Covid-19, seperti tidak ada kampanye tatap muka, mendatangi pemilih saat pencoblosan dan lain-lain.

“Terobosannya seperti apa itu yang harus dirumuskan KPU, saya tidak tahu. Tapi perlu ada terobosan jika Pilkada tetap digelar 2020 se-efisien mungkin dan hemat anggaran,” kata Sekjen Partai Gelora Indonesia ini.