Category: Liputan

Partaigelora.id-Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia akan menggiatkan pendidikan kebangsaan atau pendidikan kewarganegaraan (civic education) kepada masyarakat.

Karena dalam negara demokrasi, ciri masyarakat demokratis adalah mereka yang mampu memahami, serta mengerti hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah dalam Kajian Pengembangan Wawasan Kebangsaan Bagian ke-6; yang diselenggarakan DPP Partai Gelora, Jumat (6/2/2026) malam.

“Kita perlu menggiatkan pendidikan kebangsaan atau di banyak negara disebut pendidikan kewarganegaraan atau civic education. Agar kita mengerti hak-hak dan kewajibannya sebagai warga negara, ” kata Fahri Hamzah.

Dari pemahaman terhadap hak dan kewajiban itu, menurut Fahri, akan membuat masyarakat secara aktif berpartisipasi untuk kebaikan kolektif.

“Negara demokrasi itu, mengasumsikan masyarakatnya tidak masa bodoh. Tetapi dia harus konsen, peduli dan peka terhadap apa yang terjadi di masyarakatnya,” ujar Fahri.

Bahkan agama, kata Fahri, juga meminta semua pemeluknya untuk peduli kepada sesama.

Sebab, jika tidak peduli, maka mereka dianggap bukan bagian dari umat atau golongannya.

Hal ini tentu saja merupakan bentuk dari kepedulian sosial, serta tanggungjawab seseorang sebagai bagian dari anggota kelompok, masyarakat atau bangsa.

“Itu sebabnya, Partai Gelora mengaktifkan kajian-kajian seperti ini, termasuk kajian tentang kesadaran untuk menjadi bagian dari masyarakat global,” katanya.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (RI) ini mengatakan, kajian kebangsaan atau kewarganegaraan, menyangkut soal sejarah bangsa Indonesia, falsafah negara (Pancasila), serta ketatanegaraan dan pemerintahan yang dipengaruhi sistem politik.

“Supaya kita tahu apa yang terjadi sekarang ini di dalam keseharian kita. Dan kita sering berhadapan dengan orang yang tidak paham soal iti.” katanya.

Karena itu, ia berharap agar masyarakat, khususnya fungsionaris dan kader Partai Gelora menjadi bagian orang yang paham masalah-masalah kebangsaan.

“Makanya saya sering mengkritik politisi, anggota dewan dan pejabat yang tidak bisa memisahkan, mana yang disebut prilaku sistem, dan mana prilaku individual,” ungkap dia.

Padahal, itu dua hal berbeda, antara prilaku sistem dan prilaku individual atau pribadi.

“Mereka ini kesulitan membaca gambar-gambar besar, terjebak melihat gambar-gambar kecil. Makanya mereka sibuk mengurusi hal yang kecil-kecil saja,” katanya.

Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini menegaskan, bahwa situasi tersebut menyebabkan orang-orang Indonesia sulit keluar dari persoalannya.

“Korupsinya berulang-ulang terjadi, masalah kemiskinan tidak pernah tuntas dan sebagainya. Itu kenapa, karena kita terbiasa melihat gambar kecil, bukan gambar besar. Sehingga kita tidak tahu cara keluar dari masalah,” tegasnga.

Karena itu, seluruh komponen bangsa harus punya kemampuan untuk membaca gambar besar dari sistem pemerintahan, ketatanegaraan dan politik Indonesia secara bersamaan.

“Supaya kita mengerti, apa yang sedang terjadi. Kenapa kita bisa sampai di sini, dan
kita akan kemana ke depan ini. Ini konsekuensi dari sistem pemerintahan, politik dan demokrasi kita sekarang,” pungkas Fahri Hamzah.

Partaigelora.id- Koordinator Pelaksana Harian DPP Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Rofi’ Munawar mengajak fungsionaris dan kader Partai Gelora untuk meluruskan kembali niat dalam perjuangan politik.

Sebab, dalam perjuangan politik itu terdapat banyak fitnah, jebakan dan godaan. Sehingga perjuangan politik oti dianggap ibadah yang paling afdal.

Karena apabila tidak dapat mengendalikan syahwat politik, maka orang tersebut akan terjerembab dalam berbagai macam persoalan menyangkut dirinya.

“Makanya Pak Ketum (Anis Matta) mengatakan, bahwa orang tidak akan bisa melakukan sesuatu yang lebih besar, kalau dengan dirinya sendiri belum selesai,” kata Rofi’ Munawar.

Hal itu disampaikannya dalam Kajian Pengembangan Wawasan Spiritual (Tazkiyatun Nafs) dengan tema ‘Meluruskan Niat Perjuangan Politik’, Selasa (3/2/2026) malam.

Rofi’ mengatakan, di lapangan godaan politik begitu luar biasa, bukan hanya sekedar syahwat politik saja. Tetapi juga ada anggapan, bahwa image politik itu kotor.

“Karena itu niat kita harus ibadah. Karena sesungguhnya Allah SWT menjadikan manusia itu sebagai khalifah di muka bumi. Khalifah yang dimaksud adalah melaksanakan tugas kepemimpinan untuk memakmurkan bumi,” katanya.

Menurut dia, tugas untuk memakmurkan bumi antara lain adalah terjun ke dunia politik untuk melaksnakan mandat atau amanah kepemimpinan.

“Inilah yang harus kita pahami, bahwa kita terlibat dalam perjuangan politik, kebetulan lewat Partai Gelora, karena kita mendapatkan mandat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT,” ujarnya.

Dalam melaksanakan mandat itu, lanjut dia, Partai Gelora memiliki visi-miai antara lain membangun masyarakat yang religius dan berpengetahuan.

“Religius itu, masyarakat yang memiliki energi spiritual yang baik. Dan berpengetahuan berarti memiliki energi intelektual atau pemikiran. Inilah dua energi yang kita perlukan,” katanya.

Energi spiritual akan menentukan arah yang akan dicapai, sedangkan energi Intekektual akan menentukan langkah yang akan ditempuh.

“Sekali lagi, tazkiyatun nafs ini akan memberikan guidance kepada kita. Sebab, Tazkiyatun nafs adalah pembersihan hati penyucian jiwa agar kita benar-benar memiliki kesiapan,” katanya.

Artinya, ketika hati dan jiwa sudah dibersihkan, maka hal itu adalah bagian dari niat dalam perjuangan politik.

Ketika sudah melakukan niat dalam ibadah politik, seseorang akan mendapatkan kekuatan, memiliki kesabaran dan daya tahan untuk menghadapi berbagai rintangan.

“Ini mesti kita ketahui supaya kita memiliki kewaspadaan dan kehati-hatian agar ibadah politik kita tidak tercederai,” katanya.

Rofi’ berharap para fungsionaris dan kader Partai Gelora tidak terjangkiti empat penyakit hati, yakni penyakit kemunafikan, kedustaan, ria dan pengkhianatan agar niat dalam perjuangan politiknya sesuai arah dan tujuan.

“Kalau kita kena empat penyakit ini, pasti perjuangan politik kita akan berantakan. Niat kita harus terbebas dari empat penyakit ini,” tegasnya.

Ia menambahkan agar perjuangan politik tidak tercederai, maka perlu dibentengi secara spiritual. 

Sebab, dalam perjuangannya dipastikan  akan mengalami berbagai macam dinamika politik. 

“Karena itu, niat itu penting  dan kita harus berusaha terus menjaga niat. Saya kira pesan pentingnya adalah bahwa energi spiritual harus ada di dalam perjuangan politik,” pungkasnya. 

Partaigelora.id-Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menggelar Forum Group Discussion Pusat (FGD) Pengembangan Wawasan Keislaman Kebangsaan dan Geopolitik.

FGD tersebut digelar untuk memperdalam materi-materi Pengembangan Wawasan Keislaman, Kebangsaan dan Geopolitik sesuai konteks saat ini. 

Diketahui, Partai Gelora telah memberikan tiga materi tersebut, kepada para fungsionaris dan kadernya dalam rangka meningkatkan kualitas mereka menjadi masyarakat berpengetahuan.

Materi Pengembangan Pengembangan Wawasan Keislaman, Kebangsaan dan Geopolitik diagendakan setiap pekannya secara bergiliran pada hari Jumat.

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh PARTAI GELORA INDONESIA (@partaigeloraid)

Materi tentang Keislaman disampaikan Ketua Pusat Kajian Strategis DPP Partai Gelora KH Ahmad Mudzofar. Sedangkan materi Kebangsaan disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah. Sedangkan materi Geopolitik disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Gelora Mahfuz Sidik. 

Wakil Ketua Korbid Kaderisasi DPP Partai Gelora Abdul Rahman mengatakan, penyelenggaraan FGD untuk mendapatkan materi apa yang akan disampaikan dalam kajian Pengembangan Wawasan, baik itu Keislaman, Kebangsaan dan Geopolitk. 

“Soal materi Keislaman misalnya, ini kita mendapatkan satu pencerahan yang sangat luar biasa, bahwa materi-materi Keislaman yang harus kita sampaikan adalah materi-materi yang sesuai dengan konteksnya,” kata Abdul Rahman.

Sehingga nilai-nilai Islam dapat dipahami dengan mudah sesuai konteks, zaman, tempat dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari yang bisa menjadi solusi baik baik untuk individu masyarakat, maupun negara.

“Karena kita ingin materi-materi dari Partai Gelora yang disampaikan dari sisi Keislaman itu memiliki impact yang kuat di tengah-tengah masyarakat. Sehingga muncul kedewasaan dalam melaksanakan Islam dan membela negara,” katanya.

Menurut dia, antara Islam dan nasionalisme bisa menjadi sebuah kekuatan di dalam sebuah negara seperti Indonesia, yang akan menjadi nilai moral yang kuat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sedangkan Ketua Koordinator Bidang (Korbid) Kebijakan Publik DPP Partai Gelora Sarah Handayani mengatakan, materi Wawasan Kebangsaan ini, merupakan hal yang sangat substansial untuk seluruh fungsionaris, kader dan juga masyarakat Indonesia

“Agar bisa memahami jati dirinya dan kemudian memahami sejarah, sosiologi, geografi. Sehingga tahu posisinya sebagai warga negara dan memahami sejarah masa lalu,” kata Sarah Handayani. 

Dengan memliki pemahaman mengenai Wawasan Kebangsaan, maka setiap fungsionaris dan kader Partai Gelora bisa memberikan kontribusi dalam membangun bangsa sekarang dan masa depan. 

Sementara Ketua Korbid Luar Negeri Henwira Halim mengatakan, Partai Gelora selalu menekan kepada fungsionaris dan kader Partai Gelora agar memiliki awareness dan pemahaman masalah geopolitik.

“Karena dalam membuat kebijakan dan juga dalam membangun negara kita, kita juga harus paham bahwa yang namanya hidup bernegra itu tidak bisa lepas dari negara-negara lain, ” kata Henwira. 

Sehingga sebagai bangsa harus paham, bagaimana mengaruhi gelombang geopolitik  supaya bisa memaksimalkan keunggulan dan meminimalkan bangsa Indonesia. 

“Supaya kita bisa mewujudkan kepentingan nasional kita, dan itu memang harus dipahami oleh semua kader dan fungsionaris Partai Gelora, karena semua kader dan fungsionaris ini akan  ikut serta untuk memberikan kontribusi,” katanya.

Dengan mendapatkan materi Wawasan Geopolitik, maka setiap fungsionaris dan kader Partai Gelora dapat memberikan  kontribusinya melalui pemikiran, masukan dan berbagai macam ide.

“Sebab, kita juga akan mengalami dampak dari percaturan geopolitik itu, seperti dikatakan oleh  Ketua Umum kita ita Pak Anis Matta. Jangan sampai kita menjadi collateral demage dari pertarungan geopolitik global,” pungkas Henwira Halim.

Partaigelora.id-Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menggelar Konsolidasi Pemuda DPP Partai Gelora Indonesia,  bertempat di Gelora Media Centre (GMC) di kawasan Kuningan, Jakarta, Selatan, Sabtu (31/1/2026). 

Konsolidasi ini digelar dengan kesadaran penuh atas bonus demografi dan tantangan Indonesia ke depan menjelang Indonesia Emas 2045.

Konsolidasi ini dihadiri Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta, Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah, Ketua Koordinator Bidang (Korbid) Triwisaksana, serta para Generasi Muda Partai Gelora.

Konsolidasi ini menegaskan tentang positioning dan arah yang mesti dituju oleh para pemuda di Partai Gelora Indonesia.

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh PARTAI GELORA INDONESIA (@partaigeloraid)

Sebab, hal ini bukan sekadar bicara soal politik praktis. Ini tentang energi dan tantangan zaman untuk menghadirkan perubahan bagi seluruh bangsa Indonesia.

“Sumber energi yang sangat besar bagi satu bangsa yang datang dari hadiah adalah bonus demografi. Bonus demografi ini hanya terjadi biasanya beberapa ratus tahun,” kata Anis Matta. 

Menurut Anis Matta, Indonesia akan mengalami bonus demografi tersebut, dimana jumlah populasi generasi mudanya lebih banyak dari generasi tua. 

“Satu bangsa mencapai puncak pencapaiannya itu, adalah apabila komposisi demografi nya didominasi oleh orang-orang muda,” ujar Anis Matta.

Ketua Korbid Penggalangan DPP Partai Gelora Triwisaksana mengatakan, Partai Gelora patut bersyukur bahwa fungsionaris dan kader Partai Gelora didominasi kaum muda.

“Generasi muda di Partai Gelora ini, adalah milik kita bersama. Ada sisi masa depannya, langkah  harapan dan ekspektasi nya ke depan. Kita berharap Partai Gelora di-imagekan sebagai Partai Gen Z,” kata Triwisaksana.

Wakil Ketua Korbid Komunikasi DPP Partai Gelora Sarah Az-Zahra mengungkapkan, bahwa generasi muda pada Pemilu 2029 akan mendominasi. Sehingga suara mereka sangat potensial bagi Partai Gelora.

“Jadi kira-kira 63-73 persen dari datanya 2029 itu, adalah Gen Z dan millenial,” ungkap Sarah Az-Zahra.

Ketua Bidang Regulasi, Riset dan Strategi DPP Partai Gelora Dzubyan Nur Rahman mengatakan, bahwa dengan besarnya jumlah generasi muda saat ini, diharapkan dapat memberikan dampak bagi perkembangan Partai Gelora yang punya mimpi dan visi menjadikan Indonesia Lima Besar Dunia. 

“Jadi sebenarnya kita ini  mau kasih impact apa? Bukan sebaliknya, kita mau dapat apa dari Partai Gelora, ” kata Dzubyan Nur Rahman.

Jana Achmad Nugraha, fungsionaris Partai Gelora menambahkan, bahwa Partai Gelora adalah satu-satunya partai yang memiliki narasi kuat mengenai Arah Baru Indonesia sebagai Superpower baru dunia.

“Partai Gelora memang terbukti kuat dalam narasi dibandingkan partai lain,” tegas Jana Achmad Nugraha.

Karena itu, Ketua Bidang Pengembangan dan Jaringan DPP Partai Gelora Syahrul Santian berharap agar Partai Gelora memiliki kader generasi muda dalam jumlah yang banyak mengkar hingga tempat pemungutan suara (TPS).

Hal ini penting untuk menjaga perolehan suara Partai Gelora pada Pemilu 2029 tidak curi atau hilang, dan berpindah ke partai lain, karena kurangnya memiliki saksi seperti pada Pemilu 2024 lalu.

“Makanya tema konsolidasi kita hari ini adalah ‘Generasi Muda Gelora, Energi dan Harmoni untuk Membangun Bangsa’,” pungkas Mushab A Robbani, Ketua Bidang Pemuda DPP Partai Gelora.

Partaigelora.id-Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik mengingatkan, bahwa perang nuklir atau perang dunia (PD) III tinggal menunggu waktu, apabila ketegangan global saat ini terus berlanjut.

“Perang nuklir saat ini tinggal ada pemantiknya saja, dunia sedang menunggu satu pemicu lagi. Kita tidak tahu, tapi kita tentu berharap bahwa dunia akan tetap baik-baik saja,” kata Mahfuz Sidik di Jakarta, Sabtu (31/1/2026).

Hal itu disampaikan Mahfuz Sidik dalam Kajian Pengembangan Wawasan Geopolitik dengan tema ‘Apakah Kita Menuju Perang Dunia III’, pada Jumat (30/1/2026) malam.

Menurut dia, ada tiga titik hotspot yang bisa menjadi pemicu perang nuklir atau PD III saat ini.

Pertama adalah konflik Rusia dengan Ukraina, kedua konflik Amerika Serikat (AS) dengan China dan ketiga konflik Israel dengan Iran.

“Dalam konflik Israel-Iran ini, Israel dibackup penuh oleh pemerintahan Presiden Amerika Donald Trump. Dan situasinya sekarang semakin memanas,” katanya.

AS, lanjut, Mahfuz sudah mengerahkan armada besar militernya dengan didukung kapal induk USS Abraham Lincoln menuju Selat Hormuz, untuk menyerang Iran.

“Trump secara terbuka berkali-kali mengatakan akan menyerang Iran dan armada lautnya sudah dikerahkan ke Selat Hormuz. Jika diserang, maka Iran akan melakukan pembalasan,” ujarnya.

Ketua Komisi I DPR RI 2010-2016 ini berharap agar Trump yang juga seorang pebisnis tersebut, dapat
mengkalkulasi ulang rencana untuk menyerang Iran, karena akan menimbulkan perang dalam skala besar.

“Kita ketahui, bahwa ini Iran punya senjata nuklir. Dan senjata nuklir Iran, akan digunakan apabila mereka terdesak. Karena itu, kita harap Trump menggunakan kalkulasinya sebagai pebisnis, bahwa perang dunia tidak akan dimenangkan siapapun, tapi justru merugikan,” katanya.

Mahfuz menegaskan, perang ini, akan menyeret negara-negara lain yang memiliki senjata nuklir selain Iran, AS dan Israel seperti Prancis, Rusia, China, Pakistan, India dan Korea Utara.

Ia lantas menyampaikan simulasi dan dampaknya bagi umat manusia apabila perang nuklir benar-benar terjadi.

“Perang nuklir mungkin berlangsung cepat, tapi efeknya akan ada kerusakan total dunia. Akan terjadi bencana kelaparan di seluruh dunia, bisa dialami 4 miliar manusia di bumi,” katanya.

Mahfuz mengatakan, meskipun Indonesia tidak secara langsung mengalami perang nuklir atau PD III, tetapi efek dari dampak tersebut, adalah mengalami perubahan iklim yang hebat.

“Ancamannya adalah kelaparan secara global. Kita harus bisa memastikan ketahanan nasional kita bisa survive. Lalu, ketahanan apa paling dibutuhkan?” tanya Mahfuz.

Adapun ketahanan nasional (national resilience) yang diperlukan oleh suatu negara, termasuk Indonesia adalah ketahanan pangan, ketahanan energi dan ketahanan sumber daya air.

“Pangan tidak boleh impor lagi, harus swasembada untuk kebutuhannya. Soal energi harus juga bisa dipenuhi, tidak bergantung negara lain, dan bisa mengembangkan energi alternatif. Sementara soal air, jangan berpikir nanti gampang ketika terjadi perang dunia III, karena sumber air banyak yang tercemar. Dan Indonesia harus punya kemampuan water resilence (ketahanan air)-nya, ” jelas Mahfuz.

Sekjen Partai Gelora ini menilai pemerintah perlu fokus untuk memastikan dan menjamin tiga aspek ketahanan nasional dalam pembangunannya pada situasi sekarang.

Hal ini akan tercapai apabila pengelolaan pemerintahan semakin terdesentralisasi, bukan sebaliknya tersentralisasi.

Sebab, apabila model pemerintahan yang terlalu kuat tersentralisasi dalam situasi krisis sistemik seperti sekarang, maka negara tersebut, akan mengalami kesulitan dalam beradaptasi.

“Daerah-daerah akan sangat bergantung kepada pusat, karena tidak memiliki inovasi sendiri. Dan alhamdulillah, Indonesia sudah menetapkan otonomi daerah, dan ada desentralisasi meski belum maksimal,” pungkas Mahfuz.

Partaigelora.id-Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia sekaligus Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Anis Matta mengingatkan, bahwa dampak dari ketidakpastian
geopolitik global saat ini akan mempengaruhi situasi politik nasional.

“Penculikan Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengawali satu situasi yang bisa kita katakan, bahwa tatanan dunia lama benar-benar sudah berakhir,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Senin (26/1/2026).

Hal itu disampaikan Anis Matta saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi DPP & DPW Partai Gelora dengan tema ‘Siaga Gelora untuk Indonesia’ yang digelar secara daring, Sabtu (24/1/2026) malam.

Menurut Anis Matta, PBB sebagai institusi global dan organisasi multilateral lainnya sudah berakhir, dan tidak ada lagi hukum internasional.

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh PARTAI GELORA INDONESIA (@partaigeloraid)

“Akan ada satu kondisi tidak terkendali, kekecewaan dan tidak ada penyelesaian yang sistematis. Ujung-ujungnya akan terjadi perang dunia,” ujar Anis Matta.

Dalam proses transisi global ini, lanjut Anis Matta, Amerika Serikat (AS) selaku negara adidaya memberlakukan doktrin baru untuk melindungi keamanan nasionalnya.

“AS ingin mengontrol seluruh benua Amerika, dan wilayah-wilayah lain di dunia agar jalur logistik dan investasi mereka lancar,” katanya.

Rencana penguasaan Greenland, kata Wamenlu Anis Matta, adalah upaya untuk mengeluarkan Rusia dan pengaruhnya dari kawasan tersebut, serta menghambat investasi China.

“Tata kelola dunia yang dulu berbasis pada aturan, sekarang sudah tidak ada aturan, tidak ada hukum internasional,” katanya.

Anis Matta memprediksi bakal terjadi kekacauan di seluruh kawasan yang bertujuan untuk mendistabilisasi dan merusak iklim investasi China yang masif di berbagai negara.

“Saya kira bagian terakhir sasaran upaya mendistabilisasi ini adalah kawasan Asia Tenggara dan disini ada 10 negara, termasuk Indonesia. Konflik antara Kamboja-Thailand, itu perbatasan dengan China itu baru permulaan,” katanya.

Karena itu, ia menilai tahun 2026 akan menjadi tahun yang sangat berat bagi Indonesia, menjadi tahun pendalaman konflik kawasan.

“Tetapi kalau kita melihat peta Indonesia, maka sesungguhnya masa depan kita adalah Dunia Islam, umat Islam-nya mencapai 2 milyar jiwa,” katanya.

Anis Matta mengatakan, volume perdagangan Indonesia dengan Dunia Islam, lebih besar dibandingkan dengan China, Eropa dan Amerika.

“Karena itu keterlibatan kita dengan Dunia Islam ini, menjadi sangat penting, termasuk ikut menyelesaikan konflik Somalia-Somaliland,, karena wilayah itu bagian dari distribusi, ” katanya.

Keterlibatan Indonesia dalam Badan Perdamaian Gaza yang digagas Presiden AS Donald Trump, menurut dia, dalam rangka mencegah konflik Palestina-Israel yang bisa memicu ekskalasi perang dunia.

“Perang 12 hari antara Iran-Israel kemarin, kita sudah kuatir bisa memicu perang yang lebih besar, karena dua-duanya punya nuklir. Iran kita ketahui dekat Pakistan dan Rusia yang juga punya nuklir,” katanya.

Selain ingin cepat memerdekakan Palestina dan menghentikan genosida, keikutsertaan Indonesia dalam badan tersebut, juga untuk memaksa Israel agar taat aturan dan tidak meningkatkan eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.

“Situasi yang tidak terkendali di Palestina dan Timur Tengah bisa menjadi faktor pemicu perang dunia yang jauh lebih signifikan daripada perang ydi Ukraina,” katanya.

Sehingga keterlibatan Indonesia dalam badan tersebut, menjadi kebijakan yang strategis, yakni untuk mengubah zona konflik, menjadi zona pembangunan.

“Saya tekankan di sini bahwa ini akan menjadi tahun yang berat bagi kita semuanya. Tapi kita di Partai Gelora ini harus mempunyai menyadari dan kita memiliki narasi yang kuat, bahwa tidak semua tantangan itu adalah tantangan. Bisa jadi itu adalah peluang, dan tidak semua peluang itu adalah peluang, bisa jadi itu adalah jebakan. Sehingga kita harus menyiapkan diri menghadapi goncangan-goncangan yang akan datang,” pungkas Anis Matta.

Rapat Koordinasi DPP-DPW Partai Gelora ini, selain dihadiri Anis Matta juga dihadiri Wakil Ketua Umum. Fahri Hamzah, Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik, Bendahara Umum Achmad Rilyadi, serta fungsionaris DPP dan pimpinan DPW Partai Gelora se-Indonesia.

Partaigelora.id-Di tengah hiruk-pikuk transformasi digital dan volatilitas ekonomi global, Indonesia dihadapkan pada satu pertanyaan fundamental:

Sejauh mana kualitas modal manusia kita mampu menopang ambisi menjadi kekuatan ekonomi dunia pada 2045?

Sebagai praktisi yang bergelut di dunia Human Capital, saya melihat adanya tantangan yang belum sepenuhnya tuntas, yakni sinkronisasi antara dunia pendidikan, standar kompetensi, dan kebutuhan nyata industri.Paradoks Kompetensi dan Budaya Kerja Seringkali terjadi paradoks di mana angka pengangguran terdidik masih ada, sementara di sisi lain, korporasi besar kesulitan mendapatkan talenta yang “siap pakai”.

Pengalaman kami baru-baru ini saat memberikan pelatihan untuk PT Jasa Marga (Persero) Tbk. menunjukkan bahwa perusahaan sekelas BUMN pun terus berinvestasi besar pada re-skilling.

Hal ini membuktikan bahwa ijazah saja tidak lagi cukup; industri membutuhkan individu yang memiliki fleksibilitas kognitif dan ketajaman eksekusi.Namun, kompetensi teknis hanyalah satu sisi mata uang.

Dalam industri dengan risiko tinggi seperti penerbangan, kami di HR Academy berkolaborasi dengan Lion Group untuk memperkuat Budaya Kerja (People Culture) yang diintegrasikan dengan aspek K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja).

Kami menekankan bahwa budaya kerja bukan sekadar slogan, melainkan perilaku kolektif yang memastikan keselamatan nyawa dan keberlangsungan operasional. Budaya kerja yang kuat adalah benteng pertahanan terakhir sebuah organisasi dalam menghadapi krisis.

Pilar Nilai “COMPETENT” dan Solusi Custom bagi Industri Pengembangan SDM di HR Academy harus berpijak pada pilar nilai COMPETENT yang kami junjung tinggi: Community, People, Impact, Excellence, Inclusion, dan Engagement.

Nilai-nilai ini bukan sekadar filosofi, melainkan kompas dalam setiap program unggulan kami, termasuk Corporate In-House Training.

Melalui nilai-nilai ini, kami memberikan layanan secara Custom untuk memastikan setiap solusi yang diberikan benar-benar selaras dengan kebutuhan unik dan spesifik organisasi, baik di sektor infrastruktur, transportasi, hingga jasa keuangan.

Untuk memastikan nilai-nilai ini dapat diakses secara inklusif oleh setiap praktisi, kami menyediakan fleksibilitas metode pembelajaran melalui berbagai jalur: Kelas Online, Kelas Offline, Kelas Malam, hingga Kelas Weekend maupun Kelas Reguler.

Kami percaya bahwa proses belajar tidak boleh terhenti oleh sekat waktu kerja. Kami juga menghadirkan sertifikasi berjenjang yang menjadi standar baru bagi profesionalitas HR: Certified Human Capital Officer (CHCO):

Untuk level Staff.Certified Human Resources Specialist (CHRS): Standar kompetensi level Supervisor.Certified Human Resources Assistant Manager (CHRAM):

Kompetensi strategis level Assistant Manager.Certified Human Resources Profesional (CHRP):

Kompetensi strategis level ManagerCertified Human Capital General Manager (CHCGM): Tata kelola tingkat tinggi untuk level General Manager.

Dekonstruksi Silo dan Ekspansi Daerah Kolaborasi kami bersama Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) merupakan upaya dekonstruksi silo antara teori kampus dan praktik lapangan.

Kita perlu memastikan bahwa mahasiswa tidak hanya lulus sebagai penonton, melainkan sebagai pemain yang memiliki pola pikir budaya kerja profesional.

Jembatan ini harus dibangun lebih luas, itulah alasan strategis di balik peresmian HR Academy Marketing Office di Surakarta di Bulan Januari tanggal 16, 2026.

Kami ingin memastikan bahwa standar kompetensi nasional tidak hanya terpusat di ibu kota, tetapi menyentuh talenta-talenta di daerah agar pertumbuhan ekonomi menjadi lebih merata.

Impact Bagi Masa Depan: Indonesia Harus Berani Berinvestasi pada Manusia Ke depan, Indonesia harus mengambil langkah berani untuk menempatkan pembangunan SDM di atas segala-galanya.

Tantangan middle-income trap hanya bisa dipatahkan jika kita memiliki angkatan kerja yang tidak hanya mahir secara teknis, tetapi juga memiliki integritas dan budaya kerja yang unggul.

Dampak yang diharapkan bukan sekadar angka produktivitas, melainkan kedaulatan talenta lokal di tengah gempuran tenaga kerja asing di era globalisasi.

Kita memerlukan orkestrasi yang apik antara kebijakan pemerintah, kurikulum pendidikan, dan strategi pengembangan SDM di korporasi.

Jika ketiga pilar ini bergerak serentak dengan nilai-nilai Excellence dan Impact, maka Indonesia Emas 2045 bukan lagi sekadar utopia, melainkan sebuah kepastian sejarah.

Langkah kami menggandeng korporasi besar seperti Jasa Marga dan Lion Group, serta institusi pendidikan seperti UMS, adalah pesan kuat bagi seluruh pemangku kepentingan: sudah saatnya kita berhenti berjalan sendiri-sendiri.

Investasi pada manusia, penguatan budaya kerja, dan pencapaian standar kompetensi yang customized adalah investasi dengan return tertinggi bagi bangsa.

Masa depan Indonesia tidak terletak pada kekayaan alam yang terkandung di buminya, melainkan pada kompetensi dan budaya unggul manusia yang mengelolanya.

Coach Wulan (Sri Wulandari) EPC,ACC, S.Ip., MBA)

Ketua Bidang UMKM & Wirausaha DPP Partai Gelora/Founder dan CEO HR Academy Indonesia

Partaigelora.id-Ketua Pusat Kajian Strategis DPP Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia KH Ahmad Mudzofar Jufri LC, MA mengatakan, bahwa Kajian Wawasan Keislaman dalam rangka menata pemahaman tentang pemikiran Islam di dalam masyarakat, terutama menjadi orang saleh.

“Seseorang dikatakan baik selama ini parameternya atau tolak ukurnya selalu diakur dengan kebaikan atau kesalehan ritual seperti shalatnya, puasanya, tilawah Qur’annya atau amal ibadah lain. Padahal tidak hanya itu, ” kata KH Mudzofar dalam Kajian Pengembangan Wawasan Keislaman dengan tema ‘Parameter Kesalehan, Jum’at (23/1/2026) malam.

Menurut dia, orang rajin beribadah memang bisa dikatakan kalau yang bersangkutan adalah orang saleh. Sebab, hal itu adalah bagian dari parameter kesalehan.

Namun, ada parameter  kesalehan lain yang menjadi tolok ukur, bukan hanya masalah ibadahya. Yaitu kesalehan dalam aktivitas sosial.

“Ibadah-ibadah yang bersifat ritual, memang harus kita penuhi. Tetapi parameter lainnya adalah aktivitas sosialnya, dan dia orang amanah,” kata dia.

Artinya, kesalehan itu harus dilihat dari konteksnya. Persepsi kesalehan seorang suami, tentu berbeda dengan seorang istri, ayah atau ibu. 

Bahkan kesalehan di dalam perusahaan negara, konteksnya juga akan berbeda antara karyawan dengan direktur, atau rakyat dengan presiden misalnya.

“Jadi kesalehan sosial itu, kesalehan apa? Kriteria, standar dan parameternya adalah kaitannya dalam posisi status amanah,” ujarnya.

Kesalehan sosial, lanjut KH Mudzofar, karena seseorang itu memiliki kebaikan sosial, kebaikan hati dan kebaikan akhlak.

“Bisa juga diartikan kalau seorang muslim yang baik itu, membuat nyaman orang lain, atau tidak menggangu tetangganya misalkan,” katanya.

Hal itu penting, karena meskipun yang bersangkutan ahli ibadah dan rajin bersedekah, tetapi karena suka menyakiti hati tetangganya.

Maka amal ibadah dan kebaikannya, seolah-olah tertutup oleh keburukannya dalam konteks sosial, yaitu buruk sikapnya kepada tetangga.

“Usaha untuk memperbaiki hubungan yang retak antara teman, saudara atau yang lain, itu harus diperbaiki. Kalau ada berseteru didamaikan. Karena mendamaikan pihak-pihak berseteru itu, bisa mengungguli pahala ibadah-ibadah ritual. Menjaga hubungan persaudaraan itu sangat penting, itu juga bagian dari kesalehan,” jelasnya.

Sebab, putusnya silahturahmi atau hubungan persaudaraan, sama halnya ‘menggunting atau merusak agama.

“Upaya perdamaian, penyatuan di tengah perpecahan umat dan bangsa, karena polarisasi yang dashyat direkatkan kembali hubungan antar pihak tersebut, adalah bentuk kebaikan yang luar biasa sekali. Jadi melihat kesalehan seseorang itu jangan dilihat karena ibadah ritual saja, tetapi parameter kebaikan dari sisi lainnya juga harus dlihat,” katanya. 

Ketua Pusat Kajian Strategis DPP Partai Gelora menambahkan, disatu sisi ada orang-orang ibadah ritual kurang atau lemah, tetapi disisi lain memiliki kebaikan yang tidak dimilikinoleh orang yang ahli ibadah. 

“Kalau ada orang seperti itu, jangan langsung dihakimi, dianggap kurang saleh, tetapi ternyata amal sosialnya MasyaAllah,” jelasnya.

“Jadi kesalehan yang kita bicarakan ini adalah parameter kesalehan terkait dalam konteks dan amanah,” pungkas KH Mudzofar.

Partaigelora.id -Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik menegaskan, bahwa penurunan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) hingga nol persen tidak menyebabkan terjadinya legislatif deadlocks dalam pengambilan keputusan di DPR.

“Saya kebetulan ada di DPR sejak 2004 ketika parliamentary threshold masih 0 persen. Dan ketika ambang batas parlemen tidak diberlakukan 2004-2009. DPR tidak pernah mengalami yang disebut legislatif deadlocks dalam pengambilan keputusan,” kata Mahfuz Sidik dalam keterangannya, Kamis (22/1/2026).

Hal itu disampaikan Mahfuz Sidik dalam acara ‘Sapa Indonesia Malam’ Kompas TV, pada Rabu (21/1/2026) malam.

Acara ini juga dihadiri Kepala Departemen Politik dan Sosial CSIS Arya Fernandes dan Ketua Komisi II DPR Rifqinizami Karsayuda.

Acara tersebut, membahas usulan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) dalam pembahasan revisi Undang-undang Pemilu di Komisi II DPR, Selasa (20/1/2026).

Dalam rapat itu, Kepala Departemen Politik dan Sosial CSIS Arya Fernandes
mengusulkan dilakukan penurunan secara bertahap terhadap ambang batas parlemen.

Penurunan dilakukan dalam dua kali pemilu, dimulai pada Pemilu 2029 ‎dari 4 persen ke 3,5 dan dari 3,5 persen ke 3 persen pada Pemilu 2034.

“Sehingga memudahkan pembuatan keputusan untuk menghindari terjadinya legislatif deadlocks dan tetap memastikan adanya derajat keterwakilan,” kata Arya Fernandes.

Menurut Mahfuz, ribut-ribut yang terjadi di DPR ketika itu, bukan karena legislatif deadlocks, melainkan karena adanya polarisasi antara dua kubu Koalisi Kerakyatan dan Koalisi Kebangsaan.

“Itu lebih pada upaya tarik menarik bagaimana menyepakati porsi sharing di dalam pimpinan alat kelengkapan dewan,” katanya.

Mahfuz mengatakan, besar kecilnya ambang batas parlemen, bahkan nol persen sekalipun tidak akan mengubah jumlah kursi di DPR.

“Kalau sekarang jumlah kursinya 580 ya tetap anggota DPR-nya ada 580 orang. Mau ambang batasnya 0 %, 1 % atau tetap 4 % atau bahkan ada yang mengusulkan 7 %,” katanya.

Yang terjadi, lanjut dia, adalah porsi jumlah anggota dewan setiap fraksi di DPR, ada yang bertambah dan berkurang.

“Jadi kalau kita bicara legislatif deadlocks, itu relatif tidak ada korelasi yang kuat dengan persoalan ambang batas parlemen,” kata Sekjen Partai Gelora ini.

Mahfuz berpendapat, Revisi UU Pemilu No.17 Tahun 2017 harus mengacu pada dua hal mendasar putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Pertama, adalah soal proporsional perolehan suara dan kursi yang cenderung tidak proporsional.

Misalnya pada kasus hangusnya perolehan suara PPP dan PSI pada Pemilu 2024 lalu, kurang lebih mencapai 17 juta suara.

Ketika dikonversi, perolehan suara tersebut, menjadi 18 kursi.

Namun, kemudian suara tersebut, dialihkan menjadi tambahan kursi bagi partai lain yang duduk di Senayan sekarang.

“Jadi ada 17 suara yang hilang, itu luar biasa. Kalau di Pemilu 2009, 18 kursi itu bisa satu fraksi sendiri. Apakah hal itu bisa diselesaikan dengan usulan CSIS,” ujar Mahfuz.

Kedua, adalah soal kedaulatan suara rakyat, sebab rakyat yang datang untuk memberikan suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dijamin oleh Konstitusi.

“Jadi atas dasar apa atau atas kewenangan apakah, suara ini kemudian dihanguskan dan dikonversi. Lalu, diberikan ke partai lain,” jelas Ketua Komisi I DPR 2010-2016 ini.

Efektivitas Ambang Batas

Dalam kesempatan ini, Sekjen Partai Gelora Mahfuz Sidik menyatakan, tidak sependapat dengan pernyataan Kepala Departemen Politik dan Sosial CSIS Arya Fernandes, bahwa tidak ada ambang batas parlemen dapat menyebabkan keputusan legislatif menjadi panjang dan berlarut-larut.

“Saya melihat 2004-2009 itu, periode pak SBY {Susilo Bambang Yudhoyono) pertama sebagai presiden. Beliau itu sangat demokratis, dan tidak memaksakan ada satu koalisi mayoritas.Tidak ada masalah serius yang membuat pengambilan keputusan deadlocks atau panjang berlarut larut. Secara legislasi tidak pernah terjadi,” ungkap Mahfuz.

Ia mengatakan, keributan terjadi ketika ambang batas parlemen mulai diberlakukan pada Pemilu 2029.

Masalah ambang batas ini, lanjut dia, juga menyebabkan terjadinya perpecahan dan fragmentasi partai politik hingga saat ini.

“Begitu ambang batas parlemen ini diberlakukan, logikanya ada penyederhanaan partai politik yang masuk DPR, ada efektivitas pelembagaan dan penguatan partai politik. Tapi itu tidak terjadi,” tegas nya.

Artinya, ambang batas parlemen tidak membawa korelasi positif pada kelembagaan DPR dan penguatan partai politik.

Karena itu, ambang batas parlemen hanya sekedar pilihan sistem politik yang disepakati DPR dan pemerintah dalam setiap pemilihan umum.

“Bahwa ambang batas misalnya dikecilkan atau dinolkan tidak akan berdampak terjadinya distabilisasi lembaga legislatif atau interkonsolidasi partai politik,” tandasnya.

Mahfuz menilai ada pintu lain yang bisa digunakan untuk mengefektifkan kelembagaan DPR dan penyederhanaan partai politik.

Pertama, perketat syarat mendirikan badan hukum partai.

Kedua, perketat proses pendaftaran calon peserta pemilu.

Ketiga, perketat pengaturan syarat minimun pendirian fraksi.

“Jadi kalau kita lihat demonstrasi pada Agustus 2025 lalu, yang diinginkan oleh masyarakat luas termasuk Gen Z itu, bagaimana kita memiliki anggota dewan yang efektif dan betul-betul bekerja untuk rakyat. Bukan masalah ambang batas parlemen, tapi lebih pada kualitas anggota dewannya, ” pungkas Mahfuz.