Kegiatan Archives – Page 64 of 73 – Partai Gelora Indonesia

Anis Matta: Isu Kebangkitan Komunisme Indonesia, Ternyata Berkaitan dengan Hegemoni China

Anis Matta, Arah Baru Indonesiia, Dahlan Iskan, gelora talks, Hegemoni China, Kebangkitan Komunisme, Partai Gelora Indonesia, Pertarungan Global, Rico Marbun, Rocky Gerung, Sudrajat, Survival Insrinct, Tatanan Dunia Baru

Partaigelora.id – Lembaga Survei Media Survei Nasional (Median) dalam rilisnya pada Kamis (30/9/2021) lalu, mengungkapkan, bahwa 46,4 persen responden di Indonesia masih percaya soal isu kebangkitan komunisme atau Partai Komunis Indonesia (PKI).

Menanggapi hal ini, Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menilai ketakutan akan kebangkitan komunisme di Indonesia seperti yang diungkap Lembaga Survei Median, ternyata tidak berhubungan dengan ideologi komunis.

“Tetapi, berhubungan dengan isu lain yang lebih bersifat politik, yaitu hegemoni geopolitik China,” kata Anis Matta dalam Gelora Talk bertajuk ‘NKRI dan Ancaman Komunisme Dalam Dinamika Geopolitik, Membedah Survei Median September 2021’ yang disiarkan secara live streaming di channel YouTube Gelora TV, Rabu (6/10/2021).

Diskusi ini dihadiri Direktur Eksekutif Lembaga Survei MEDIAN Rico Marbun, Menteri BUMN Periode 2011-2014, Dahlan Iskan, Mantan Dubes RI untuk China yang juga Ketua Asosiasi Kerjasama Indonesia-China Mayjen TNI (Purn) Sudrajat, dan Pengamat Politik & Sosial Budaya Rocky Gerung.

Menurut Anis Matta, hegemoni China sebenarnya berdampak biasa dan natural saja. Sebab, dalam 30 tahun terakhir, China secara aktif melakukan kampanye dan ekspansi, sehingga memungkinkan persepsi itu terbentuk.

“Kalau kita melihat bahwa 46,4% dari populasi kita, percaya tentang isu ini di tengah situasi krisis global. Itu menunjukkan bahwa persepsi publik sekarang dipengaruhi oleh banyak sekali operasi politik dan media,” katanya.

Operasi tersebut, kata Anis Matta, dijalankan oleh kekuatan-kekuatan global yang tengah bertarung saat ini.

“Ini berbarengan atau bersamaan, ketika Amerika secara resmi mendeclaire China sebagai musuh mereka. Artinya opini publik kita sekarang ini dibentuk oleh bagian dari operasi geopolitik,” katanya.

Namun, Anis Matta menilai ketakutan dan kecemasan publik berdasarkan hasil survei sejak 2017 hingga 2021, yang angkanya terus mengalami peningkatan terhadap hegemoni China, sebenarnya adalah hal yang positif.

Jika hal itu dipandang sebagai bagian dari survival instinct (naluri bertahan hidup) seperti takut digigit ular dengan menghindar. Sehingga bisa menjadi pintu masuk untuk mengubah survival instinct publik ini menjadi energi kebangkitan di tengah konflik global sekarang.

“Supaya kita tidak lagi menjadi bangsa yang lemah, menjadi korban, menjadi collateral damage ketika ada kekuatan global yang sedang bertarung dan menjadikan wilayah kita yang seharusnya berdaulat, justru menjadi medan tempur mereka,” tandasnya.

Sehingga perlu dirumuskan satu arah baru, satu peta jalan baru bagi Indonesia. Sebab, kondisi sekarang berbeda dengan zaman Soekarno dan Soeharto dulu yang memiliki cantolan untuk berkolaborasi.

“Di awal perjalanan, kita sangat kacau, dipenuhi krisis kepada satu arah yang tidak jelas. Dunia dalam proses tatanan ulang, yang sekarang ini tidak bisa lagi dipakai, butuh satu tatanan dunia baru. Menurut saya secara geopolitik, dianggap sebagai peluang,” katanya.

Hal ini tentu saja menjadi momentum bagi Indonesia untuk menggunakan survival instinct publik untuk menemukan celah dalam situasi geopolitik sekarang ini. Sehingga Indonesia ikut berperan dalam menentukan tatanan dunia baru.

“Karena itulah kami di Partai Gelora membuat cita-cita perjuangan menjadikan Indonesia sebagai lima besar kekuatan dunia dan tidak ingin menjadi collateral damage dari pertarungan kekuatan global,” katanya.

Direktur Eksekutif MEDIAN Rico Marbun mengatakan, hegemoni China di Indonesia dan mesranya hubungan kedua negara, yang menyebabkan isu kebangkitan PKI atau komunisme kerap muncul setiap tahun, khususnya pada bulan September hingga Oktober.

“Cara berpikir mereka yang menganggap adanya hegemoni China di Indonesia, itu karena dianggap sama paralel dengan komunis gitu,” kata Rico Marbun.

Terkait hal ini, Mantan BUMN Dahlan Iskan meminta seluruh elemen bangsa Indonesia bisa move on dari masa lalu. Artinya, semua kejadian sejarah tidak lebih dari sekadar catatan lembaran kertas.

“Nggak boleh terus mengenang masa lalu. Tidak boleh terus sentimen begitu. Karena kalau itu yang terjadi kita tidak akan pernah maju,” katanya.

Lanjutnya, temuan survei Median itu adalah tugas berat semua elemen bangsa untuk memastikan bahwa kekhawatiran terhadap kebangkitan komunisme tidak perlu lagi ada.

“Berarti tugas kita masih berat sekali untuk membawa Indonesia ini maju. Apalagi lima besar di dunia, karena 46 persen umat Islam itu umumnya umat Islam katakan begitu masih berorientasi pada masa lalu yang sama sekali tak ada gunanya,” tandasnya.

Hal senada disampaikan pengamat politik & sosial budaya Rocky Gerung. Rocky menyebut ideologi komunisme sudah kehilangan patronnya atau pendukungnya di dunia. Ia menilai secara ideologi sebetulnya komunisme sudah selesai dalam sejarah.

Namun, menurutnya, fakta membuktikan masyarakat Indonesia masih takut terhadap kebangkitan komunisme, karena adanya kecurigaan terhadap visi komunisme.

“Komunisme itu kehilangan patron di dalam proyek dunia, tapi kita masih takut. Berarti ada visi di komunisme yang buat kita curiga terus,” ujar Rocky Gerung

Mantan Dubes RI untuk China Mayjen TNI (Purn) Sudrajat meminta pemerintah untuk lebih waspada dalam meneken kerjasama atau kolaborasi dengan pemerintah China. Terlebih baru-baru ini ada kebijakan baru yang telah diresmikan China yakni Local Currency Settlemen.

Dalam kebijakan itu, untuk konteks perdagangan dengan China akan menggunakan mata uang Yuan dan Rupiah. Apalagi saat ini kerjasama Ekonomi Indonesia dan China terus meningkat.

“Kalau kedekatan ekonomi ini tidak dibarengi dengan pemahaman politik antara Indonesia dengan China, ini akan terjadi ketimpangan, justru akan negatif bagi kita,” ungkap Sudrajat.

Lomba HUT 2 Partai Gelora

Dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke 2 Partai Gelora Indonesia yang jatuh pada bulan Oktober 2021 ini, maka Partai Gelora menyelenggarakan beberapa kegiatan lomba untuk menyemarakkan kegiatan dan lebih memeriahkan kegiatan.

Adapun kegiatan lomba yang diselenggarakan diantaranya :

Gelora Science Competition
Lomba Video “Impian Anak untuk Indonesia”
Lomba Video Tiktok Group 28
Lomba Design Batik Gelora
Lomba Vlog Yes UMKM
Lomba Tiktok Yes UMKM
Lomba Shalawat
Gelora Victory ESport
Gelora Coastal Clean Up
Lomba Desain Mural

Untuk bisa mengikuti lomba tersebut, silahkan kunjungi dan daftar melalui tautan berikut http://event.partaigelora.id/duatahungelora

Kami tunggu keikutsertaannya.

Masuk Prolegnas 2021, Fahri Hamzah: Partai Gelora Berharap RUU KUHP Disahkan Akhir Tahun ini

Amin Fahrudin, arah baru indonesia, Arsul Sani, Bid Hukum, Eddy Hiairej, Fahri Hamzah, Firman Wijaya, Partai Gelora Indonesia, RUU KUHP

Partaigelora.id – Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah berharap Revisi Undang-undang (RUU) tentang KUHP yang telah disetujui masuk Prolegnas Prioritas 2021 pada 30 September 2021, bisa diselesaikan akhir tahun ini.

“Saya berharap betul ini, tahun 2021 yang tinggal tiga bulan lagi bisa menyelesaikan KUHP kita, sehingga kita bisa menyelesaikan konsolidasi teks-teks lainnya. Mudah-mudahan selesai tahun ini,” kata Fahri dalam webinar ‘Revisi KUHP, Menjawab Kebutuhan Zamankah?’ yang digelar Partai Gelora di Jakarta, Jumat (1/10/2021).

Webinar ini merupakan diskusi rutin Bidang Hukum dan HAM DPN Partai Gelora yang diketuai dan juga dimoderatori oleh Amin Fahrudin.

Diskusi ini juga dihadiri Wakil Menteri Hukum (Wamenkumham) Prof Edward ‘Eddy’ Hiariej, Anggota Komisi III DPR RI yang juga Wakil Ketua MPR Arsul Sani dan praktisi hukum pidana Firman Wijaya.

Menurut Fahri, Partai Gelora memberikan dukungan penuh terhadap penyelesaian RUU KUHP secepatnya agar pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa meletakkan hukum bernegara yang demokratis.

Sehingga tidak lagi menggunakan UU KUHP lama peninggalan kolonial yang dikritik otoriter menjadi semangat restoraktif, kolektif dan rehabilitatif.

“Kita dorong ini supaya ini cepat selesai, kalaupun nanti ada perubahan-perubahan bisa diajukan judicial review, yang penting kita sudah menyelesaikan KUHP yang demokratis,” katanya.

Setelah menyelesaikan RUU KUHP, lanjut Wakil Ketua DPR Periode 2014-20219 ini, pemerintah bisa fokus melakukan konsolidasi pembenahan terhadap institusi penegakan hukum dan kepemimpinan SDMnya.

“Kalau KUHP-nya sudah baik, tapi kalau institusi penegakan hukumnya dan kepemimpinan SDM tidak di konsolidasi dengan baik. Nanti susah juga kita, semua harus di konsolidasi,” katanya.

Selain itu, pemerintah juga bisa fokus terhadap konsolidasi teks lainnya, seperti penyelesaian RUU Pemasyarakatan yang saat ini dibutuhkan regulasi baru agar peristiwa kebakaran Lapas Tangerang yang menewaskan 48 orang beberapa waktu lalu, tidak terjadi lagi.

“Presiden harus segera menerbitkan Perpu tentang RUU Pemasyarakatan untuk mereformasi lapas kita agar lebih baik, kita memerlukan regulasi baru. Supaya lapas kita menjadi tempat yang lebih manusiawi, dan tidak melanggar HAM seperti sekarang ini,” tandasnya.

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengungkapkan, RUU KUHP sebelumnya sudah dibahas DPR bersama pemerintah Periode 2014-2019 sampai pada pembahasan tingkat pertama. Saat itu, Fahri Hamzah masih duduk sebagai Wakil Ketua DPR.

Pembahasan dilakukan selama 4 tahun (September 2015-September 2019), namun ketika hendak dibawa ke Rapat Paripurna DPR untuk pembahasan tingkat kedua, pemerimtah minta ditunda hingga DPR periode berikutnya.

Kemudian dibahas disepakati pembahasan RUU KUHP selanjutnya dengan metode luncuran atau carry over. Untuk memberikan landasan, maka dilakukan revisi UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang memungkian RUU dibahas secara luncuran.

“Di Komisi III disepakati tidak akan membahas ulang, karena sifatnya luncuran, kalau membahas ulang tdak akan cukup waktunya. Ada 16 isu krusial yang akan coba kita dalami, dan pemerintah nanti bisa memperjelasnya,” kata Wakil Ketua MPR dari F-PPP ini.

Arsul menambahkan, RUU KUHP 2015 dengan RUU KUHP 2021 memilih perbedaan format. Para RUU KUHP 2015 terdapat dua buku, yakni tentang Ketentuan Umum dan Tindak Pidana. Sedangkan RUU KUHP 2021 ada tiga buku, yakni tentang Ketentuan Umum, Kejahatan dan Pelanggaran.

Wamenkumham Prof Edward ‘Eddy’ Hiariej menegaskan RUU carry over tidak akan dibahas ulang, sehingga pemerintah dan Komisi III DPR akan mencari format pembahasannya.

“Bagaimana carry over ini, apakah langsung disahkan atau tidak. Tapi kalau carry over itu sebenarnya langsung disahkan di Rapat Paripurna, tapi kami menyadari betul ketika RUU ini ditarik pemerintah hingga pandemi saat ini, tim ahli pemerintah terus melakukan kajian dan menyempurnakan naskah RUU KUHP tersebut Ada 14 isu krusial yang menjadi kontroversial di masyarakat, yang dilakukan kajian” kata Eddy Hiariej.

Menurut Wamenkumham, RUU KUHP 2021 ini menjawab tantangan zaman, karena telah menggunakan paradigma hukum pidana modern, yang sebenarnya sudah 30 tahun kita ketinggalan.

Negara-negara di Amerika Utara dan Eropa Barat sudah melakukan perubahan paradigma hukum pidana sejak 1990, yang mana tidak lagi berorentasi pada keadilan kontrbutif, tapi pada keadilan korektif, keadlian restoraktif dan keadilan rehabilitatif.

“Inilah yang kemudian diadopsi dalam buku satu RUU KUHP, dimana pidana penjara adalah pidana akhir, masih ada pidana denda, masi ada pidana kerja sosial, masih ada pidana pengawasan, masih ada pidana percobaan,” katanya.

Sehingga ketika pemerintah menyusun ancaman pidana dalam buku dua, pemerintah mencoba untuk mensimulasikan. Jika ancaman pidana tidak sampai 4 tahun, maka hakim menjatuhkan pidana kerja sosial. Apabila tidak lebih dua tahun, bisa pidana pengawasan, dan dibawa satu tahun bisa pidana percobaan, serta diutamakan pidana denda.

Dalam titik yang paling ekstrem, jika menjatuhkan pidana penjara, maka ada kriteria pedoman pemidanaan hingga 15 item dan apabila terpenuhi baru pidana penjara dijatuhkan.

“RUU KUHP ini sudah mengadopsi hukum pidana modern, reintegrasi sosial dalam pengertian seorang narapidana atau terpidana itu, adalah orang yang harus direhabilitasi dan diperbaiki tidak mengulangi perbuatan dan bermanfaat bagi masyarakat,” katanya.

Eddy Hiariej meminta Komisi III DPR membahas sebatas pasal-pasal yang bersifat kontroversial saja, dan pemerintah telah melakukan sosialisasi di 12 kota. Sementara mengenai pasal-pasal yang menjadi perdebatan di publik, pemerintah membuat tiga kemungkinan.

Pertama pemerintah tidak bergeming dan tetap pada pasal-pasal yang ada. Kedua pemerintah melakukan reformulasi pasal-pasal RUU KUHP. Ketiga pemerintah mengusulkan penghapusan-penghapusan pasal seperti pasal pemidanaan terhadap dokter dan dokter gigi, karena dianggap overlapping dengan UU Prakter Kedokteran.

Sementara praktisi hukum pidana Firman Wijaya mengatakan, pembahasan RUU KUHP saat ini harus memiliki titik kunci, yakni aspek transisional justice.

“Dan yang penting RUU KUHP ini harus memberikan perlindungan dua sisi, baik di sisi negara maupun masyarakat,” kata Firman.

Anis Matta: Cegah Kekerasan Terhadap Ulama & Perusakan Tempat Ibadah

Anis Matta, gelora talks, Kekerasan Pemuka Agama, Kekerasan terhadap Ulama, KH Muhyidin Junaidi, Kombes Ahmad Ramadhan, Reza Indragiri Amriel

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengatakan, kekerasan terhadap para pemuka agama yang kembali marak seperti peristiwa yang direncanakan bisa memperburuk suasana psikologis masyarakat (public mood).

Sehingga kasus-kasus kekerasan terhadap ulama yang terus berulang dapat menimbulkan tafsir konspirasi dan dengan mudah bisa dijadikan alat provokasi.

Akibatnya, situasi pandemi Covid-19 yang berlarut dan polarisasi pasca pilpres yang tak kunjung usai, ditambah kasus kekerasan terhadap ulama dan perusakan terhadap rumah ibadah membuat masyarakat mudah curiga dan melemahnya kepercayaan kepada institusi keamanan dan penegak hukum.

Hal ini akan memunculkan amuk atau pengadilan jalanan (street justice) oleh masyarakat, karena penjelasan dari Polri sebagai institusi negara yang berwenang dinilai belum memadai.

“Sekarang saja mulai muncul potensi street justice, seperti misalnya dengan imbauan beberapa Ormas Islam agar kadernya mengawal dan menjaga para ulama,” kata Anis Matta dalam Gelora Talks bertajuk ‘Kekerasan terhadap Pemuka Agama Terus Berulang, Dimanakah Negara? di Jakarta, Rabu (29/9/2021).

Diskusi ini dihadiri Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI KH Muhyiddin Junaidi, Kabagpenum Divhumas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan, serta Kriminolog & Ahli Psikologi Forensik Reza Indragiri Amriel.

Menurut Anis Matta, para ulama dan pemuka agama selama ini menjadi kelompok paling rapuh secara keamanan dan gampang sekali menjadi korban dan sasaran.

“Sampai sekarang kita tidak mendapatkan penjelasan memadai tentang mengapa? Peristwa yang tampak seperti direncanakan itu, selalu dijelaskan sebagai peristiwa random,” katanya.

Disinilah, kata Anis Matta, peran sentral Polri diperlukan dalam upaya meredam keresahan masyarakat dalam persoalan tersebut, dengan memberikan penjelasan yang memadai dapat memberikan rasa aman dan keadilan bagi masyarakat.

“Yang diperlukan adalah proses penegakan hukum yang transparan dan tuntas. Penjelasan yang obyektif akan mampu meredakan kecurigaan, kemarahan dan ketidakpercayaan di masyarakat. Kita semua berkepentingan menjaga kepercayaan publik kepada institusi kepolisian dan mencegah orang untuk melakukan tindakan yang tidak legal,” katanya.

Anis Matta berharap Polri, MUI dan Kriminolog bisa duduk bersama mencari motif terhadap kekerasan para pemuka agama, meskipun pada akhirnya ditemukan fakta-fakta aneh seperti kasus di Tangerang yang bermotif dendam dan perselingkuhan.

“Tetapi yang lebih penting adalah mencegah nyawa tidak hilang, meski ketika bicara motif akan menemukan fakta-fakta aneh. Kita harus bersama-sama mencegah agar situasi ini tidak menimbulkan amuk dan hukum jalanan. Kepolisian, MUI dan akademisi perlu mengkaji lebih mendalam bagaimana mencegah kasus serupa tidak terulang kembali,” ujarnya.

Senada dengan Anis Matta, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhyiddin Junaidi mengatakan, respons pemerintah terhadap maraknya kekerasan dan pembunuhan terhadap ulama masih kurang memuaskan.

“Hampir semua pelaku kekerasan terhadap ulama dinyatakan orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) dan berhenti hanya sampai pada tahap pemeriksaan polisi, jarang yang sampai ke pengadilan,” kaya Muhyiddin.

Kondisi seperti inilah yang membuat ketidakpuasan masyarakat, sehingga penafsiran masyarakat beragam, termasuk dikait-kaitkan dengan PKI.

“Apalagi kekerasan yang menimpa ulama itu terjadi di bulan September yang secara historis memang memiliki keterkaitan antara tragedi para ulama yang diakibatkan oleh kekejaman PKI,” tuturnya.

Kriminolog dan Ahli Psikologi Forensik Reza Indragiri Amriel mengatakan tidak semua ODGJ tidak bisa dipidanakan.

Mengacu pada Pasal 44 ayat 2 KUHP, ODGJ sebenarnya bisa juga diproses hingga pengadilan.

“Nanti bisa saja hakim memutuskan bahwa ODGJ ini harus disembuhkan alias di bawa ke Rumah Sakit Jiwa. Jadi tidak hanya berhenti prosesnya di kepolisian,” kata Reza.

Menurut Reza, selama Pasal 44 ayat 2 tersebut tidak direalisasikan.”Jadi kita tidak bisa menyalahkan masyarakat bila muncul sikap skeptis dan keresahan di mereka,” katanya.

Kabagpenum Div Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan menjelaskan, selama ini kejadian kekerasan yang menimpa para ulama belum terlihat adanya skenario yang mengarah kepada kekerasan ke pemuka agama.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan dengan fakta-fakta yang ada, tidak ada keterkaitan antara satu kejadian dengan kejadian serupa yang lain,” kata Ramadhan.

Polri sebagai penegak hukum, lanjut Ramadhan, selalu profesional dalam setiap penanganan kasus, yakni sesuai fakta-fakta yang akurat dan valid.

“Kami berharap, masyarakat untuk tidak mengaitkan kepada sesuatu yang tidak berdasarkan fakta,” katanya.

“Soal perasaan, tentu sama, karena mayoritas polisi juga muslim. Tapi hukum memerlukan pembuktian, bukan dengan perasaan,” pungkasnya.

Peringati HUT ke-2, Partai Gelora Gelar 10 Lomba Berhadiah Total Ratusan Juta Rupiah

Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia akan menggelar 10 jenis perlombaan dalam rangka memperingati HUT ke-2 yang bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 2021. Perlombaan ini terbuka untuk umum, tidak dipungut biaya dan berhadiah total ratusan juta rupiah.

“Di HUT ke-2 ini, kita bikin sesuatu yang lebih menarik dan penuh keceriaan. Kita mengadakan 10 lomba dengan total hadiah uang ratusan juta dalam bentuk uang pembinaan,” kata Ahmad Yani, Ketua Panitia HUT ke-2 Partai Gelora dalam Rakornas VIII pada Jumat (24/9/2021) malam.

Ke-10 lomba tersebut adalah Gelora Science Competition, Lomba Video Anak ‘Impian dan Cita-citaku’, Lomba Group 28 ‘Semangat Gelora’, Lomba Desain Batik Gelora, Lomba Vlog YES UMKM, Lomba Foto YES UMKM, Lomba Sholawat, Lomba Bersih Pantai, Lomba Desain Mural dan Lomba Victory e-Sport Competition (Mobile Legends).

“Kecuali Lomba Gelora Science Competition dan Mobile Legends akan ada penjurian khusus. Sedangkan lomba-lomba lainnya cukup di share di sosmed, misalnya YouTube, WhatsApp, TikTok, Instagram dan lain-lain yang akan ditentukan panitia,” katanya.

Perlombaan dimulai pada awal Oktober hingga 25 Oktober 2021. Pendaftaran lomba bisa dilakukan di DPW dan DPD Partai Gelora se-Indonesia. Pemenang lomba akan diumumkan saat peringatan HUT ke-2 pada 28 Oktober 2021.

“Perserta terbuka untuk umum, kita minta DPW dan DPD mensosialisasikannya ke masyarakat. Peserta misalkan upload video atau foto ke sosmed, nanti kita lihat share and comment yang banyak, itu yang jadi pemenangnya,” katanya.

Yani mengatakan, semua peserta yang ikut lomba membuat video akan mendapatkan pembinaan berkelanjutan dari Deddy Mizwar, Ketua Bidang Seni Budaya dan Ekonomi Kreatif, yang juga artis senior yang terkenal dalam Naga Bonar dengan sebutan ‘Jenderal Naga Bonar’ ini.

Selain mengadakan 10 perlombaan, Partai Gelora juga akan melauncing beberapa program saat HUT ke-2, yakni Festival Film Pendek, Pidato Caleg dan Cakada, Gerakan Bersih Pantai, Gerakan Tanam Pohon dan Virtual Walkr Run Ride.

Sedangkan Ketua Bidang Seni Budaya dan Ekonomi Kreatif Deddy Mizwar yang juga Penanggungjawab HUT ke-2 mengatakan, Partai Gelora sengaja menggelar acara dengan penuh kecerian, warna-warni, merangkul semua dengan semangat kolaborasi.

“HUT ke-2 ini yang bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda akan menjadi momentum bagi Indonesia menuju 5 besar dunia. Maka tema yang kita ambil adalah Kolaborasi Indonesia Menuju 5 Besar Dunia,” kata Deddy Mizwar.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta menambahkan, peringatan HUT ke-2 kali ini lebih bernuansa festival, mengajak kolaborasi semua komponen bangsa dalam membangun Indonesia ke arah lebih baik lagi.

“Ini sekaligus juga merayakan capain-capain kita dan kepercayaan diri kita dalam menghadapi Pemilu 2024. Kita merasakan respon publik dan elit luar biasa bagusnya,” kata Anis Matta.

Anis Matta berharap agar Partai Gelora terus melakukan lompatan-lompatan besar dalam pencapaian target. Apabila ada target yang belum tercapai dalam tahapan sebelumnya, bisa dipenuhi dalam tahapan berikutnya.

Partai Gelora Indonesia Angkat Tema Kolaborasi 5 Besar Dunia Dalam HUT ke-2

5 Besar Dunia, Ahmad Yani, Arah Baru Indonesiia, Deddy Mizwar, HUT ke-2, Kolaborasi, Partai Gelora Indonesia

Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia akan merayakan HUT ke-2 pada 28 Oktober 2021 bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda sebagai sarana menciptakan banyak pemimpin muda sekaligus Tekad Indonesia Menjadi 5 Besar Kekuatan Dunia.

“Tagline kita pada peringatan HUT ke-2 adalah Kolaborasi Menuju 5 Besar Dunia,” kata Deddy Mizwar (Demiz), Ketua Bidang Seni Budaya dan Ekonomu Kreatif DPN Partai Gelora Indonesia dalam keteranganya, Jumat (24/9/2021).

HUT ke-2 Partai Gelora ini, kata Demiz, menjadi momentum penyelesaian konsolidasi organisasi, dimana terbentuknya 100 persen DPC, terbentuknya DPW dan DPD, serta terpenuhinya 1 juta anggota partai.

“Juga menjadi ajang penyusunan peta dapil dan formasi bacaleg DPR RI, dimana 3 orang bacaleg per dapil,” kata Demiz yang juga penanggungjawab kegiatan HUT ke-2 Partai Gelora Indonesia.

HUT ke-2 , lanjutnya, semakin mengefektifkan instrumen operasional teritori, dimana akan diluncurkan berbagai unggulan klaster penggalangan. “Alhamdullilah, popularitas 60 persen dan elektabilitas 2 persen,” ungkapnya.

Ketua Panitia HUT ke-2 Partai Gelora Ahmad Yani mengatakan, dengan mengambill tema ‘Kolaborasi Indonesia Menuju 5 Besar Dunia’, Partai Gelora berharap kolaborasi menjadi kekuatan antar elemen bangsa.

“Simbol kolaborasi ini akan kami racik dari sajian acara baik sebelum maupun puncak hari H-nya nanti sebagai titik awal untuk terus berkolaborasi di tahun-tahun selanjutnya, hingga cita-cita Partai Gelora menjadikan Indonesia 5 besar dunia bisa terwujud,” kata Ahmad Yani.

Dalam HUT ke-2, Partai Gelora menggelar berbagai perlombaan untuk mengakomodir keberagaman Indonesia dan potensi anak-anak bangsa.

“Lomba ini kami kemas dalam bentuk simpel dan sederhana tapi menarik. Ada lomba untuk pelajar, santri, seniman, pelaku UMKM, olahragawan dan-lain,” katanya.

Di puncak acara, lanjutnya, akan disajikan berbagai hiburan dengan konsep mengangkat budaya lokal dan pengumuman pemenang lomba, serta melauncing program bidang-bidang untuk bulan-bulan berikutya.

Kemudian pemberian apresiasi kepada wilayah dan daerah yang memiliki pencapaian terbaik, kader yang memiliki pencapaian terbaik dalam melakukan rekruitmen.

Selain itu juga akan dilaporkan capaian Partai Gelora selama dua tahun ini. Yakni kontribusi Partai Gelora untuk bangsa dan negara selama ini dan tahun-tahun mendatang.

“Diakhiri dengan piadto Ketua Umum menuju kemenangan 2024, serta arahan dari DPN kepada wilayah dalam rangka menghadapi momentum Pemilu 2024.,” katanya.

Adapun perlombaan yang digelar antara lain, Bidang Generasi Muda menggelar lomba Gelora Science Competition.

Bidang Perempuan menggelar lomba Video Impian Anak untuk Indonesia, Foto Kreatif Nuansa HUT Gelora dan Desain Batik Gelora.

Bidang UMKM dan Ekonomi Keluarga menggelar lomba Vlog dan Photo YES Competition, serta UMKM YES Festival 2021.

Bidang Keumatan menggelar lomba Shalawat Nasional. Bidang Gaya Hidup, Hobby dan Olahraga (Gahora) menggelar Gelora Victory e-Sport dan Bintang Gelora Muda Football 2022.

Bidang Pelayanan Masyarakat menggelar lomba Gelora Coastal Clean UP. Terakhir Bidang Seni Budaya dan Ekonomi Kreatif menggelar lomba Mural Nasional.

Sementara program-program yang akan di launching, yakni festival film pendek, pidato calon anggota legislatif (caleg) dan calon kepala daerah (cakada), gerakan bersih pantai, gerakan tanam pohon, virtual Walk Run Ride dan lain-lain.

Anis Matta: Indonesia Harus Punya Skenario Sendiri Menghadapi Perang Supremasi AS-China di Laut China Selatan

#Laut China Selatan, Anis Matta, Connie Rahakundini Bakrie, Hikmahanto Juwana, Perang Supremasi AS-China, Skenario

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengatakan, Indonesia saat ini sedang menghadapi bahaya besar tanpa disadari oleh pemerintah, karena berada di tengah pertarungan supremasi antara Amerika Serikat (AS) dan China.

“Perang dingin lalu, kita punya tragedi berdarah di sini, namanya G30S PKI. Ini menujukkan Indonesia menjadi target collateral damage, jangan sampai sekarang pun kita menjadi collateral damage,” kata Anis Matta dalam diskusi Gelora Talk bertajuk ‘Perang Supremasi Amerika Vs China, Akankah Meledak di Laut China Selatan?, Rabu (22/9/2021) petang.

Berdasarkan kondisi ini, Partai Gelora mengingatkan kepada pemerintah untuk lebih berhati-hati lagi dalam menyikapi konflik tersebut, karena bisa punya implikasi besar terhadap Indonesia.

Isu tersebut, lanjut Anis Matta, merupakan isu strategis yang berhubungan dengan eksistensi Indonesia sebagai bangsa. Dengan mengangkat secara terus menerus itu tersebut, diharapkan menjadi medium penyadaran kepada pemerintah dan masyarakat.

“Kita ingin menyalakan sirene sebenarnya, peringatan kepada masyarakat kita, kepada pemerintah kita, bahwa sekarang kita perlu sangat berhati-hati dan perlu waspada,” katanya.

Indonesia, kata Anis Matta, harus pandai melihat perang supremasi antara AS dan China dari skenarionya, bukan drama yang terjadi. Menurut Anis, Indonesia mesti bisa membacanya dan menempatkan skenario tersendiri.

“Jangan lihat dramanya tapi skenarionya dan begitu kita melihat skenarionya kita mesti menempatkan pada skenario kita sendiri,” katanya.

Namun, Indonesia tidak mempunyai skenario, sehingga menjadi persoalan. Akibatnya, kebijakan luar negeri yang diambil Indonesia terputus-putus, tidak terintegrasi. Lebih merupakan kebijakan yang reaktif atau tidak menjadi bagian dari satu rencana jangka panjang.

Anis Matta menegaskan, dalam pertarungan antara ‘elang’ dan ‘naga’ Indonesia memerlukan skenario jangka panjang dengan melihat skenario kekuatan AS dan China. kemudian Indonesia mencari celah untuk kepentingan nasional kita.

Dalam babak sejarah Indonesia yang baru, kata Anis, diperlukan satu arah. Arah baru tersebut akan mengajak kepada satu cita-cita dan satu imajinasi. Di tengah krisis global saat ini, menurutnya, ada dua celah, yaitu menjadi korban dan mendapatkan manfaat.

“Jadi, sudah saatnya kita membuat terjemahan baru yang lebih imajiner terhadap makna konstitusi kita. Makna (politik luar negeri) bebas aktif, tapi kita juga harus ikut dalam pelaksanakan ketertiban dunia. Ini maksudnya menjadi kekuatan kelima dunia,” demikian kata Anis.

Perang supremasi ini, ungkap Anis Matta, akan melahirkan kepemimpian baru dan aturan global baru ke depan. Sehingga Indonesia harus memahami filosofi dari perang supremasi antara AS-China.

“Sebaiknya kita mesti paham dari filosofinya, kalau kita tidak duduk di meja makan, kita tidak akan pernah ikut makan,” kata Anis Matta.

Diskusi ini dihadiri Pakar Hukum Internasional Hikmahanto Juwana, Pengamat Militer dan Pertahanan Keamanan Connie Rahakundini Bakrie, serta mantan Kepala BAIS TNI Laksda TNI (Purn) Soleman B. Ponto.

Hikmahanto Juwana mengatakan, AS ingin mengamankan kepentinganya di Indo-Pasifik agar tidak didominasi. AS, kata dia, tidak ingin melihat Indonesia jatuh ke tangan China.

“Amerika Serikat akan mendekati negara-negara mana saja yang berhadapan dengan China, termasuk Indonesia. Kita akan mendapatkan banyak tawaran, dan tawaran itu bisa diambil sepanjang untuk kepentingan nasional kita,” kata Hikmahanto.

Sedangkan Connie Rahakundini Bakrie menilai perang di LCS bisa saja terjadi. Namun bahaya sebenarnya, adalah upaya pembukaan paksa Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) di Timur dan Barat oleh AUKUS (Amerika Serikat, Inggris dan Australia).

“Kalau ALKI Timur Barat dibuka, maka seolah-olah tamu yang melintas rumah kita, kita tidak punya kemampuan dan ketegasan menjaga martabat kepentingan kita,” kata Connie

Ia mengungkapkan, dari dokumen AUKUS yang dia baca, kebijakan AUKUS yang berdampak negatif terhadap Indonesia, tidak hanya masalah nuklir saja, tapi juga akan mendikte kerjasama cyber, antariksa, intelejen dan lain sebagainya.

Menurut dia, dampak negatif tersebut, akibat posisi non blok Indonesia saat ini, sehingga membuat Indonesia sekarang ‘terkepung’. Padahal non blok itu, yang dimaksud Bung Karno, bukan bersikap netral, tapi harus bersikap tegas untuk melindungi kepentingan nasional.

“Saya tertarik dengan pernyataan pembukaan Pak Anis Matta, langit kita terlalu tinggi, tapi kita terbang terlalu rendah. Dan hari ini kita telah membayar itu, kita selalu menentukan terbang terlalu rendah, padahal langit kita tinggi. Akibatnya, AUKUS dibentuk, sementara posisinya kita non blok. Posisi negara kita saat ini dalam tanda kutip terkepung,” tandasnya.

Sementara Soleman B Ponto mengatakan, sikap China dalam konflik di LCS, sebenarnya menguntungkan Indonesia, karena China memilih untuk menyelesaikan konflik secara damai.

Hal itu menjadi kesepakatan antara ASEAN dengan China dalam pertemuan di Bali pada 2011 lalu. Sehingga sebagai salah satu negara ASEAN, mau tidak mau Indonesia harus mengikuti kesepakatan itu, begitupun halnya China.

“Jadi mau enggak mau Indonesia harus mengikuti ini, karena kita terikat di situ, itu sudah akan menyelesaikan secara damai,” tutup Soleman.

Pandemi Momentum Reformasi Total terhadap Sisdiknas, Anis Matta: Pendidikan Sudah Bisa Gratis

Anis Matta, Arah Baru Indonesiia, Arief Rahman, gelora talks, Iwan Hermawan, Nahdiana, Partai Gelora Indonesia, Pendidikan Gratis, Reformasi Total Sisdiknas

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengatakan, pemerintah bisa menjadikan pandemi Covid-19 sebagai momentum untuk melakukan reformasi total sistem pendidikan nasional (Sisdiknas) dalam era digital ini.

Sebab ada fakta baru, mengenai pendidikan jarak jauh atau online dengan sekolah tatap muka. Pendidikan online selama ini dikecualikan dan sekolah tatap muka menjadi utama. Sekarang terbalik, yang online justru jadi utama dan tatap muka menjadi pengecualian.

“Inilah momentum bagi pemerintah, pandemi seharusnya menjadi pintu gerbang untuk memulai proses reformasi total terhadap sistem pendidikan nasional,” kata Anis Matta dalam diskusi Gelora Talk bertajuk ‘Sekolah Tatap Muka, Dilema Pendidikan di Tengah Pandemi Tak Berujung’ di Jakarta, Rabu (15/9/2021) petang.

Dalam situasi pandemi saat ini, menurut Anis Matta, pemerintah bisa membuat satu program sistem pendidikan nasional baru di era digital.

Pemerintah, lanjutnya, bisa mengembangkan infrastruktur digital sebagai prioritas pembangunan, sehingga akses terhadap pendidikan dan pengetahuan kepada seluruh masyarakat tidak dibatasi sama sekali.

“Sebenarnya di era digital ini, pendidikan sudah bisa gratis. Pada waktu yang sama ada banyak anggaran pendidikan kita yang bisa dipakai untuk meningkatkan gaji guru, begitu juga meningkatkan kualitas guru, mutu pun juga bisa kita tingkatkan, serta akses kepada pengetahuan lebih tidak terbatas,” ujarnya.

Diskusi yang ditayangkan secara live streaming di Channel YouTube Gelora TV ini dihadiri narasumber Tokoh Pendidikan Indonesia Prof. Arief Rahman, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana, serta Ketua Forum Aksi Guru Indonesia, Aktivis Aliansi untuk Pendidikan dan Keselamatan Anak Iwan Hermawan.

Tokoh Pendidikan Indonesia Arief Rahman menjelaskan, prinsip pendidikan di masa pandemi Covid-19 adalah kesehatan dan keselamatan menjadi nomor satu. Sehingga, semua pihak harus disiplin, baik di rumah maupun di sekolah.

“Semua pihak harus bisa menyesuaikan diri dalam kondisi pandemi dan jangan memaksakan. Dinas Pendidikan, sekolah dan orang tua harus ada kerja sama menegakkan aturan selama pembelajaran tatap muka (PTM) berlangsung,” kata Arief Rahman.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana mengatakan, pendidikan adalah kebutuhan dasar masyarakat, namun tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah saja, apalagi dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini.

“Pendidikan tidak bisa diserahkan kepada satu sektor saja, misalkan Dinas Pendidikan. Tetapi harus menjadi sebuah gerakan bersama, sebagai insan bertakwa kita bermohon agar pandemi ini akan berakhir,” kata Nahdiana.

Nahdiana menyadari bahwa pembukaan sekolah tatap muka saat ini menimbulkan pro kontra, karena menyangkut keselamatan anak didik terutama yang belum mendapatkan vaksinasi.

“Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan melakukan upaya-upaya secara masif persiapan ke seluruh jenjang pendidikan. Mudah-mudahan anak-anak kita yang sedang memulai sekolah ini dengan rasa aman dan nyaman karena. Mari sama-sama membuat kontrol sosial, monitoring sosial, kita fokuskan kesuksesan melawan pandemi,” katanya.

Ketua Forum Aksi Guru Indonesia, Aktivis Aliansi untuk Pendidikan dan Keselamatan Anak Iwan Hermawan meminta pemerintah daerah mematuhi regulasi yang telah dibuat pemerintah pusat mengenai pembukaan kembali sekolah tatap muka, disamping aturan yang dibuat WHO, IDI dan KPAI.

“Kami akan melakukan gugatan hukum terhadap kepala daerah bupati, walikota dan gubernur yang tidak melaksanakan tuntutan kami. Konsen kami adalah keselamatan anak, serta menolak ada upaya sekolah tertentu untuk melakukan pembedaan penilaian rangking anak yang belajar online dan PTM agar diterima di SBMPTN,” kata Iwan Hermawan.

Partai Gelora Gelar Orientasi Kepartaian di Jember, Antusiasme Peserta Mulai Dari Warung Kopi, Pinggir Jalan Hingga Sudut-sudut Kota

arah baru indonesia, DPD Jember, Endy Kurniawan, OK GELORA, Partai Gelora Indonesia, Pinggir Jalan, Sudut Kota, Warung Kopi

Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menggelar acara Orientasi Kepartaian (OK Gelora) di Kabupaten Jember, Jawa Timur (Jatim) secara daring atau luring pada Minggu (12/9/2021) malam lalu.

Peserta OK Gelora kali ini diluar kebiasaan, mereka berada di rumah-rumah rakyat seperti di warung, di pinggir jalan dan sudut-sudut Kota Jember sambil ngopi dan berbagi makanan.

“Ok Gelora di Jember ini, diikuti dari rumah-rumah rakyat seperti di warung-warung, di pinggir-pinggir jalan, di sudut-sudut Kota Jember. Mereka sambil ngopi, berbagi berkat dan makanan,” kata Endy Kurniawan, Ketua Bidang Rekruitmen Anggota DPN Partai Gelora dalam keterangannya, Selasa (14/9/2021).

Menurut Endy, kegiatan Orientasi Kepartaian ini diikuti hampir semua DPC di Kabupaten Jember. Yakni dari DPC Patrang, Sukorambi, Mumbulsari, Tanggul, Bangsalsari, Panti, Arjasa, Pakusari, Sukowono, Kalisat, Kaliwates, Puger dan Ledokombo 1.

“Selain di rumah-rumah rakyat, Mereka mengikuti acara OK Gelora di kantor DPD dan DPC,” katanya.

Endy menambahkan, bahwa tugas besar Partai Gelora adalah soliditas pengurus dan melakukan mobilisasi anggota secara besar-besaran dan masif.

“Saat ini setiap hari 3.000 lebih anggota baru mendaftar, itu aset partai yang tak boleh ‘nganggur’. Partai Gelora melaksanakan pelatihan dasar yakni orientasi kepartaian dan tidak masalah mereka mengikuti dari rumah-rumah rakyat. Ini buktinya Partai Gelora mendapat sambutan antusias dan luar biasa dari masyarakat,” katanya.

Ketua DPD Partai Gelora Jember Tulus Madiyono mengatakan, OK Gelora ini digelar DPD Jember untuk anggota baru yang diikuti oleh 209 orang secara daring. Acara Orientasi Kepartaian ini sekaligus digunakan untuk konsolidasi fungsionaris DPD dan DPC se-Jember.

Tujuannya adalah untuk mengkokohkan struktur dan pembinaan berkelanjutan adalah syarat menang dalam kontestasi politik.

“Pembinaan berkelanjutan akan membentuk loyalitas yang akan menguatkan komitmen dan fungsionaris,” kata Tulus Madiyono.

Saat ini kepengurusan Partai Gelora Indonesia secara nasional telah terbentuk di 34 provinsi, 514 kota dan kabupaten dan sekitar 7.000 tingkat kecamatan.

Di Kabupaten Jember, kepengurusan telah solid di tingkat DPD dan DPC dan menuju kelengkapan 100 persen di tingkat PAC (desa/kelurahan).

Peringati HUT ke-2, Partai Gelora Berencana Gelar Lomba Mural Secara Nasional

Anis Matta, Arah Baru Indonesiia, gelora talks, HUT ke-2, Lomba Mural, Partai Gelora Indonesia, Seniman Jalanan

Partaigelora.id – Dalam rangka memperingi HUT ke-2 Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia yang jatuh pada 28 Oktober mendatang, bertepatan dengan Peringatan Hari Sumpah Pemuda, Partai Gelora akan menggelar Lomba Mural secara nasional.

“Dalam rangka ulang tahun Partai Gelora yang kedua pada bulan Oktober nanti, saya sedang berpikir mengadakan lomba mural secara nasional di setiap daerah,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Minggu (12/9/2021).

Rencana mengadakan Lomba Mural ini sudah disampaikan Anis Matta dalam diskusi Gelora Talks bertajuk ‘Mural yang Viral, Dihapus di Dinding Menjalar ke Medsos’ di Jakarta, Rabu (8/9/2021) lalu.

Dalam diskusi yang digelar virtual dihadiri oleh Budayawan Ridwan Saidi, Seniman dan Pelukis Kawakan Iwan Aswan, serta Founder Drone Emprit Ismail Fahmi itu, Anis Matta menilai Lomba Mural sengaja digelar untuk memberikan apresiasi kepada seniman jalanan.

“Lomba Mural sebagai cara kita mengapresiasi. Partai Gelora menganggapnya sebagai sesuatu yang bisa dikembangkan sebagai ekonomi kreatif, bukan sebagai media protes. Kita menganggapnya sebagai sesuatu yang bisa kita kembangkan seperti ekonomi kreatif, bukan hanya sebagai media protes saja,” katanya.

Menurut Anis Matta, Mural adalah sebuah karya seni yang memiliki energi kreativitas dan energi survival untuk bisa bertahan hidup. Untuk membuatnya pun juga memerlukan ilmu pengetahuan, selain kecakapan dalam seni.’

“Karena kontennya sebenarnya karya seni, maka kita ingin Mural ini menjadi medium yang lebih produktif, bukan hanya berfungsi sebagai kririk sosial, tapi juga berfungsi sebagai industri kreatif. Mural harus lebih berdaya secara ekonomi,” katanya.

Dengan memberikan ruang kepada para seniman Mural, Ketua Umum Partai Gelora ini berharap dapat memberikan celah pelepasan emosi mereka, sehingga berbalik menjadi energi positif.

“Lomba Mural secara nasional ini, seperti memberikan ruang kepada orang untuk berteriak di tengah gurun. Berteriak apa saja gitu, itu akan ada gaungnya dan orang tidak perlu takut dengan teriakan itu,” ujar Anis Matta.

Anis Matta berpandangan, dengan upaya mengakomodasi dan mememberikan ruang yang besar dalam kehidupan sehari-hari kepada para Muralis. Sehingga demokrasi di Indonesia mempunyai makna lain, yakni demokrasi art, demokrasi yang punya seni.

“Mural itu mirip-mirip virus Corona bisa melompat ke tempat lain, karena ruangannya mereka di alam terganggu, sehingga berpindah ke paru-paru manusia. Begitu juga dengan Mural ini, begitu tembok ditutup, dia pindah ke medium yang lain, tempat dia bertumbuh, ya media sosial,” papar Anis Matta.

Sebelumnya, Anis Matta menilai di alam demokrasi, pemerintah tidak perlu paranoid terhadap maraknya mural yang bermunculan di berbagai daerah akhir-akhir ini.

Pemerintah juga diminta tidak terlalu reaktif dengan menghapus karya seni tersebut, yang berisi kritik sosial dari realitas kehidupan. Sebab semakin dihapus, malah mural-mural baru bisa bertambah banyak.

“Mudah-mudahan saran kita didengar pemerintah, sehingga para seniman Mural mendapatkan ruang besar dalam kehidupan sehari-hari,” pungkas Anis Matta

Sign In

Category: Kegiatan