Bergabung

Tag: Partai Gelora Indonesia

  1. Partai Gelora Indonesia
  2. Partai Gelora Indonesia

Rektor Unhas Berharap Besar Partai Gelora Bisa Tingkatkan Inovasi dan Teknologi

, , , , , , , ,

Partaigelora.id – Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M. Sc menaruh harapan besar terhadap Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia agar bisa memenangi Pemilu 2024, karena memiliki perhatian terhadap pengembangan inovasi dan teknologi.

“Kita menitip kepada Partai Gelora, untuk bisa menaikkan anggaran penelitian kita, bahkan sampai 10 kali lipat, agar kita bisa jadi bangsa yang inovatif,” kata Jamaluddin Jompa saat menjadi narasumber bedah buku ‘Pesan Islam Menghadapi Krisis’ di Makassar, Sabtu (7/5/2022).

Menurut dia, dari segi populasi Indonesia adalah nomor 4 dunia. Tapi dari segi sains dan teknologi, Indonesia nomor 48. Indeks inovasi Indonesia bahkan ada di angka 70-an.

“Kita negara besar, tapi dana penelitian kita hanya sekitar 0,1 atau 0,2% dari total GDP kita. Jadi perlu ada perhatian yang serius dari segi kebijakan untuk terus mendorong pengembangan penelitian dan inovasi,” ujarnya.

Sedangkan Pemerhati Dunia Islam Prof. Dr. Arifuddin Ahmad M.Ag berharap ada perbaikan sistem politik, termasuk penempatan wakil rakyat dalam setiap komisi yang harus sesuai dengan kapasitasnya, bukan karena alasan lain.

Menanggapi hal ini, Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta menyatakan, kelahiran Partai Gelora dalam situasi krisis global seperti saat ini, bertujuan untuk menjadi solusi atas krisis ini.

“Dunia atau sistem sekarang ini, sedang mengalami penyakit komplikasi seperti orang tua, satu penyakit ditangani, penyakit lain yang muncul. Ini seperti berobat tapi tidak ada harapan untuk sembuh,” kata Anis Matta.

Anis Matta menjelaskan bahwa persoalan global sekarang adalah persoalan krisis sistemik, yang hanya bisa diselesaikan oleh agama. Sebab, ada banyak ajaran agama yang hanya dapat dipahami ketika dia bertemu dengan benturan-benturan kehidupan manusia.

“Kenapa kita menawarkan agama dalam menangani krisis? Karena agama tidak turun dalam ruang kosong. Sebab, ajaran agama ini dapat diaplikasikan dalam semua situasi,” katanya.

Ia menegaskan, sistem global saat ini adalah mengedepankan ide tentang pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya menyebabkan ekploitasi dan kerusakan lingkungan.

Karena kesejahteraan yang dinikmati barat sekarang, ongkosnya adalah penderitaan di tempat lain.

“Jadi coba perhatikan isyarat agama tentang kelompok elit yang hidupnya bermewah-mewah sebagai sebab suatu kaum itu dihancurkan,” tandasnya.

Dosen Universitas Muhammadiyah Makassar Luhur A Priyanto menegaskan, bahwa para politisi saat ini lebih banyak menggunakan sembako daripada ide-idenya.

“Elit politik sekarang banyak yang terjebak pada soal teknis kekuasaan, terus menerus bagi sembako tapi tidak ada idenya. Semoga kedepan pikiran-pikiran Partai Gelora dapat menginspirasi,” kata Luhur.

Aktif gelar diskusi
Sementara itu, secara terpisah Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah meminta mahasiswa di Makassar untuk aktif menggelar diskusi-diskusi agar terus update terhadap isu-isu kekinian dan isu-isu politik nasional.

Hal itu disampaikan Fahri Hamzah saat menggelar diskusi bersama puluhan mahasiswa negeri dan swasta di Makassar di Red Corner Cafe Jalan Yusuf Dg Ngawing Makassar Jumat (6/5/2022) petang.

“Biasalah ini untuk update situasi kita di tingkat nasional dan mendengar dari teman-teman (mahasiswa) rencana kita ke depan,” kata Fahri.

Menurutnya, tugas seorang politisi atau wakil rakyat harus menyalurkan pikirannya kepada mahasiswa, jangan hanya menyalurkan bantuan sosial ataupun amplop.

Fahri melihat ada sejumlah wakil rakyat yang tidak bisa berbicara di Jakarta dan lebih sering membagikan bansos.

“Saya kira positif, karena dengan ini kita bisa tukar pikiran. Saya imbau elite Jakarta yang ada di Makassar juga harus mau diundang ngopi bareng mahasiswa, jangan jadi penyalur bansos terus,” katanya.

“Anggota dewan harus jelaskan pikirannya bukan bawa amplop, bukan bawa bansos. Anda kalau nyumbang diam-diam saja. Tapi jangan dikompensasi ketidakmampuan bicara di Jakarta dengan cara kirim bansos,” lanjutnya.

Fahri Hamzah menilai demokrasi menuntut seorang wakil rakyat bertukar pikiran dengan mahasiswa, bukan justru hanya membagikan bansos dan amplop kepada masyarakat

“Itu salah, itu penyelewengan cara bekerja demokrasi kita dan cara bekerja sistem perwakilan kita,” pungkasnya.

Anis Matta Ingatkan 5 Tantangan Besar Indonesia di Tengah Krisis yang Kompleks

, , , , , , , , , , ,

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, Indonesia saat ini menghadapi 5 tantangan besar, sehingga dibutuhkan terobosan besar dalam hal kepemimpinan. Yakni butuh pemimpin yang mampu menavigasi kapal di tengah badai krisis sistemik saat ini.

“Di tengah gelombang krisis sistemik ini, kita butuh kemam.puan yang bisa menavigasi kapal di tengah badai. Sekarang kita sadar, ternyata semua janji-janji Pemilu adalah janji-janji palsu yang sekedar diucapkan. Tapi terasa begitu sulit dijalani, dan semua seperti tidak ada yang relevan dengan situasi sekarang,” kata Anis Matta saat Konsolidasi Pemenangan Partai Gelora Sulawesi Selatan (Sulsel) di Makassar, Jumat (6/5/2022) petang.

Menurut Anis Matta, 5 tantangan besar itu yang dihadapi Indonesia saat ini, adalah pertama masalah perubahan iklim, kedua perubahan geopolitik dunia, ketiga krisis ekonomi, keempat tidak ada elit yang memahami kompleksitas krisis dan kelima potensi terjadinya revolusi sosial.

“Ini sebenarnya menjelaskan, kenapa Indonesia harus menjadi kekuatan 5 besar dunia. Karena untuk memimpin negara sebesar Indonesia diperlukan pemikiran baru, dan wawasan baru, bukan janji-janji palsu,” katanya.

Akibat janji-janji palsu Pemilu itu, kata Anis Matta, banyak program pembangunan yang tidak bisa dilaksanakan dan menjadi prioritas. Sehingga pemerintah saat ini menghadapi kebingungan untuk mencari solusi keluar dari krisis.

“Masyarakat akan semakin tidak percaya kepada para elit dan para pemimpinnya. Karena itu, Demo yang kita saksikan di awal Ramadhan kemarin, akan terus terjadi di hari-hari akan datang. Sebab, krisis ekonomi sudah masuk dan rutenya sekarang menuju ke tahapan revolusi sosial,” ujarnya.

Ketua Umum Partai Gelora ini mengungkapkan sudah mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal krisis sistemik ini, dimana periode kedua pemerintahanya hingga berakhir masa jabatannya bakal dilanda krisis. Sehingga Jokowi perlu memilih dan menata ulang agenda-agenda prioritasnya.

“Krisis sistemik itu mirip orang tua yang penyakitnya sudah terlalu banyak, ada gula, ada kolesterol, ada tensi. Dikasih obat, ini sembuh, muncul penyakit yang lain, ada saja kontradiksinya. Makanya, kita harus berpikir terbalik, karena krisis pada dasarnya sebagai peluang,” ujarnya.

Selain itu, partai-partai lama, lanjut Anis Matta, juga tidak punya solusi atas 5 tantangan besar Indonesia, karena hanya berpikir bagaimana bisa mempertahankan kekuasaan dengan meraup suara sebanyak-banyaknya.

“Tidak ada elit dan partai-partai yang mampu menjawab apa yang diperlukan Indonesia. Ini akan menjadi peluang Partai Gelora untuk menang besar. Kita punya terobosan besar dalam kemenangan, Insya Allah,” tegas Anis Matta.

Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman yang hadir dalam konsolidasi ini, memuji pandangan Anis Matta tentang masa depan Indonesia.

“Pak Anis Matta sudah saya kenal lama sejak 2011, dan saya kira Pak Anis adalah sedikit orang Sulsel yang bisa bangun partai di level Nasional,” ungkap Andi Sudirman Sulaiman.

Sementara itu, Ketua Partai Gelora Sulsel, Syamsari Kitta mengatakan, dalam Pemilu 2024, Partai Gelora menargetkan 8 kursi DPR RI di Sulsel dan 13 kursi di DPRD Provinsi.

“Kita sudah berulang kali sampaikan kepada pengurus, kami target 8 kursi DPR RI di Sulsel dan provinsi 13 kursi,” ujar Syamsari Kitta.

Dalam Konsolidasi Pemenangan Partai Gelora ini, sejumlah kader dan fungsionaris Partai Gelora Sulsel terlihat membawa poster yang bergambar wajah Anis Matta dan bertuliskan ‘Anis Matta Presidenku’.

Terkait hal ini, Anis Matta belum ingin menanggapi terlalu jauh. “Jalan saja dulu,” ungkapnya.

Agenda konsolidasi ini dihadiri oleh sekitar 500 kader dan fungsionaris Partai Gelora Sulsel. Konsolidasi Pemenangan di gelar di Claro Hotel and Convention Makassar pada Jumat (6/5/2022).

Konsolidasi pemenangan ini, juga dihadiri Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah, Ketua Bidang Teroteri V Ahmad Faradis, Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi dan lain-lain.

Soal Larangan Ekspor CPO dan Minyak Goreng, Anis Matta: Presiden Tak Perlu Ragu, Kembalikan Kepercayaan Rakyat kepada Pemerintah

, , , , , , , , , , , ,

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengembalikan kepercayaan rakyat kepada pemerintah dan negara terkait kebijakan larangan ekspor minyak sawit mentah crude palm oil (CPO) dan minyak goreng. Anis Matta menilai Presiden Jokowi masih memiliki keraguan dalam kebijakan ini.

“Kita telah berdiskusi panjang lebar soal isu minyak goreng ini. Seharusnya pemerintah tidak perlu ragu dalam mengambil keputusan terhadap pilihan-pilihan yang telah diambil dengan membuat prioritas,” kata Anis Matta dalam Gelora Talks bertajuk ‘Setelah Pemerintah Melarang Ekspor Sawit dan Minyak Goreng, Apa Selanjutnya?’, Rabu (27/4/2022) petang.

Menurut dia, pilihan yang telah diambil seharusnya tidak perlu dipertentangkan antara kepentingan domestik kita dengan luar negeri. Yakni kepentingan menentramkan masyarakat dengan kepentingan mendapatkan keuntungan secara ekonomis.

“Dalam situasi sekarang, seharusnya kita mendapatkan keutungan besar, tapi kenapa itu jadi masalah. Kita juga tidak pernah bayangkan, bahwa akan ada kelangkaan BBM di Arab Saudi. Artinya, saya ingin memberi pesan kepada pemerintah, khususnya kepada presiden, intinya adalah kembalikan kepercayaan masyarakat kepada negara,” katanya.

Saat ini psikologi masyarakat, kata Anis Matta, telah rusak akibat isu minyak goreng dalam beberapa bulan ini. Sebab, permasalahannya sangat kompleks, sehingga memicu kenaikan harga komoditas lainnya.

“Di tengah situasi krisis ini, tantangan terbesar pemerintahan secara makro adalah inflasi. Semua negara mengalami inflasi dan krisis sosial secara global,” ujarnya.

Krisis sosial ini, lanjutnya, akan memicu revolusi sosial di semua negara, tak terkecuali Indonesia.

“Jadi kemampuan kepemimpinan nasional di masing-masing negara yang akan menentukan dalam menghadapi tantangan ini,” kata Ketua Umum Partai Gelora ini.

Anis Matta menegaskan, rakyat tentunya akan merespon sejauh mana kebijakan yang telah dilakukan pemerintahnya dalam menghadapi krisis ekonomi sekarang.

“Meski ekspor CPO memiliki keuntungan besar, tetapi kepercayaan rakyat kepada negara lebih utama untuk dikembalikan,” tegasnya.

Anis Matta kembali mengingatkan, bahwa dampak perang Rusia-Ukraina saat ini akan memperparah krisis global dan kejatuhan rezim di suatu negara, dan bukan mustahil juga bakal terjadi di Indonesia.

“Kenapa Putin ‘batuk’ di Ukraina, tapi yang jatuh Perdana Menteri Pakistan. Dan kita akan menyaksikannya lagi hal ini di seluruh dunia. Oleh karena itu, kita tidak perlu ragu, sebenarnya kembalikan saja kepercayaan masyarakat, kepercayaan rakyat kepada negara,” tandasnya.

Anis Matta menilai, keputusan politik yang diambil tidak perlu dipertentangkan lagi dengan pertimbangan non politik, karena akan mengurangi kapasitas pemimpinnya.

“Meski keputusan pemerintah ini, relatif membingungkan, tapi saya memberikan dukungan penuh keputusan Presiden melarang ekspor CPO dan minyak goreng. Pemerintah perlu konsisten, karena kapasitas pemerintah dalam menyelesaikan masalah ini dipertanyakan akibat berbagai perubahan kebijakan,” katanya.

Namun, ekonom senior Dradjad Hari Wibowo yang juga hadir dalam diskusi ini memiliki pandangan berbeda. Dradjad menilai pelarangan ekspor CPO justru merugikan pemerintah, karena porsi penghasilan sawit Indonesia jumlahnya sangat besar.

“Saya beri contoh tahun 2020 untuk bea keluar (BK) dan pungutan ekspor (PE), jadi ada dua yang dipungut pemerintah. Jatuhnya hampir 25 persen dari seluruh CPO milik RI,” kata Dradjad.

Apalagi ditambah pengenaan tarif pajak maka penghasilan pemerintah dari sawit di atas 40 persen. Pungutan pajak ini karena perusahaan-perusahaan CPO memiliki kewajiban membayar pajak.

“Bahkan di 2021 dan 2022 kemungkinan dengan harga CPO sekitar Rp 1.400 sampai Rp 1.500 per kilogram, pemerintah menarik penghasilan 33 persen lebih dari BK dan PE,” tutur Dradjad.

Dradjad menuturkan angka riil yang dilaporkan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) per Desember 2021 sudah mencapai Rp 70 triliun melalui PE.

Sementara total pajak yang dikumpulkan dari perusahaan CPO sekitar Rp 20 triliun per bulan.

“Kalau pertahunnya mungkin Rp240 triliun, tapi saya tidak pasti tau karena nggak pernah diungkap ke publik data ini,” kata pria yang juga Ketua Dewan Pakar PAN ini.

Dradjad mengungkapkan hasil estimasi yang telah dilakukan pemerintah kemungkinan memperoleh Rp250 triliun sampai Rp300 triliun per tahun (dengan asumsi harga CPO sekarang sebesar 6.000 Ringgit Malaysia).

“Ini hanya dugaan kasar saya. Tapi dengan asumsi harga CPO saat ini rasanya agak sulit membayangkan pemerintah melarang ekspor sebab menembak kita sendiri,” jelasnya.

Sementara Wakil Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin yang juga menjadi narasumber dalam diskusi ini meminta pemerintah mengambil hikmah dari isu minyak goreng ini.

Sebab, publik akhirnya mengetahui ada permainan mafia dan kartelisasi yang melibatkan beberapa perusahaan perkebunan dan pengelola sawit.

“Kami ingin kebijakan ekonomi pertanian khususnya tata niaga kelapa sawit kita benar-benar dibentuk dengan pendekatan legislasi yang lebih fundamental di wilayah UU. Sehingga setiap kebijakan diharapkan bisa diatur secara proporsional antara kepentingan nasional dan kepentingan bisnis pelaku usaha,” kata Sultan.

Menurutnya, untuk memastikan pengendalian negara terhadap komoditas strategis seperti kelapa sawit harus diatur secara preventif sejak awal. Terutama dalam penguasaan lahan perkebunan yang melibatkan swasta yang notabene berkewarganegaraan asing.

“Jangan sampai pengusaha sawit yang menguasai alat produksi seperti pabrik CPO juga menguasai mayoritas lahan sawit. Inilah titik kritis liberalisasi dan kartelisasi tata niaga kelapa sawit yang harus kita hindari agar kita tidak terjebak dalam situasi kelangkaan komoditas dan inflasi yang terus terulang,” tegasnya.

Ia berharap UU nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan direvisi terutama mengenai aturan distribusi penggunaan lahan perkebunan milik negara.

“Kepentingan nasional harus menjadi orientasi dan tujuan utama dari setiap kebijakan pemerintah. Dengan demikian persoalan minyak goreng ini harus diselesaikan sejak dari hulu, baik dari sisi penguasaan lahan hingga intensifikasi perkebunan kelapa sawit,” katanya.

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi dalam diskusi ini menambahkan, kebijakan pelarangan ekspor CPO dan minyak goreng ini secara mikro memberikan perlindungan kepada konsumen.

Namun, turunan dari kebijakan ini masih dinilai tidak efektif dalam menyelesaikan permasalahan isu minyak goreng.

“Kita mengapresiasi dalam konteks perlindungan konsumen, apa yang diambil Presiden Jokowi. Tetapi itu, hanya terapi kejut saja, efek ekornya masih panjang. Kebijakan ini akan efektif atau tidak efektif itu, tergantung apa yang dikunci di minyak goreng ini, karena kebijakanya masih berubah-ubah” kata Tulus Abadi.

Karena itu, kata Tulus, YLKI bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) membuat petisi online untuk membongkar dugaan kartel minyak goreng.

“Petisi online ini telah didukung oleh 14.000 lebih dari warga yang telah tanda tangan. Kami minta KPPU membongkar penyelidikan dugaan kartel minyak goreng atau bentuk pelanggaran undang-undang anti monopoli,” katanya.

Dugaan adanya kartel ini, kata Tulus Abadi, telah merugikan konsumen dan menyebabkan persaingan tidak sehat, sehingga membuat masyarakat tidak punya pilihan untuk membeli minyak goreng dengan harga mahal.

“YLKI meminta KPPU lebih serius lagi melakukan penyelidikan adanya dugaan kartel ini. Kita tidak semata soal mahalnya CPO, tapi ada praktek persaingan yang tidak sehat yang sangat merugikan konsumen,” jelasnya.

YLKI berharap KPPU dapat memberikan rekomendasi solusi jangka panjang, bukan jangka pendek dengan membongkar praktek kartel ini.

Dimana industri CPO dan minyak goreng, seharusnya memberikan keuntungan kepada semua pihak, bukan perusahaan saja, tetapi juga kepada negara dan masyarakat.

Fahri Hamzah: Tiket Pilpres 2024 Sudah Diborong Oligarki, Rakyat Gigit Jari

, , , , ,

Partaigelora.id – Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Fahri Hamzah mengungkapkan kalau tiket calon Presiden di Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 mendatang sudah ada di tangan para oligarki.

Padahal, seharusnya tiket capres ini diambil dari perolehan suara pemilu terbaru yakni tahun 2024 melalui perolehan suara parpol.

“Kita harus bereskan tiket palsu atau tiket kadaluwarsa itu, setelah itu baru masalah electoral threshold pada pemilu terbaru di 2024 itu,” kata Fahri melalui keterangan tertulisnya, Selasa (26/4/2022).

Fahri mengatakan threshold (ambang batas) dari hasil pemilu Legislatif (Pileg) 2024 akan menjadi tiket baru. Karena, electoral threshold itu syarat kemenangan bukan syarat maju menjadi capres.

“Di seluruh dunia itu tidak ada threshold dijadikan syarat maju menjadi capres, tapi syarat kemenangan. Kalau syarat maju seperti di Amerika melalui konvensi dari tingkat bawah sampai tingkat tertinggi,” sebut dia.

Namun, menurut mantan Wakil Ketua DPR RI ini, berbeda dengan Indonesia, dimana sebuah partai tanpa syarat bisa mencalonkan pada putaran pertama. Dengan demikian tidak ada calon dari independen, semua capres mengunakan kendaraan partai politik.

“Akan menjadi rumit (calon independen), pakaikan partai politik. Karena partai politik juga ingin memenangi sebagai bentuk keterpilihan dari masyarakat,” tegasnya.

Dengan demikian, kata Fahri, semua bisa maju melalui partai politik hasil pemilu terbaru di 2024. Tiket terbaru inilah yang membuat semua pihak yang diunggulkan bisa diusung oleh partai politik untuk maju di capres 2024.

“Ini membuat Kang Emil (Gubernur Jabar) bisa maju, Khofifah maju, pak Edi dari Sumut bisa maju, (wakil) dari Lombok bisa maju, dan ketua umum saya, pak Anis Matta juga bisa maju. Ini yang muda-muda kasihan, mereka tidak punya tiket. Makanya tarung dulu di putaran pertama, boleh jadi ada ide terbaik. Nah nanti di putaran kedua terpilih jadi dua orang, ini saripatinya,” tegasnya.

Fahri tidak mengkhawatirkan banyaknya calon yang akan ikut bakal calon presiden dari partai politik yang terverifikasi hanya beralasan kandidat.

“Jadi santai saja, itu ada caranya kok,” pungkas politisi asal Nusa Tenggara Barat (NTB) ini.

Putusan MA Soal Vaksin Halal Perkuat Fondasi Indonesia Yang Religius

, ,

Partaigelora.id – Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah meminta pemerintah menyediakan Vaksin Halal untuk masyarakat sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung (MA).

Putusan MA tersebut memperkuat fondasi Indonesia yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

“Dan definisi dari maslahat dan kesejahteraan umum yang tercermin dari Pancasila dan UUD 45. Jadi tidak ada yang ganjil, malah itu yang sebenarnya,” kata Fahri dalam keterangannya, Minggu (23/4/2022).

Fahri menjelaskan bahwa gaya hidup halal merupakan masa depan dunia.

Karena itu, Indonesia sebagai negara muslim terbesar dunia harus mengambil peluang mengkampanyekan komitmen terhadap gaya hidup halal dan produk halal.

“Jadi kita harus terbiasa membela gaya hidup halal dan produk-produk halal ini sampai kapanpun. Karena faktanya konsumen muslim kita paling banyak di dunia,” ucap dia.

Putusan Mahkamah Agung (MA) memenangkan Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI) atas Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait uji materi Pasal 2 Perpres Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin Covid-19.

Putusan itu diketok pada Kamis, 14 April 2022 lalu oleh ketua majelis Prof. Supandi dengan hakim anggota masing-masing Yodi Martono Wahyunadi dan Is Sudaryono.

MA pun meminta pemerintah harus menyediakan vaksin Covid-19 yang halal khususnya bagi masyarakat muslim di Indonesia.

“Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI) tersebut,” demikian dikutip dari salinan amar putusan MA, pada Jumat (22/4/2022).

Putusan MA itu teregister Nomor 31 P/HUM/2022 Tanggal 14 April 2022 atas nama Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI), yang diwakili oleh Ketua Umum, Ahmad Himawan.

Dalam salinan putusanya, MA menjelaskan pemerintah tak bisa serta merta mamaksakan kehendaknya kepada warga negara Indonesia untuk divaksin dengan alasan apapun dan tanpa syarat.

“Bahwa pemerintah dalam melakukan program vaksinasi COVID-19 di wilayah Negara Republik Indonesia, tidak serta-merta dapat memaksakan kehendaknya kepada warga negara untuk divaksinasi dengan alasan apa pun dan tanpa syarat, kecuali adanya perlindungan dan jaminan atas kehalalan jenis vaksin Covid-19 yang ditetapkan, khususnya terhadap umat Islam,” demikian bunyi putusan MA.

Anis Matta Apresiasi Langkah Presiden Jokowi Melarang Ekspor CPO dan Minyak Goreng

, , , , , , , , ,

Partaigelora.id – Pemerintah akhirnya menetapkan larangan ekspor sawit (CPO) dan minyak goreng. Larangan ekspor berlaku mulai 28 April 2022 mendatang hingga batas waktu yang belum ditentukan.

Keputusan itu, diambil oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri membahas soal ketersediaan minyak goreng nasional pada Jumat (22/4/2022).

Presiden menyatakan, akan terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ini agar ketersediaan minyak goreng di dalam negeri melimpah dengan harga terjangkau.

Menanggapi hal ini, Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengatakan, pemerintah telah mengambil langkah substansial dalam mengatasi krisis ketersediaan bahan pokok.

“Saya ingin mengapresiasi langkah Presiden Jokowi melarang ekspor CPO dan minyak goreng. Langkah ini sangat penting untuk memproteksi pasar dan kepentingan dalam negeri,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Sabtu (23/4/2022).

Menurut Anis Matta, gejolak geopolitik telah membuat harga komoditas dunia naik tinggi. Naluri ekonomi akan membawa barang ke tempat dengan harga dan keuntungan tertinggi.

“Di sinilah negara harus hadir untuk mengendalikan agar naluri ekonomi tidak merugikan hajat hidup orang banyak,” ujarnya.

Anis Matta mengungkapkan, pada akhir Maret lalu, Rusia juga mengambil kebijakan serupa dengan Indonesia, dengan melarang ekspor minyak biji bunga matahari untuk menstabilkan harga di dalam negeri.

Rusia adalah pengekspor kedua minyak jenis ini dan menguasai sekitar 23% dari pasokan dunia.

Eksportir terbesarnya adalah Ukraina, yang menguasai pangsa pasar 46% atau senilai USD 3,4 miliar (sekitar Rp 51 triliun).

“Semoga pelarangan ekspor ini menjadi awal dari serangkaian langkah-langkah terukur pemerintah dalam memastikan ketersediaan bahan pokok dengan harga yang terjangkau,” katanya.

Ketua Umum Partai Gelora menegaskan, situasi krisis saat ini tidak bisa diurus secara ‘business as usual’ atau bisnis seperti biasa.

“Harus ada terobosan besar dan cara-cara non-konvensional untuk menyelamatkan rakyat. Berbagai problema harus diselesaikan sampai ke akar-akarnya, agar tidak terkesan sebagai gimmick,” katanya.

Sebab, di tengah krisis global saat ini, tantangan terbesar kita adalah mencapai kemandirian pangan, sebab ketahanan pangan kita masih rapuh.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Anis Matta dalam Gelora Talk bertajuk ‘Mengukur Nafas Gerakan Mahasiswa Indonesia’ pada Rabu (20/4/2022) lalu, meminta pemerintah untuk tidak menciptakan ‘gimmick-gimmick’ baru, karena akan menjadi ‘backfire’ atau serang balik terjadap pemerintah sendiri.

“Tidak ada ruang untuk gimmick, misalnya menangkap orang-orang dalam kasus minyak goreng, hanya sebentar memuaskan kemarahan rakyat. Tetapi, sekarang ini masalah riilnya adalah begitu orang tidak bisa belanja, maka perut langsung terpengaruh,” katanya.

Ia sudah berulang kali mengingatkan pemerintah agar memiliki solusi yang fundamental, bukan sekedar tambal sulam, dan perlukan terobosan baru. Sebab, krisis saat ini bersifat sistemik dan multidemensi.

Anis Matta Dorong Mahasiswa Lakukan Revolusi Sosial

, , , , , , , , , ,

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menilai, pemerintah tidak memiliki solusi yang fundamental dalam mengatasi krisis multidemensi saat ini.

Solusi yang ada hanya bersifat tambal sulam, dan tidak menyelesaikan masalah yang tengah dihadapi rakyat seperti masalah minyak goreng dan kenaikan harga-harga pangan. Masyarakat tetap menghadapi kesulitan ekonomi dan himpitan hidup yang makin berat.

“Pemerintah saat ini sedang bingung, tidak punya solusi secara fundamental untuk menyelesaikan masalah, yang ada hanya tambal sulam saja,” kata Anis Matta dalam Gelora Talk bertajuk ‘Mengukur Nafas Gerakan Mahasiswa Indonesia’ , Rabu (20/4/2022).

Diskusi yang digelar secara daring menghadirkan pengamat politik Rocky Gerung, Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Arjuna Putra Aldino dan Ketua Umum DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Abdul Musawir Yahya ini, Anis Matta meminta pemerintah untuk tidak menciptakan ‘gimik-gimik’ baru, karena akan menjadi ‘backfire’ atau serang balik terjadap pemerintah sendiri.

“Tidak ada ruang untuk gimik, misalnya menangkap orang-orang dalam kasus minyak goreng, hanya sebentar memuaskan kemarahan rakyat. Tetapi, sekarang ini masalah riilnya adalah begitu orang tidak bisa belanja, maka perut langsung terpengaruh,” katanya.

Ia sudah berulang kali mengingatkan pemerintah agar memiliki solusi yang fundamental, bukan sekedar tambal sulam, dan perlukan terobosan baru. Sebab, krisis saat ini bersifat sistemik dan multidemensi.

Beberapa negara sudah menjadi korban dari krisis global saat ini seperti Pakistan dan Sri Langka. Bahkan di Jerman para pekerjanya sudah mulai bergolak, akibat dampak kebijakan embargo energi yang dilakukan pemerintahannya terhadap Rusia.

“Makanya, saya selalu mengatakan, bahwa legacy terbaik untuk Pak Jokowi itu, sebenarnya bukan infrastruktur, bukan juga IKN, tetapi membuka ruang kepada lahirnya pemimpin-pemimpin baru Indonesia yang bisa menyelesaiakan krisis,” ujarnya.

Karena itu, jangan pernah ada pikiran untuk menunda pemilu atau memperpanjang masa jabatan presiden. Sebab, pikiran tersebut, justru akan mempercepat periodesasi atau lengsernya pemerintahan saat ini.

“Masalah sekarang tidak bisa diselesaikan dengan tambal sulam, harus ada pendekatan sistematik dan komprehensif. Situasi sekarang akan menentukan, mana pemimpin yang autentik, pemimpin yang murni atau pemimpin pencitraan,” katanya.

Ketua Umum Partai Gelora ini menegaskan, semua negara akan mengalami revolusi sosial, termasuk Indonesia. Revolusi sosial sekarang, bukan hanya terjadi di dalam negeri saja, tetapi sudah menjadi pergolakan global dalam skala besar.

“Saya hanya ingin menyampaikan kepada teman-teman mahasiswa, anda sudah menyalakan alarm zaman, jangan berhenti melakukan revolusi sosial, teruskan,” katanya.

Anis Matta menilai semua pihak harus memberikan dukungan moral kepada mahasiswa yang turun ke jalan saat ini dalam upaya memperbaiki keadaan. Sebab, dalam sejarah politik Indonesia, dari tahun 1966 dan 1998, mahasiswa adalah penjaga moral bangsa.

Mahasiswa Indonesia selalu hadir dalam persimpangan sejarah politik yang sangat rumit. Sehingga membuat wibawa moral mahasiswa Indonesia, sangat berbeda dengan mahasiswa di negara lain.

“Kita berikan dukungan moral sepenuhnya kepada teman-teman mahasiswa yang turun ke jalan. Karena kita yakin, nafas mereka panjang, tetapi mereka tetap membutuhkan dukungan moral. Ini semakin meyakinkan kita, bahwa yang mereka lakukan itu benar adanya,” tegas Anis Matta.

Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan, gerakan mahasiswa saat ini membuktikan bahwa mahasiswa selalu mendahulukan intelektualitas ketimbang elektabilitas.

“Artinya, gerakan mahasiswa harus tumbuh dengan intelektualitas, harus mendahului elektabilitas. Jadi pemimpin itu, otaknya harus lebih panjang daripada mulutnya,” kata Rocky Gerung.

Ia menduga penangkapan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Dirjen Daglu) Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardana dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor Minyak Sawit Mentah (CPO) menjadi semacam sogokan buat mahasiwa.

Sogokan dimaksudkan, kata Rocky, agar tuntutan para rakyat atau mahasiswa kekinian soal mafia minyak goreng bisa diredam dan selesai.

“Kita mau tahu sebetulnya adalah potensi pergerakan mahasiswa ini di dalam dua hari terakhir kita duga ditangkapnya Dirjen Perdangangan Luar Negeri lalu ada komisaris Wilmar segala macam itu juga harus dibaca sebagai semacam sogokan,” katanya.

Rocky menduga penangkapan ini bagian dari rekayasa pemerintah untuk meredam gejolak demonstrasi mahasiswa yang makin massif, terarah, dan fokus.

“Seolah-olah dengan ditangkapnya tokoh-tokoh ini yang mempermainkan izin ekspor itu, selesai lah tuntutan mahasiswa soal minyak goreng. Kan nggak begitu,” tegas Rocky.

Kejanggalan lain yang diungkap Rocky adalah peran Komisi Pemberantasan Korupsi yang melempem. Ia mempertanyakan mengapa yang melakukan penindakan justru Kejaksaan Agung bukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Polri.

“Ini semua pertanyaan yang terarah pada semacam kesimpulan bahwa istana ini mau tukar tambah. Dan yang lebih harus dipersoalkan ini sampai di mana sih penangkapan itu akan memulihkan kembali kepercayaan publik,” ungkapnya.

Ketua Umum GMNI Arjuna Putra Aldino mengatakan, di tengah kondisi saat ini, mahasiswa harus kritis agar terhindar dari transaksi politik praktis, disaat partai politik tidak melaksanakan tugasnya dan mengabaikan suara-suara rakyat.

“Apa yang dilakukan mahasiswa sekarang, adalah melakukan refleksi kritis terhadap kondisi yang ada. Kondisi yang ada tidak bisa dibiarkan terus menerus. Inilah cara mahasiswa meluruskan pemerintah,” kata Arjuna.

Menurutnya, mahasiswa tidak hanya turun ke jalan untuk menyuarakan suara-suara rakyat, tetapi juga menempuh upaya diplomasi atau dialog dengan Istana.

“Sehingga kami berharap pemerintah tidak mengabaikan lagi suara-suara rakyat. Jadi tugas kami melakukan refleksi kritis, tidak hanya turun ke jalan, tapi juga melakukan diplomasi Istana, berdialog membahas dinamika pada saat ini,” katanya.

Ketua Umum DPP IMM Abdul Musawir Yahya menegaskan, aksi mahasiswa saat ini tidak ditunggangi kepentingan politik tertentu, meskipun telah bertemu dengan pihak Istana. Gerakan mahasiswa, katanya, murni gerakan kaum intelektual, yang secara spontan melihat kondisi saat ini perlu segera disikapi mahasiswa.

“Ini panggilan kita sebagai kaum intelektual. Kehadiran kita di Istana, bukan untuk menjilat sebagaimana yang diberitakan media-media. Kita datang ke sana murni untuk menyampaikan banyak problem kebangsaan,” ungkap Abdul Musawir.

Ia mengatakan, untuk memperbaiki keadaan saat ini dibutuhkan kolaborasi semua pihak, sehingga ditemukan solusi yang komprehensif, bahwa situasi sekarang membahayakan perekonomian dan bangsa.

“Kita perlu kolaborasi untuk memikirkan apa yang pas. Kita tidak ada upaya untuk menggulingkan presiden, kita tetap laksanakan Pemilu 2024 secara konstitusional. Jadi saya tegaskan disini, jangan gara-gara kita bicara di diskusi Partai Gelora terus muncul berita-berita aksi mahasiswa ditunggangi partai politik tertentu. Tidak ada itu,” tegas Ketua Umum DPP IMM.

Partai Gelora Minta Presiden Jokowi untuk Lebih Serius Lakukan Rekonsiliasi Nasional

, , , , , ,

Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia mengusulkan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diberi gelar Bapak Rekonsiliasi, yang akan mengakhiri jabatannya selama dua periode pada 2024 mendatang.

Sebab, Jokowi dinilai telah berhasil merangkul lawan politik di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 lalu, yakni Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, yang telah diberikan kedudukan sebagai Menteri Pertahanan dan Menteri Pariwisata, Ekonomi Kreatif di Kabinet Indonesia Maju.

Namun, Jokowi dinilai masih perlu menuntaskan kasus pembelahan yang terjadi di masyarakat akibat polarisasi Pilpres 2019 lalu, yang hingga kini belum selesai dan cenderung meningkat ekskalasinya menjelang Pemilu 2024.

“Saya masih khawatir dengan pembelahan yang ada di akar rumput itu sebabnya kalau misalnya Pak Jokowi mau diberi gelar saya lebih suka kalau beliau mengejar gelar Bapak Rekonsiliasi, sebab, kalau bisa, sebelum beliau turun, beliau menyatukan kembali negara kita yang agak terpecah di arus bawah,” kata Fahri Hamzah, Wakil Ketua Umum Partai Gelora dalam keterangannya, Selasa (19/4/2022).

Menurut Fahri, capaian fisik yang diraih Jokowi dalam pembangunan infrasktur yang masif bisa hilang, jika Indonesia tidak berhasil melakukan rekonsiliasi sesama anak bangsa, serta mengakhiri pembelahan dan polarisasi politik di masyarakat.

“Saya merasa bahwa semua capaian secara fisik itu bisa hilang kalau rekonsiliasinya gagal jadi lebih baik dituntaskan rekonsiliasinya supaya capaian fisiknya otomatis kita dapatkan,” ujarnya.

Fahri menilai, jika Jokowi berhasil merekonsiliasi rakyatnya, maka kesuksesan Jokowi lainnya boleh jadi akan mengikuti.

Dia mengatakan, orang Indonesia saat ini sensitif, sehingga butuh pendekatan dan berbicara dari hati ke hati untuk menuntaskan suatu permasalahan.

“Kalau rekonsiliasinya sukses, maka Pak Jokowi bisa mendapatkan lebih banyak dari yang lain selain rekonsiliasi juga infrastruktur. Buktinya orang sensitif semua,” ujarnya.

Seperti diketahui, akun Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) mengunggah julukan enam Presiden Indonesia. Kemensatneg meminta masyarakat memberikan masukan dan usulan mengenai julukan yang akan disematkan kepada Presiden ketujuh RI Joko Widodo.

Presiden pertama RI Sukarno disebut sebagai Bapak Proklamator. Bung Karno memiliki peranan penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda dan sosok yang membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.

Kemudian Presiden kedua RI Soeharto disebut sebagai Bapak Pembangunan. Karena Soeharto memfokuskan program kerjanya terhadap pembangunan ekonomi dan menciptakan landasan untuk pembangunan yang disebut sebagai Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita)

Lalu, Presiden ketiga RI BJ Habibie disebut sebagai Bapak Teknologi, karena pada masanya Indonesia mendirikan industri pesawat terbang yang sekarang dikenal sebagai PT Dirgantara Indonesia. Pesawat N250 Gatotokaca merupakan pesawat buatan Indonesia pertama yang digagas BJ Habibie.

Selanjutnya, Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) disebut sebagai Bapak Pluralisme. Gus Dur dinlai telah memberikan gagasan-gagasan universal mengenai pentingnya menghormati perbedaan sebagai bangsa yang beragam dan lantang dalam membela minoritas. Salah satu buktinya adalah pencabutan peraturan yang melarang kegiatan adat warga Tionghoa secara terbuka seperti perayaan Imlek, serta mengakui agama Konghucu.

Berikutnya, Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri disebut sebagai Ibu Penegak Konstitusi. Dalam sejarah pemerintahan Indonesia, Megawati tercatat sebagai Presiden wanita pertama di Indonesia. Megawati dianggap sebagai pencetus berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Konstitusi dan menyiapkan sistem Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung.

Sedangkan Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) disebut sebagai Bapak Perdamaian. SBY dinilai berhasil mengakhiri konflik Aceh melalui Perjanjian Damai Helshinki. Saat itu, Indonesia juga banyak berpartisipasi dalam misi perdamaian dunia, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Sementara Presiden ketujuh RI Joko Widodo dalam dua periode pemerintahan sangat gencar dan masif dalam membangun berbagai infrasktruktur mulai dari jalan, jalan tol, bendungan, kereta cepat, LRT, bandar udara, pelabuhan dan lain-lain.

Jokowi juga memutuskan untuk memidahkan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Nusantara di Kabupaten Penajam Passer Utara, Kalimantan Timur. IKN tersebut saat ini dalam proses pembangunan.

Namun, dua periode pemerintahan Jokowi masih dibayang-bayangi pembelahan di masyarakat, imbas daru polarisasi politik dan agama di Pilkada DKI Jakarta pada 2017 dan Pilpres 2019. Pembelahan tersebut, hingga kini belum bisa diakhiri dan ekskalasinya cenderung naik menjelang Pemilu 2024.

Partai Gelora : Awas! ‘Alarm Zaman’ Sudah Dibunyikan Mahasiswa, Pemerintah Harus Peka

, , , , , , , , , ,

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan aksi demo 11 April 2022 yang dilakukan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di depan Gedung DPR/MPR beberapa waktu lalu, menjadi pertanda bagi pemerintah saat ini, bahwa ‘alarm zaman’ telah dibunyikan.

Karena itu, Anis Matta mengingatkan pemerintah untuk tidak melakukan pendekatan perspektif keamanan berlebihan terhadap gerakan mahasiswa saat ini, serta tidak menuding ada ‘wayang’ yang sengaja dimainkan oleh ‘dalang’ tertentu untuk menjatuhkan pemerintah.

“Jadi ini bukan sekedar isu tentang penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Tapi ini sudah suara emak-emak di rumah, ibu rumah tangga , suara masyarakat bawah yang mengalami himpitan hidup yang semakin berat. Ini akibat krisis ekonomi yang kita hadapi paling dalam dua tahun terakhir ini,” kata Anis Matta dalam Gelora Talk bertajuk “Gerakan Mahasiswa Indonesia: Nyalakan Alarm Zaman” Rabu (13/4/2022) petang.

Dalam pekan-pekan ini, menurut Anis Matta, kita menyaksikan rezim di beberapa negara sudah mulai berguguran, karena tidak mampu menghadapi tekanan krisis berlarut akibat ketidakpastian situasi global.

“Ini yang diserbu Ukraina, yang jatuh Perdana Menteri Pakistan (Imran Khan, red), Sri Langka sedang berjalan, Yaman sudah. Ini karena apa? karena terintegrasinya masyarakat dunia. Korbannya pasti banyak lagi, akan menimpa negara-negara yang rapuh. Inflasi adalah dampak yang sedang terjadi,” ujarnya.

Situasi yang terjadi di Pakistan, lanjutnya, bisa saja terjadi di Indonesia. Dimulai dari krisis ekonomi, berlanjut krisis sosial dan berujung pada krisis politik. Namun, hal itu tergantung dari kekuatan dan kapasitas pemerintah dalam menghadapi krisis berlarut saat ini.

“Gerakan mahasiswa sekarang ini, sangat berbeda dengan gerakan mahasiswa tahun 98. Saat itu, krisis bagian dari reformasi proses demokratisasi global, menyusul runtuhnya Uni Soviet. Amerika dan Eropa, adem ayem saat itu, tapi sekarang krisis menimpa seluruh negara, termasuk negara Amerika dan Eropa. Bahkan jauh lebih dahsyat daripada yang menimpa kita,” katanya.

Anis Matta menilai krisis berlarut saat ini secara langsung bisa menjatuhkan seluruh rezim di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Sebab, suasana hati publik (public mood) saat ini, diliputi dengan kemarahan, karena himpitan hidup yang semakin berat.

“Jadi, ini yang kita lihat kemarin, pada 11 April ini, mungkin banyak orang yang underestimate di awal, tetapi bagi kami, ini menjadi suatu pertanda zaman. Ini ada alarm yang sudah dibunyikan. Alarm zaman yang dibunyikan oleh para mahasiswa kita,” ujarnya.

Anis Matta berharap ‘alarm zaman’ itu bisa mengilhami pemerintah untuk segera menemukan peta jalan baru bagi Indonesia ke depan dan bisa ke luar dari krisis berlarut saat ini. Sebab, demo mahasiswa sudah hampir merata di wilayah Indonesia, sehingga butuh perhatian serius pemerintah.

“Kira-kira fenomena ini yang kita tangkap pada 11 April kemarin, kelihatannya fenomena ini akan terus berlanjut. Tadi yang kita dengar rencananya 21 April ini,” ungkapnya.

Dalam rangka perbaikan kondisi negara, kata Anis Matta, Partai Gelora pada prinsipnya memberikan dukungan moral kepada gerakan mahasiwa saat ini yang telah menyalahan ‘alarm zaman’.

“Bahkan saya mendapat kabar, teman-teman mahasiswa di Bone, Sulsel, sudah menduduki DPRD Kabupaten Bone. Mahasiswa hadir kembali melakukan fungsi utamanya sebagai penjaga moral bangsa,” kata Ketua Umum Partai Gelora ini.

Menanggapi hal ini, Ketua BEM Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar Amir mengungkapkan, bahwa masalah penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode, bukan menjadi isu utama gerakan mahasiswa di Makassar.

“Tuntutan kami di Makassar adalah soal kenaikan harga pangan dan kenaikan BBM, bukan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Pemerintah kelihatannya belum melakukan langkah-langkah untuk menurunkan harga-harga. Kita akan terus berdemo, terus bergerak sampai kita menang,” kata Amir.

Ketua BEM Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Muhammad Ibnu Rahmata menambahkan, kenaikan minyak goreng dan kenaikan BBM saat ini membuat kehidupan masyarakat semakin sulit, karena kenaikan harga tersebut memicu naiknya berbagai harga pangan.

“Mahasiswa sebagai agent of social control dan agen perubahan akan terus ke jalan untuk memperjuangkan hak-hak rakyat. Kita mendorong dan mengupayakan tuntutan agar dikabulkan. Pemerintah harus berpihak kepada kepentingan rakyat,” kata Ibnu.

Presedium Persaudaraan Pemuda Islam (PPI) Sumatara Utara Fahrul Rozi Panjaitan menegaskan, bahwa gerakan mahasiswa saat ini tidak ada yang mendanai atau memboncengi, karena murni untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, yang saat ini mengalami kesulitan.

“Kalau ada tudingan seperti itu, sengaja diciptakan untuk mematahkan atau melemahkan gerakan mahasiswa oleh oknum-oknum atau orang-orang yang tidak mau mahasiswa turun ke jalan menyuarakan kebenaran,” kata Rozi.

Sependapat dengan Amir dan Ibnu Rahmata, Rozi juga menilai bahwa gerakan mahasiswa saat ini bertujuan mendesak pemerintah untuk segera menurunkan kenaikan harga-harga pangan dan BBM, terutama minyak goreng. Sebab, kenaikan harga minyak goreng dan BBM berdampak pada kenaikan sembako dan kebutuhan pokok lainnya

“Minyak goreng sekarang sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Di Pulau Sumatera, terutama Langkat itu pada umumnya menghasilkan minyak goreng dengan sawitnya yang luas. Tetapi, kenapa di Sumatera Utara saja harganya naik dan langka. Ini yang disuarakan kawan-kawan mahasiswa. Kenaikan harga minyak goreng sekarang berdampak pada kenaikan sembako dan kebutuhan pokok lainnya,” tegasnya.

Partai Gelora Uraikan Secara Detil Kerugian Konstitusional dari Pelaksanaan Pemilu Serentak

, , , , , , , , , , , ,

Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menyatakan, mengalami kerugian konstitusional karena adanya frasa ‘serentak’ pada pasal 167 ayat 3 dan 347 ayat 1 Undang-Undang No.7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Sebab, frasa ‘serentak’ tersebut, dimaknai sebagai pemungutan suara pada waktu yang sama untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta memilih Anggota DPR RI dan DPRD.

Hal itu disampaikan Kuasa Hukum Pemohon Said Salahudin dalam sidang lanjutan gugatan keserentakan pemilu yang diajukan Partai Gelora pada Senin (11/4/2022).

Sidang perkara No. 35/PUU-XX/2022 ini digelar secara daring, dipimpin dipimpin Ketua Sidang Panel Hakim Konstitusi Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Hakim Konstitusi Saldi Isra.

Menurut Pemohon, pemungutan suara yang dilaksanakan pada hari yang sama, khususnya untuk Pemilihan Presiden dengan DPR dan DPRD, membuat pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu 2024 didasari pada perolehan suara oleh partai politik pemilu sebelumnya yaitu 2019.

“Dalam kondisi demikian sebagai partai politik yang belum lahir pada 2019, Pemohon merasa hak konstitusional yang dijamin Pasal 28 huruf c ayat 2 UUD 1945 yang ingin diwujudkan melalui pengusulan calon Presiden dan calon Wakil Presiden pada pemilu 2024, menjadi terlanggar atau tidak terpenuhi sehingga timbul kerugian konsitusional bagi Pemohon yang hilang kesempatannya,” papar Said.

Pemohon juga mengatakan apabila Pemilihan Presiden dan anggota DPR pada Pemilu 2024 tidak dilakukan pada hari yang sama. Atau Pemilihan DPR dan DPRD diselenggarakan lebih awal, maka syarat pengusulan calon Presiden dan calon Wakil Presiden pada Pemilu 2024 tidak didasari pada perolehan kursi partai politik DPR hasil Pemilu 2019.

“Hal ini mengingat bahwa sampai hari ini belum ada satupun partai politik yang telah dinyatakan sebagai peserta Pemilu 2024 oleh KPU. Status seluruh partai politik hari ini adalah bakal peserta pemilu 2024, baik partai politik mantan peserta Pemilu 2019 maupun partai politik baru yang akan mengikuti Pemilu 2024. Sehingga dalam kedudukan hukumnya, sama sebagai partai politik bakal calon peserta Pemilu 2004,” ujar Said.

Sehingga semua partai politik semestinya memiliki hak dan peluang yang sama, tidak boleh mendapatkan perlakuan berbeda antara satu partai dengan partai yang lain yang akan menjadi peserta Pemilu 2024.

“Dari uraian diatas, maka tergambar adanya kerugian konstitusional yang bersifat spesifik secara aktual menurut penalaran yang wajar yang dapat terjadi atau akan dialami oleh pemohon. Dimana sebagaiamana dijelaskan memperlihatkan adanya hubungan sebab akibat antara kerugian konstititusional yang dialami dengan berlakunya pasal 167 ayat 3 dan 341 ayat 1 UU Pemilu,” tegasnya.

Said menegaskan, Partai Gelora tidak menggugat ambang batas pencalonan presiden. Dengan begitu, permohonannya berbeda dengan Partai Ummat yang telah dinyatakan ditolak gugatannya oleh MK, karena bukan peserta pemilu 2019.

“Batu uji yang kami ajukan berbeda dengan yang digunakan dalam uji materi yang pernah diputus Mahkamah. Pengujian kita pasal 167 ayat 3 dan 347 ayat 1. Berdasarkan pasal 60 ayat 2 UU MK MK jucto 78 ayat 2 PMK Nomor 2/2021 tentang tata beracara dalam perkara pengujian UU dapat diajukan pengujian sepanjang menggunakan dasar konstitusional yang berbeda sehingga permohonan pemohon tidak nebis in idem,” jelasnya.

Pemohon lantas meminta MK menyatakan frasa ‘serentak’ pada 167 ayat 3 dan 347 ayat 1 UU No 7/2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD 1945, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai pemilihan anggota DPR, DPRD, presiden dan wakil presiden terhitung sejak Pemilu 2024 tidak dilaksanakan pada hari yang sama, dan pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan setelah penetapan perolehan kursi DPR RI.

Karena itu, berdasarkan uraian diatas, maka pemohon memiliki legal standing. Pemohon juga telah menguraikan secara terperinci mengenai subyek hukum pemohon, sebagai partai politik yang telah resmi menjadi badan hukum berdasarkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.

“Dengan demikian Mahkamah berwenang untuk memeriksa mengadili dan memutus permohonan pemohon. Oleh sebab itu semua petitum bisa dikabulkan dan langsung dieksekusi,” tegas Said.

Fahri Hamzah, Kuasa Hukum Pemohon lainnya mengatakan, Partai Gelora seperti merasa ditantang untuk mencari argumen dan teori guna menyakinkan Majelis bahwa permohonan yang diajukan berbeda dengan lainnya yang pernah diputus MK dalam permohonan yang sama.

“Pada persidangan yang lalu, kami mengucakan terima kasih atas koreksi yang diberikan Majelis. Kami merasa ditantang pada waktu itu, untuk mencari argumen menyakinkan Majelis. Mencari teori atau perbandingan, tidak saja penyelenggaran pemilu, tapi juga praktek penyelenggaraan negara,” kata Fahri Hamzah.

Fahri menegaskan, permohonan yang diajukan Partai Gelora bertujuan untuk menyelamatkan praktek ketatanegaraan yang konstitusional, khususnya penyelenggaraan Pemilu dan demokrasi kita.

“Kita juga menjaga nyawa manusia yang pada Pemilu 2019 lalu, memang sudah nampak begitu banyak korban. Kita ingin menyakinkan Majelis, bahwa magnet pada masa lalu perlu kita koreksi demi keselamatan demokrasi kita dan keselamatan manusia Indonesia,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gelora ini.

Dalam uji materi UU Pemilu tentang keserentakan Pemilu ini, Fahri Hamzah yang semula menjadi pemohon, tidak lagi menjadi pemohon, Pemohon atau prinsipal adalah Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta dan Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menjadi Kuasa Hukum Pemohon bersama Kuasa Hukum baru lainnya, Said Salahudin. Sehingga total kuasa hukum pemohon menjadi 8 orang dari sebelumnya 6 orang.

Terkait sidang tersebut, Ketua Sidang Panel Hakim Konstitusi Suhartoyo mengatakan Majelis akan memeriksa permohonan pemohon dalam rapat permusyawaratan hakim untuk diputuskan bisa dilanjutkan atau tidak.

Alamat Dewan Pengurus Nasional

Jl. Minangkabau Barat Raya No. 28 F Kel. Pasar Manggis Kec. Setiabudi – Jakarta Selatan 12970 Telp. ( 021 ) 83789271

Newsletter

Berlangganan Newsletter kami untuk mendapatkan kabar terbaru.

Copyright 2020 All Rights Reserved
X