Bergabung

Tag: Anis Matta

  1. Partai Gelora Indonesia
  2. Anis Matta

Indonesia Butuh Pemimpin yang Mampu Menavigasi dan Mengelola Krisis Sistemik

, , , , , , ,

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, Indonesia saat ini butuh pemimpin yang mampu melakukan navigasi dalam mengelola krsisis sistemik, sehingga tidak menjadi ‘collateral damage’. Yakni seorang pemimpin visioner dan kuat seperti Presiden Rusia Vladimir Putin.

“Orang Indonesia itu, selalu mengharapkan pemimpinnya visioner, dan kuat sekaligus, tapi gabungan ini jarang kumpul. Pemimpin seperti ini akan mampu menavigasi bangsa di tengah masalah yang kompleksitas seperti sekarang,” kata Anis Matta dalam Buka Puasa Bersama dan Bincang Santai dengan Wartawan di Gelora Media Center, Jakarta, Sabtu (30/4/2022) petang.

Dalam acara yang juga dihadiri Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah, Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik dan Bendahara Umum Ahmad Rilyadi ini, Anis Matta mengatakan, sosok Putin sangat disukai masyarakat Indonesia.

Sebab, Putin berhasil membangun Rusia dari reruntuhan pasca bubarnya Uni Soviet. Bahkan kembali menjadi kekuatan global bisa mengimbangi dominasi Amerika Serikat (AS) dan barat (Uni Eropa).

“Kalau Putin dipuji disini, itu karena kita ingin ada pemimpin seperti itu. Jangan hanya kuat, tapi tidak punya visi atau punya visi, tapi tidak kuat. Harus dua-duanya,” ujar Anis Matta.

Anis Matta mengapresiasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas keberaniannya mengundang Presiden Rusia Vladimir Putin untuk hadir dalam pertemuan G20 di Bali November 2022 mendatang, kendati diancam bakal diboikot AS dan sekutunya.

“Pembicaraan Presiden Jokowi dengan Putin itu, provokasi besar bagi Amerika, ya memang itu yang harus dilakukan. Seharusnya Indonesia melakukan mediasi dari awal, tidak hanya sekarang,” katanya.

Bahkan Anis Matta berpandangan, kebijakan larangan ekspor CPO yang dilakukan Presiden Jokowi, menjadi bagian dalam proses mengelola situasi krisis dan menavigasi bangsa.

“Kebijakan tersebut, jadi gebrakan dan shock terapy sampai harga normal. Tidak hanya pengusaha yang kena, tapi juga negara-negara yang tergantung CPO Indonesia. Berbulan-bulan psikologi rakyat rusak akibat minyak goreng. Pemerintah harus mengembalikan kepercayaan rakyat,” katanya.

Menurut Anis Matta, dunia saat ini diambang kehancuran akibat krisis sistemik, dimana semua tatanan global mulai kehilangan relevansinya. AS sendiri saat ini menghadapi krisis keperceyaan dari sekutunya, sehingga berusaha keras menarik pengaruh Uni Eropa dalam perang Rusia-Ukraina.

“Mudah-mudahan tidak terjadi perang secara global. Tapi perang ini sudah melebar kemana-mana karena masing-masing menggunakan kekuatan globalnya. Ini bisa saja menjadi awal Perang Dunia III dan perang nuklir. Kita tidak bisa membayangkan, kapan situasi ketidakpastian ini akan berakhir,” katanya.

Anis Matta meminta situasi ketidakpastian ini, jangan dianggap sebagai masalah, tetapi sebagai peluang. Semua komponen bangsa hendaknya mulai sekarang berkolaborasi secara bersama-sama membuat peta jalan Indonesia sebagai kekuatan global baru seperti menjadi 5 besar dunia.

“Partai Gelora sadar betul, lahir untuk menjawab tantangan ini. Kita perlu kolaborasi nasional untuk membuat peta jalan bersama-sama. Kita harus punya peta jalan menjadi kekuatan global dan menjadi panitia kekuatan global baru,” katanya.

Karena itu, kata Anis Matta, tidak tertarik pada isu polarisasi, kanan-kiri atau cebong kampret, dan tetap akan menggulirkan narasi 5 besar dunia pada Pemilu 2024.

“Partai Gelora tidak tertarik isu polarisai, karena isu polarisasi, kanan-kiri atau cebong kampret itu merusak kiita di tengah krisis sekarang,” tegas Anis Matta.

Ketua Umum Partai Gelora ini memperingatkan kekuatan politik tertentu yang tetap memelihara isu polarisasi untuk mendapatkan suara dengan cara melakukan pembelahan masyarakat dan politik seperti pada Pemilu 2019 lalu.

“Kita tidak memberikan ruang kepada kekuatan-kekuatan politik yang ingin mendapatkan suara dengan cara membelah rakyatnya sendiri dan mendapatkan keuntungan politik dari pembelahan. Cara kemenangan seperti itu, cara menang yang merusak rakyat kita sendiri,” tandasnya.

Dalam situasi ketidakpastian ini, lanjut Anis Matta, para pemimpin nasional harusnya mengupayakan semangat rekonsiliasi nasional, bukan memperpanjang polarisasi dan pembelahan di masyarakat di Pemilu 2024.

“Ini kemarin kenapa Pak Fahri Hamzah mengusulkan agar Presiden Jokowi mengejar julukan saja sebagai Bapak Rekonsiliasi. Karena semangat rekonsiliasi ini, menjadi cara kita sebagai bangsa bisa melewati gelombang krisis global yang terjadi saat ini,” pungkasnya.

Soal Larangan Ekspor CPO dan Minyak Goreng, Anis Matta: Presiden Tak Perlu Ragu, Kembalikan Kepercayaan Rakyat kepada Pemerintah

, , , , , , , , , , , ,

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengembalikan kepercayaan rakyat kepada pemerintah dan negara terkait kebijakan larangan ekspor minyak sawit mentah crude palm oil (CPO) dan minyak goreng. Anis Matta menilai Presiden Jokowi masih memiliki keraguan dalam kebijakan ini.

“Kita telah berdiskusi panjang lebar soal isu minyak goreng ini. Seharusnya pemerintah tidak perlu ragu dalam mengambil keputusan terhadap pilihan-pilihan yang telah diambil dengan membuat prioritas,” kata Anis Matta dalam Gelora Talks bertajuk ‘Setelah Pemerintah Melarang Ekspor Sawit dan Minyak Goreng, Apa Selanjutnya?’, Rabu (27/4/2022) petang.

Menurut dia, pilihan yang telah diambil seharusnya tidak perlu dipertentangkan antara kepentingan domestik kita dengan luar negeri. Yakni kepentingan menentramkan masyarakat dengan kepentingan mendapatkan keuntungan secara ekonomis.

“Dalam situasi sekarang, seharusnya kita mendapatkan keutungan besar, tapi kenapa itu jadi masalah. Kita juga tidak pernah bayangkan, bahwa akan ada kelangkaan BBM di Arab Saudi. Artinya, saya ingin memberi pesan kepada pemerintah, khususnya kepada presiden, intinya adalah kembalikan kepercayaan masyarakat kepada negara,” katanya.

Saat ini psikologi masyarakat, kata Anis Matta, telah rusak akibat isu minyak goreng dalam beberapa bulan ini. Sebab, permasalahannya sangat kompleks, sehingga memicu kenaikan harga komoditas lainnya.

“Di tengah situasi krisis ini, tantangan terbesar pemerintahan secara makro adalah inflasi. Semua negara mengalami inflasi dan krisis sosial secara global,” ujarnya.

Krisis sosial ini, lanjutnya, akan memicu revolusi sosial di semua negara, tak terkecuali Indonesia.

“Jadi kemampuan kepemimpinan nasional di masing-masing negara yang akan menentukan dalam menghadapi tantangan ini,” kata Ketua Umum Partai Gelora ini.

Anis Matta menegaskan, rakyat tentunya akan merespon sejauh mana kebijakan yang telah dilakukan pemerintahnya dalam menghadapi krisis ekonomi sekarang.

“Meski ekspor CPO memiliki keuntungan besar, tetapi kepercayaan rakyat kepada negara lebih utama untuk dikembalikan,” tegasnya.

Anis Matta kembali mengingatkan, bahwa dampak perang Rusia-Ukraina saat ini akan memperparah krisis global dan kejatuhan rezim di suatu negara, dan bukan mustahil juga bakal terjadi di Indonesia.

“Kenapa Putin ‘batuk’ di Ukraina, tapi yang jatuh Perdana Menteri Pakistan. Dan kita akan menyaksikannya lagi hal ini di seluruh dunia. Oleh karena itu, kita tidak perlu ragu, sebenarnya kembalikan saja kepercayaan masyarakat, kepercayaan rakyat kepada negara,” tandasnya.

Anis Matta menilai, keputusan politik yang diambil tidak perlu dipertentangkan lagi dengan pertimbangan non politik, karena akan mengurangi kapasitas pemimpinnya.

“Meski keputusan pemerintah ini, relatif membingungkan, tapi saya memberikan dukungan penuh keputusan Presiden melarang ekspor CPO dan minyak goreng. Pemerintah perlu konsisten, karena kapasitas pemerintah dalam menyelesaikan masalah ini dipertanyakan akibat berbagai perubahan kebijakan,” katanya.

Namun, ekonom senior Dradjad Hari Wibowo yang juga hadir dalam diskusi ini memiliki pandangan berbeda. Dradjad menilai pelarangan ekspor CPO justru merugikan pemerintah, karena porsi penghasilan sawit Indonesia jumlahnya sangat besar.

“Saya beri contoh tahun 2020 untuk bea keluar (BK) dan pungutan ekspor (PE), jadi ada dua yang dipungut pemerintah. Jatuhnya hampir 25 persen dari seluruh CPO milik RI,” kata Dradjad.

Apalagi ditambah pengenaan tarif pajak maka penghasilan pemerintah dari sawit di atas 40 persen. Pungutan pajak ini karena perusahaan-perusahaan CPO memiliki kewajiban membayar pajak.

“Bahkan di 2021 dan 2022 kemungkinan dengan harga CPO sekitar Rp 1.400 sampai Rp 1.500 per kilogram, pemerintah menarik penghasilan 33 persen lebih dari BK dan PE,” tutur Dradjad.

Dradjad menuturkan angka riil yang dilaporkan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) per Desember 2021 sudah mencapai Rp 70 triliun melalui PE.

Sementara total pajak yang dikumpulkan dari perusahaan CPO sekitar Rp 20 triliun per bulan.

“Kalau pertahunnya mungkin Rp240 triliun, tapi saya tidak pasti tau karena nggak pernah diungkap ke publik data ini,” kata pria yang juga Ketua Dewan Pakar PAN ini.

Dradjad mengungkapkan hasil estimasi yang telah dilakukan pemerintah kemungkinan memperoleh Rp250 triliun sampai Rp300 triliun per tahun (dengan asumsi harga CPO sekarang sebesar 6.000 Ringgit Malaysia).

“Ini hanya dugaan kasar saya. Tapi dengan asumsi harga CPO saat ini rasanya agak sulit membayangkan pemerintah melarang ekspor sebab menembak kita sendiri,” jelasnya.

Sementara Wakil Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin yang juga menjadi narasumber dalam diskusi ini meminta pemerintah mengambil hikmah dari isu minyak goreng ini.

Sebab, publik akhirnya mengetahui ada permainan mafia dan kartelisasi yang melibatkan beberapa perusahaan perkebunan dan pengelola sawit.

“Kami ingin kebijakan ekonomi pertanian khususnya tata niaga kelapa sawit kita benar-benar dibentuk dengan pendekatan legislasi yang lebih fundamental di wilayah UU. Sehingga setiap kebijakan diharapkan bisa diatur secara proporsional antara kepentingan nasional dan kepentingan bisnis pelaku usaha,” kata Sultan.

Menurutnya, untuk memastikan pengendalian negara terhadap komoditas strategis seperti kelapa sawit harus diatur secara preventif sejak awal. Terutama dalam penguasaan lahan perkebunan yang melibatkan swasta yang notabene berkewarganegaraan asing.

“Jangan sampai pengusaha sawit yang menguasai alat produksi seperti pabrik CPO juga menguasai mayoritas lahan sawit. Inilah titik kritis liberalisasi dan kartelisasi tata niaga kelapa sawit yang harus kita hindari agar kita tidak terjebak dalam situasi kelangkaan komoditas dan inflasi yang terus terulang,” tegasnya.

Ia berharap UU nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan direvisi terutama mengenai aturan distribusi penggunaan lahan perkebunan milik negara.

“Kepentingan nasional harus menjadi orientasi dan tujuan utama dari setiap kebijakan pemerintah. Dengan demikian persoalan minyak goreng ini harus diselesaikan sejak dari hulu, baik dari sisi penguasaan lahan hingga intensifikasi perkebunan kelapa sawit,” katanya.

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi dalam diskusi ini menambahkan, kebijakan pelarangan ekspor CPO dan minyak goreng ini secara mikro memberikan perlindungan kepada konsumen.

Namun, turunan dari kebijakan ini masih dinilai tidak efektif dalam menyelesaikan permasalahan isu minyak goreng.

“Kita mengapresiasi dalam konteks perlindungan konsumen, apa yang diambil Presiden Jokowi. Tetapi itu, hanya terapi kejut saja, efek ekornya masih panjang. Kebijakan ini akan efektif atau tidak efektif itu, tergantung apa yang dikunci di minyak goreng ini, karena kebijakanya masih berubah-ubah” kata Tulus Abadi.

Karena itu, kata Tulus, YLKI bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) membuat petisi online untuk membongkar dugaan kartel minyak goreng.

“Petisi online ini telah didukung oleh 14.000 lebih dari warga yang telah tanda tangan. Kami minta KPPU membongkar penyelidikan dugaan kartel minyak goreng atau bentuk pelanggaran undang-undang anti monopoli,” katanya.

Dugaan adanya kartel ini, kata Tulus Abadi, telah merugikan konsumen dan menyebabkan persaingan tidak sehat, sehingga membuat masyarakat tidak punya pilihan untuk membeli minyak goreng dengan harga mahal.

“YLKI meminta KPPU lebih serius lagi melakukan penyelidikan adanya dugaan kartel ini. Kita tidak semata soal mahalnya CPO, tapi ada praktek persaingan yang tidak sehat yang sangat merugikan konsumen,” jelasnya.

YLKI berharap KPPU dapat memberikan rekomendasi solusi jangka panjang, bukan jangka pendek dengan membongkar praktek kartel ini.

Dimana industri CPO dan minyak goreng, seharusnya memberikan keuntungan kepada semua pihak, bukan perusahaan saja, tetapi juga kepada negara dan masyarakat.

Anis Matta Apresiasi Langkah Presiden Jokowi Melarang Ekspor CPO dan Minyak Goreng

, , , , , , , , ,

Partaigelora.id – Pemerintah akhirnya menetapkan larangan ekspor sawit (CPO) dan minyak goreng. Larangan ekspor berlaku mulai 28 April 2022 mendatang hingga batas waktu yang belum ditentukan.

Keputusan itu, diambil oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri membahas soal ketersediaan minyak goreng nasional pada Jumat (22/4/2022).

Presiden menyatakan, akan terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ini agar ketersediaan minyak goreng di dalam negeri melimpah dengan harga terjangkau.

Menanggapi hal ini, Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengatakan, pemerintah telah mengambil langkah substansial dalam mengatasi krisis ketersediaan bahan pokok.

“Saya ingin mengapresiasi langkah Presiden Jokowi melarang ekspor CPO dan minyak goreng. Langkah ini sangat penting untuk memproteksi pasar dan kepentingan dalam negeri,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Sabtu (23/4/2022).

Menurut Anis Matta, gejolak geopolitik telah membuat harga komoditas dunia naik tinggi. Naluri ekonomi akan membawa barang ke tempat dengan harga dan keuntungan tertinggi.

“Di sinilah negara harus hadir untuk mengendalikan agar naluri ekonomi tidak merugikan hajat hidup orang banyak,” ujarnya.

Anis Matta mengungkapkan, pada akhir Maret lalu, Rusia juga mengambil kebijakan serupa dengan Indonesia, dengan melarang ekspor minyak biji bunga matahari untuk menstabilkan harga di dalam negeri.

Rusia adalah pengekspor kedua minyak jenis ini dan menguasai sekitar 23% dari pasokan dunia.

Eksportir terbesarnya adalah Ukraina, yang menguasai pangsa pasar 46% atau senilai USD 3,4 miliar (sekitar Rp 51 triliun).

“Semoga pelarangan ekspor ini menjadi awal dari serangkaian langkah-langkah terukur pemerintah dalam memastikan ketersediaan bahan pokok dengan harga yang terjangkau,” katanya.

Ketua Umum Partai Gelora menegaskan, situasi krisis saat ini tidak bisa diurus secara ‘business as usual’ atau bisnis seperti biasa.

“Harus ada terobosan besar dan cara-cara non-konvensional untuk menyelamatkan rakyat. Berbagai problema harus diselesaikan sampai ke akar-akarnya, agar tidak terkesan sebagai gimmick,” katanya.

Sebab, di tengah krisis global saat ini, tantangan terbesar kita adalah mencapai kemandirian pangan, sebab ketahanan pangan kita masih rapuh.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Anis Matta dalam Gelora Talk bertajuk ‘Mengukur Nafas Gerakan Mahasiswa Indonesia’ pada Rabu (20/4/2022) lalu, meminta pemerintah untuk tidak menciptakan ‘gimmick-gimmick’ baru, karena akan menjadi ‘backfire’ atau serang balik terjadap pemerintah sendiri.

“Tidak ada ruang untuk gimmick, misalnya menangkap orang-orang dalam kasus minyak goreng, hanya sebentar memuaskan kemarahan rakyat. Tetapi, sekarang ini masalah riilnya adalah begitu orang tidak bisa belanja, maka perut langsung terpengaruh,” katanya.

Ia sudah berulang kali mengingatkan pemerintah agar memiliki solusi yang fundamental, bukan sekedar tambal sulam, dan perlukan terobosan baru. Sebab, krisis saat ini bersifat sistemik dan multidemensi.

Anis Matta Dorong Mahasiswa Lakukan Revolusi Sosial

, , , , , , , , , ,

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menilai, pemerintah tidak memiliki solusi yang fundamental dalam mengatasi krisis multidemensi saat ini.

Solusi yang ada hanya bersifat tambal sulam, dan tidak menyelesaikan masalah yang tengah dihadapi rakyat seperti masalah minyak goreng dan kenaikan harga-harga pangan. Masyarakat tetap menghadapi kesulitan ekonomi dan himpitan hidup yang makin berat.

“Pemerintah saat ini sedang bingung, tidak punya solusi secara fundamental untuk menyelesaikan masalah, yang ada hanya tambal sulam saja,” kata Anis Matta dalam Gelora Talk bertajuk ‘Mengukur Nafas Gerakan Mahasiswa Indonesia’ , Rabu (20/4/2022).

Diskusi yang digelar secara daring menghadirkan pengamat politik Rocky Gerung, Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Arjuna Putra Aldino dan Ketua Umum DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Abdul Musawir Yahya ini, Anis Matta meminta pemerintah untuk tidak menciptakan ‘gimik-gimik’ baru, karena akan menjadi ‘backfire’ atau serang balik terjadap pemerintah sendiri.

“Tidak ada ruang untuk gimik, misalnya menangkap orang-orang dalam kasus minyak goreng, hanya sebentar memuaskan kemarahan rakyat. Tetapi, sekarang ini masalah riilnya adalah begitu orang tidak bisa belanja, maka perut langsung terpengaruh,” katanya.

Ia sudah berulang kali mengingatkan pemerintah agar memiliki solusi yang fundamental, bukan sekedar tambal sulam, dan perlukan terobosan baru. Sebab, krisis saat ini bersifat sistemik dan multidemensi.

Beberapa negara sudah menjadi korban dari krisis global saat ini seperti Pakistan dan Sri Langka. Bahkan di Jerman para pekerjanya sudah mulai bergolak, akibat dampak kebijakan embargo energi yang dilakukan pemerintahannya terhadap Rusia.

“Makanya, saya selalu mengatakan, bahwa legacy terbaik untuk Pak Jokowi itu, sebenarnya bukan infrastruktur, bukan juga IKN, tetapi membuka ruang kepada lahirnya pemimpin-pemimpin baru Indonesia yang bisa menyelesaiakan krisis,” ujarnya.

Karena itu, jangan pernah ada pikiran untuk menunda pemilu atau memperpanjang masa jabatan presiden. Sebab, pikiran tersebut, justru akan mempercepat periodesasi atau lengsernya pemerintahan saat ini.

“Masalah sekarang tidak bisa diselesaikan dengan tambal sulam, harus ada pendekatan sistematik dan komprehensif. Situasi sekarang akan menentukan, mana pemimpin yang autentik, pemimpin yang murni atau pemimpin pencitraan,” katanya.

Ketua Umum Partai Gelora ini menegaskan, semua negara akan mengalami revolusi sosial, termasuk Indonesia. Revolusi sosial sekarang, bukan hanya terjadi di dalam negeri saja, tetapi sudah menjadi pergolakan global dalam skala besar.

“Saya hanya ingin menyampaikan kepada teman-teman mahasiswa, anda sudah menyalakan alarm zaman, jangan berhenti melakukan revolusi sosial, teruskan,” katanya.

Anis Matta menilai semua pihak harus memberikan dukungan moral kepada mahasiswa yang turun ke jalan saat ini dalam upaya memperbaiki keadaan. Sebab, dalam sejarah politik Indonesia, dari tahun 1966 dan 1998, mahasiswa adalah penjaga moral bangsa.

Mahasiswa Indonesia selalu hadir dalam persimpangan sejarah politik yang sangat rumit. Sehingga membuat wibawa moral mahasiswa Indonesia, sangat berbeda dengan mahasiswa di negara lain.

“Kita berikan dukungan moral sepenuhnya kepada teman-teman mahasiswa yang turun ke jalan. Karena kita yakin, nafas mereka panjang, tetapi mereka tetap membutuhkan dukungan moral. Ini semakin meyakinkan kita, bahwa yang mereka lakukan itu benar adanya,” tegas Anis Matta.

Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan, gerakan mahasiswa saat ini membuktikan bahwa mahasiswa selalu mendahulukan intelektualitas ketimbang elektabilitas.

“Artinya, gerakan mahasiswa harus tumbuh dengan intelektualitas, harus mendahului elektabilitas. Jadi pemimpin itu, otaknya harus lebih panjang daripada mulutnya,” kata Rocky Gerung.

Ia menduga penangkapan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Dirjen Daglu) Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardana dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor Minyak Sawit Mentah (CPO) menjadi semacam sogokan buat mahasiwa.

Sogokan dimaksudkan, kata Rocky, agar tuntutan para rakyat atau mahasiswa kekinian soal mafia minyak goreng bisa diredam dan selesai.

“Kita mau tahu sebetulnya adalah potensi pergerakan mahasiswa ini di dalam dua hari terakhir kita duga ditangkapnya Dirjen Perdangangan Luar Negeri lalu ada komisaris Wilmar segala macam itu juga harus dibaca sebagai semacam sogokan,” katanya.

Rocky menduga penangkapan ini bagian dari rekayasa pemerintah untuk meredam gejolak demonstrasi mahasiswa yang makin massif, terarah, dan fokus.

“Seolah-olah dengan ditangkapnya tokoh-tokoh ini yang mempermainkan izin ekspor itu, selesai lah tuntutan mahasiswa soal minyak goreng. Kan nggak begitu,” tegas Rocky.

Kejanggalan lain yang diungkap Rocky adalah peran Komisi Pemberantasan Korupsi yang melempem. Ia mempertanyakan mengapa yang melakukan penindakan justru Kejaksaan Agung bukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Polri.

“Ini semua pertanyaan yang terarah pada semacam kesimpulan bahwa istana ini mau tukar tambah. Dan yang lebih harus dipersoalkan ini sampai di mana sih penangkapan itu akan memulihkan kembali kepercayaan publik,” ungkapnya.

Ketua Umum GMNI Arjuna Putra Aldino mengatakan, di tengah kondisi saat ini, mahasiswa harus kritis agar terhindar dari transaksi politik praktis, disaat partai politik tidak melaksanakan tugasnya dan mengabaikan suara-suara rakyat.

“Apa yang dilakukan mahasiswa sekarang, adalah melakukan refleksi kritis terhadap kondisi yang ada. Kondisi yang ada tidak bisa dibiarkan terus menerus. Inilah cara mahasiswa meluruskan pemerintah,” kata Arjuna.

Menurutnya, mahasiswa tidak hanya turun ke jalan untuk menyuarakan suara-suara rakyat, tetapi juga menempuh upaya diplomasi atau dialog dengan Istana.

“Sehingga kami berharap pemerintah tidak mengabaikan lagi suara-suara rakyat. Jadi tugas kami melakukan refleksi kritis, tidak hanya turun ke jalan, tapi juga melakukan diplomasi Istana, berdialog membahas dinamika pada saat ini,” katanya.

Ketua Umum DPP IMM Abdul Musawir Yahya menegaskan, aksi mahasiswa saat ini tidak ditunggangi kepentingan politik tertentu, meskipun telah bertemu dengan pihak Istana. Gerakan mahasiswa, katanya, murni gerakan kaum intelektual, yang secara spontan melihat kondisi saat ini perlu segera disikapi mahasiswa.

“Ini panggilan kita sebagai kaum intelektual. Kehadiran kita di Istana, bukan untuk menjilat sebagaimana yang diberitakan media-media. Kita datang ke sana murni untuk menyampaikan banyak problem kebangsaan,” ungkap Abdul Musawir.

Ia mengatakan, untuk memperbaiki keadaan saat ini dibutuhkan kolaborasi semua pihak, sehingga ditemukan solusi yang komprehensif, bahwa situasi sekarang membahayakan perekonomian dan bangsa.

“Kita perlu kolaborasi untuk memikirkan apa yang pas. Kita tidak ada upaya untuk menggulingkan presiden, kita tetap laksanakan Pemilu 2024 secara konstitusional. Jadi saya tegaskan disini, jangan gara-gara kita bicara di diskusi Partai Gelora terus muncul berita-berita aksi mahasiswa ditunggangi partai politik tertentu. Tidak ada itu,” tegas Ketua Umum DPP IMM.

Sudah Tiga Negara Alami Krisis Pemerintahan, Anis Matta: Indonesia Butuh Kelompok Elit Baru yang Punya Cita-Cita Besar

, , , , , , ,

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa mengambil pelajaran dari Sri Langka, Pakistan dan Peru yang pemerintahannya mengalami krisis akibat tidak mampu menghadapi ketidakpastian situasi global saat ini.

“Krisis itu datang dengan karakternya sendiri, tidak bisa dikendalikan dan direncanakan. Tiba-tiba kita mendengar ada mosi tidak percaya di Pakistan, kemudian di Sri Langka terjadi krisis pangan dan politik, di Peru pun demikian. Jadi inilah kita-kira yang akan kita hadapi sekarang,” kata Anis Matta acara buka puasa bersama dengan sejumlah tokoh ICMI dan Kahmi di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (9/4/2022) petang.

Dalam buka puasa yang digelar di kediaman mantan Menteri Kelautan dan Perikan Rokhmin Dahuri di bilangan Padjadjaran, Bogor ini Anis Matta mengatakan, krisis pemerintahan di tiga negara tersebut, akibat para pemimpinnya mengalami kebingungan dan tidak mengetahui apa yang harus dilakukan dalam menghadapai krisis berlarut saat ini.

“Kita mau mengingatkan, soal minyak goreng dan kenaikan harga BBM ini, hanya pemicu kecil saja, tapi bertahun-tahun ke depan kita akan menghadapi situasi yang jauh lebih sulit dari pada yang sekarang,” ungkap Anis Matta.

Sebagai negara dengan populasi besar, menurut Anis Matta, Indonesia sangat rentan terhadap ancaman disintegrasi, apalagi Indonesia memiliki kelemahan dalam masalah ketahanan pangan. Bukan mustahil Indonesia menjadi korban berikutnya.

“Karena itu, yang harus kita lakukan pertama, mengubah tantangan ini menjadi peluang. Kedua menyatukan elite sekarang, keluar dari polarisasi, karena mematikan politik dan berbahaya buat negara,” katanya.

Anis Matta menilai saat ini diperlukan satu gerakan pemikiran baru dari kelompok intelektual di luar partai politik (parpol) yang ada sekarang. Pergulatan intelektual baru tersebut diharapkan mampu mewujudkan cita-cita besar Indonesia.

“Tahapan sejarah Indonesia sudah memasuki gelombang ketiga, yaitu menjadi bagian dari kepemimpinan dunia, terlibat dalam pembentukan aliansi-aliansi global baru,” katanya.

“Bisakah kita mempelopori satu ide lompatan masuk ke gelombang ketiga Indonesia menjadi negara modern yang kuat,” lanjutnya.

Ia menegaskan, persepsi tentang politik saat ini perlu diubah, bukan sekadar jalur pendek menuju kekuasaan, tapi sebagai medan pergolakan pemikiran.

Yakni mengembalikan politik ke jalur yang benar sebagai industri pemikiran, sehingga bisa membuat kebijakan yang akan mempengaruhi orang banyak. Oleh sebab itu, intelektual itu harus berada di dalam politik, karena akan memperkaya politik.

“Tradisi transisi menuju Indonesia adalah pergolakan pemikiran dari kelompok pergerakan nasional. Waktu itu mereka anggota partai isinya perdebatan semua, itu saja kerjaannya tiap hari sampai matang ide Indonesia. Tiba-tiba satu negara baru lahir,” jelas Anis.

Karena itu, Anis Matta berharap para elit sekarang memiliki mindset (pemikiran) tentang narasi dan cita-cita besar ke depan untuk Indonesia. Bukan sebaliknya, tidak punya harapan dan berpikir pendek dengan membangunkan patung untuk mengingat pemimpinnya di masa lalu.

“Makanya nabi kita, Muhammad SAW melarang umatnya untuk melukis wajahnya, karena yang abadi itu narasinya, bukan wajah atau patungnya. Sekaranglah peluang Indonesia untuk tampil secara global,” tegasnya.

Sementara itu, mantan Menteri Perikanan dan Kelautan Rokhmin Dahuri mengatakan, masyarakat dunia saat ini perlu mencari alternatif paradigma baru dalam pembangunan yang mampu mengatasi berbagai persoalan kemanusiaan, setelah kegagalan sistem kapitalisme.

“Dengan Pancasilanya, saya kira Indonesia mampu menjadi negara-bangsa maju, adil-makmur, dan berdaulat serta berperan aktif dan signifikan dalam menjaga perdamaian dunia sesuai nilai-nilai Pancasila. Pancasila akan menjadi role model, sebagai paradigma pembangunan ekonomi dunia adalah sebuah keniscayaan,” kata Guru Besar Ilmu Kelautan IPB Univesity ini.

Anis Matta : Krisis Menuntut Lahirnya Kepemimpinan Baru

, , , , , , , , , , ,

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Anis Matta menegaskan, krisis berlarut saat ini menyebabkan seluruh negara di dunia, tak terkecuali Indonesia mengalami kebingungan dan tidak berdaya, karena seolah tidak tahu bagaimana bersikap.

Hal ini akan menyebabkan terjadinya krisis sosial yang besar dan menyebabkan terjadinya revolusi sosial di hampir seluruh negara, termasuk Indonesia.

“Disinilah kita mengingatkan pentingnya agama menjadi inspirasi untuk menyelesaikan persoalan di tengah krisis yang melanda dunia, dan karenanya krisis ini juga menuntut lahirnya kepemimpinan baru kata Anis Matta dalam Gelora Talk bertajuk “Ramadhan Tahun Ke-3 Dalam Suasana Krisis Berlarut, Apa Makna dan Pesan Islam”, Rabu (6/4/2022) petang.

Diskusi ini digelar secara daring dan disiarkan langsung di kanal YouTube Gelora TV ini, dihadiri narasumber Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Anwar Abbas, Muballigh Nasional Haikal Hasan Baras dan Pakar Epidemiologi Klinis (Ahli Ilmu Penyebaran Penyakit) Ahlina Institute dr. Tifauzia Tyassuma

Dunia saat ini, kata Anis Matta, dilanda berbagai krisis di antaranya pandemi, krisis ekonomi, hingga munculnya ancaman krisis pangan akibat dampak perang Rusia dan Ukraina.

Dalam situasi kebingungan ini, negara-negara di dunia akan mengambil jalan pintas melakukan langkah-langkah represif untuk mempertahankan dirinya di tengah gelombang protes massa yang terus menerus datang.

Situasi tersebut, tentu saja bisa menyebabkan disintegrasi sosial, dan khususnya pada negara-negara besar seperti Amerika Serikat, China, dan Rusia.

“Dan saya kira juga termasuk Indonesia, termasuk ancaman disintegrasi teritorial,” kata Anis.

Menurut Anis Matta, agama tidak hanya bisa menjadi sumber inspirasi untuk menyelesaikan persoalan di level individu, melainkan juga pada level sistemik.

Sebab, agama telah memberikan petunjuk jalan yang lurus dan terkoneksi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat saat ini.

“Kita perlu melihat agama ini sebagai satu sumber inspirasi yang bisa menyelesaikan masalah ini bukan hanya pada level individu seperti Nabi Yusuf AS ketika sengaja berlapar-lapar supaya tetap bisa mengingat orang yang lapar. Tetapi juga melahirkan satu gerakan yang bisa menawarkan agama sebagai solusi bagi penyelesaian sistemik terhadap masalah yang sekarang kita sedang alami,” kata ujarnya.

Bagi Indonesia saat ini, lanjut Anis Matta, diperlukan seorang pemimpin baru yang kuat dan visioner, mampu mengelola krisis menjadi peluang. Karena krisis pada dasarnya adalah peluang dan tanda akan munculnya pemimpin baru.

“Jadi bukan dijawab dengan gerakan presiden 3 periode, karena itu kita ada persoalan visi kepemimpinan, Pemilu 2024 harus ada pemimpin baru. Dan kenapa saya memulainya dengan cerita Nabi Yusuf, karena beliau bisa menyelesaikan krisis ekonomi secara sistemik pada zamannya dan membuka jalan munculnya Islam sebagai pemimpin peradaban,” tegas Anis Matta.

Sedangkan Wakil Ketua MUI Anwar Abbas berpendapat berbagai persoalan bangsa saat ini bisa diselesaikan dengan kembali kepada Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Namun, akhir-akhir ini Pancasila kerap digunakan untuk memukul lawan dengan mengatakan lawannya sebagai tidak Pancasilais. Padahal yang menggunakan Pancasila untuk memukul lawan tersebut justru tidak Pancasilais.

Mereka, kata Anwar, justru tidak mengamalkan sila pertama Pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa yang seharusnya mendarah daging dan menjadi penentu dalam menentukan gerak dan ritme kehidupan.

“Negeri ini tidak dalam keadaan aman-aman saja. Oleh karena itu bagi saya timbul pertanyaan, apa yang harus kita lakukan. Kembalilah kepada Pancasila dan hukum dasar yang ada di negeri ini secara murni dan konsekuen. Jadi jangan Pancasila itu hanya di bibir saja,” kata Anwar.

Ia mengajak semua pihak berkaca dan bersama-sama mengendalikan diri untuk tidak memperburuk situasi krisis saat ini.

“Dan acuan kita dalam mengendalikan diri kita adalah nilai-nilai dan semangat, serta jiwa yang ada di dalam Pancasila serta hukum dasar yang ada di negeri ini yaitu UUD 1945,” kata Anwar.

Sementara Mubaligh Nasional Haekal Hassan Baras berharap agar buku karya Ketua Umum Partai Anis Matta berjudul ‘Pesan Islam Menghadapi Krisis’ bisa menjadi bahan diskusi di mana pun untuk mengatasi krisis berlarut saat ini.

Buku tersebut memberikan berbagai solusi soal krisis dan kemimpinan, serta menganjurkan manusia untuk kembali kepada agama. Sehingga ia berpendapat buku ini perlu disebarluaskan di media sosial dan diviralkan agar bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat secara utuh.

“Apa yang disampaikan Pak Anis Matta dalam bukunya sangat signifikan sekali, saya sampai baca dua kali. Saya ingin buku ini dijadikan bahan bahan diskusi di mana pun. Ini solusi dari salah seorang anak bangsa yang sangat potensial, bisa menjadi solusi yang terbaik untuk mengatasi persoalan bangsa saat ini,” kata Haekal Hassan.

Pakar Epidemiologi Klinis dr. Tifauzia Tyassuma mengingatkan, bahwa pandemi Covid-19 ini masih akan berlangsung 7 tahun lagi, dan masih akan terus bermunculan varian-varian baru, bahkan virus baru. Namun, karakter dari virus Covid-19 tersebut, semakin lama akan melemah.

“Kondisi sekarang persis dengan kondisi 100 tahun lalu, ketika ada Flu Spanyol yang disebabkan virus H1N1. Kita akan menghadapi kondisi pandemi selama 10 tahun,” kata dr. Tifauzia.

Namun dia mengingatkan, dalam kurun 10 tahun ini, dunia akan menghadapi situasi yang sangat berbahaya, yakni kemungkinan terjadinya Perang Dunia III, meskipun pandemi sendiri akan berakhir dan karakter virus Covid-19 cenderung melemah.

“Perang Dunia I dan II itu terjadi setelah ada kasus Flu H1N1. Dan sama-sama kita tahui, bahwa Coronavirus ini berasal dari Laboratorium di Wuhan, China. Kita juga dikejutkan ditemukannya Laboratorium Biologi di Ukraina yang dikatakan juga memproduksi Covid-19. Artinya apa, dalam 10 tahun ke depan ini akan banyak virus dan kuman patogen yang dilepaskan,” ujarnya.

Ahli Ilmu Penyebaran Penyakit Ahlina Institute ini menegaskan, hampir semua negara di dunia memiliki Laboratorium Biologi. Tidak hanya China atau Ukraina saja, tetapi Indonesia juga seperti Laboratorium Namru milik Angkatan Laut Amerika Serikat, yang akhirnya ditutup oleh mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari.

“Jadi untuk 10 tahun ini, kita tidak hanya menghadapi Coronavirus dan mutasi-mutasinya, tetapi juga kemungkinan virus baru atau kuman patogen lain yang mungkin akan dikeluarkan untuk meramaikan situasi,” katanya.

Virus baru atau kuman patogen tersebut, ungkap dr Tifauzia, akan menjadi senjata baru abad 21 yang dilepaskan oleh negara-negara yang memiliki keunggulan dalam bidang biologi. Tujuannya, untuk merusak tatanan dunia yang ada melalui Perang Dunia III agar terbentuk tatatan dunia baru.

“Jadi segenap komponen bangsa harus paham dengan persoalan yang fundamental ini. Sehingga perlu mengambil suatu tindakan multidemensi, sebab perang senjata virus dan kuman patogen akan menyebabkan kelaparan dimana-mana. Ini sangat berbahaya, apalagi Indonesia memiliki kepadatan penduduk,” pungkasnya.

Anis Matta Berharap Jokowi Tinggalkan ‘Legacy’ dengan Siapkan Pemimpin yang Mampu Menghadapi Krisis yang Lebih Berat

, , , , , , , ,

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninggalkan warisan atau legacy yang baik sebagai seorang pemimpin, saat mengakhiri jabatannya selama dua periode pada 2024 mendatang.

Jokowi perlu menyiapkan pemimpin Indonesia berikutnya melalui Pemilu 2024, yang mampu menghadapi krisis berlarut yang jauh lebih berat dari sekarang.

“Alasan terbesar melakukan pemilu tepat waktu adalah karena krisis besar itu membutuhkan pemimpin baru. Alasan terbesarnya disitu, bukan justru dipakai sebagai alasan untuk menunda pemilu,” kata Anis Matta Gelora Talk bertajuk “Gaduh Siasat Tunda Pemilu 2024. Menakar Manuver Elit Politik”, Rabu (30/3/2022) petang.

Dalam diskusi yang digelar secara daring ini, Anis Matta mengatakan, sejak awal pandemi dua tahun lalu, ia sudah mengingatkan, bahwa setelah pandemi akan ada krisis ekonomi, kemudian berlanjut pada krisis sosial dan politik secara global.

Menurut dia, perang antara Rusia-Ukraina yang tidak diprediksi sebelumnya akan menjadi disrupsi besar dalam tatanan global dan memperdalam krisis ekonomi yang sudah ada.

“Dan saya percaya pada 2024 nanti, krisis yang jauh lebih besar akan terjadi. Justru itu menjadi sebab, kenapa kita membutuhkan pemilu tepat waktu,” ujarnya.

Anis Matta mengajak semua elit tidak memaksakan ide penundaan pemilu, karena selain ditolak rakyat, secara konstitusi juga tidak memberi ruang saat ini. Jika ide tersebut, tetap dipaksakan, maka akan ada penolakan kuat dari rakyat.

“Ini berarti ada perceraian antara elit dengan rakyat, elit sudah benar-benar bercerai dengan rakyatnya. Karena elit tidak bisa lagi memahami apa yang dirasakan kegalauan, kekhawatiran, kemarahan dan kesedihan publik ini benar-benar seperti terabaikan” ujarnya.

Jika hal ini terjadi, Anis Matta mengkhawatirkan peristiwa jatuhnya Presiden Soekarno, Soeharto dan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) bakal berulang terjadi lagi pada Presiden Jokowi. Jokowi bisa dijatuhkan oleh rakyat, apabila menunda Pemilu 2024 dan memperpanjang masa jabatanya.

“Kan dulu salah satu ide dari pembatasan masa jabatan, karena Pak Harto (Soeharto) terlalu lama. Kita harus menghindari turunnya presiden-presiden kuat dengan tragedi. Bung Karno turun dengan tragedi, Pak Harto turun dengan tragedi, dan kita lihat Gus Dur yang mengeluarkan Dekrit, juga diturunkan dengan tragedi,” ungkapnya.

Ketua Umum Partai Gelora ini mengajak para elit bangsa untuk berpikir bahwa satu warisan atau legacy itu, tidak harus diwujudkan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dan kemudian disederhanakan melalui sebuah monumen untuk mengingat keberhasilan.

“Seorang pemimpin itu, harus percaya pada bangsanya sendiri. Yang penting pemimpin itu sudah memulai langkahnya, dan dia tidak bisa memaksakan, bahwa orang yang datang sesudahnya harus mengikutinya. Itu sama saja orang datang sesudahnya ‘tidak punya otak, ‘tidak bisa berpikir’ dan tidak dikasih hak soal itu,” katanya.

Anis Matta menilai semua program infrastruktur, termasuk soal pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) yang dilakukan Presiden Jokowi pada dasarnya merupakan kelanjutan dari program presiden sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Kalaupun ada perbedaan lebih kepada skemanya saja. walaupun tidak ada kesepakatan antara Pak Jokowi dengan Pak SBY, pembangunan infrasktruktur sebelumnya tetap dilanjutkan,” jelasnya.

Artinya, kata Anis Matta, jika program Presiden Jokowi soal infrakstruktur dan IKN bagus, maka Presiden berikutnya akan melanjutkan program tersebut dengan sendirinya, tanpa perlu ada kesepakatan seperti yang terjadi antara Presiden SBY dan Presiden Jokowi.

“Jadi kalau programnya bagus akan dengan sendirinya programnya dilanjutkan. Tapi saya ingin katakan juga, bahwa semudah apapun keputusannya yang diambil, seperti Cipta Kerja dan IKN tetap tidak selesai begitu saja, masih ada masalah. Ini seperti anak yang lahir prematur, akhirnya jadi stunting,” katanya.

Anis Matta menyadari bahwa godaan liar terhadap ide penundaan pemilu ini, sangat besar dan luar biasa dari orang yang kehidupannya dan bisnisnya terkait dengan masa jabatan presiden. Ia sudah menyerukan agar hal ini dibongkar, karena ada agenda tersembunyi.

“Dalam tradisi bangsa kita, ada istilah jangan keterlaluan kira-kira begitu. Ini perlu kita perhatikan, karena biasanya ada pembalikan yang berbahaya bagi yang punya ide terhadap dirinya sendiri,” tegasnya.

Anis Matta berharap agar Presiden Jokowi meniru langkah Kanselir Jerman Angela Merkel dengan menyiapkan Olaf Scholz sebagai penggantinya sebelum krisis global terjadi.

“Coba lihat apa yang terjadi di Jerman. Kanselir Jerman Olaf Scholz baru naik tiba-tiba ada perang. Yang beruntung Angela Merkel sudah selesai, tanggungjawabnya sudah selesai. Jadi setelah 2024 itu, bukan tanggungjawab Pak Jokowi lagi, tetapi tanggung jawab pemimpin sesudahnya,” pungkas Anis Matta.

Sementara itu, Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraeni yang hadir dalam diskusi ini mengatakan, ada upaya dari elit-elit tertentu untuk terus membangun narasi populis kepemimpinan seperti terlihat dari deklarasi Presiden Joko Widodo 3 periode oleh Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) beberapa waktu lalu.

“Ada beberapa cara bagi untuk menghindar dari pembatasan yaitu pertama amandemen konstitusi dan kedua membuat konstitusi baru. Ketiga itu placeholder president, jadi presiden boneka untuk kemudian menjalankan sebenarnya kekuasaan yang dikendalikan oleh orang yang berada di belakang dia. Yang keempat itu delay election, menunda pemilu,” ujar Titi Anggraeni.

Menurut Titi Anggraeni, narasi yang paling sering digunakan untuk menghindar dari pembatasan masa jabatan adalah populisme kepemimpinan untuk melanggengkan kekuasaan.

“Bahwa ada presiden yang sangat baik, yang bekerja untuk pembangunan dan kemudian kalau ini berhenti akibat adanya pembatasan masa jabatan, maka kerja-kerja baik itu berhenti,” ungkapnya.

Dari narasi itulah beberapa cara memperpanjang masa jabatan di atas dilakukan. Namun dia mengingatkan bahwa populisme kepemimpinan ini justru akan menghadirkan sebuah krisis bagi negara. Titi mencontohkan kudeta militer yang terjadi di Guinea.

“Ini kita tidak menghendaki itu karena, sekali lagi, data-data menyebutkan bahwa negara-negara yang kemudian menghindari pembatasan masa jabatan dan berbagai strategi kemudian akan masuk kepada krisis demokrasi yang berujung kepada krisis ketatanegaraan dan bahkan berdampak pada krisis ekonomi karena dianggap sebagai situasi yang mengakibatkan instabilitas,” terang Titi.

Titi Anggraeni menambahkan, ide penundaan Pemilu 2024 merupakan gula-gula yang menarik dukungan para wakil rakyat.

“Saya kira ini menjadi sesuatu yang kita tidak boleh kita sepelekan dan harus kita serius untuk menolak karena dia menawarkan gula-gula,” ujarnya.

Sedangkan Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gajah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar meminta komitmen dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru Periode 2022-2027 yang akan dilantik pada Senin, 11 April mendatang untuk menegaskan, komitmennya dan menegakkan demokrasi dengan menolak ide penundaan Pemilu 2024.

“Ditagihkan kepada KPU juga supaya dia punya komitmen untuk tetap mengawal yang namanya pemilu mengawal proses peralihan kepemimpinan. Kalau kita baca beberapa buku literatur mengatakan Pemilu itu adalah kudeta yang paling konstitusional,” ujar Zainal Arifin.

Zainal menjelaskan melalui pemilu rakyat bisa menggulirkan rezim yang dianggap tidak sungguh-sungguh menjalankan amanat konstituennya.

“Kenapa pemilu itu harus ada ya karena itu adalah hak kita yang harus kita tagihkan kepada negara untuk bisa gunakan menjewer pemimpin yang tidak serius, partai-partai yang tidak serius, kepemimpinan negara yang tidak pro pada rakyat,” bebernya.

Zainal Arifin juga menagih sikap partai dengan tidak hanya menyatakan menolak penundaan pemilu saja seperti PDIP, namun juga dengan langkah yang lebih nyata seperti interpelasi atau hak angket.

“Bukan hanya sekedar pendapat politik tapi kemudian menjadi pengawasan politik. Harusnya partai PDIP bisa mengagregasi misalnya langkah-langkah menuju ke arah interpelasi misalnya atau menuju ke arah hak menyatakan pendapat terhadap kerja-kerja presiden,” tandasnya.

END

Terimakasih atas kerjasama dan pemuatan beritanya

GELORA MEDIA CENTRE DPN PARTAI GELORA INDONESIA

Ajukan 7 Alasan Uji Materi, Partai Gelora Minta MK Pisahkan Pilpres dengan Pemilu Legislatif

, , , , , , , , , , ,

Partaigelora.id – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana pemeriksaan pendahuluan uji materi (judicial review) Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai keserentakan pemilu yang diajukan oleh Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Kamis (24/3/2022).

Hakim Konstitusi Suhartoyo bertindak sebagai Ketua Panel Hakim, sementara Daniel Yusmic Pancastaki Foekh dan Enny Nurbaningsih sebagai Hakim Anggota,

Sidang perkara No. 35/PUU-XX/2022 ini digelar secara daring. Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta, Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah dan Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik selaku pemohon terlihat hadir.

Sidang juga dihadiri Bendahara Umum Achmad Rilyadi, serta Ketua Bidang Jaringan dan Kerjasama Antarlembaga DPN Partai Gelora Ratu Ratna Damayani.

Sementara enam kuasa hukum pemohon yang hadir adalah Amin Fahrudin, Aryo Tyasmoro, Slamet, Andi Saputro, Guntur F Prisanto dan Ahmad Hafiz.

Ketua Tim Penasihat Hukum Amin Fahrudin mengatakan, ada 7 alasan uji materi yang diajukan Partai Gelora untuk pemisahan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan Pemilu Legislatif.

Amin mengatakan, Partai Gelora mempersoalkan tentang keserentakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan Pemilu DPR, DPD dan DPRD.

“Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara serentak dengan Pemilu DPR, DPD dan DPRD bertentangan dengan konstitusi (Pasal 6A UUD 1945). Oleh karena itu, harus dilaksanakan secara terpisah,” kata Amin Fahrudin, Kamis (24/3/2022).

Menurut Amin, alasan pertama permohonan judicial review Partai Gelora, adalah berbeda dengan permohonan yang sudah diajukan sebelumnya.

“Objek yang digugat Partai Gelora dalam permohonan uji materiil ini adalah Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum karena dianggap bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, adalah sebuah materi permohonan yang batu ujinya sama sekali baru dan belum pernah diajukan oleh pihak siapapun sebelumnya,” jelas Amin.

Alasan kedua adalah Putusan MK sebagai living constitution, demi terwujudnya pemilu yang berkeadilan dan berperikemanusiaan. Maksudnya, ada pandangan yang menganggap konstitusi itu hidup, tumbuh atau bergerak menyesuaikan dengan keadaan baru.

“Pada prakteknya Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya telah menerapkan prinsip living constitution pada tiga putusan, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, Putusan No. 14/PUU-XI/2013 dan Putusan No.55/PUU-XVII/2019. MK pernah menyatakan pemilu terpisah adalah konstitusional, kemudian MK di tahun 2013 menyatakan yang konstitusional adalah pemilu serentak. Akan tetapi dalam putusannya Perludem, MK sebenarnya membuka ruang keterpisahan pemilu meskipun basisnya adalah pemilu lokal dan pemilu nasional. Nah permohonan kita ini ingin memisah antara pileg dan pilpres seperti aturan lama,” ungkapnya.

Adapun alasan ketiga adalah Original Intent dari Perumus Perubahan UUD 1945 terkait Pasal 6A UUD 1945.

“Pemohon melakukan penelusuran terhadap Original Intent dari Para Perumus Perubahan UUD 1945, ditemukan fakta bahwa para anggota Panitia Ad Hoc I (PAH I) Badan Pekerja MPR RI dalam membahas dan merumuskan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pilpres. Terdapat perbedaan mengenai apakah pilpres dilakukan secara serentak ataukah dipisah dengan Pemilu Legislatif,” katanya.

Selanjutnya, alasan keempat adalah keadaan baru setelah Pemilu Serentak seperti tingginya anggaran pemilu. Sebab, Pemilu Serentak tidak terbukti mengefisienkan anggaran seperti yang terlihat pada Pemilu 2019. Saat itu, terjadi pembengkakan anggaran Rp 10 triliun dari Rp15,79 yang disiapkan menjadi Rp25,59 triliun.

Bahkan pada Pemilu Serentak 2019 juga terjadi banyak jatuh korban pada petugas PPS dan PPK yang menyebabkan sebanyak 894 PPS meninggal dunia dan 5.175 orang petugas Pemilu mengalami sakit.

“Keserentakan Pemilu 2019 menjadikan lembaga legislatif lemah. Lemahnya fungsi lembaga DPR dibuktikan dengan lemahnya fungsi legislasi dan fungsi pengawasan terhadap pemerintah,” ujarnya.

Alasan kelima menegaskan bahwa Pemilu Serentak menyebabkan pemilih lebih fokus ke Pilpres daripada Pemilu Legislatif.

Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 dengan lima surat suara sekaligus antara pemilu presiden dengan DPR, DPD dan DPRD memiliki kompleksitas tersendiri.

“Pusat perhatian pemilih sebagian besar tertuju kepada pemilu presiden dibandingkan dengan pemilu legislatif. Terjadi kesenjangan suara tidak sah yang cukup tinggi antara pemilu presiden dengan tiga pemilu lainnya DPR, DPD, dan DPRD, meski partisipasi pemilih datang ke TPS di Pemilu 2019 mencapai 81 persen,” katanya.

Surat suara tidak sah Pilpres hanya 2,38% atau setara dengan 3,7 juta. Sedangkan pemilu DPR mencapai angka 17,5 juta dan pemilu DPD sampai 29,7 juta.

“Salah satu dampak negatif dari keserentakan pemilu presiden dengan pemilu legislatif adalah pemilu legislatif tidak mendapat prioritas yang sama oleh pemilih, padahal sangat penting peranannya dalam sistem pemerintahan di Indonesia,” katanya.

Kemudian alasan keenam, yakni Pemilu Serentak yg diharapkan membawa keselarasan (coattail effect) pilihan linieritas antara Pilpres dan Pemilu Legislatif tidak terwujud.

“Berdasarkan hasil Pemilu Serentak 2019 di level DPR kehadiran coattail effect tidak terlalu terasa. PDIP dan Gerindra selaku partai politik utama yang mencalonkan presiden hanya memperoleh berkah efek kenaikan perolehan suara tidak lebih dari 2%,” paparnya.

Terakhir, alasan ketujuh adalah Pemilu Serentak untuk penyederhanaan partai tidak terwujud

“Bahwa pemilu serentak juga gagal menyederhanakan jumlah partai yang lolos parlemen, jumlahnya tidak jauh berubah dari 10 partai menjadi 9 partai.” pungkasnya.

Usai kuasa hukum pemohon menyampaikan pokok-pokok pikiran uji materi, tiga Hakim Konstitusi yang menyidangkan Perkara No. 35/PUU-XX/2022 memberikan pandangan terkait proses pemeriksaan berikutnya. Atas masukan ini, kuasa hukum pemohon akan melakukan penyempurnaan gugatan uji materi untuk disidangkan kembali 14 hari yang akan datang.

Ada Agenda Tersembunyi, Anis Matta: Ide Penundaan Pemilu Merusak Tatanan dan Stabilitas Demokrasi

, , , , , , , , , , , ,

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, tidak ada alasan sama sekali baik secara politik, ekonomi, hukum dan pandemi untuk melakukan penundaan Pemilu 2024 seperti yang diusulkan oleh tiga ketua umum partai koalisi pro pemerintah.

“Pada dasarnya di Partai Gelora Indonesia tidak tertarik, karena tidak ada alasan yang cukup memadai untuk melakukan penundaan pemilu, baik alasan politik, ekonomi, hukum, pandemi. Tidak satu satupun alasan dari semua alasan itu, yang cukup untuk melakukan penundaan pemilu,” kata Anis Matta dalam Gelora Talk bertajuk “Heboh Gonjang-ganjing Tunda Pemilu 2024, Apa kata Survei?”, Rabu (23/3/2022) petang.

Diskusi yang digelar secara virtual ini dihadiri Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Ilham Saputra, Founder Drone Emprit & Media Kernels Indonesia Ismail Fahmi, dan Peneliti Litbang KOMPAS Yohan Wahyu.

Menurut Anis Matta, sejak awal isu tersebut digaungkan tidak ada alasan atau logika menarik yang dipakai. Sehingga Partai Gelora enggan terburu-buru mengambil sikap ketika isu penundaan pemilu digulirkan.

Kendati begitu, Anis mengakui masih akan tetap mengikuti perkembangan isu penundaan pemilu agar mendapatkan gambaran secara detil.

“Dari awal kita tidak melihat isu ini sebagai isu yang menarik karena logika yang diangkat dibalik. Dan dalam banyak situasi, krisis ekonomi sebenarnya bukan alasan untuk menunda pemilu, tapi kadang justru alasan untuk mempercepat pemilu,” katanya.

Berdasarkan hasil survei, kata Anis Matta, juga ada perbedaan jauh antara opini publik di sosial media (sosmed) yang menolak penundaan pemilu dengan pernyataan para elit yang menghendaki penundaan pemilu.

“Upaya menekan arus opini publik secara terus menerus, menurut saya jauh lebih berbahaya ketimbang wacana penundaan pemilunya sendiri,” katanya.

Karena siapapun yang berada dibalik ide penundaan pemilu ini, benar-benar sudah terlalu jauh jaraknya dengan ruh masyarakat, dengan perasaan publik, dengan pikiran mereka sendiri.

“Mereka seperti ada di alam yang lain, sementara rakyat kita ini ada di alam yang lain pula. Ini seperti entiti yang hidup di dua alam yang berbeda, menurut saya ini yang lebih berbahaya,” ujarnya.

Hal ini menunjukkan, bahwa yang kita hadapi sebenarnya, bukan sekedar krisis ekonomi atau pandemi saja, tapi sudah menyentuh pada krisis sosial yang jauh lebih buruk.

Dimana sebagian elitnya seperti tidak memahami masalah, tetapi kemudian mengorbankan kepentingan bangsa yang lebih besar dan mendahulukan kepentingan jangka pendek mereka.

“Dorongan penundaan pemilu ini pasti dilatarin agenda yang tersembunyi, terbatas pada kelompok tertentu, orang-orang tertentu dan bersifat sangat jangka pendek. Betapa jauhnya elite kita dari rakyat. Ini situasi yang buruk,” tandasnya.

Ketua Umum Partai Gelora ini mengatakan, upaya mengorbankan kepentingan bangsa dan demokrasi melalui penundaan pemilu bisa menyimpan benih tertentu bagi satu pergerakan sosial.

Situasi seperti ini, lanjutnya, semakin memperlihatkan kepada publik terjadinya krisis kepemimpinan, bahwa para elit tidak terkoneksi secara pikiran maupun emosional dengan rakyat.

“Jauh betul dari yang diinginkan oleh rakyat. Karena itu, wacana penundaan pemilu ini, Insya Allah akan gagal dengan sendirinya,” tegas Anis Matta.

Anis Matta menilai semua pihak berkepentingan untuk menjaga konstitusi dan tegaknya demokrasi yang merupakan amanat reformasi 1998 dari kepentingan jangka pendek kelompok tertentu.

“Kita harus membongkar apa agenda tersembunyi dibalik itu, karena ini jelas-jelas bisa merusak tatanan dan stabilitas demokrasi kita,” katanya.

Ia berharap semangat perlawanan civil society ini, harus terus dikembangkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada rakyat.

“Mudah-mudahan ini bisa mengilhami rakyat kita untuk memiliki sikap yang jauh lebih dewasa,” katanya.

Ketua KPU Ilham Saputra mengaku tak mau ambil pusing dengan isu penundaan pemilu 2024. Dia menegaskan KPU bekerja dengan taat menjalani konstitusi.

“Kalau terkait dengan penundaan pemilu, KPU enggak mau ambil pusing dengan isu itu, karena KPU ini penyelenggara bekerja berdasarkan konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku,” kata Ilham.

KPU sendiri telah mengusulkan anggaran sebesar Rp76 triliun untuk pesta demokrasi lima tahunan. KPU, lanjutnya, telah menyurati DPR untuk segera menggelar rapat kerja pengesahan anggaran Pemilu 2024.

“Tetapi Komisi II DPR menginginkan agar pembahasan ini dilakukan oleh KPU terpilih 2022-2027. Menurut hemat kami akan lebih baik, karena KPU bekerja sustainable, bekerja berkesinambungan, akan lebih baik tahapan, jadwal, dan program ini dibahas di periode kami,” kata Ilham.

Ilham mengingatkan ada dua tahapan pemilu krusial tahun ini, yaitu pendaftaran partai politik peserta pemilu dan penentuan daerah pemilihan. Oleh karena itu, KPU membutuhkan kepastian dan ketersediaan anggaran untuk memulai kedua tahapan itu.

Selain itu, kata Ilham, imbas belum disahkannya anggaran untuk kebutuhan pemilu ini mengganjal pembahasan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Jadwal, Tahapan, dan Program Pemilu Serentak 2024.

Ilham tidak ingin masuk dalam polemik soal dugaan skenario KPU terpilih Periode 2022-2027 dimanfaatkan untuk memuluskan ide penundaan pemilu seperti yang dilontarkan oleh pengamat politik. Ia memastikan KPU mulai dari tingkat pusat hingga daerah satu suara menyiapkan seluruh pelaksanaan Pemilu Serentak 2024.

“Enggak ada hubungan bola panas ada di kami. Kami hanya ingin kemudian memastikan seluruh tahapan pemilu 2024 sudah kami siapkan PKPU nya, sudah kami siapkan perangkat perangkatnya. Sudah kami siapkan beberapa hasil riset yang sudah kami lakukan, kami juga sudah merancang tentang penguatan IT terhadap penyelenggara pemilu 2024,” jelasnya.

Founder Drone Emprit dan Media Kernels Indonesia Ismail Fahmi mengungkapkan, perbincangan tentang penundaan pemilu dan jabatan presiden tiga periode, sangat tinggi pada akhir Februari hingga awal Maret 2022. Puncak pembahasan terjadi pada 2 Maret, dengan lebih dari 6 ribu mention.

“Terutama didorong pernyataan Menko Maritim dan Investasi Luhut B. Pandjaitan, yang mengklaim 110 juta netizen mendukung penundaan pemilu,” kata Ismail.

“Secara umum, publik percaya bahwa rezim ada di belakang ramainya wacana penundaan pemilu dan masa jabatan presiden tiga periode,” imbuhnya.

Menurutnya, banyak perbincangan didorong tingginya penolakan warganet atas wacana tersebut. Kemudian, pemberitaan sangat tinggi pada 7 Maret dengan 1.918 mentions.

“Hal itu didorong komentar Presiden Joko Widodo, bahwa dia patuh pada konstitusi. Publik mengkritisi respon presiden, yang dinilai berbeda pada wacana tiga periode,” ujarnya.

Sebab pada 2019, Jokowi sebut wacana tiga periode menampar mukanya, Namun belakangan Presiden sebut wacana itu sebagai bagian dari demokrasi. Netizen terlihat kompak menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden.

“Selain mengamplifikasi pemberitaan dan pernyataan para tokoh yang menolak penundaan pemilu hingga 2027, netizen juga mengkritisi berbagai dukungan atas wacana perpanjangan masa jabatan Presiden,” tandasnya.

Peneliti Litbang KOMPAS Yohan Wahyu menambahkan, berdasarkan survei yang dilakukan Litbang Kompas ditemukan adanya gerakan politik yang dilakukan para elit untuk menguatkan penundaan pemilu dengan alasan kepentingan nasional.

Padahal alasan ekonomi yang dijadikan alasan untuk pemulihan ekonomi nasional hanya sekitar 6,9 persen. Publik yang tidak percaya, justru jauh lebih besar mencapai 23, 4 persen. “Publik melihat itu hanya untuk kepentingan politik mereka saja,” kata Yohan.

Selain itu, sekitar 80 persen suara publik juga menyatakan, bahwa penundaan pemilu tidak berkorelasi dengan pemulihan ekonomi nasional.

“Survei yang kita lakukan semakin memperkuat hasil survei dari lembaga survei lain soal penundaan pemilu, bahwa mayoritas publik menolak penundaan pemilu,” katanya.

Yohan menegaskan, upaya orkestrasi yang dibangun untuk mempengaruhi opini publik tidak membuahkan hasil seperti upaya pembahasan penundaan pemilu yang rencananya digelar Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) di Balikpapan, Kalimantan Timur pada Senin 21 Maret 2022 lalu, akhirnya dibatalkan setelah mendapatkan protes dari Ketua KPU RI Ilham Saputra.

“Saya melihat ada orkestrasi yang dibangun yang coba mempengaruhi opini publik untuk melakukan penundaan pemilu. Setelah survei ini, ternyata masih berlanjut dengan beredarnya surat Kemenko Polhukam yang kemudian diklarifikasi. Saya kira nanti akan muncul banyak lagi di lapangan, tetapi mayoritas publik tetap menolak,” tegas Peneliti Litbang KOMPAS ini.

Anis Matta : Fenomena Masyarakat Antre Minyak Goreng Dinilai Sudah Mengganggu Secara Sosial dan Politik

, , , , , , , , , , , ,

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengatakan, fenomena masyarakat yang rela mengantre berjam-jam untuk mendapatkan minyak goreng hingga menimbulkan korban jiwa dinilai sudah mengganggu secara sosial dan politik.

Sebab, hal ini tentu saja sangat mempermalukan Indonesia sebagai Ketua Presidensi G20 Tahun 2022, apalagi Indonesia juga dikenal sebagai penghasil sawit terbesar di dunia.

“Pemandangan yang sehari-hari kita tonton sekarang ini orang-orang antre minyak goreng, apalagi sudah sampai ada korban jiwa meninggal, menurut saya sudah mulai mengganggu secara sosial politik,” kata Anis Matta dalam Gelora Talk bertajuk “Harga-harga Meroket Rakyat Menjerit, Dimanakah Negara?”, Rabu (16/3/2022) petang.

Menurut Anis Matta, pemandangan seperti ini, mestinya diantisipasi pemerintah agar tidak menimbulkan dampak secara sosial dan politik yang bisa dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menjatuhkan pemerintah.

“Semua dampak pergerakan sosial yang mungkin timbul akibat situasi kelangkaan dan naiknya harga bahan pangan, harus diantisipasi oleh pemerintah. Sebab bila tidak, ada kemungkinan situasi tersebut dimanfaatkan secara politik,” katanya.

Anis Matta menegaskan, gangguan politik dari antrean minyak goreng sudah mulai dirasakan. Situasi kejiwaan (mood) masyarakat akibat tekanan harga-harga jika terus dibiarkan, akan menyebabkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah semakin menurun. “Ini sudah menjadi suatu peringatan yang sangat penting,” katanya.

Kelangkaan minyak goreng, lanjutnya, juga bisa memicu kenaikan harga dan kelangkaan bahan pangan lainnya. Apalagi kebutuhan bahan pangan di Indonesia sebagian besar masih dipenuhi dari impor.

“Kita tidak lagi bicara soal harga dan ketersediaan saja, tapi kita harus melihat persoalan ini secara komprehensif. Negara yang punya populasi besar seperti Indonesia, memiliki masalah kedaulatan pangan, karena ini belum menjadi benar-benar prioritas agenda pemerintah,” katanya.

Partai Gelora berharap kemandirian nasional dalam ketahanan pangan bisa menjadi agenda prioritas pemerintah saat ini. Karena, Indonesia terbukti memiliki persoalan ketergantungan pangan dari negara-negara lain.

Masalah pangan hendaknya tidak dilihat sebagai persoalan ekonomi, tapi sudah menjadi masalah keamanan nasional (national security), sehingga butuh perhatian serius pemerintah.

“Sebentar lagi kita memasuki Ramadan, dan kalau situasi ini tidak dikelola dengan baik, ini bisa berkembang menjadi gejolak sosial yang lebih buruk. Pemerintah harus mengantisipasi gejolak ini,” katanya.

Hal senada disampaikan Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi. Ia mengatakan, lonjakan harga dan kelangkaan sejumlah komoditas pangan diprediksi akan terus berulang, karena ketahanan pangan Indonesia sangat rapuh.

“Fenomena ini saya kira memang berulang dan akan terus berulang. Bahkan akan menjadi fenomena abadi seperti nama saya. Mengapa? Karena ini cerminan dari rapuhnya ketahanan pangan Indonesia yang terjadi saat ini,” ujar Tulus.

Pemerintah, menurut Tulus, belum berhasil mewujudkan ketahanan pangan dan belum mampu berdaulat di dalam komoditas pangan, karena masih tergantung impor.

Tulus menyebut kebijakan HET maupun intervensi pasar yang telah diambil pemerintah selama ini seperti dalam kasus minyakgoreng, tidak akan efektif karena barangnya tidak dipegang oleh pemerintah. Selain itu, kebijakan yang diambil justru melawan pasar dan tidak market friendly.

Tulus menilai kebijakan tersebut, hanya sekedar coba-coba dan terkesan politis. Sebab, permasalahan dari sisi hulunya tidak disentuh pemerintah. Jika timbul kontroversi di masyarakat, maka akan ada yang tampil tiba-tiba untuk mengatasi hal ini.

“Aneka kebijakan terkait minyak goreng, membuat masyarakat sebagai konsumen menjadi ‘kelinci percobaan’,” kata Ketua Pengurus Harian YLKI ini.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah menambahkan, pemerimtah tidak cukup mampu untuk mengendalikan pasar. Hal itu terlihat dengan munculnya monopoli, kartel dan mafia dalam hampir setiap produk yang ada di pasar.

“Selama hal ini masih ada, maka gejolak harga bahan pangan akan terus terjadi. Lonjakan harga pangan akan terus terjadi dari waktu ke waktu, sebab kebijakan untuk menghadapi hal itu juga tidak pernah berubah secara signifikan,” tegas Pieter.

Dikatakan, inflasi Indonesia dipengaruhi oleh gejolak harga bahan pangan dan barang-barang bersubsidi. Bila subsidi atas barang-barang tersebut dicabut atau dikurangi, maka akan mempengaruhi harga barang lain untuk bergejolak.

“Pencabutan atau pengurangan subsidi atas listrik, gas, BBM, akan membuat barang-barang lain naik. Sebenarnya, polanya sudah terlihat dari masa ke masa. Harga bahan pangan juga bisa bisa bergejolak oleh karena sejumlah faktor,” ujarnya.

Ketua Umum Aliansi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSINDO ) Hasan Basri mengungkapkan, para pedagang selama ini yang kerap disalahkan terhadap kelangkaan komoditas pangan seperti minyak goreng. Bahkan dituduh melakukan penimbunan dan menaikkan harga semena-mena.

“Kita mengambil dari produsen-produsen besar, kami tidak bisa menaikkan harga barang, harganya sudah ditentukan 5 persen dari HET, itu sudah menjadi kebijakan pemerintah,” kata Hasan Basri.

Kondisi sebenarnya, kata Basri, stok minyak goreng langka dari produsen, sehingga pedagang diminta menunggu dalam kurun 1-2 minggu, paling lama satu bulan untuk mendapatkan pasokan minyak goreng secara normal.

“Jadi kita menunggu kondisi stabil, seperti itulah yang dirasakan pedagang,” katanya.

Hasan mengatakan, para pedagang tidak paham terhadap persoalan politik dan ekonomi yang sedang terjadi saat ini. Para pedagang berharap hanya bisa berjualan dan bisa menghidupi keluarganya secara layak.

“Kami pedagang dan masyarakat bawah ini tolong diperhatikan, kita tidak minta macam-macam. Yang kami inginkan, kami bisa menghidupi keluarga, menyekolahkan anak, memberikan kesehatan kepada keluarga. Kami cuma itu saja, dan kami ingin pemerintah selesaikan persoalan bangsa ini jauh lebih berkurang,” tandasnya.

Alamat Dewan Pengurus Nasional

Jl. Minangkabau Barat Raya No. 28 F Kel. Pasar Manggis Kec. Setiabudi – Jakarta Selatan 12970 Telp. ( 021 ) 83789271

Newsletter

Berlangganan Newsletter kami untuk mendapatkan kabar terbaru.

Copyright 2020 All Rights Reserved
X