#Arah Baru Indonesia Archives – Page 4 of 6

Partai Gelora: RUU Perpajakan Jangan Rusak Pemulihan Ekonomi

#ahmad nur hidayat, #Arah Baru Indonesia, #Partai Gelora, #pemulihan ekonomi, #ruu perpajakan

Partaigelora.id – Ketua Bidang Kebijakan Publik Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Achmad Nur Hidayat mengingatkan pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam merancang RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP), karena kenaikan pajak bisa berdampak buruk bagi pemulihan ekonomi.

“RUU Perpajakan yang didalamnya berisi kenaikan pajak PPN 15 persen dan tambahan layer baru PPh perorangan akan menambah beban masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Pemerintah harus cermat,” ujar Achmad Nur Hidayat dalam keterangannya, Selasa (25/5/2021).

Menurut dia, kurva pemulihan ekonomi akan berlarut lama seperti huruf L, bila waktu pembahasan RUU reformasi pajak tersebut terlalu terburu-buru.

“Alih-alih ingin menambah penerimaan negara, isu kenaikan pajak dalam draf RUU KUP, malah menyebabkan pemulihan ekonomi tersendat. Kurva krisis ekonomi bisa berbentuk L daripada V yang rugi bangsa semua,” ujar pria yang akrab disapa Matnoer atau ANH ini.

Partai Gelora, lanjutnya, konsen pada percepatan ekonomi masyarakat jadi kebijakan pemerintah yang merencanakan kenaikan pajak harus dievaluasi sampai ekonomi pulih sebagaimana posisi sebelum Pandemi.

Bila ekonomi Indonesia bisa pulih 2022, maka 2023 pada dinilai waktu yang tepat bicara RUU Reformasi Pajak, bukan saat ini

“Pemerintah masih dapat melonggarkan defisit diatas 3% sampai 2022 sesuai UU No2/2020 sehingga tahun 2023 adalah waktu yang tepat bicara RUU KUP dan reformasi perpajakan,” ujarnya.

Dalam kondisi Pandemi Covid-19 masih berlangsung, Partai Gelora berharap jangan bebani masyarakat dengan pajak. Sebab, akan membuat kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehar-sehari akan semakin sulit.

“Jangan bebani pikiran rakyat dengan pajak, kita harus bijak di tengah tekanan ekonomi yang membesar dan resesi yang belum berakhir akibat krisis pandemi Covid-19 saat ini,” pungkas pengamat kebijakan publik Narasi Institute ini.

Seperti diketahui, pembahasan RUU Ketentuan Umum Perpajakan atau RUU Perpajakan kembali mengemuka di publik. RUU Perpajakan sudah masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021, yang diitetapkan pada Maret 2021 lalu.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengirim surat kepada DPR untuk segera membahas RUU tersebut.

“Bapak Presiden sudah kirim surat kepada DPR untuk bahas ini dan diharapkan bisa segera dilakukan pembahasan,” ungkap Airlangga dalam acara Halal bi Halal virtual, Rabu (19/5/2021).

Airlangga mengatakan ada beberapa perubahan ketentuan jenis mulai dari perubahan tarif pajak pertambahan nilai (PPN), perubahan tarif pajak penghasilan (PPh) orang pribadi, pengurangan tarif PPh badan, hingga perubahan ketentuan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) pajak barang dan jasa (goods and services tax/GST), hingga penetapan pajak karbon.

Selain sejumlah jenis pajak itu, pemerintah juga akan menuangkan aturan terkait pengampunan pajak (tax amnesty) alias amnesti pajak. Tetapi, belum ada rincian mengenai perubahan-perubahan ini.

Namun, kabar yang sudah beredar di publik saat ini menyatakan bahwa pemerintah berencana mengerek tarif PPN dari 10 persen pada saat ini menjadi 15 persen.

Potensi ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 terkait Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang memberi ruang tarif PPN hingga 15 persen.

Berdasarkan UU Nomor 46/2009 tentang PPN, diberi wewenang untuk menaikkan tarif PPN sampai dengan 15 persen, namun ha; itu belum pernah dilakukan.

Penyelesaian Konflik Palestina, Anis Matta: Saatnya Memikirkan Pembubaran Negara Israel

#Anis Matta, #Arah Baru Indonesia, #Mahfuz Sidik, #palestina, #Partai Gelora, #pembubaran Israel

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menilai pembubaran negara zionis Israel bisa menjadi solusi atau jalan keluar untuk mengakhiri konflik yang terjadi di tanah Palestina selama ini, karena berbagai upaya gagal dilakukan

Pembubaran suatu negara merupakan hal biasa dan pernah terjadi menimpa Uni Soviet dan Yugoslavia. Setelah bubarnya Uni Soviet misalnya, kemudian muncul Rusia justru menjadi kekuatan baru global.

“Orang belum punya bayangan pembubaran negara Israel, padahal banyak terjadi seperti Uni Soviet, malahan menemukan solusi baru. Pembubaran negara Israel bisa menjadi jalan keluar,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Senin (24/5/2021).

Hal itu disampaikan Anis Matta didampingi Sekretaris Jendaral Partai Gelora Indonesia Mahfuz Sidik, Ketua Bidang Narasi Dadi Krismanto dan Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri Henwira Halim saat Halal bi Halal dan Dialog tentang Palestina dengan wartawan di Gelora Media Centre, Jakarta, pada Jumat (21/5/2021) lalu.

Menurut dia, para pemimpin dunia saat ini perlu berpikir mengenai upaya pembubaran negara Israel secara permanen sebagai jalan keluar mengakhiri konflik abadi antara Palestina-Israel.

Sebab, Israel sebelumnya tidak ada dalam peta, tiba-tba diadakan karena hutang budi atas terjadinya ‘Holocaust’ terhadap kaum Yahudi yang dilakukan bangsa Eropa.

“Mengapa negara Israel tidak ada dalam peta, kemudian dimunculkan karena semangat ultra nasionaisme Eropa terhadap orang Yahudi, sehingga menjadi hutang budi dengan mendirikan negara Israel,” katanya.

Padahal Peta negara Israel yang kini sudah berusia 100 tahunan itu, justru membuat tragedi kemanusiaan baru, yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina, seperti yang pernah diilakukan bangsa Eropa terhadap orang Yahudi.

“Pada 2009 lalu, saya pernah ditanya peneliti Amerika Serikat (AS), orang Yahudi. Kalau Israel dibubarkan, kemana orang Israel, terus keamanan Israel bagaimana dan apa bisa meredakan konflik,” kata Anis menyampaikan kekhwatiran peneliti AS tersebut.

Anis lantas menjelaskan, jika negara Israel dibubarkan, maka orang-orang Yahudi itu dikembalikan dari negara asal mereka atau bisa juga diintegrasikan dalam satu titik untuk membentuk negara baru yang disepakati PBB dan komunitas internasional.

“Orang Yahudi itu datang dari mana, sebelum migrasi besar-besaran ke Palestina, kembalikan ke asalnya. Atau diintegrasikan dalam satu titik, itu bisa jadi solusinya bagi negara dengan jumlah penduduk sekitar 5 juta, itu tidak terlalu besar,” ujarnya.

Anis Matta menegaskan, upaya mengusir warga Palestina ke Dataran Tinggi Golan, Yordania dan Bukit Sinai, Mesir dengan membuatkan negara baru, justru akan membuat konflik akan semakin lebar. Terbukti upaya tersebut berantakan, karena mendapat perlawanan sengit dari warga Palestina.

“Saya kira para pemimpin global harus menyakinkan dosa-dosa kemanusiaan akibat Perjanjian Sykes Picot. Pembubaran negara Israel bisa menjadi jalan keluar, bukan sebaliknya menghilangkan Palestina dan membuatkan negara baru,” tegas Anis Matta.

Sekretaris Jenderal Partai Gelora Indonesia Mahfuz Sidik menambahkan, ide untuk mendorong pembentukan dua negara, antara Israel dan Palestina seperti keputusaan PBB 1947, yang digagas kembali dalam Perjanjian Oslo 1994 juga tidak jelas sampai sekarang.

“Dari 1994 sampai 2021 berjalan semakin tidak jelas, sejumlah negara mulai skeptis terhadap ide dua negara. Sehingga diperlukan proyeksi dan skenario penyelesaian konflik ke depan seperti apa,” kata Mahfuz.

Seperti diketahui, sejarah awal mula penguasaan lahan atau tanah Palestina oleh zionis Israel yang telah direncanakan kaum Yahudi sejak 100-an tahun lalu, melalui organisasi zionis yang didirikan Theodor Herzl pada tahun 1882.

Herzl yang secara resmi diberi sebutan sebagai ‘bapak rohani Negara Yahudi’ (the spiritual father of the Jewish State) mengusulkan empat pilihan negara untuk menampung orang Yahudi.

Yakni Palestina, Argentina, Uganda dan Mozambik. Tapi kemudian memilih Palestina, karena justifikasi keagamaan akan memudahkan mobilisasi global kaum Yahudi untuk bermigrasi ke Palestina.

Kemudian PM Inggris Arthur Balfour saat berkecamuknya Perang Dunia I memfaslitasi pendirian negara Israel, karena yakin pasukan Sekutu berhasil mengalahkan Kekaisaran Ottoman, Turki.

Arthur membuat Perjanjian Perjanjian Sykes Picot dengan seorang bankir nomor wahid di benua Eropa abad ke-18 , Patriark Mayer Amschel Rothschild, yang merupakan orang Yahudi.

Dukungan Inggris melalui Deklarasi Balfour dan Perjanjian Sykes Picot, serta kemenangan Inggris dan Prancis dalam Perang Dunia I dan II mempercepat ekspansi teritorial dan demografis kaum zionis untuk membentuk negara Israel semakin cepat hingga terbentuk negara Israel pada 1948

Penyelesaian Konflik Palestina, Indonesia Bisa Ambil Peran Lebih Besar

#Anis Matta, #Arah Baru Indonesia, #Mahfuz Sidik, #palestina, #PartaiGelora, #peran Indonesia

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menilai peran Indonesia dalam menyelesaikan persoalan Palestina masih bersifat normatif.

Karena itu, diperlukan langkah lebih kongkret lagi dalam mendukung kemerdekaan Palestina dan mengakhiri penjajahan zionis Israel.

Hal itu disampaikan Anis Matta menanggapi pidato Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dalam Debat Umum Sidang Pleno ke-67 Sidang Majelis Umum PBB pada Jumat (21/5/2021), saat Halal bi Halal dan Dialog tentang Palestina di Gelora Media Centre, Jakarta, Jumat (21/5/2021) lalu.

“Menyangkut masalah apa yang dilakukan pemerintah, secara normatif cukup. Tapi tidak sesuai dengan ukuran Indonesia yang besar, sebagai negara muslim terbesar di dunia,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Minggu (23/5/2021).

Menurut Anis Matta, ada dua langkah lebih efektif yang harus dilakukan pemerintah dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Yakni memidiasi kelompok-kelompok pejuang di Palestina dan meningkatkan peran signifiikan bagi umat Islam.

“Bersama Turki, Indonesia bisa memediasi dan memfaslitasi kelompok-kelompok pejuang Palestina, Hamas dan Fatah untuk bersatu. Peran mediasi malah dilakukan Rusia, Rusia aktif meediasi karena memiliki aliansi dengan Iran yang mendukung kelompok perlawanan di Palestina,” katanya.

Dalam penyelesaian persoalan Palestina, lanjutnya, yang berperan aktif seharusnya Turki dan Indonesia, bukan Rusia dan Iran. Sebab,Turki adalah pemimpin kawasan, sedangkan Indonesia adalah negara dengan penduduk Islam terbesar dunia dan model Islam moderat.

“Jadi Turki sebagai pemimpin kawasan di sana, Indonesia bisa berperan sangat signifikan bagi dunia islam untuk melakukan negosiasi multilateral mendukung kemerdekaan bangsa Palestina dan misi menjaga perdamaian di Yerussalem,” ujarnya.

Anis Matta berharap Presiden Joko Wiidodo (Jokowi) bisa berkomunikasi dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan untuk memulai memobilasi diplomasi global dalam menyelesaikan persoalan dan mendukung kemerdekaan Palestina.

“Negara-negara Eropa dan Amerika saat ini perlu dibantu, apalagi di tengah krisis global saat ini. Mereka tidak tahu apa yang dilakukan dalam menyelesaikan persoalan Palestina. Indonesia bisa membuka pembicaraan dengan Turki untuk melakukan diplomasi internasional,” tegasnya.

Seperti diketahui, Menlu Retno LP Marsudi dalam Sidang Pleno ke-67 Sidang Majelis Umum PBB pada Jumat (21/5/2021), mengemukakan sejumlah langkah untuk mencapai solusi dari ketegangan Israel dan Palestina.

Dalam Sidang Pleno yang berlangsung di Markas PBB, New York, Amerika Serikat ini, Menlu RI menegaskan kehadirannya ke Markas Besar PBB adalah demi kemanusiaan, demi keadilan masyarakat Palestina.

Seperti dikutip dari Anadolu Agency, Menlu menyampaikan, Indonesia meminta Majelis Umum PBB menghentikan kekerasan, membentuk tim internasional di Yerusalem.

Indonesia menekankan upaya negosiasi untuk mengakhiri pendudukan Israel di Palestina harus segera dilakukan, setelah gencatan senjata antara Israel dengan Hamas.

Indonesia juga meminta PBB memastikan akses bantuan kemanusiaan ke Palestina, serta mendorong dimulainya negosiasi multilateral yang kredibel.

Peran lain Indonesia dalam diplomasi global adalah menjadi tuan rumah KTT Luar Biasa Ke-5 Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mengenai Palestina dan Al-Quds Ash-Sharif pada tanggal 7 Maret 2016, di Jakarta.

KTT ini berhasil melahirkan Deklarasi Jakarta yang memaparkan komitmen dari para pemimpin negara-negara anggota OKI untuk mengambil langkah-langkah nyata dalam menyelesaikan konflik Palestina. Juga disepakati peningkatan bantuan finansial untuk Palestina dan mendukung program ‘Satu Muslim Satu Dollar’.

AS dan Eropa Tak Perlu Lagi Bayar Hutang Budi ‘Holocaust’, Anis Matta: Aggap Saja Itu Sudah Lunas

#anis matta #palestina #merdeka #hutang budi holocaust lunas #arah baru indonesia #partai gelora #mahfuz sidik, #Arah Baru Indonesia, #Partai Gelora

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengatakan, Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa tidak perlu lagi membayar hutang budi atas tragedi ‘Holocaust’ menimpa kaum Yahudi di Eropa beberapa tahun silam.

Hutang budi itu anggap saja sudah lunas, dan tidak perlu dibayar lagi, karena Israel telah menciiptakan korban kemanusiaan baru terhadap warga Palestina.

“Hutang budi dengan mendirikan negara Israel telah menciptakan korban kemanusiaan baru di di Palestina. Setelah 100 tahun usia peta Israel, para pemimpin Amerika Serikat dan Eropa tidak perlu membayar lagi. Hutang budi tidak perlu dibayar lagi, anggap saja itu sudah lunas,” tegas Anis Matta dalam Halal bi Halal dan Dialog tentang Palestina di Gelora Media Centre, Jakarta, Jumar (21/5/2021)..

Anis Matta yang didampingi Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik, Ketua Bidang Narasi Dadi Krismanto dan Ketua Hubungan Luar Partai Gelora Henwira Halim melihat saat ini adalah momentum yang baik untuk menyelesaikan masalah Palestina.

Masyarakat internasional telah menyaksikan tragedi kemanusian luar biasa, yang menimpa warga Palestina.

“Aksi demo di Amerika dan Eropa selama perang berlangsung, sangat luar biasa, meski ada kendala pandemi Covid-19. Kendalla pandemi mereka langgar, karena sisi masalah kemanusian,” katanya.

Menurut Anis Matta, menujukkan bahwa dukungan internasional terhadap Israel sudah habis. Alasan hutang budi ‘Holocaust’ yang menjadi dasar pendirian negara Israel selama ini telah mengubah perspektif baru internasional.

Holocaust sudah tidak lagi dipandang sebagai hutang budi atau kewajiban yang harus dibayar. Sebab, dukungan pendirian negara Israel justru menimbulkan korban kemanusiaan baru di Palestina, seperti peristiwa ‘Holocaust’ sebelumnya.

“Perasaan ini tidak hanya terjadi pada publik AS dan Eropa saja, tetapi juga sudah melanda para pengambil keputusan di AS. Pemerintahan Joe Biden saat ini berbeda jauh dengan Donald Trump, di Eropa juga memiliki kecenderungan sama,” pungkasnya.

Seperti diketahui, sebelum keputusan gencatan senjata antara Israel dengan Palestina diambil dan mulai berlaku pada Jumat (21/5/2021) pukul 02.00 dini hari waktu setempat, ribuan demonstran di sejumlah kota AS dan Eropa menggelar aksi solidaritas membela Palestina.

Mereka berunjuk rasa menyerukan agar Israel mengakhiri serangan di Jalur Gaza. Mengutip AFP, Minggu (16/5/2021), sekitar 2.000 orang muncul di daerah Bay Ridge di Brooklyn. Mereka meneriakkan ‘bebaskan Palestina’ dan “dari sungai ke laut, Palestina akan merdeka.”

Mereka mengibarkan bendera Palestina dan memegang plakat bertuliskan ‘akhiri Apartheid Israel’ dan ‘kebebasan untuk Gaza.’

Beberapa orang Yahudi juga turut hadir. Mereka membawa poster bertuliskan ‘Bukan atas nama saya’ dan ‘solidaritas dengan Palestina.’

Selain di Brooklyn, unjuk rasa itu berlangsung di kota-kota termasuk New York, Boston, Washington, Montreal dan Dearborn, Michigan.

Ratusan orang juga berunjuk rasa di Monumen Washington, ibu kota AS. Di Montreal, ribuan orang berdemonstrasi menyerukan pembebasan Palestina.

Di London, ribuan pengunjuk rasa long march menuju kedutaan Israel. Mereka juga membawa poster bertuliskan tuntutan ‘hentikan pengeboman Gaza’ dan nyanyian ‘Bebaskan Palestina.’

Di Madrid, sekitar 2.500 orang, berbaris menuju alun-alun Puerta del Sol di pusat kota. Sementarar ibuan orang berbaris di Berlin dan kota-kota Jerman lainnya menyusul seruan dari kolektif Samidoun. Aksi protes lain juga digelar di Frankfurt, Leipzig, dan Hamburg.

Miliki Hubungan Historis, Anis Matta: Kemerdekaan Palestina Adalah Misi Konstitusi Kita

#Anis Matta, #Arah Baru Indonesia, #Kemerdekaan Palestina, #Konstitusi, #Partai Gelora, #Save Palestina

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, Palestina merupakan salah satu negara yang sejak awal mendukung kemerdekaan Indonesia.

Karena itu, memerdekakan bangsa Palestina dari penjajahan zionis Israel merupakan kewajiban moral sekaligus amanah konstitusi bagi bangsa Indonesia yang sejak awal telah memiliki hubungan historis diantara kedua negara.

“Palestina adalah salah satu negara yang sejak awal mendukung kemerdekaan Indonesia. Karena itu, semangat mereka ada di setiap nafas kita. Kita punya kewajiban moral, historis dan kemanusiaan untuk menghentikan penindasan atas Palestina,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Minggu (16/5/2021).

Menurut Anis, sejak awal para pendiri bangsa (foundung fathers) memiliki satu misi suci yang memberikan kebebasan dan kemerdekaan kepada seluruh bangsa di dunia, serta melenyapkan segala bentuk penjajahan dari seluruh muka bumi.

“Oleh karena itu, rasa senasib dan sepenangungan yang dialami oleh rakyat Palestina mengalir deras kepada bangsa Indonesia. Itu sebabnya, memerdekakan Palestina adalah misi konstitusi kita yang sangat suci,” tegas Anis Matta.

Bahkan Konferensi Asia Afrika (KAA) 1955 di Bandung yang digagas oleh Soekarno (Bung Karno), Presiden RI pertama yang juga Proklamator, menurutnya, juga bertujuan untuk memerdekakan negara-negara di kawasan Asia dan Afrika dari penjajahan, diantaranya mendukung kemerdekaan bangsa Palestina.

“Jadi Bung Karno membuat Konferensi Asia Afrika itu untuk mendorong kemerdekaan negara-negara di Asia-Afrika. Semua negara sudah merdeka, yang paling akhir itu Afrika Selatan. Dan satu yang terakhir, adalah Palestina. Ini adalah misi terakhir yang harus kita tuntaskan dalam misi konstitusi kita,” tandasnya.

Anis Matta lantas menjelaskan, sejarah awal mula penguasaan lahan atau tanah Palestina oleh zionis Israel yang telah direncanakan kaum Yahudi sejak 100an tahun lalu, melalui organisasi zionis yang didirikan Theodor Herzl pada tahun 1882.

Herzl ini secara khusus disebut namanya dalam Deklarasi Kemerdekaan Israel dan secara resmi diberi sebutan sebagai ‘bapa rohani Negara Yahudi’ (the spiritual father of the Jewish State).

“Mulanya zionis punya empat pilihan negara untuk menampung kaum Yahudi, yakni Palestina, Argentina, Uganda dan Mozambik. Tapi kemudian memilih Palestina, karena justifikasi keagamaan akan memudahkan mobilisasi global kaum Yahudi untuk bermigrasi ke Palestina,” katanya.

Pendirian negara Israel untuk kaum Yahudi di tanah Palestina ini mendapatkan dukungan dari PM Inggris Arthur Balfour saat berkecamuknya Perang Dunia I dan bertepatan dengan terjadinya peristiwa Holocaust yang dilakukan oleh penguasa Jerman Adolf Hitler.

“Arthur Balfour memberikan dukungan penuh Inggris terhadap misi zionis membentuk negara Israel di Palestina melalui surat ke Rothschild (Patriark Mayer Amschel Rothschild, bankir nomor satu di benua Eropa abad ke-18) saat berkecamuknya Perang Dunia I,” jelasnya.

Rothschild yakin pasukan sekutu yang didalamnya ada Inggris dan Prancis dapat mengalahkan Ottoman Imperium (Kesultanan Utsmaniyah, Turki) dan membuat perjanjian membagi kekuasaan Ottoman, termasuk wilayah Palestina.

Perjanjian itu dikenal dengan Perjanjian Sykes Picot. Dalam perjanjian itu, Yerussalam akan dikelola sebagai brown area yang akan dikelola internasional, namun akhirnya diambil oleh Inggris pada tahun 1920.

“Dalam ruang pergerseran geopolitik inilah pengambil-alihan Palestina berlangsung. Dukungan Inggris melalui Deklarasi Balfour dan Perjanjian Sykes Picot, serta kemenangan Inggris dan Prancis dalam Perang Dunia I mempercepat ekspansi teritorial dan demografis kaum zionis untuk membentuk negara Israel semakin cepat,” katanya.

Akibatnya, jumlah kaum Yahudi yang tadinya pada 1882 hanya 3 persen dari 460 ribu penduduk Palestina, dalam kurun waktu 70 tahun menjadi 31,5 persen dari 2.065.000 penduduk di tanah Palestina pada 1948.

“Jadi zionis terencana secara masif untuk melakukan migrasi ke tanah Palestina sebelum negara Israel berdiri pada 1948. Berakibat konflik penguasaan lahan, yang tidak disadari oleh bangsa Palestina dan berujung pada penjajahan,” ujar Anis Matta.

Sayangnya, PBB juga tidak berpihak kepada bangsa Palestina, justru mendukung Israel melalui Resolusi No.181 Tahun 1947, yang membagi tanah Palestina menjadi tiga zona, yakni untuk pemerintahan Israel, Palestina dan zona bersama yang dinamakan Al-Quds atau Yerussalem. Namun, akhirnya Al Quds juga dicaplok oleh Israel.

“Singkatnya bila hutang budi, karena tragedi holocaust yang menimpa Yahudi menjadi dasar negara-negara barat mendukung berdirinya negara Israel. Mengapa Palestina yang harus membayarnya? ” tanya Anis Matta.

Lalu, logika apakah yang bisa membenarkan langkah zionis Israel, yang sebelumnya mendapatkan perlakuan Holocaust di Eropa, justru menjadi pelaku pembataian kaum Muslimin di Palestina, tanya Anis Matta lanjut.

“Jadi logika apa yang apa yang membenarkan kaum Yahudi yang menjadi korban pembantaian di Eropa sekonyong-konyong datang ke Palestina dan berbalik menjadi pelaku pembantaian kaum Muslim Palestina?”

Penderitaan rakyat Palestina, lanjut Anis Matta, semakin menjadi-jadi saat mantan Presiden Amerika Serikat (AS) mengakui Yerussalem sebagai ibukota Israel pada 6 Desember 2017 lalu.

“Pengakuan Trump (Donald Trump) terhadap Al Quds, Yerussalem sebagai ibukota Israel menyempurnakan skenario satu abad zionis. Ini sesuai mimpi Bapak Israel, Theodor Herzl. ‘tidaklah sempurna tanpa Al Quds’, Yerussalem,” pungkas Anis Matta.

Fahri Hamzah Menyeru Presiden Bantu Hentikan Agresi Israel terhadap Rakyat Palestina

#Agresi Israel, #Arah Baru Indonesia, #Gaza, #Partai Gelora, #Save Palestina, Fahri Hamzah

Partaigelora.id – Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan mendesak PBB dan komunitas internasional mendesak Israel untuk menghentikan agresi militernya terhadap warga Palestina di Jalur Gaza.

“Serangan udara Israel ke jalur gaza 11 Mei 2021 telah menewaskan 26 orang. Sehari sebelumnya tentara Israel juga menembaki warga palestine yang sedang menjalankan sholat taraweh di masjid Al Aqsa. Indonesia harus bertindak, hentikan agresi Pak Presiden (Jokowi),” kata Fahri dalam keterangannya, Rabu (12/5/2021).

Menurut Fahri, UUD NRI 1945 mengamanahkan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

“Sekarang, ketika kebiadaban dan agresi mencipta memar di wajah kemanusiaan Palestina, maka kita menjadi tersadar. Indonesia tidak boleh diam, tapi juga memerlukan lebih dari sekedar kata-kata dan sikap,” tegasnya.

Mantan Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 menegaskan, salah satu tujuan mendirikan Republik Indonesia adalah Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Oleh sebab itu, maka sesuai dengan amanah dalam pembukaan UUD194, mengharuskan Indonesia melaksanakan ketertiban dunia agar agresi Israel bisa dihentikan.

“Tangis perempuan dan anak-anak Palestina memekak telinga, tangis bayi dan nestapa terlalu kasat mata. Kehancuran rumah dan tempat ibadah, terutama Masjid Al-Aqsa sebagai kiblat pertama,” ujarnya.

Fahri menilai, inilah momentum bagi Indonesia untuk memulai menjadi pemimpin global dengan memulai memainkan perannya dalam percaturan politik dunia, diantaranya menghentikan agresi Israel dan memerdekakan Palestina.

“Inilah waktu berbuat lebih untuk mengubah wajah dunia, dan seharusnya Indonesia tampil sebagaimana yang dikehendaki oleh para pendiri bangsa. Dunia tidak bisa menunggu Indonesia lebih lama lagi,” pungkas Fahri Hamzah.

Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Anis Matta menambahkan, para pendiri bangsa sejak awal sudah memiliki misi suci dalam membuat konstitusi Indonesia.

Dimana para pendiri bangsa memiliki satu misi suci yang memberikan kebebasan dan kemerdekaan kepada seluruh bangsa di dunia, serta melenyapkan segala bentuk penjajahan dari seluruh muka bumi.

“Oleh karena itu, rasa senasib dan sepenangungan yang dialami oleh rakyat Palestina mengalir deras kepada bangsa Indonesia. Itu sebabnya, memerdekan palestina adalah misi konstitsi kita yang sangat suci,” tandas Anis Matta,

Seperti diketahui, Gaza kembali membara ketika Israel melancarkan tembakan roket dan serangan udara ke wilayah Palestina pada Senin (10/5/2021).

Dikutip Reuters, tembakan roket dan serangan udara Israel terus berlangsung hingga larut malam. Warga Palestina melaporkan ledakan keras di dekat Kota Gaza dan di sepanjang jalur pantai.

Serangan udara Israel ke jalur Gaza hingga Selasa (11/5/2021) telah menewaskan 26 orang.

Sebelumnya, Bulan Sabit Merah Palestina dalam sebuah pernyataan mengatakan, Masjid Al Aqsa, gerbang Damaskus Kota Tua dan distrik Sheikh Jarrah di Yerusalem Timur mengalami penyerangan pada Jumat, 7 Mei 2021 malam.

Polisi Israel menyerang jemaah yang sedang salat tarawih di Masjid al-Qiblatain di dalam Al Aqsa dengan granat kejut dan peluru karet.

Mereka berusaha membubarkan ibadah khusus di malam Ramadhan tersebut, sementara jemaah terus melakukan tarawih. Penyerangan pasukan keamanaan Israel tersebut mengakibatkan korban luka sebanyak 178 orang.

YES Preneur Kolaborasi dengan HR Academy dan Kemenkop UKM Resmikan Program ‘GEBER UMKM’

#Arah Baru Indonesia, #Partai Gelora, BID UMKM dan Ekkel, Coach Wulan, GEBER UMKM, YES Preneur

Partaigelora.id – ES Preneur Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia berkolaborasi dengan HR Academy dan Kemenkop UKM meresmikan program bersama ‘GEBER UMKM’ atau Gerakan Bersama Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM).

“GEBER UMKM ini bertujuan untuk membuka wawasan para pelaku atau pengusaha UMKM untuk naik kelas,” kata Srie Wulandari (Coach Wulan), Ketua Bidang UMKM dan Ekonomi Keluarga (Ekkel) Partai Gelora Indonesia dalam keterangannya, Senin (10/5/2021).

Peresmian program ‘GEBER UMKM ‘ini diresmikan lanngsung oleh Deputi Bidang Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Eddy Satria di sela-sela webinar ‘GEBER dalam Mentoring UMKM Menuju Naik Kelas’ pada Sabtu (8/5/2021) lalu.

Webinar yang diinisiasi HR Academy ini menghadirkan narasumber antara lain pakar Kebijakan Publik Narasi Institut Ahmad Nur Hidayat, Praktisi Branding Sanusi dan Praktisi Pemasaran Zaenal Arifin.

Coach Wulan mengatakan, pandemi Covid-19 yang telah berlangsung selama lebih dari satu tahun ini mengakibatkan sektor UMKM paling terpukul.

“Hal ini tidak bisa dibiarkan, kita tentunya harus bangkit dan kembali menaikkan UMKM,” katanya.

Menurut dia, banyak sekali permasalahan yang muncul dan hambatan yang para pelaku atau pengusaha UMKM di Indonesia saat pandemi Covid-19 saat ini.

“Karena itu perlu memberikan pendampingan, baik bagi pewirausaha pemula maupun pengusaha yang ingin bisnisnya lebih baik lagi,” katanya.

Coach Wulan yang juga CEO HR Academy mengatakan, HR Academy juga telah membentuk HR-UMKM Naik Kelas untuk membantu para pelaku UMKM dalam menghadapi permasalahannya.

Saat ini, kata Coach Wulan, HR-UMKM NAIK KELAS saat ini memiliki lebih dari 3000 anggota. Kemudian para pelaku UMKM ini melakukan inisiasi GEBER UMKM dalam Mentoring UMKM Menuju Next Level

“Masalahnya UMKM, selama ini adalah tidak dapat mendapatkan pendampingan dalam menjalankan usaha, sehingga mereka masih terus berada di sektor Informal. Dengan pendampingan mereka dapat masuk ke sektor formal,” ujar Coach Wulan.

HR Academy, lanjutnya, memiliki banyak mentor yang siap diterjunkan untuk melakukan pendampingan. Bahkan HR Academy juga menginisiasi untuk mencetak para mentor UMKM.

Deputi Mikro Kemenkop UKM Eddy Satria memberikan apresiasi kepada HR Academy yang bersinergi dengan YES Preneur yang telah menghimpun UMKM dalam sebuah wadah agar bisa naik kelas pada saat meresmikan ‘GEBER UMKM’ pada Sabtu (8/5/2021).

“Mentoring memang sangat diperlukan, target kami harus bisa seluruh pelaku usaha ini memiliki mentor. Tentu saja Kemenkop UKM mendukung dan mendorong agar para mentor yang lahir dari ‘GEBER UMKM’ ini agar bisa berkolaborasi dengan semua dinas-dinas di wilayah.” ujar Eddy Satria.

Eddy mengungkapkan ada banyak program-program pemerintah yang berkaitan dengan UMKM, mulai dari pendampingan, pelatihan, kurasi, serta kesempatan bagi yang naik kelas seperti ekspor.

“Kita akan maksimalkan seluruh kemudahan perlindungan dan pemberdayaan UMKM. Dan bagaimana ke depannya UMKM dapat bertransformasi dari informal ke formal,” katanya.

Coach Wulan menambahkan, HR-UMKM Naik Kelas akan fokus untuk membentuk 10.000 mentor yang akan melakukan pendampingan pelaku UMKM di seluruh Indonesia.

Para mentor nantinya akan diberikan pelatihan khusus mengenai pemasaran, digital, branding dan lain-lain.

“GEBER UMKM akan lebih berfokus kepada pembentukan mentor agar dapat tercapai tujuan untuk tersedianya 10.000 mentor yang bis mendampingi para pegiat UMKM di seluruh Indonesia,” pungkasnya.

Partai Gelora Mengutuk Keras Aksi Kekekerasan Israel terhadap Jemaah Palestina di Masjidil Al-Aqsa

#Arah Baru Indonesia, #Fahri Hamzah, #HenwiraHalim, #Kutuk Israel, #Partai Gelora, #Save Palestina, Anis Matta

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengutuk keras aksi kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan Israel terhadap ribuan jemaah di Masjidil Al Aqsa pada Jumat (7/5/2021), malam waktu setempat, yang mengakibatkan ratusan orang terluka, termasuk seorang balita.

“Partai Gelora meminta Israel menghormati hak-hak asasi warga Palestina untuk menjalankan ibadah tanpa ancaman kekerasan oleh aparat Israel,” kata Anis Matta, Ketua Umum Partai Gelora Indonesia dalam keteranganya, Minggu (9/5/2021).

Menurut Anis Matta, PBB dan komunitas internasional harus melakukan intervensi untuk mendesak Israel agar menghormati hukum internasional dan hak-hak asasi rakyat Palestina, termasuk dalam beribadah.

Anis Matta mengaku prihatin melihat kerusuhan yang terjadi dan meminta agar penggunaan kekerasan segera diakhiri supaya tidak jatuh korban lebih banyak lagi terutama di saat menjelang Eid al-Fitri (Idul Fitri).

“Penggunaan kekerasan yang berlebihan oleh aparat Israel dengan menembakkan peluru karet dan granat kejut pada masa bulan Ramadhan di saat puluhan ribu jemaah Muslim sedang berupaya menjalankan ibadah adalah sebuah keputusan yang hanya akan semakin memperuncing permasalahan,” katanya.

Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah menilai apapun pertimbangan keamanan Israel mengenai besarnya kerumunan jemaah yang hendak beribadah menyambut malam Laylat al-Qadr, harusnya pemerintah Israel bekerjasama dengan pihak otoritas Palestina, bukan secara sepihak.

“Sehingga tidak mengakibatkan ketegangan kian memuncak dan memancing aksi kerusuhan. Keamanan Israel juga terlalu mudah menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan masalah, ketimbang mengedepankan dialog dan pendekatan kemanusiaan,” kata Fahri Hamzah.

Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini menilai insiden tersebut, merupakan kekerasan terburuk di Al Aqsa sejak beberapa tahun terakhir.

“Hal ini merupakan titik kulminasi berbagai kebijakan pemerintah Israel yang semakin keras dalam menindas hak-hak asasi rakyat Palestina,” ujarnya.

Fahri menilai kebijakan pemerintah Israel yang melakukan penggusuran, membangun pemukiman bagi warganya, pembatasan mobilitas warga Palestina, termasuk dalam menjalankan ibadah ke Al Aqsa, merupakan kebijakan yang cenderung apartheid dan menghancurkan rasa percaya antara warga Israel dan Palestina.

“Sangat disayangkan bahwa pemerintah Israel terus menerus memainkan eskalasi ketegangan di antara warga Israel dengan warga Palestina demi mempertahankan kekuasaannya ketimbang berupaya mencari solusi politik yang adil dan damai demi kepentingan dan kesejahteraan bersama,” katanya.

Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri Henwira Halim menambahkan, solusi politik tersebut hanya bisa dicapai jika ada upaya serius untuk membangun kembali kepercayaan antara warga Israel dan Palestina agar perundingan dapat berlangsung dengan konstruktif.

“Akan sangat sulit untuk melakukan perundingan mencari kata sepakat jika berbagai kebijakan destruktif pemerintah Israel terhadap rakyat Palestina terus berlangsung,” kata Henwira.

Henwira meminta pemerintah Indonesia, PBB, serta komunitas internasional atas nama kemanusiaan yang adil dan beradab agar sesegera mungkin bersama-sama mendesak Israel menghentikan perbuatan melawan hukum Israel.

Yakni aksi penggusuran pemukiman Palestina, termasuk rencana penggusuran warga di pemukiman Sheikh Jarrah dan Silwan di Jerusalem.

“Sulit membayangkan bahwa pemerintah Israel akan sukarela duduk di meja perundingan untuk mencapai sebuah solusi politik yang adil dan damai, tanpa adanya intervensi PBB dan komunitas internasional,” tegas Henwira Halim.

Seperti diketahui, Bulan Sabit Merah Palestina dalam sebuah pernyataan mengatakan, Masjid Al Aqsa, gerbang Damaskus Kota Tua dan distrik Sheikh Jarrah di Yerusalem Timur mengalami penyerangan pada Jumat, 7 Mei 2021 malam.

Polisi Israel menyerang jemaah yang sedang salat tarawih di Masjid al-Qiblatain di dalam Al Aqsa dengan granat kejut dan peluru karet.

Pemerintah Izinkan Salat Tarawih di Masjid dan Musala dengan Catatan, Ini Pendapat Partai Gelora!

#Arah Baru Indonesia, Bidang BHU, partai gelora, Raihan Iskandar, salat tarawih

Partaigelora.id – Pemerintah mengizinkan pelaksanaan ibadah salat tarawih digelar di masjid atau musala dengan catatan penerapan proktokol kesehatan yang ketat. Disamping itu, jamaah yang diperkenan hadir di masjid atau musala hanya menerima jemaah dari lingkungan sekitar saja.

“Kegiatan ibadah selama Ramadhan dan salat tarawih pada dasarnya diperkenankan. Yang harus dipatuhi adalah protokol kesehatan harus dilaksanakan dengan sangat ketat, dengan catatan harus terbatas pada komunitas,” jelas Menko PMK Muhadjir Effendy dalam jumpa pers, Senin (5/4/2021).

Menanggapi hal ini, Ketua Bidang Hubungan Keumatan DPN Partai Gelora Indonesia Raihan Iskandar mengatakan, pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung setahun lebih ini mengajarkan banyak hal kepada semua pihak, yang utama mengajarkan kebersihan diri dan lingkungan, menjaga kesehatan diri dan kesehatan orang lain.

“Setahun terakhir ini kita dipaksa belajar beradaptasi lewat pandemi ini. Baik adaptasi sosial maupun adaptasi teknologi, bahkan adaptasi sosial kita memasuki ranah ibadah,” kata Raihan dalam keteranganya, Kamis (8/4/2021).

Raihan menilai, tanpa ada pelarangan pun situasi sosial sudah terbentuk dengan sendirinya seperti tidak mudik lebaran. Apalagi shalat tarawih maupun iedul fitri tertunda dengan sendirinya.

“Kalaupun ada anggota masyarakat yang membuat maka harus beradaptasi dengan protokol kesehatan dengan kesadarannya sendiri. Puncaknya calon jamaah haji pun beradaptasi rela menerima putusan penundaannya,” ujar Raihan.

Artinya rangkaian panjang ini, beradaptasi sosial, kesehatan, ibadah di masa pandemi sudah menjadi keseharian masyarakat Indonesia bahkan dunia. “Sehingga membentuk kebiasaan baru dalam beribadah di tengah masyarakat kita,” katanya.

Raihan berharap apabila ada perbedaan pendapat beradaptasi dalam beribadah harus disikapi secara dewasa dan tidak emosional. Sebab, pada dasaranya manusia merupakan makhluk sosial, yang selalu mencari jalan untuk berhubungan satu dengan lainnya.

Ia melihat setahun terakhir ini masyarakat Indonesia sudah semakin terbiasa dan semakin baik dalam membangun hubungan sosial yang saling menghargai terhadap nilai kesehatan, juga nilai ibadah.

“Kini pemerintah yang mengizinkan taraweh di masjid dengan sedikit catatannya menunjukan kesadaran pemerintah bahwa masyarakat relatif sudah mampu beradaptasi dengan pandemi ini,” katanya

Pemerintah, lanjutnya, menilai kesadaran sosial masyarakat saat ini semakin meningkat, termasuk mengikuti tes rapid antigen, pemeriksaan genose, serta vaksinisasi yang semakin baik dilakukan dengan kesadarannya sendiri.

“Semoga Ramadhan ini benar-benar mampu membawa kita ke iklim sosial religi baru yang lebih berperadaban dalam hubungan sosial, budaya dan perpolitikan kita di Indonesia. Aamien,” pungkas Raihan

Jaring Pelaku UMKM di Daerah, YES Preneur Launching Progam ‘Ngopi YES’ di Yogyakarta

#Arah Baru Indonesia, #PartaiGelora, Coach Wulan, Ngopi YES, UMKM & Ekkel, YES Preneur

Partaigelora.id – YES Preneur, wadah pelaku UMKM dibawah naungan Partai Gelora Indonesia yang secara masif terus melakukan berbagai upaya pendampingan kepada masyarakat agar tetap produktif di masa pandemi Covid-19.

Upaya pendampingan tersebut dilakukan melalui pertemuan-pertemuan rutin, yang tidak hanya digelar di Jakarta dan sekitarnya saja, tetapi juga digelar di berbagai daerah di Indonesia.

Diantaranya dengan menggelar acara ‘Ngopi YES (Ngobrol Pintar Yakin Entrepeneur Sukses) tentang UMKM di Rembug Kopi, Umbulharjo, Yogyakarta, pada Jumat (2/4/2021) lalu.

Ngopi YES ini diselenggarakan Bidang UMKM dan Ekonomi Keluarga (Ekkel) DPN Partai Gelora Indonesia bekerjasama dengan YES Preneur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Program Ngopi YES ini untuk pertama kalinya digelar di Yogyakarta dan sekaligus menjadi tempat di-launching-nya program tersebut.

“Program YES diantaranya memberikan pelatihan pendampingan untuk pegiat UMKM. Bakal bakal rutin digelar termasuk pembukaan akses pemasarannya,” kata Srie Wulandari (Coach Wulan), Ketua Bidang UMKM dan Ekkel DPN Partai Gelora Indonesia dalam keterangannya, Minggu (4/4/2021).

Menurut Wulan, saat ini pasar-lah yang dibutuhkan pelaku UMKM untuk memasarkan produknya, baik pasar domestik maupun internasional.

Partai Gelora, lanjutnya, akan membuka peluang kerjsama dengan berbagai pihak, baik itu instansi pemerintah, swasta maupun asing pemasaran produk UMKM YES Preneur.

“YES Preneur akan membuka peluang dan kerjasama dengan berbagai pihak, agar bisa membuka akses pemasaran, baik dalam maupun luar negeri,” kata Coach Wulan.

Sedangkan Ketua DPW Partai Gelora DIY, Zuhrif Hudaya mengatakan, UMKM di DIY memiliki potensi besar untuk dikembangkan guna meningkatkan kesejahtaran masyarakat.

“Potensi UMKM cukup besar dan DPW DIY memiliki program berbasis desa. Dan saya rasa YES PRENEUR DIY bisa ‘nggatuk’ dengan kita (DPW Partai Gelora DIY) , berjalan seiring program nasional,” kata Zuhrif.

Sementara Baha Sugara, Person Incharge (PIC) untuk YES Preneur DIY menambahkan, YES Preneur DIY memiliki anggota dari beragam kalangan, mulai dari UMKM hingga pelaku ndustri kreatif.

“Selama empat bulan terakhir, kami sudah mempunyai anggota yang tersebar dimana-mana dan sehingga aktif dalam pemberdayaan. YES Preneur mempunyai program yang membedakan dari wadah yang lain, sehingga mudah diterima,” Baha Sugara.

Sign In

Tag: #Arah Baru Indonesia