Partaigelora.id-Ketua Divisi Kajian Pemikiran Islam Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Abdul Rochim mengatakan di tengah eskalasi konflik internasional yang terus bergejolak, Indonesia dinilai memiliki posisi strategis untuk tampil sebagai pemain kunci di panggung dunia.
Kendati demikian, kiprah diplomasi internasional dan aksi kemanusiaan global harus berjalan bersisian dengan penguatan kesejahteraan masyarakat di dalam negeri melalui pendekatan fiqih prioritas (fiqhul awwaliyat), pembagian peran yang terstruktur, serta penegasan narasi kedaulatan nasional.
Hal tersebut disampaikannya dalam Kajian Pengembangan Wawasan Keislaman bertajuk ‘Visi Keumatan di Pusaran Konflik Global pada Jumat (8/5/2026) malam.
“Dalam merespons krisis kemanusiaan global—seperti yang terjadi di Palestina—bangsa Indonesia dihadapkan pada tanggung jawab moral dan agama yang berkedudukan tinggi. Namun, pelaksanaan komitmen tersebut perlu dilakukan secara terukur agar tidak mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat di tanah air,” kata Abdul Rochim.
Menurut dia, membantu rakyat Palestina yang tertindas, adalah kewajiban yang harus diprioritaskan. Namun, dalam memperjuangkan agenda kemanusaian global, harus diterapkan fiqih prioritas agar pengorbanan sumber daya memberikan dampak maksimal tanpa menimbulkan dampak negatif bagi stabilitas internal.
Ia mengatakan, pentingnya konsolidasi internal serta pengikisan ego kelompok yang kerap menguras energi bangsa.
Mengutip pandangan pemikir muslim Malik bin Nabi atau Malek Bennabi mengenai ketahanan internal (qabiliyah lil-isti’mar), ia mengingatkan bahwa suatu bangsa akan rentan menjadi objek kepentingan luar jika tidak memiliki agenda kolektif yang kuat.
Untuk mengatasi hal tersebut, kata dia, perlunya konsep pembagian porsi kerja (qasamat al-a’mal). Melalui pendekatan ini, sebagian elemen masyarakat fokus pada aksi diplomasi dan bantuan kemanusiaan internasional.
“Sementara elemen lainnya mengawal penguatan ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan sosial di dalam negeri,” katanya.
Lebih lanjut, Rochim menjelaskan bahwa nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan bersifat universal, namun pelaksanaannya dihadapkan pada realitas keterbatasan sumber daya. R
Rochim mengambil analogi dari kisah literatur klasik mengenai perbedaan pendekatan keputusan antara Nabi Daud AS dan Nabi Sulaiman AS dalam menyelesaikan sengketa masyarakat.
Menurutnya, sebuah kebijakan tidak hanya harus berdasar pada kebenaran normatif, tetapi juga harus memperhitungkan dampak jangka panjang (ma’alat) guna memitigasi timbulnya persoalan sosial-ekonomi baru.
Dalam konteks penyikapan atas krisis Palestina, ia mengimbau masyarakat untuk berfokus pada tanggung jawab aksi nyata (khitab syar’i) ketimbang sekadar memandangnya sebagai narasi takdir konflik (khitab qadari).
Penggalangan bantuan kemanusiaan yang terintegrasi dengan diplomasi resmi negara dinilai memberikan dampak yang jauh lebih signifikan.
Sementara itu, menanggapi tantangan kemiskinan dan ketimpangan di dalam negeri, Rochim menegaskan bahwa penuntasan masalah perekonomian domestik merupakan bagian fundamental dari tujuan utama syariat (maqashid syariah), khususnya dalam menjaga harta dan jiwa (hifz al-mal dan hifz an-nafs).
“Kesejahteraan masyarakat di dalam negeri adalah penopang utama stabilitas bangsa. Dalam pandangan Islam, ketahanan ekonomi dan keamanan pangan merupakan kewajiban pokok. Oleh karena itu, penguatan ekonomi domestik dan partisipasi dalam isu kemanusiaan internasional harus berjalan bersisian sebagai agenda prioritas bersama,” tegas Rochim.
Ia menyoroti dinamika geopolitik global—seperti yang ditunjukkan oleh Iran—dalam membangun soliditas nasional (herd behavior) melalui narasi kedaulatan yang tegas.
Ketua Divisi Kajian Pemikiran Islam Partai ini menilai Indonesia perlu menghadirkan kepemimpinan narasi yang serupa guna mengatasi persoalan ego sektoral dan fragmentasi kebijakan, khususnya terkait kedaulatan pangan dan energi.
Rochim menekankan bahwa gagasan membawa Indonesia masuk dalam visi ‘Lima Besar Dunia’ yang diusung Partai Gelora sejak awal merupakan ikhtiar nyata untuk meruntuhkan hambatan psikologis (mental block) yang selama ini membatasi cara pandang bangsa.
“Selama ini kita sering terjebak dalam perasaan ketidakmungkinan—merasa terlalu kecil untuk menjadi negara besar. Padahal, potensi demografi, kekayaan sumber daya alam, dan ikatan nilai geopolitik kita sangat masif. Visi lima besar dunia adalah upaya mendobrak keterbatasan berpikir tersebut,” jelas Rochim.
Lebih lanjut ditegaskan bahwa cita-cita menjadikan Indonesia sebagai kekuatan superpower bukanlah bentuk ambisi dominasi, melainkan instrumen dan sarana (wasilah) untuk menegakkan nilai-nilai keadilan, menghapuskan penjajahan, serta menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia di tatanan internasional.
“Menjadi negara yang kuat adalah sarana untuk berbuat lebih banyak bagi kemaslahatan dunia. Ketika Indonesia hadir secara tangguh di pentas global, kita memiliki kapasitas yang jauh lebih efektif untuk menolak penjajahan, menjaga perdamaian, dan mewujudkan kesejahteraan bersama,” katanya.
Tetapi ia menghim bau agar ndonesia diimbau untuk mengikis keraguan atas potensi besar yang dimiliki dan mulai memperkuat narasi kedaulatan di tengah ketidakpastian geopolitik global.
“Penegasan visi geopolitik yang berani dinilai menjadi kunci agar Indonesia tidak hanya menjadi penonton, melainkan pemain kunci di tatanan internasional,” katanya.
No comments