Konflik Rusia-Ukraina Archives – Partai Gelora Indonesia

Lima Dampak Perang Rusia-Ukraina, Anis Matta: Ide Menjadikan Indonesia 5 Besar Dunia Makin Menunjukkan Relevansinya

5 Besar Dunia, 5 Dampak Krisis Ekonomi Berlarut, Anis Matta, Arah Baru Indonesiia, cerita kopi, henwira halim, Konflik Rusia-Ukraina, Partai Gelora Indonesia, Relevansi

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, ide menjadikan Indonesia sebagai kekuatan 5 besar dunia semakin menunjukkan relevansinya dengan situasi dan kondisi global saat ini.

“Kita di Partai Gelora ini selalu menjadikan tema krisis global menjadi pembahasan utama. Gong waktunya panjang dan sistemik, serta berdampak secara vertikal dan horizontal. Bisa berlanjut pada krisis kepemimpinan global, termasuk di Indonesia,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Senin (14/3/2022).

Hal itu disampaikan Anis Matta dalam Cerita Kopi, Politik dan Kopi Itu Berjodoh Seri ke #6 dengan tema Kupas Tuntas Konflik Rusia vs Ukraina, Minggu (13/3/2022) malam. Diskusi ini dihadiri oleh seluruh fungsionaris DPN, DPW dan DPD se-Indonesia.

Menurut Anis Matta, sejak awal pandemi Covid-19 dua tahun lalu, ia sudah mengingatkan akan terjadi krisis yang sifatnya sistemik dan akan memakan waktu lama atau berlarut.

Bahkan ia juga telah menjelaskan mengenai rute dari krisis tersebut, setelah pandemi akan ada krisis ekonomi. Kemudian berlanjut ke krisis sosial dan politik, serta terjadinya perang supremasi.

“Kenyataanya satu persatu-satu sekarang menjadi kenyataan seperti perang Rusia-Ukraina. Dan anehnya saat terjadi, orang tidak menduga,” ujar Anis Matta.

Pada bulan lalu, ia ke Hungaria, tetangga Ukraina selama satu bulan. Selama di Hungaria, Anis Matta sempat berdiskusi dengan pengamat politik dan akademisi di sana.

Ia sempat menanyakan, “Apakah Rusia akan melakukan invasi Ukraina atau tidak. Mereka semua kompak menjawab tidak. Lalu, ketika saya pulang sampai di sini dan keluar dari karantina, perang terjadi”.

Artinya, krisis sekarang penuh dengan ketidakpastian yang tinggi, sehingga susah untuk diramal oleh orang kapan akan berakhir. Tetapi, secara umum trennya dapat dibaca, bahwa krisis global yang terjadi akan lebih dasyat lagi dari yang kita duga.

“Meledaknya satu persatu seperti gempa tektonik yang saling bersusulan. Mudah-mudahan kehadiran Partai Gelora bisa menjawab krisis yang kita alami. Dari waktu ke waktu kita menemukan relevasinya dan pembuktian di lapangan,” tegas Anis Matta.

Anis Mata menilai perang Rusia-Ukraina adalah seperti gong ‘Selamat Tinggal Tatanan Dunia Lama dan Selamat Datang Tatanan Dunia Baru’. Perang ini membuat inflasi secara global dan naiknya harga-harga komoditas global.

“Inflasi di Amerika Serikat (AS) sekarang sudah 8 persen. Sementara harga minyak dunia sudah tembus 130 dollar AS per barel. Bisa naik lagi sampai 200 dollar AS per barel, dan akan membuat APBN kita akan semakin defisit,” ujarnya.

Perang antara Rusia-Ukraina ini, lanjut Anis Matta, akan menimbulkan lima dampak serius secara global, termasuk yang akan terjadi di Indonesia, apabila tidak diantisipasi bisa berakitbat fatal.

Dampak pertama yang akan dirasakan, adalah terjadinya pendalaman krisis secara global, dengan naiknya harga-harga komoditas dan kelangkaan bahan pangan. Hal ini dialami semua negara, tidak hanya AS dan Uni Eropa, tetapi juga Indonesia.

“Indonesia ini, paling tidak aman secara pangan, sebagian besar sembako kita impor. Yang kita makan sehari-hari dari cabai, garam, dan daging, semua kita impor. Dalam situasi sekarang, Indomie pun akan naik harganya,” kata Anis Matta.

Dampak kedua adalah akan ada pembentukan aliansi-aliansi global baru secara politik, keamanan dan militer. Dimana Uni Eropa akan mendekat ke AS, sementara China-Rusia akan semakin dekat.

“Pembentukan aliansi global baru ini, cepat atau lambat, akan menyeret Indonesia. Kita tidak hanya terseret krisis global ekonomi, tetapi juga akan terseret aliansi global baru,” jelasnya.

Ide 5 besar dunia yang digagas Partai Gelora, menurut Anis Matta, dapat membentengi Indonesia dari dampak buruk pertikaian antarnegara adidaya seperti yang terjadi di Ukraina.

“Ukraina ini jadi korban, karena pemimpinnya tidak mengerti, tidak bisa memposisikan dirinya. Dan kita tidak ingin ini terjadi di Indonesia, tetapi elit-elit kita tidak menyadari soal ini. Padahal sangat berbahaya dan sangat genting,” katanya.

Selanjutnya, dampak ketiga adalah kemungkinan terjadinya revolusi sosial di setiap negara, termasuk yang akan terjadi di Indonesia. Revolusi ini akan menyebabkan terjadinya ancaman disintegrasi bangsa.

“Jangan under estimate dengan situasi ini, jangan meremehkan kasus minyak goreng dan naik-naiknya harga pangan, bisa memicu revolusi sosial dan ancaman disintegrasi bangsa,” katanya.

Kemudian dampak keempat dari perang Rusia-Ukraina ini, akan membuat semua pemimpin nasional di semua negara, termasuk Indonesia menjadi bingung, tidak memiliki jawaban untuk mengatasi krisis berlarut yang terjadi.

“Pemimpin nasional negara besar seperti Amerika Serikat, China, Rusia, dan Indonesia dan negara-negara besar lainnya tidak mengerti harus bagaimana, semua bingung tidak punya jawaban,” katanya.

Sehingga untuk bertahan, pemerintah mereka akan menggunakan cara kekerasan terhadap rakyatnya dalam penyelesaian setiap persoalan Sikap tersebut, justru memicu ‘pemberontakan’ rakyatnya dan akan menjadi tren secara global.

“Masalah Papua yang tidak berhubungan, nanti akan ketemu relevasinya dan titik ledaknya. Bagaimana ceritanya investasi besar di Papua, tetapi gerakan separatisnya terus besar. Tentu ini menjadi tanda tanya, jangan ngomong soal presiden tiga periode. Ini ancaman nyata di depan mata, jika tidak bisa ditangani oleh pemerintah,” tegasnya.

Terakhir, dampak kelima adalah runtuhnya sistem global sekarang. Bank Dunia dan International Monetary Fund (IMF) akan mengalami disfungsi dan seperti tidak bisa mengantisipasi krisis ekonomi berlarut.

“PBB juga akan semakin tidak berdaya, perang Rusia-Ukraina ini sesungguhnya perang antara Rusia dengan Amerika Serikat dan Barat (Uni Eropa). Perang ini tidak ada wasitnya, karena yang berperang adalah negara adidaya. Jadi dampak kelima ini, runtuhnya sistem global sekarang,” pungkas Anis Matta.

Atasi Dampak Perang Rusia-Ukraina, Anis Matta: Pemerintah Perlu Siapkan Pemadam Kebakaran Ekonomi

Anis Matta, Connie Rahakundini Bakrie, gelora talk, Konflik Rusia-Ukraina, Membaca Akhir Konflik, Meutya Hafid, Posisi Indonesia, Rizal Sukma

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, konflik Rusia-Ukraina menjadi disrupsi paling besar secara global abad ini, setelah pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi dalam dua tahun terakhir.

“Seperti mengembalikan kita kepada satu fakta sejarah 500-600 tahun terakhir ini, yaitu krisis besar dalam sejarah selalu diselesaikan dengan perang besar,” kata Anis Matta dalam Gelora Talk ‘Membaca Akhir Konflik Rusia Vs Ukraina dan Bagaimana Posisi Indonesia?’ yang digelar secara daring, Rabu (9/3/2022) petang.

Dalam diskusi yang dihadiri Ketua Komisi I DPR Meutya Viada Hafid, mantan Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Inggris Dr. Rizal Sukma, serta pengamat militer dan pertahanan Connie Rahakundini Bakrie ini, Anis Matta menilai, perang Rusia-Ukraina akan berdampak lama secara politik, ekonomi dan hubungan internasional.

“Bagi Indonesia, menurut saya, ada dua hal begitu perang ini berlanjut, yakni masalah ekonomi dan tantangan nasional baru di tengah upaya tarik menarik pembentukan aliansi baru,” katanya.

Indonesia, kata Anis Matta, menghadapi dua masalah besar, pertama adalah soal energi, mengingat Indonesia mengimpor minyak kira-kira 500.000 barel per hari.

“Sekarang kita sudah menyaksikan kenaikan harga BBM di mana-mana. Dampaknya, ke sektor energi kita akan naik semuanya,” sebutnya.

Kedua, harga pangan yang melambung tinggi, karena Indonesia adalah negara dengan tingkat keamanan yang relatif rapuh, mengingat beberapa komponen dari sembako masih diimpor dari negara lain. Bahkan kenaikan apa pun dari sektor pangan, akan berpengaruh terhadap harga pangan ke depan.

“Jadi, di sini kita mendapatkan residu itu. Sementara, konfliknya terbuka. Tidak ada yang bisa membuat satu skenario yang fix sekarang ini akan ke mana arahnya. Semua kemungkinan bisa terjadi,” katanya.

Karena itu, Anis Matta berharap pemerintah Indonesia perlu menyiapkan skenario jangka pendek untuk memadamkan kebakaran ekonomi yang akan sangat masif ditimbulkan dari dampak perang Rusia-Ukraina ini.

“Kita akan menghadapi kebakaran ekonomi dalam skala masif. Tipikal kebakaran ini tidak dipicu oleh meledaknya kompor atau listrik di satu rumah tangga, tapi ini mirip kebakaran hutan yang dipicu global warming,” jelas Anis Matta.

Menurut Anis Mata, jika ekonomi Indonesia ingin selamat dari dampak krisis perang Rusia-Ukraina, maka perlu meniru langkah yang telah dilakukan China dengan mereduksi angka pertumbuhannya dari 8 menjadi 5,5 persen.

“Saya kira kita juga akan mengalami hal yang sama seperti China, karena kebakaran ekonomi dalam jangka pendek memerlukan pemadam kebakaran. Ini tantangan jangka pendek yang harus dilakukan pemerintah dalam waktu dekat,” katanya.

Setelah berhasil mengatasi kebakaran ekonomi, lanjut Anis Matta, Indonesia perlu merumuskan kembali kepentingan nasionalnya di tengah upaya pembentukan aliansi global baru.

“Indonesia harus merumuskan terlebih dahulu kepentingan nasionalnya dalam jangka pendek. Perang ini memperdalam proses de-globalisasi, setelah Covid-19 dalam dua tahun terakhir,” katanya.

Hal ini agar Indonesia tidak terseret dalam pusaran konflik pembentukan aliansi global baru dengan tetap memberikan proteksi kepada kepentingan nasionalnya secara ekonomi.

“Secara ekonomi semua negara akan kembali ke sistem proteksionisme, selamatkan diri masing-masing terlebih dahulu. Baru setelah itu, kita menatap proses pembentukan aliansi-aliansi global baru. Tetapi jangka pendek yang kita perlu siapkan adalah pemadam kebakaran ekonomi,” tegas Anis Matta.

Hal senada disampaikan Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid. Meutya meminta pemerintah untuk mewaspadai dampak geopolitik, geoekonomi, dan geostrategi akibat perang Rusia-Ukraina.

Indonesia, lanjutnya, perlu waspada terhadap perubahan geopolitik global sebagai akibat dari struktur keamanan regional yang berubah selain benturan kepentingan antarnegara dan perebutan akses energi.

Sebab, dampak tersebut tidak saja akan berpengaruh pada sektor ekonomi seperti energi, tapi juga pada sektor pangan akibat belum jelas tanda-tanda kapan konflik akan berakhir.

“Kami sebagai Komisi I DPR meminta pemerintah Indonesia waspada terhadap dampak geopolitik, geoekonomi dan geostrategi perang Rusia Ukraina,” kata Meutya.

Meutya mengakui sejauh ini dampak langsung dari konflik Rusia-Ukraina masih berskala regional. Akan tetapi, bukan tidak mungkin juga akan berdampak pada ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.

“Harapan pemulihan ekonomi Indonesia akibat pandemi tentu akan makin jauh akibat perang Rusia-Ukraina,” ujar politisi Partai Golkar ini.

Sementara mantan Dubes Indonesia untuk Inggris Dr.Rizal Sukma berpandangan, Indonesia tetap harus mengedepankan politik bebas aktifnya dalam menyikapi konflik Rusia-Ukraina saat ini.

Yakni tidak berpihak pada koalisi ke Amerika, Uni Eropa dan NATO atau aliansi Rusia dan China. Kepentingan Indonesia hanya menolak penggunaan kekuatan militer dalam penyelesaian pelanggaran kedaulatan negara oleh negara lain.

“Tetapi saya ingin katakan, bahwa ketika Bung Hatta merumuskan kata bebas aktif itu, adalah berpihak kepada kepentingan nasional Indonesia. Tetapi memang, ketika menentukan soal instrumen berpihak kepada kepentingan nasional itu yang susah,” kata Rizal.

Kendati begitu, Rizal memastikan politik bebas aktif Indonesia, bukan berarti netral atau tidak peduli dengan negara lain. Dengan politik bebas aktif, Indonesia sebenarnya bisa diuntungkan memiliki stratregi pertarungan dalam menghadapi dua kekuatan besar.

“Jadi dengan bebas aktif, Indonesia bisa memainkan diplomasi multilateral di kawasan ini. Konteksnya, negara memastikan memiliki strategis otonomi, dan bukan menjadi tempat pertarungan dari negara-negara besar, sehingga kepentingan nasional bisa dilindungi,” kata peniliti CSIS ini.

Pengamat militer dan pertahanan Connie Rahakundini Bakrie menambahkan, Indonesia harusnya lebih berhati-hati dalam melihat konflik Rusia-Ukraina agar tidak terjebak dan terjerumus pusaran konflik yang diciptakan Amerika Serikat dan NATO.

“Sebab, dimata saya Rusia tidak melakukan aneksasi atau invasi. Rusia tidak merancang untuk menduduki atau merebut Ukraina, hanya hegemoni Amerika Serikat (AS) dan NATO saja,” kata Connie.

Berbagai macam sanksi yang tidak masuk akal kepada Rusia, justru akan membuat Presiden Rusia Vladimir Putin semakin berani dan ‘gila’. Karena Putin mengetahui kelemahan kekuatan AS, Uni Eropa dan NATO, termasuk dalam berdiplomasi.

“Harusnya kita abstain, siapa sih yang ngomongin kita tidak mesti abstain. siapa pembisiknya harus diungkap? Karena saya terlibat di Kemenlu soal pembicaraan perjanjian strategis dengan Rusia. Apa sih yang mau dicapai antara Indonesia Rusia, bagaimana kepentingannya,” ungkapnya.

Connie menilai jika Indonesia belum dimasukkan oleh Putin sebagai negara yang tidak bersahabat dengan Rusia, tinggal menunggu waktu saja.

“Harusnya kita abstain, bukan mendukung resolusi Majelis Umum PBB. Kalau sekarang kita belum masuk negara listnya Rusia, itu karena belum saja menurut saya,” katanya.

Sebagai negara yang menggagas berdirinya Gerakan Non Blok, Indonesia seharusnya harusnya meniru politik diplomasi yang dilakukan oleh Presiden RI pertama Soekarno, yang menggabungkan negara-negara di PBB untuk mengimbangi politik besar blok.

“Indonesia harusnya tampil secara diplomatik, bukan ikut-ikutan seperti sekarang. Bung Karno jadi besar, karena kemampuan diplomasinya. Bung Karno sudah mengingatkan, PBB harus adil. Ketika PBB tidak adil, semua ide besar, ide mulia hilang. Makanya saya setuju PBB harus direformasi,” pungkasnya.

Partai Gelora Minta Krisis Ukraina Tidak Dijadikan Ide Liar Atau Lelucon Politik Untuk Tunda Pemilu 2024

arah baru indonesia, geopolitik global, Konflik Rusia-Ukraina, Krisis Ukraina, Mahfuz Sidik, Partai Gelora Indonesia, Pemilu 2024, Penundaan Pemilu, Perang Supremasi

Partaigelora.id – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik meminta pihak tertentu untuk tidak menjadikan krisis Ukraina sebagai ide liar atau lelucon politik. Yakni dengan mengkaitkan konflik Rusia-Ukraina sebagai salah satu faktor untuk menunda Pemilu 2024.

“Saya mengkhwatirkan krisis Ukraina ini, jangan-jangan nanti turunannya akan dipakai untuk melakukan justifikasi terhadap ide-ide liar, menjadi lelucon-lelucon politik baru. Ada pendapat yang mencoba mengkaitkan konflik Rusia-Ukraina sebagai salah satu faktor untuk menunda Pemilu Tahun 2024,” kata Mahfuz dalam keterangannya Minggu (27/2/2022).

Hal ini telah disampaikan Mahfuz saat menjadi narasumber diskusi bertajuk ‘Krisis Ukraina, Kenaikan Harga dan Dampaknya Bagi Indonesia’ yang diselenggarakan Narasi Institute pada Jumat (25/2/2022) lalu.

Menurut Mahfuz, pikiran-pikiran tersebut semakin irasional dan tidak mendidik publik. Ia menyadari bahwa konflik Rusia-Ukraina ini akan berlangsung panjang dan memicu kenaikan harga komoditas. khususnya energi seperti minyak mentah dan gas dunia.

“Tapi ya jangan dijadikan alasan tambahan untuk penundaan Pemilu 2024. Jadi kelihatanya akan banyak pikiran-pikiran baru yang semakin irasional dan ini tidak mendidik publik. Harusnya dalam situasi krisis saat ini, kita harus mengedepankan rasionalitas,” katanya.

Ketua Komisi I DPR Periode 2015-2010 ini menegaskan, konflik Rusia-Ukraina merupakan perang supremasi antar kekuatan global, setelah kegagalan barat dalam menekan China dalam krisis pandemi Covid-19.

“Saya kira Rusia akan mengelola isu ini untuk waktu yang agak panjang. Rusia ini gerbang ke negara barat, apalagi kalau NATO melibatkan diri dalam perang ini akan semakin panjang waktunya,” kata Mahfuz.

Selain Ukraina, Rusia masih melihat ada ancaman dari tiga negara tetangga di sekitarnya yang dinilai pro barat, yakni Latvia, Lithuania dan Estonia. Sehinga setelah Ukraina selesai, bisa saja tiga negara tersebut, dianeksasi Rusia selanjutnya.

“Dan kalau kita lihat, ketika Amerika Serikat menarik pasukan dari Afghanistan, itu bukan ditarik pulang, tapi direlokasi ke Asia Tengah. Bisa saja digunakan untuk kepentingannya di kawasan Rusia. Karena secara geopolitik dan geostrategis Rusia, merupakan pintu masuk wilayah barat dan wilayah timur,” ungkapnya.

Mahfuz menilai Rusia tidak akan tunduk pada tekanan barat, meskipun diberikan sanksi ekonomi. Sanksi tersebut, lanjutnya, justru bisa memicu kenaikan harga minyak dan gas dunia, yang imbasnya juga akan dirasakan Indonesia.

“Jadi memang ada permainan pertarungan antara kekuatan-kekuatan global (world game of global supremasi) yang coba bertarung dari sisi supremasi, setelah pandemi tidak memberikan dampak sistematik kepada China,” jelasnya.

Tanpa disadari, lanjutnya, konflik ini telah memicu resesi ekonomi dan inflasi secara global. Hal ini juga akan terjadi di Indonesia dan akan menambah tekanan persoalan-persoalan ekonomi di tanah air.

“Sekali lagi saya khawtir, ketika ada orang membaca situasi global semacam ini dikaitkan dengan situasi ekonomi kita yang juga sedang tidak bagus. Mereka akan mengambil keuntungan pragmatis dengan membiarkan negara tidak punya solusi sistemik untuk mengatasi situasi krisis ini,” katanya.

Demi kepentingan politiknya, kata Mahfuz, orang-orang tersebut, sengaja membiarkan ekonomi bertambah buruk dan susah, dan dimana harga-harga kebutuhan pokok akan semakin melambung tinggi.

Hal ini tentunya akan menjadi pembenaran bagi mereka, bahwa negara tidak perlu membiayai pelaksanaan Pemilu 2024 yang membutuhkan anggaran kira-kira sebesar Rop 100-150 triliun, sehingga bisa dialokasikan untuk kebutuhan lain yang bersentuhan dengan masyarakat langsung.

“Kira-kira cara berpikir mereka, daripada kita mengeluarkan uang Rp 100-150 triliun untuk membiayai Pemilu, lebih baik digunakan untuk yang lain. Toh Pilkada saja bisa kita undur dan kita ganti dengan Plt. Mudah-mudahan ini, hanya suudzon saya saja, tapi bisa saja lompatan-lompatan berpikir semacam itu terjadi,” katanya.

Sekjen Partai Gelora mengaku tidak setuju dengan pikiran-pikiran semacam ini diinisiasi ke publik, karena membodohi masyarakat, dimana negara seolah-olah tidak mempunyai ide untuk menyelesaikan ancaman tekanan ekonomi.

“Situasi pandemi sekarang menjadi krisis ekonomi yang juga dialami semua negara, tidak perlu dikaitkan dengan krisis Ukraina. Pandemi sudah menciptakan kasus minyak goreng, bagaimana reaksi ibu-ibu ketika antri, mereka tidak lagi menyalakan produsen. Tapi mereka salahkan negara, pemerintah, mereka salahkan Presiden,” katanya.

Mahfuz meminta agar orang-orang tersebut, bisa ikut serta memberikan solusi untuk mengatasi tekanan ekonomi saat ini, bukan sebaliknya melakukan lompatan-lompatan berpikir yang tidak logis dan tidak rasional.

“Pemilu 2019 lalu, saja telah menciptakan pembelahan yang sampai sekarang tidak selesai. Makanya, saya khawatir krisis ekonomi akan bergeser menjadi krisis sosial,” katanya.

Dalam level terntentu, Partai Gelora juga mengkwatirkan krisis sosial tersebut akan menjadi krisis politik, yang akan merugikan masyarakat dan perjalanan demokrasi Indonesia.

“Tidak usah berpikir penundaan Pemilu, selesaikan saja kasus minyak goreng, atau selesaikan kasus tahu dan tempe. Publik sudah resah dengan efek pembelahan selama ini, jangan ditambahin masalah baru lagi,” katanya.

Publik, kata Mahfuz, harus diberikan mitigasi mengenai cara mengatasi tekanan ekonomi saat ini. Bukan sebaliknya, diberikan pikiran tidak logis yang bisa memicu krisis sosial dan politik.

“Saat ini begitu banyak kepentingan global yang bermain, begitu kita ada krisis sosial dan krisis politik, kekuatan global akan masuk ke Indonesia untuk memainkan situasi. Jadi jangan ada ide-ide nakal yang tidak logis yang bisa merusak akal sehat,” pungkasnya.

Sign In

Tag: Konflik Rusia-Ukraina