Di Indonesia, Tokoh Agama dan Politik Bisa Berkolaborasi Jadi Fenomena Menarik dalam Islam

Partaigelora.id-Ketua Divisi Kajian Pemikiran Politik Islam Partai Gelora Abdul Rochim mengatakan, bahwa ada satu fenomena menarik di Indonesia yang menggambarkan hubungan relasi antara tokoh agama dan tokoh politik di dalam Islam.

“Kita menemukan keragaman yang sangat kompleks antara tokoh-tokoh agama dengan tokoh-tokoh politik di negara kita,” kata Abdul Rochim.

Hal itu disampaikannya dalam Kajian Pengembangan Wawasan dengan tema ‘Bagaimana Islam Memandang Realitas Politik’, Jumat (26/6/2026) malam.

Menurut dia, mereka ada yang berkolaborasi di pemerintahan, ada pula yang menjadi oposisi, ada juga yang bersifat pertengahan dan ada yang beragam sikapnya.

“Ini adalah satu fenomena di mana ada keragaman realitas hubungan antara Islam dan realitas politik. Bahasa lainnya adalah tokoh agama dengan tokoh politik,” katanya.

Untuk mengetahui hal ini, lanjutnya, semua pihak perlu membaca sejarah peradaban agama, baik sebelum Islam maupun setelah masa Islam.

Dimana ditemukan ada dinamika yang beragam antara penguasa dan agama, seperti terjadinya rivalitas antara oposisi tokoh agama dengan tokoh politik.

“Kita juga menemukan bahwa di antara para nabi itu, ada yang menjadi oposan dari tokoh politik. Tapi kita juga menemukan diantara para nabi itu, ada yang berpartner, berkolaborasi dengan tokoh politik untuk menciptakan kemajuan bersama,” ujarnya.

Artinya, bahwa hubungan antara agama dengan politik atau Islam dengan politik, adalah bukan perkara baru. Tapi berjalan sesuai dengan perjalanan sejarah agama umat manusia.

“Begitu juga ketika Islam datang, kita menemukan bagaimana Nabi Muhammad SAW adalah nabi dan rasul memegang otoritas keagamaan, juga memegang otoritas kenegaraan, otoritas politik,” katanya.

Demikian pula pada ketika pada masa Khulafaur Rasyidin, dari Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan hingga Ali bin Abi Thalib melakukan sinergi antara otoritas agama dengan otoritas politik.

“Artinya tokoh-tokoh agama itu berpartisipasi, berkolaborasi, bahkan bagian dari tokoh politik itu sendiri,’ katanya.

Namun, seiring dengan perkembangan dengan zaman, mulai ada pemisahan secara bertahap antara tokoh agama dengan tokoh politik.

“Kita bisa temukan dalam sejarah Islam, konflik ini misalnya antara Hajjaj bin Yusuf sebagai sosok pemimpin yang cukup kontroversial berkonflik dengan seorang ulama Zaid bi Zubair. Itu gambaran bagaimana terjadi, terjadi konflik tokoh agama dengan tokoh politik,” ungkapnya.

Hal itu memberikan beberapa catatan penting, bahwa agama dalam sejarah agama tidak bisa disamakan antara satu agama dengan agama yang lain.

Ada agama yang membahas tentang moral dan etika, serta ada agama yang ajaran agamanya fokus kepada hubungan antara seorang individu dengan Tuhannya.

Dalam agama itu, tidak dibahas hubungan bagaimana interaksi antara manusia dengan manusia yang lainnya.

“Tidak ada ketentuan hukum secara spesifik bagaimana mengelolakenegaraan, bagaimana mengelola jabatan, bagaimana mengelola keuangan negara dan seterusnya. Fokus agama itu adalah hubungan antara seorang individu dengan Tuhannya,” jelas Rochim.

Ketua Divisi Kajian Pemikiran Politik Islam Partai Gelora ini mengatakan, ada agama yang membahas relasi antara seorang hamba dengan Tuhannya dan dengan makhluknya, tapi pada batasan-batasan yang individual.

“Bahwa Islam itu adalah agama yang memberikan ketentuan-ketentuan, pembahasan-pembahasan, hal-hal yang wilayahnya private, seorang individu dengan Allah SWT. Islam itu memberikan ketentuan-ketentuan hukum yang secara spesifik di satu sisi yang berhubungan dengan politik. Tapi ada juga dalam hal-hal tertentu bahwa Islam memberikan panduan-panduan secara umum dalam hal hubungan antara agama dengan politik,” katanya.

Sebab, ketika berbicara tentang relasi antara agama dengan politik, tidak bisa disamaratakan antara satu agama dengan agama yang lain.

“Tapi kalau kita ingin membahas bahwa Islam dengan politik, maka kita pahami bersama bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai sosok sentral agama, beliau nabi dan rosul, juga seorang pemimpin itu bersatu antara otoritas keagamaan dengan otoritas kenegaraan atau otoritas politik,” katanya.

Dalam perkembanganya, dibagi dalam tiga kelompok, pertama agama dan intelektual disebut ahlul kitab sebagai tokoh sentral keagamaan yang memegang otoritas keagamaan.

Kedua tokoh politik sentral yang berhubungan dengan otoritas kekuasaan. Ketiga adalah orang-orang yang memiliki kekuatan sumberdaya atau otoritas finansial.

“Jadi ini tiga tokoh utama utama yang memiliki pengaruh besar di dalam perjalanan hidup manusia,” katanya.

Pemisahan antara otoritas agama dan otoritas politik ini, menurut Rochim, merupakan tuntutan situasi dan kondisi. Dimana tugas keagamaan dan kenegaraan bebannya semakin kompleks, sehingga spesialisasi dan pembagian tugas.

“Maka bisa kita bagi dinamika antara pemeluk agama, tokoh agama yang memegang otoritas keagamaan dengan pemegang otoritas politik. Mereka ada yang bersikap moderat, bisa bersama dengan penguasa,bekerja sama, berkolaborasi dengan penguasa. Tapi tetap memberikan sikap yang kritis terhadap para penguasa apabila melakukan satu penyimpangan atau pelanggaran. Terjadi hubungan yang baik antara penguasa dengan tokoh keagamaan,” pungkasnya.

No comments
Leave Your Comment

No comments

Alamat Dewan Pengurus Nasional

Jl. Minangkabau Barat Raya No. 28 F Kel. Pasar Manggis Kec. Setiabudi – Jakarta Selatan 12970 Telp. ( 021 ) 83789271

Newsletter

Berlangganan Newsletter kami untuk mendapatkan kabar terbaru.

X