Partaigelora.id-Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah, menekankan bahwa pengelolaan negara di era disrupsi digital dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) menuntut pemahaman mendalam tentang statecraft atau seni mengelola negara serta visi kepemimpinan yang berorientasi lintas generasi.
Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam Kajian Wawasan Kebangsaan bertajuk “Memahami Statecraft: Mengelola Negara di Era AI” pada Jumat (21/8/2026) malam.
Fahri menjelaskan bahwa statecraft merupakan keahlian komprehensif seorang pemimpin untuk mengorkestrasi seluruh elemen bangsa—mulai dari rakyat, wilayah, hingga struktur kekuasaan dan pemerintahan. Menurutnya, konsep ini erat kaitannya dengan nilai kenegarawanan (statesmanship).
“Politisi hanya berpikir tentang pemilu berikutnya, sementara kalau negarawan berpikir tentang generasi berikutnya,” ujar Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini.
Ia mengingatkan agar para elite dan penyelenggara negara tidak terjebak dalam pragmatisme politik jangka pendek yang sekadar berorientasi pada akumulasi kekuasaan (power), melainkan harus mengedepankan basis ilmu pengetahuan dan gagasan dalam setiap pengambilan keputusan.
Fahri menilai kehadiran AI merupakan peluang besar apabila dikelola oleh kepemimpinan yang berkapasitas intelektual tinggi.
Namun, pemanfaatan AI harus ditujukan secara terarah untuk perbaikan ekonomi, pelayanan kekuasaan yang ramah, dan kesejahteraan publik, serta menjadikan Indonesia sebagai kekuatan global.
“Menghadapi era AI, kemudahan akses teknologi harus diimbangi dengan kapasitas intelektual manusia. AI harus diarahkan untuk mendukung kesejahteraan publik, perbaikan ekonomi, dan tata kelola kekuasaan yang berkeadilan,” katanya.
Karena itu, perlunya arah baru kepemimpinan nasional yang memadukan ilmu pengetahuan dan kekuasaan untuk menjadikan Indonesia sebagai game changer sekaligus kekuatan adidaya (superpower) baru di era kecerdasan buatan.
Fahri menyatakan bahwa dengan modal geografis yang luas, populasi besar, status sebagai negara demokrasi terbesar ketiga, serta populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki modalitas lengkap untuk tampil memimpin di panggung dunia.
Baca juga:
Namun, potensi ini memerlukan penguatan pada sektor teknologi, militer, dan ekonomi, termasuk di dalamnya penguasaan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI)
“Indonesia harus menjadi game changer yang terlibat lebih jauh dalam dinamika global. Kita harus bersiap dengan membangun kekuatan teknologi, militer, dan ekonomi ke depan,” tegas Fahri.
Fahri mengajak masyarakat untuk tidak bersikap pesimistis, serta publik tidak perlu khawatir mengenai ancaman hilangnya lapangan pekerjaan akibat AI.
Menurutnya, manusia adalah ciptaan terbaik (ahsanu taqwim) yang menciptakan teknologi tersebut, sehingga manusia pula yang harus mengendalikannya.
Ia menilai AI justru berpotensi membebaskan manusia dari beban eksploitasi kerja kapitalistik yang berlebihan. Sebab, manusia kerap bekerja terlalu keras mengorbankan waktu, keluarga, dan lingkungan, tapi hasilnya minim
Karena itu, Fahri memprediksi pola kerja manusia ke depan memang akan bergeser, namun hal itu bukan berarti menghilangkan peran manusia seutuhnya.
“Tetapi kita tidak boleh menjadi budak mesin, melainkan mesin yang harus kita pekerjakan untuk kepentingan umat manusia,” katanya.
AI, lanjut dia, bisa dimanfaatkan untuk menciptakan keadilan, merawat bumi, serta memberi ruang lebih luas bagi manusia untuk berkarya dan memakmurkan kehidupan secara positif.
Ia menekankan kunci utama menghadapi era baru ini adalah peningkatan kapasitas keilmuan secara berkelanjutan agar manusia tetap memegang kendali penuh atas arah teknologi.
Fahri menyoroti pergeseran batas-batas negara tradisional di ruang digital. Dimana batas teritorial menjadi kabur, karena publik bertransformasi menjadi warga negara global.
Mereka masuk dalam ekosistem platform yang kerap digerakkan oleh algoritma pencipta konflik demi keuntungan pribadi, kelompok atau golongan tertentu yang berbasis pada penyebaran informasi yang keliru atau menyesatkan.
Untuk membentengi bangsa dari polarisasi digital, ia mendorong anak muda Indonesia menguasai keterampilan teknis tingkat tinggi, seperti coding dan perancangan algoritma lokal yang berakar pada nilai komunal, empati, dan gotong royong.
Pada prinsipnya, kata Fahri, Indonesia memilliki fondasi sejarah kuat yang bisa digunakan untuk membentengi bangsa di era disrupsi digital saat ini.
Fondasi sejarah Indonesia dibangun dalam dua generasi, yakni generasi pertama (fondasi narasi) dan generasi kedua (fondasi pembangunan kelembagaan).
Generasi pertama Era Soekarno, Muhammad Hatta, Sutan Sjahrir, Muhammad dan Natsir meletakkan kekuatan narasi, ideologi Pancasila, konstitusi UUD 1945, dan konsolidasi bangsa.
Sedangkan gnerasi kedua melakukan pmbangunan kelembagaan negara dan birokrasi yang teruji tangguh melewati berbagai transisi politik hingga era reformasi dan pemilu demokratis 1999 di era B.J. Habibie.
Kendati begitu, Fahri mengingatkan bahwa kunci keberhasilan negara melintasi disrupsi zaman di era digital ini berada pada perpaduan utuh antara kekuasaan (power) dan kapasitas intelektual (ilmu).
“Kekuasaan tanpa ilmu sangat berbahaya, sedangkan ilmu tanpa kekuasaan menjadi lemah dan tidak berdaya. Masa depan Indonesia membutuhkan sosok pemimpin yang bertindak layaknya philosopher king—memiliki otoritas kekuasaan yang efektif sekaligus kebijaksanaan berbasis ilmu pengetahuan,” tegasnya.
Menutup paparannya, Fahri menggarisbawahi kriteria kepemimpinan yang relevan menghadapi disrupsi masa depan, yakni integrasi antara kapasitas intelektual dan otoritas kekuasaan—serupa konsep philosopher king.
“Kekuasaan itu hanya ada dua sisi: power dan ilmu. Ke depan, dua hal ini tidak boleh terpisah. Kita tidak ingin orang berkuasa tapi tidak berilmu, atau orang berilmu tapi lemah tanpa kekuasaan. Kekuasaan tanpa ilmu akan sangat berbahaya bagi masa depan bangsa dan kemanusiaan,” pungkasnya.
No comments