Partaigelora.id-Kejadian berulang kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) akhir-akhir ini di berbagai daerah di Indonesia menjadi perhatian serius Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia.
Sebab, aspek keamanan dan keselamatan pangan harus menjadi prioritas nomor satu sebelum bicara soal peningkatan gizi dan kecerdasan anak.
Hal itu disampaikan Ketua Bidang Kesehatan Masyarakat DPP Partai Gelora, dr. Rina Adeline, Sp.MK., M.Kes., ABAARM., ISCAA., FisQua dalam Podcast Gelora Talks, yang dipandu Ketua Korbid Kebijakan Publik Dr Sarah Handayani Kamis (1/10/2026).
Podcast bertajuk ‘Membedah Program Makan Bergizi Gratis: Gizi, Standarisasi Dapur, & Solusi Pencegahan Keracunan’ yang disiarkan di kanal YouTube Gelora TV itu, dr. Rina menilai insiden berulang mengindikasikan adanya kendala pada standarisasi operasional dan tata kelola dapur pengolah.
Selain itu juga, kata dia, rantai distribusi MBG terlalu Panjang hingga sampai ke siswa atau murid, serta minimnya pengawasan dan pencatatan di lapangan.
“Makanan ini harus lebih dulu aman dan bergizi. Kejadian berulang mengindikasikan standarisasi dapur dan SOP-nya belum cukup ketat, mulai dari pengadaan, penyimpanan bahan baku, hingga masa distribusi,” ujar dr. Rina.
Guna meminimalisasi risiko kontaminasi dan mengoptimalkan dampak program strategis nasional ini, dr. Rina menyampaikan sejumlah langkah pembenahan teknis.
Pertama penerapan sertifikasi dan SOP dapur:. Badan Gizi Nasional (BGN) dapat mendorong pelaksanaan sertifikasi laik higiene sanitasi dari Kementerian Kesehatan secara rinci untuk memastikan dapur pengolah memenuhi kualifikasi teknis dan kebersihan.
Kedua pengurangan skala operasional dapur. Partai Gelora mengusulkan pengoperasian dapur berbasis sekolah atau Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di tingkat kelurahan.
Lalu, pembatasan cakupan pelayanan (4–5 sekolah per unit) dinilai mempermudah pengawasan, menjaga mutu makanan, dan memperpendek rantai logistik.
Baca juga:
Ketiga pengawasan rentang waktu masak dan konsumsi. Yakni memastikan jeda waktu antara penyelesaian proses memasak dan pengkonsumsian oleh siswa berada dalam batas aman (2 hingga 4 jam) untuk mencegah pertumbuhan bakteri atau toksin.
Keempat pencatatan terintegrasi dan pengambilan sampeldengan mnerapkan kewajiban pencatatan rantai suplai secara rinci di tingkat dapur maupun sekolah, serta penyimpanan sampel makanan (food sampling) untuk mempermudah investigasi epidemiologi bila timbul masalah.
Kelima penerapan protokol sanitasi dan edukasi dengan mewajibkan penggunaan alat pelindung diri bagi petugas dapur, pembiasaan cuci tangan bagi siswa di sekolah, serta pemberian edukasi kepada orang tua mengenai tanda-tanda awal keracunan agar penanganan medis dapat dilakukan sejak dini.
dr. Rina menggarisbawahi pentingnya kolaborasi lintas sektor antara BGN, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, serta pimpinan daerah dan sekolah.
“Sinergi ini dinilai penting agar alokasi anggaran belanja negara dapat dirasakan manfaatnya secara optimal oleh peserta didik tanpa mengabaikan faktor keselamatan,” katanya.
Ketua Bidang Kesehatan Masyarakat DPP Partai Gelora menegaskan bahwa berbagai masukan dan kritik yang disampaikan oleh elemen masyarakat serta para pakar bukanlah bentuk ketidaksukaan terhadap program MBG.
Sebaliknya, hal tersebut merupakan wujud kepedulian dan rasa memiliki agar pelaksanaan program strategis nasional tersebut dapat berjalan makin optimal.
Partai Gelora mengapresiasi berbagai langkah perbaikan yang terus dilakukan oleh Kepala BGN Sudaryono.
Namun, evaluasi berkala dan perbaikan berkelanjutan dinilai tetap harus dilakukan secara konsisten agar anggaran APBN yang sangat besar ini benar-benar membawa dampak positif, bukan justru membahayakan kesehatan para penerima manfaat.
dr Rina berharap agar kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat dapat terus terjalin kuat demi mengawal kualitas serta keutamaan keselamatan anak-anak Indonesia.
No comments