Partaigelora.id – Pelaksanaan Pemilu 2024 yang akan digelar pada 14 Pebruari 2024 tinggal 12 bulan lagi. Untuk menghadapi hal ini, Partai Gelora telah membentuk Tim Pemenangan Pemilu (TPP) 2024.
Selain itu, Partai Gelora juga membentuk 84 Koordinator Pemenangan Daerah Pemilihan (Dapil) di 84 dapil untuk kursi legislatif di DPR RI. Jumlah kursi yang akan diperebutkan di 84 dapil sebanyak 580 kursi.
Pembentukan TPP 2024 dan Koordinator Pemenangan Dapil dibentuk di sela-sela penutupan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Konsolidasi Pemenangan Pemilu 2024 yang digelar Pomelotel Jakarta, pada Kamis (9/2/2023).
“Dalam Rapat Koordinasi Pemenangan Pemilu, kita sudah menyepakati dan memutuskan dibentuk Tim Pemenangan Pemilu Partai Gelora Indonesia dan 84 Koordinator Pemenangan Dapil,” kata Mahfuz Sidik, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelora, Jumat (9/2/2023).
Menurut Mahfuz, TPP 2024 ini akan mengkoordinasikan seluruh kerja-kerja pemenangan Pemilu Partai Gelora di pusat maupun di daerah, baik di tingkat provinsi, maupun kabupaten/kota.
TPP 2024 Partai Gelora ini, akan dipimpin Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta selaku Ketua Steering Committe (SC), sementara Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Rico Marbun ditunjuk sebagai Ketua Organizing Committee (OC).
Anis Matta selaku Ketua SC TPP 2024 akan didampingi Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah, Bendahara Umum Achmad Rilyadi, serta Sekjen Partai Gelora Mahfuz Sidik.
Sedangkan Rico Marbun sebagai Ketua OC akan didampingi Wakil Sekjen Regulasi Organisasi Partai Gelora Handoyo Prihantanto sebagai Sekretaris OC.
“TPP secara periodik akan sering bertemu dan melakukan pertemuan untuk melakukan monitoring, evaluasi, koordinasi dan konsolidasi pemenangan Pemilu,” katanya.
“Untuk kerja-kerja pemenangan tersebut, OC sudah menyusun manajemen kerja pemenangan dapil,” lanjutnya.
Mahfuz menambahkan, 84 Koordinator Pemenangan Dapil yang dibentuk tersebut dibawa koordinasi langsung lima Bidang Pengembangan Teritori (Bangter) DPN Partai Gelora.
“Koordinator Pemenangan Dapil ini juga memiliki kewajiban untuk konsultasi dan koordinasi dengan DPW, sehingga akan menjadi satu kesatuan kerja pemenangan caleg Partai Gelora dari provinsi, kabupaten, kota hingga pusat,” jelasnya.
Sehingga antara DPW dan Koordinator Pemenangan Dapil akan saling bersinergi untuk memenuhi target tersebut. Tidak hanya untuk dapil pusat, tetapi juga di dapil provinsi dan kabupaten/kota.
“Dengan saling bersinergi, maka semua kerja yang dilakukan secara terpadu, sehingga targetnya diharapkan akan tercapai di ketiga level ini,” ujarnya.
Selanjutnya, untuk mengkordinasikan 84 Koordinator Pemenangan dapil ini, Ketua Bangter I Syahfan Badri Sampurno, Ketua Bangter II Acmad Zairofi, Ketua Bangter III Ahmad Zainuddin, Ketua Bangter IV Rofi’ Munawar dan Ketua Banter V Akhmad Faradis mendapatkan surat tugas secara langsung dari Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta.
Bangter I akan bertanggungjawab pada pemenangan dapil di wilayah Sumatera. Bangter II bertanggungjawab pemenangan dapil di Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Kemudian Bangter III bertanggungjawab di pemenangan dapil DI Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Lalu, Bangter IV bertanggungjawab di pemenangan dapil di Bali, Nusa Tenggara dan Kalimantan. Terakhir Bangter V bertanggungjawab pada pemenangan dapil di Sulawesi, Maluku dan Papua.
Mahfuz menambahkan, Rakornas Konsolidasi Pemenangan juga menyepakati konsolidasi pemenangan untuk memastikan target terdekat.
“Yaitu pendaftaran Bakal Calon Anggota Legistif (BCAD) yang akan di mulai bulan Mei dengan rekrutmen Bacaleg,” pungkasnya.
Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia mengingatkan pemerintah untuk segera meninggalkan penggunaan sistem atau paham ekonomi liberal dalam pengelolaan perekonomian nasional saat ini.
Sebab, di tengah ketidakpastian situasi global saat ini, paham liberalisasi ekonomi bisa menjadi ‘bom waktu’ dan berbahaya bagi perekonomian Indonesia yang terlalu terbuka.
Partai yang memiliki nomor urut 7 dalam Pemilu 2024 ini, berharap agar pemerintah segera kembali kepada Ekonomi Pancasila, memperkuat kemandirian, serta memproteksi ekonominya agar tidak masuk jurang resesi pada 2023.
“Kita ini aneh, negara penggagasnya saja memproteksi ekonominya agar tidak kena resesi. Tetapi, kenapa Indonesia justru membuka selebar-lebarnya terhadap liberalisasi ekonomi. Ini tentu saja menjadi paradoks,” kata Achmad Nur Hidayat, Ketua Bidang Kebijakan Publik Partai Gelora dalam Gelora Talks bertajuk ‘Liberalisasi Ekonomi Nasional, Bagaiman Nasib Kita?, Rabu (8/2/2023) sore.
Menurut dia, liberalisasi ekonomi sudah terbukti gagal, dan tidak mampu bertahan di tengah krisis global saat ini. Karena itu, MadNur-sapaan akrab Achmad Nur Hidayat meminta pemerintah tidak lagi memberikan ‘karpet merah’ pada liberalisasi ekonomi, yang dinilai hanya memperkaya oligarki.
“Sekarang ini banyak negara ingin membangun kemandirian ekonominya. Mereka sadar bahwa konsep liberalisasi ekonomi sudah gagal. Situasi global saat ini mengharuskan mereka memproteksi ekonominya,” ujar MadNur.
Liberalisasi ekonomi, lanjutnya, tidak hanya membawa modal dan teknologi saja, tetapi juga tenaga kerjanya. Sehingga liberalisasi ekonomi tidak jarang mengancam pekerjaan masyarakat Indonesia.
“Saya kira kericuhan yang terjadi antara tenaga kerja lokal dengan tenaga kerja asing di Sulawesi dua minggu lalu, adalah dampak dari liberalisasi saat ini. Liberalisasi ekonomi mengancam pekerjaan dari masyarakat Indonesia,” tegasnya.
Ketua Bidang Kebijakan Publik Partai Gelora ini berpandangan bahwa konsep Ekonomi Pancasila yang dimiliki Indonesia sebenarnya lebih bagus dibandingkan konsep Ekonomi Liberal.
“Konsep Ekonomi Pancasila itu pada dasarnya adalah kemandirian, kenapa nggak kita optimalkan itu. Ide kita untuk menciptakan hilirisasi industri itu bisa menciptakan kemandirian. Sekaranglah saatnya kita tinggalkan ekonomi liberal agar Indonesia menjadi negara super power baru” tegas MadNur.
Rentan Diterpa Krisis
Sementara itu, ekonom senior Rizal Ramli juga mengingatkan bahwa paham liberalisme ekonomi nasional hanya menjadikan Indonesia rentan diterpa krisis global. Rizal Ramli juga meminta memperkokoh kemandirian ekonomi bangsa.
Namun, ia menyayangkan para menteri ekonomi saat ini lebih pro terhadap liberalisasi ekonomi. Hal tersebut bisa dilihat dari berbagai kebijakan yang ditempuh dalam dua periode hingga sekarang. Padahal, pemerintah itu seharusnya pro terhadap kemandirian, kedaulatan di berbagai bidang ekonomi.
“Kami harap Partai Gelora itu memilih pro kedaulatan ekonomi, bukan kapitalis. Pro masa lalu, dan saya harap tidak pro leberalisasi masa sekarang,” ujar Rizal Ramli.
Menurut Rizal Ramli, didalam konstitusi tidak menyatakan secara eksplisit pro terhadap liberalisasi ekonomi. Walau para pendahulu bangsa banyak yang belajar dari bara, tetapi tidak memilih paham liberal.
Sebab, liberalisasi ini, bisa mengalami kehancuran ketika terjadi depresi dan keterpurukan melanda negara barat tersebut. “Liberalisasi ekonomi menjadi sangat spekulatif, dan mereka tolak model seperti itu,” ujarnya.
Para pendiri bangsa ini, dikatanya, telah meletakkan dasar ekonomi berada diantara penganut liberalisme dan komunisme. Yakni sebagai jalan tengah yang termaktub dalam UUD 1945 adalah ekonomi dalam bingkai kesejahteraan rakyat. “Desain negara adalah kesejahteraan,” ucapnya.
Negara kesejahteraan itu, pada prinsipnya kekayaan alam dimiliki rakyat dan dikuasai negara. Sebagai pelaksana bisa diserahkan ke swasta dan tidak memilikinya.
“Ini seperti Zaman Pak Harto, tahun era 70-80, silam 85% laba Sumber Daya Alam (SDA) minyak disetor ke pemerintah. Dan asing dikasih 15% saja sudah sangat senang,” jelasnya.
Sehingga rakyat jelas mendapat manfaat langsung dari SDA tersebut. Namun, sekarang yang terjadi adalah SDA telah dikuasai swasta, sehingga memberikan keuntungan bagi perusahaan atau pribadi, rakyat tidak lagi mendapatkan manfaatnya.
“Ini sudah pengkhianatan terhadap UUD 1945, dan saya pikir Partai Gelora jangan diam saja. Mereka itu tidur aja sudah kaya kok. Malah tidak dibebani pajak atas winfall profit ini. Ini semua karena pemerintah mengabdi pada oligarki,” tegasnya.
Kondisi ekonomi saat ini, kata Rizal Ramli, tidak baik-baik saja. Sebab, yang menikmati pertumbuhan ekonomi saat ini adalah golongan menengah ke atas, tidak untuk rakyat pada umumnya.
“Disisi lain, rakyat bawah hidupnya susah banget, dengan harga-harga naik. Pertumbuhan ekonomi 5,3% hanya dinikmati para kapitalis yang gede-gede. Rakyat kecil tak menikmati pertumbuhan sepersen pun,” pungkasnya.
Pengamat ekonomi dan perbankan Yanuar RIzki menambahkan, bahwa kebijakan keuangan Indonesia saat ini menuju ke kiblat moneterianisme, yakni individualisme, liberalisme dan materialisme. “Propagandanya begitu gencar,” kata Yanuar.
Sementara dari sisi peredaran mata uang rupiah sendiri, lanjut Yanuar terlihat nyata. Dimana pergerakan uang oleh masyarakat relative kecil, dan sebaliknya peredaran korporasi melonjak.
“Yaa bagaimana, kita bisa mandiri kalau rupiah itu sendiri juga dikendalikan oleh asing. Nah bagaimana kalau SUN ini diganggu juga, melalui nilai tukar rupiah. Siapa ini yang kuat menahannya. Kalau dihajar Oligarki, bakal keok juga,” katanya.
Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta melantik empat Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) baru hasil pemekaran Provinsi Papua dan Papua Barat. Yakni DPW Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Barat Daya.
Pelantikan 4 DPW baru tersebut digelar di sela-sela Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Konsolidasi Pemenangan Pemilu 2024 di Pomelotel, Jakarta, Selasa (7/2/2023).
“Jadi pelantikan 4 DPW baru hasil pemekaran Provinsi Papua dan Papua Barat ini, sebagai bagian dari acara Konsolidasi Kemenangan Pemilu di Jakarta. Makanya yang hadir dan kita undang hanya para Ketua DPW-nya saja,” kata Mahfuz Sidik.
Selanjutnya, Surat Keputusan (SK) Pelantikan 4 Ketua DPW baru diserahkan Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta, didampingi Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah dan Bendahara Umum Achmad Rilyadi. Sementara Sekretaris Jendaral Partai Gelora Mahfuz Sidik membacakan nama-nama 4 ketua DPW baru.
SK Pelantikan pertama diberikan kepada tiga DPW hasil pemekaran di Papua, yaitu Onesimus Heluka ditunjuk sebagai Ketua DPW Partai Gelora Papua Pegunungan. Lalu, Zadrak Eluar sebagai Ketua DPW Papua Selatan. Kemudian Abdul Rahman sebagai Ketua DPW Papua Tengah.
Setelah itu, Anis Matta menyerahkan SK Pelantikan Charlos Christofet Mayen diangkat sebagai Ketua DPW Papua Barat menggantikan Andi Syamsul Bahri Madukelleng yang ditunjuk sebagai Ketua DPW Papua Barat Daya.
Dalam pelantikan tersebut, 4 DPW baru di Papua dan Papua Barat tersebut didampingi Ketua Bidang Pengembangan Teritori (Bangter) V DPN Partai Gelora Ahmad Faradis
Selain itu, juga diumumkan adanya pergantian Ketua DPW Sumatera Barat (Sumbar) Muhammad Yasin yang meninggal dunia digantikan oleh Benny Jovial. Kemudian pergantian Ketua DPW Sumatera Utara (Sumut) dari Heriansyah diganti oleh Muhammad Hafez.
Mereka yang juga dilantik oleh Anis Matta sebagai Ketua DPW Sumbar dan Sumut yang baru. Pelantikan dua Ketua DPW di Sumatera tersebut, didampingi Ketua Bangter I DPN Partai Gelora Syahfan Badri Sampurno.
Dengan pelantikan 4 DPW baru hasil pemekaran di Provinsi Papua dan Papua Barat tersebut, maka Partai Gelora kini memiliki 38 DPW sesuai dengan jumlah provinsi di Indonesia saat ini yang berjumlah 38 provinsi.
Ke-38 DPW tersebut, menghadiri Rakornas Konsolidasi Pemenangan Pemilu 2024 Partai Gelora yang digelar di Pomelotel Jakarta. Rakornas rencananya akan digelar selama 3 hari dari Selasa-Kamis, 7-9 Pebruari 2023.
Selain mendengarkan arahan dari Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta, Rakornas juga menggelar workshop terkait dinamika politik terkini seperti peningkatan popularitas dan elektabilitas di daerah pemilihan.
Partaigelora.id-Laporan Transparansi Internasional Indonesia yang menyebut Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia turun drastis. Penurunan IPK Indonesia dari peringkat ke-38 menjadi 34 diikuti penurunan posisi Indonesia, dari peringkat 96 dunia menjadi peringkat 110.
Hal ini dianggap sebagai kegagalan negara atau pemerintah dalam memberantas korupsi di tanah air. Penurunan IPK Indonesia itu, kesalahannya tidak bisa dibebankan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Diketahui, selama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), IPK Indonesia memang turun naik. Pada 2014 di awal menjabat, Jokowi mewarisi skor 34. Setahun kemudian, skor naik menjadi 36.
Lalu, kembali naik menjadi 37 dan sempat mencapai posisi tertinggi di 2019 dengan 40. Sayang setahun kemudian turun ke 37, dan bahkan tahun 2022 kembali ke peringkat ke-34.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menegaskan, tidak sependapat jika IPK Indonesia yang merosot itu dianggap sebagai kesalahan KPK.
Menurut Waketum Partai Nomer urut 7 ini, ada pihak yang lebih bertanggung jawab dalam perbaikan IPK Indonesia tersebut, yakni Presiden Republik Indonesia.
“IPK itu adalah prestasi negara semuanya. Tidak bisa keberhasilannya diklaim KPK atau ketika ada penurunan IPK lantas kesalahannya dibebakankan ke KPK kalau IPKnya turun, kemana tanggung jawab presiden? Apakah Anda mengabaikan kekuasaan yang besar ini?” ujar Fahri Hamzah, Senin (6/2/2023).
Atas dasar alasan itu, mantan Wakil Ketua DPR Periode 2014-2029 ini menilai publik tidak perlu muluk-muluk memberi beban KPK sebagai pahlawan pemberantasan korupsi
Sebab, ada seorang Presiden yang lebih cocok disebut sebagai pahlawan karena pemilihannya menghabiskan anggaran hingga Rp 100 Triliun.
“Sementara memilih ketua KPK ongkosnya kurang dari Rp1 Miliar. Ngerti nggak beda antara miliar dan triliun?” tanya Fahri.
Jika memang publik serius dengan pemberantasan korupsi, lanjut Fahri, maka Presiden Jokowi harus dituntut untuk konsentrasi melakukan pembenahan.
Jika perlu, seorang calon Presiden (Capres) yang akan mengikuti kontestasi di Pilpres 2024 mendatang harus dimintai komitmennya berupa Perjanjian hitam di atas Putih, berjanji bisa hilangkan korupsi dalam satu tahun menjabat sebagai Presiden RI.
“Wajibkan calon presiden untuk berjanji, ‘setahun jadi presiden korupsi hilang dan indeks persepsi korupsi kita tertinggi di dunia’. Kalau anda berani kampanye ini, baru saya anggap anda serius memberantas korupsi di negeri ini. Jangan tipu rakyat terus” tutup politisi asal Nusa Tenggara Barat (NTB) ini.
Sebaliknya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD merasa bahwa turunnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia dari 38 menjadi 34 bukan penilaian terhadap kesalahan pemerintah saja.
Mahfud membela eksekutif yang dianggapnya telah bertindak maksimal dalam pemberantasan korupsi dengan mengutip penangkapan-penangkapan koruptor oleh lembaga-lembaga negara, khususnya oleh Kejaksaan Agung.
“Harus diketahui juga bahwa turunnya indeks persepsi korupsi bukan hanya penilaian ke pemerintah tapi terhadap legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kalau di eksekutif, rasanya kita sudah habis-habisan dan buktinya naik penegakan hukumnya,” kata Mahfud, Jumat (3/2/2023).
Mahfud menegaskan, korupsi itu dimulai dari pembuatan undang-undang di DPR, dan pelaksanaanya di lembaga peradilan, sehingga kesalahan penurunkan IPK Indonesia tidak bisa sepenuhnya kesalahan dibebankan ke pemerintah.
“Korupsi itu, ketika pembuatan undang-undang, korupsi ketika proses peradilan, dan sebagainya,” tegas Mahfud MD.
Partaigelora.id – Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia bernomor urut 7 pada Pemilu 2024, Fahri Hamzah menilai pro kontra rencana kenaikan biaya haji 2023 bisa menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengubah pola pikir (mindset) dalam pelaksanaan ibadah haji.
Selama ini, pemerintah Indonesia selalu memiliki pola pikir sebagai konsumen, bukan penyelenggara haji. Hal ini tentu saja berdampak pada tingginya biaya haji, serta buruknya pelayanan terhadap para jemaah haji Indonesia.
“Mindset pemerintah saat ini, bahwa kita adalah konsumen. Menurut saya Indonesia sebagai negara muslim terbesar harus pindah dari mindset konsumen, kepada mindset penyelenggara haji,” ujar Fahri dalam Gelora Talk ke-80 bertajuk ‘Pro Kontra Rencana Kenaikan Ongkos Haji’, Rabu (1/2/2023).
Menurut Fahri, pemerintah Arab Saudi membutuhkan mitra dalam penyelenggaraan haji. Sehingga Indonesia, harus ikut terjun dalam penyelenggaraan haji di Arab Saudi.
Sejauh ini, kata Fahri, beberapa negara seperti Turki dan Malaysia misalnya, telah lebih dulu terjun dalam penyelenggaraan haji. Dua negara ini, mengatur penyelenggaraan hajinya secara masif, sehingga memberikan manfaat dan keuntungan bagi para jemaah hajinya.
“Saudi Arabia itu perlu teman dalam penyelenggaraan haji. Negara Lain sudah masuk kepada penyelenggaraan haji secara lebih masif. Turki misalnya cukup masif, Malaysia cukup masif,” jelas Fahri.
Jika Indonesia ikut serta dalam penyelenggaraan haji, lanjut Fahri, dapat membuat efek yang baik kepada jemaah haji dalam negeri.
“Efek dari kita kepada penyelenggaraan haji, tidak saja haji secara umum penyelenggaraannya lebih baik. Tapi itu juga akan memberikan efek baik untuk jemaah Indonesia,” katanya.
Karena itu, Wakil Ketua DPR Periode 2009-2014 ini meminta pemerintah Indonesia tidak memiliki mental ‘tangan di bawah’ saat berdiplomasi dengan Pemerintah Arab Saudi. Tetapi Indonesia, harus memiliki sikap dalam berdiplomasi dengan Arab Saudi.
“Saya waktu itu mengusulkan kepada diplomasi Indonesia. Jangan berdiplomasi kepada Saudi Arabia dengan mental tangan di bawah. Saya usulkan mental tangan di atas,” ungkap Fahri.
Bahkan ia menyarankan agar Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menginvestasikan dana haji kepada penyelenggaraan haji di Arab Saudi. Karena dengan investasi pada penyelenggaraan haji, bakal menguntungkan jemaah Indonesia.
“Kita baru bicara uang cash di BPKH yang diperuntukkan untuk Penyelenggaraan Haji, dan investasi haji. Yang harusnya diinvestasikan lebih banyak di Tanah Suci dan dengan jaminan hasil yang lebih besar,” ucap Fahri.
Apalagi saat ini, Arab Saudi telah menjadikan haji dan wisata lainnya sebagai prioritas sumber pendapatan negara. Sementara investasi pada sektor haji, menurut Fahri, bakal terus mengalami perkembangan.
“Saudi Arabia saat ini melihat haji dan wisata secara umum sebagai sumber pemasukan mereka setelah minyak. Nah, Keterlibatan kita di sana tentu akan memberikan nilai yang lebih besar karena uang kita bisa dikelola di dunia yang investasinya terus bertambah. Jumlah jemaah Haji tidak pernah berkurang setiap tahunnya,” pungkasnya.
Seperti diketahui, Pemerintah melalui Kementerian Agama mengusulkan BPIH tahun 2023 sebesar Rp69.193.733,60.
Jumlah ini adalah 70 persen dari usulan rata-rata BPIH yang mencapai Rp98.893.909,11. Sementara 30 persennya berasal dari nilai manfaat dana haji yang dikelola BPKH.
Masih Agak Banci
Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Ismed Hasan Putro mengatakan, kegaduhan dalam wacana kenaikan biaya haji 2023, karena Kementerian Agama (Kemenag) tidak melakukan sosialisasi terlebih dahulu, apalagi kenaikannya mencapai 100 persen.
“Naik atau tidaknya biaya haji, ini kan sebenarnya persoalan yang rutin setiap tahun, sebelum atau sesudah pemerintah membentuk BPKH. Itu akibat penyelenggaraan ibadah haji kita, kalau istilah saya masih agak banci,” kata Ismed.
Penyelenggaran haji Indonesia saat ini, kata Ismed, diatur oleh dua institusi. Pertama oleh Kemenag melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang mengatur teknis operasional haji, serta yang kedua adalah Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) terkait biaya haji.
“Inilah yang menyebabkan penyelenggaran haji kita masih agak banci, dan tidak profesional dalam menangani setiap persoalan haji. Tidak ada sinkronisasi dua lembaga ini, yang terjadi justru tarik menarik kepentingan,” katanya.
IPHI mengusulkan agar pemerintah membentuk lembaga independen penyelenggaran haji yang melebur Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, serta BPKH.
Sehingga Kemenag tidak lagi ‘cawe-cawe’ urusan haji, cukup mengatur masalah enam agama yang sudah diakui di Indonesia
“Kita usulkan dibentuk lembaga independen yang secara khusus mengatur penyelenggaraan haji, bukan Kementerian Haji. Kalau Kementerian Haji, itu praktiknya di lapangan nanti sama dengan Kementerian Agama. Padahal kita ingin Kementerian Agama tidak lagi mengurusi haji, mengurusi masalah agama saja sudah cukup banyak,” katanya.
Sedangkan Senator Syech Fadhil Rahmi, Anggota DPD RI asal Aceh menegaskan, DPD RI menyatakan menolak rencana kenaikan biaya haji 2023, karena situasi global saat ini sangat memberatkan masyarakat, sehingga perlu ada win-win solution dari pemerintah.
“Rencana kenaikan ini masih bersifat usulan dari Kemenag. Beberapa fraksi di DPR menyatakan menolak kenaikan ini, begitupun dengan DPD. Kita pikir pemerintah perlu untuk mengurangi angka-angka yang memicu kenaikan biaya haji, perlu ada win-win solutin, jangan dipaksakan,” kata Syech Fadhil.
Ketua Umum Afiliasi Mandiri Penyelenggara Umrah Haji Indonesia (AMPUH) Andi Abdul Aziz menambahkan, rencana kenaikan biaya haji itu tidak hanya terjadi pada haji reguler saja, tapi juga haji khusus (ONH Plus).
“Komponen pertama yang naik itu, menyangkut pelayanan di Saudi karena pemerintah membayarnya pakai Riyal. Komponen kedua adalah harga tiket di tanah air, dan komponen ketiga kita masih menunggu soal penurunan biaya paket 30 persen dari pemerintah Arab Saudi,” kata Andi.
Andi mengungkapkan AMPUH telah berdiskusi dengan Kemenag agar rencana kenaikan biaya haji dievaluasi. Sebab, rencana kenaikan tersebut, sangat berat memberatkan masyarakat karena sudah menunggu lama daftar tunggu haji.
“Ketika mau berangkat harus membayar lebih tinggi, tentu sangat memberatkan masyaraakat. Situasi ini juga memberatkan jemaahnya yang punya daftar sampai 40 tahun, harusnya dia mendapatkan manfaat dari biaya haji yang dibayarkan, bukan malah dibebani kenaikan yang tinggi. Gambaran-gambaran seperti kita sampaikan ke Kemenag agar ada evaluasi ,” tegasnya.
Partaigelora.id – Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menilai para kepala desa lebih baik meminta penambahan anggaran desa dan kenaikan gaji daripada penambahan masa jabatan.
“Coba yang diminta adalah sesuatu yang membuat desa menerima transfer yang lebih besar setiap tahun dari pemerintah di atasnya. Itu lebih real daripada memperpanjang masa jabatan,” kata Fahri dalam Gelora Talks ke-79 bertajuk ‘Aparat Desa Unjuk Aksi, DPR Beraksi, Ada Apa?, Rabu (25/1/2023).
Menurut Fahri, masa depan pembangunan Indonesia adalah di desa, sehingga pembiayaan pembangunannya perlu ditingkatkan lagi, bukan pada penambahan masa jabatan.
“Saat ini justru terlalu banyak anggaran yang terpotong di tingkat pemerintah pusat daripada di desa. Harus ada Presiden yang berani menjanjikan, kalau dia terpilih Rp 5 Miliar setiap desa misalnya,” ujar Fahri.
Fahri mengatakan, peningkatan anggaran desa harus meningkat agar pengelolaan desanya juga meningkat. Sebab, pembangunan desa, terutama infrastruktur dan pengelolaan kebersihan desa saat ini sedang masif dilakukan.
Jika insfrastrukturnya bagus dan pengelolaan kebersihanya di desa-desa Indonesia dijaga, maka akan dapat menarik untuk wisatawan untuk berkunjung.
“Desa kita akan menjadi desa bersinar, mengeluarkan cahaya karena bersih. Sungainya bersih, got-gotnya bersih. Barulah dia bisa menjadi tujuan kunjungan wisatawan dan sebagainya. Jadi menurut saya masa depan pembiayaan pembangunan kita itu, di desa aja,” katanya.
Hal itu, kata Fahri, yang seharusnya menjadi fokus perjuangan para kepala desa untuk diperjuangkan, bukan sebaliknya meminta penambahan masa jabatan. Fahri menilai dalam sistem demokrasi tidak ada istilah penambahan masa jabatan.
Sebab, dalam penerapan sistem tersebut masa jabatan justru harus dikurangi. Bahkan semakin matang demokrasi, biasanya masa jabatannya akan dipotong seperti yang terjadi dalam demokrasi Amerika Serikat (AS).
“Tidak ada yang namanya ekstensi jabatan. Dalam demokrasi jabatan itu malah harus dikurangi,” katanya.
Partai Gelora yang mendapatkan nomor urut 7 pada Pemilu 2024 ini, mengusulkan agar jabatan kepala desa justru diturunkan menjadi 5 tahun dan disamakan periodenya seperti jabatan diatasnya di republik ini, bukan selama 6 tahun atau ditambah menjadi 9 tahun.
Fahri mengatakan, para kepala desa harusnya lebih realistis meminta penambahan anggaran desa daripada penambahan masa jabatan. ia mengingatkan para Kepala Desa agar jangan mau dijanjikan perpanjangan masa jabatan.
“Jadi jangan teman-teman Kepala Desa itu mau diiming-imingi dengan perpanjangan masa jabatan yang tidak punya konsekuensi anggaran,” kata mantan Wakil Ketua DPR Periode 2004-2009 ini.
Fahri lantas nominal gaji kepala desa yang hanya Rp 2 juta per bulan, yang sebelumnya dibayarkan per tiga bulan. Sementara gaji lurah di DKI Jakarta mencapai Rp 30 juta per bulan. Padahal kepala desa itu, dipilih rakyat secara langsung, sementara lurah di DKI ditunjuk oleh pejabat.
“Jadi mesti melihat desa itu menjadi unit yang independen dia bisa lebih kuat dari negara, income per kapita desa bisa lebih kuat dari negara, pembangunan desa itu bisa lebih hebat dari ibu kota,” kata Fahri.
“Karena itu lihatnya desa itu sebagai satu unit yang mau kita lengkapkan, demokrasinya lengkap, organisasinya lengkap, sistem pemerintahannya lengkap, gajinya juga dikasih baik,” imbuh dia.
Fahri kemudian menyebut nominal gaji per bulan kades Rp 2 juta adalah hal yang tak masuk akal, karena gaji lurah di DKI mencapai puluhan juta rupiah.
“Masa gaji kepala desa Rp 2 juta, sementara gaji lurah di DKI gajinya Rp 30 juta tidak dipilih oleh rakyat. Kalau gaji lurah Rp 30 juta, gaji kepala desa yang dipilih rakyat langsung, Rp 15 juta misalnya. Itu saya kira realistis,” tegasnya.
Pada prinsipnya, Partai Gelora setuju UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa direvisi, tapi revisi tersebut tidak terkait dengan pernambahan jabatan kepala desa, tetapi menyangkut pembiayaan dan pengelolaan pembangunan desa.
“Sehingga menjadikan pengelolaan desa itu maksimal, uangnya harus besar, makanya yang kita pikirkan bukan aparatnya, yang pertama kita pikirkan rakyat desa. Kita ingin orang-orang desa lebih maju dari Jakarta seperti Pak Ryas Rasyid yang dulunya mantan lurah bisa jadi menteri (mantan Menteri Otonomi Daerah era Presiden Abdurrahman Wahid),” ujarnya.
Godaan Parpol
Sementara itu, Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (MPO APDESI), Muhammad Asri Anas mengatakan, bahwa wacana penambahan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun, itu godaan dari parpol tertentu.
Sebab, kepala desa yang menyuarakan usulan penambahan masa jabatan itu, tidak lebih dari 15 persen. Apalagi kepala desa itu, dituntut untuk membuat video ucapan selamat kepada partai tertentu, bahwa aspirasi penambahan jabatan telah disuarakan.
“Makanya kami menganggap, bahwa ini godaan dari, ya mohon maaf ya, saya sebut saja partai politik, politisi ini kok enggak berdinamika bicara tentang substansi. Dan kepala desa yang mendukung itu, hanya sekitar 15 persen, tidak mewakili semua, dan para kepala desa itu diminta buat video ucapan selamat,” ujar Asri Anas.
Hal ini tentu saja membuat APDESI menjadi terbelah, karena ada kepala desa yang mendukung penambahan jabatan 9 tahun, dan ada yang menilai masa jabatan 6 tahun 3 periode sudah cukup. Udah luar biasa itu kalau periodisasi,” tutur Asri Anas.
Asri Anas berharap agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan DPR segera mengambil sikap untuk mengakhiri pro kontra penambahan masa jabatan kepala daerah. Sebab, isu ini cukup sensitif dan membuat pemerintahan desa di seluruh Indonesia menjadi terbelah.
“Ini termasuk isu yang cukup sensitif dan dan membuat terbelah pemerintahan desa di Indonesia. Kami berharap DPR dan pemerintah cepat mengambil sikap, teman-teman APDESI menunggu hal itu,” tegas mantan Anggota DPD RI ini.
Ketua Umum APDESI versi Arifin Abdul Majid menambahkan, bahwa usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun belum menjadi kesepakatan bersama di internal APDESI, hanya disuarakan sebagai kecil anggota.
Ia pun tak menampik usulan masa jabatan itu dapat dipolitisasi berkaitan kepentingan Pemilu 2024 lantaran terkesan ada yang menggerakan mereka untuk menyuarakan hal itu ke DPR.
“Nah yang menjadikan masalah ini akan jadi bumerang bagi kepala desa yang seolah-olah usulan kemarin itu seolah-olah sudah ditetapkan dan mereka euphoria dengan sendirinya, bahwa masa jabatan mereka itu akan diperpanjang menjadi 9 tahun,” kata Arifin.
Arifin takut APDESI terjebak oleh gerakan politik menjelang Pemilu 2024, meskipun usulan penambahan masa jabatan kepala desa itu, hak asasi anggota. Namun, gerakan tersebut bisa mempengaruhi penilaian maupun citra publik terhadap APDESI.
“Jadi soal masa jabatan sebenarnya kita sudah pernah mengalami satu tahun pernah, 4 tahun pernah, 5 tahun pernah, 8 tahun pernah dan pernah juga 10 tahun,” katanya.
Ia menegaskan, UU Desa sekarang sebenarnya sudah cukup mengakomodasi kepentingan masyarakat desa dan pemerintah desa.
“UU Desa sekarang sudah bagus, belum perlu direvisi untuk saat ini, laksanakan saja dulu. Tapi yang perlu dibicarakan sekarang adalah masalah turunan atau regulasi dari UU Desa. Sehingga penyelenggaraan pemeritahan dan pembangunan di desa berjalan dengan baik,” katanya.
Belum Ada Keputusan
Sementaara itu, Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PAN Guspardi Gaus mengatakan, bahwa usulan perpajangan jabatan kepala desa dan merevisi UU Desa itu, baru sekedar aspirasi, belum menjadi keputusan Komisi II DPR, apalagi DPR secara kelembagaan.
“Mereka menyampaikan hal itu (para kepala desa) untuk bisa diperjuangkan disalurkan dengan cara merevisi UU No.6 Tahun 2014. Jadi sebenarnya baru aspirasi yang kita tampung, belum ada keputusan,” kata Guspardi Gaus.
Guspardi menegaskan, bahwa revisi UU No.6 Tahun 2014 tidak masuk dalam Prolegnas Prioritas 2023, tapi masuk dalam Prolegnas 2000-2024. Jika ingin direvisi, maka Badan Legislasi harus merevisi Prolegnas Proritas 2023 dan memasukkan revisi UU Desa.
“Jadi revisi UU Desa itu tidak masuk Prolegnas Prioritas 2023, kalau mau dibahas ya harus direvisi Prolegnas Prioritasnya dan sampai sekarang belum ada pembahasan untuk merevisinya,” tegas Politisi PAN ini.
Guspardi berharap agar Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar melakukan kaji mendalam dari berbagai aspek mengenai efektifitas perpenjangan jabatan kades 9 tahun, dan tidak sekedar melempar wacana dan membuat polemik di publik.
“Masalah perpanjangan jabatan ini, saya mengatakan, menteri tolong dilakukan kajian mendalam dari aspek sosial politik, ekonomi dan berbagai aspek lainnya agar ada solusi dan cara mengatasinya,” kata Anggota Komisi II DPR ini.
Ia mengingatkan, agar Halim Iskandar mendengar berbagai alasan mengenai pro kotra perpanjangan jabatan kepala desa, seperti ketika kepala desa yang terpilih ternyata tidak berkualitas dan tidak punya inovasi, sementara jabatannya masih panjang.
“Ujung-ujungnya nanti yang dikorban masyarakat desa. Masukan dan saran seperti ini akan menjadi pendapat Komisi II DPR. Karena itu, saya menyampaikan apresiasi kepada Partai Gelora yang punya kepedulian untuk menyampaikan aspirasi, gagasan persoalan-persoalan dan dinamika di ranah desa,” ujarnya.
Sedangkan Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan mengatakan, masa jabatan sembilan tahun untuk kepala desa bisa menimbulkan chaos di masyarakat.
“Kalau satu periodenya adalah sembilan tahun, kalau ada ketidakpuasan dari masyarakat, maka yang terjadi adalah chaos. Kalau (masa jabatan) empat tahun atau lima tahun bisa cepat, oke kita menunggu bahwa masa jabatannya habis kita mengadakan pemilihan lagi. Tetapi kalau sembilan tahun, kalau baru tiga tahun dirasakan kepala desa sudah tidak bisa melayani masyarakat, maka yang terjadi adalah chaos, yang terjadi adalah demo dan penggantian-penggantian di tengah jalan,” kata Anthony.
Menurut Anthony, masa jabatan kepala desa yang singkat dapat membuktikan bahwa sosok tersebut adalah orang yang mampu bekerja dengan baik.
“Jadi, semakin pendek itu masa jabatan, tentu saja cukup untuk membuktikan bisa bekerja dan itu semakin baik. Makanya kalau di negara maju kebanyakan empat tahun,” tambah Anthony.
Anthony juga menyoroti sikap DPR yang langsung menyatakan akan mempertimbangkan wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa. Menurutnya, itu hanya lah janji yang manis dilakukan DPR.
“Nah ini kan asal menjanjikan yang tadi itu. Jangan sampai asal menjanjikan, asal mengiming-imingi saja. Ladahal pada saat itu tidak bisa dibahas,” tambahnya
Partaigelora.id – Tanggal 23 Januari menjadi hari spesial bagi Presiden RI ke 5 Megawati Sukarnoputri yang genap berusia 76 tahun. Di usianya yang ke 76 tahun ini, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan ini tetap menjadi tokoh politik yang disegani lawan lawan politiknya.
“Selamat Milad Ibu Megawati, semoga Allah SWT memberilan keberkahan umur di usia ke-76 ini. Kami yang muda mendoakan ibu dan kepemimpinan bangsa yang akan datang. Semoga jaya Indonesia Raya. Amin YRA,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah, Senin (23/1/2023).
Hal senada disampaikan Sekretaris Jendral Partai Gelora Mahfuz Sidik. Ia juga mengucapkan selamat ulang tahun ke-76 kepada Megawati.
Mahfuz mendoakan Megawati senantiasa diberikan kesehatan dan penuh keberkahan dalam membimbing bangsa dan negara republik Indonesia.
“Selamat Ulang Tahun ke 76 Ibu Megawati Soekarnoputri, semoga senantiasa sehat dan penuh keberkahan dalam membimbing bangsa dan negara Indonesia,” kata Mahfuz.
Menurut Mahfuz, Megawati adalah sosok politisi yang matang dan sudah teruji. Di era orde baru, Megawati mampu melewati hambatan-hambatan dari lawan politiknya saat itu.
Termasuk menghadapi PDI tandingan saat itu, tapi Megawati mampu menunjukkan kapasitasnya sebagai politisi handal dan teruji.
Hingga pemilu tahun 1999 Megawati Soekarnoputri berhasil menghantarkan PDI Perjuangan sebagai kekuatan politik baru di era reformasi.
“Memiliki darah langsung dari presiden RI Pertama Ir Soekarno, Megawati terus menanamkan ideologi Pancasila kepada kader-kader PDIP dan mencetak kader-kader banteng moncong putih yang militan.”
“Ibu mega sosok kharismatik, diusia ke 76 beliau tetap sosok pemersatu di PDIP dan semakin solid,” kata Mahfuz.
Dari PDIP, kata Mahfuz, Gelora banyak belajar kepada Bu Megawati yang begitu kuat pengaruhnya di PDIP dan hingga sekarang belum tergantikan sosok Megawati di partai berlambang banteng moncong putih.
Apalagi Pemilu 2024, PDIP menargetkan hat-trick pada pemilu dan Pilpres mendatang, tentu saja ini target yang luar biasa.
Soliditas kader-kader banteng di bawah komando langsung Megawati Soekarnoputri menjadikan kader-kader PDIP tegak lurus terhadap instruksi ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
“Ini kelebihan Megawati dalam mengendalikan partai PDIP, dan kader tegak lurus atas instruksi ketua umumnya,” tandasnya.
Pada usia yang ke 76, kata Mahfuz, Partai Gelora berharap Megawati menjadi sosok guru bangsa dan sosok politisi sejati.
Bangsa Indonesia beruntung memiliki Megawati menjadi guru bangsa. Apalagi saat ini juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Itu menunjukkan bahwasannya Megawati komitmen Untuk terus melakukan pembinaan dan menanamkan ideologi Pancasila.
“Ibu Megawati Komitmen menjaga nilai nilai pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata Mahfuz.
Partaigelora.id – Pro kontra perdebatan penggunaan sistem proporsional terbuka atau tertutup dalam Pemilu 2024 kembali mencuat dan meruncing. Sehingga hal ini membuat elit di tanah air mengalami kegalauan dalam menentukan jalan demokrasi yang benar.
Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah saat menjadi narasumber dalam diskusi Moya Institute bertajuk ‘Pemilu Proporsional Tertutup: Kontroversi’ di Jakarta, Jumat (20/1/2023) sore, mengatakan, atas kegalauan tersebut, maka para elit kita ingin menciptakan narasi demokrasi yang khas Indonesia.
“Dugaan saya, ini didrive (dipaksa) dua tren global tentang efektivitas dalam pengelolaan negara. Disatu sisi melihat demokrasi dan kemajuan Tiongkok (China), disisi yang lain melihat demokrasi liberal barat yang berasal dari Prancis dan Amerika Serikat,” kata Wakil Letua Umum Partai nomer urut 7 ini dalam keterangannya, Sabtu (21/1/2023).
Ketika melihat efektivitas penerapan dua sistem demokrasi tersebut plus minusnya, maka ada semacam keinginan dari para elit kita untuk menciptakan sistem demokrasi tersendiri ala Indonesia.
“Menurut saya, kita tidak perlu canggung untuk mengusulkan demokrasi yang utuh agar sebagai bangsa kita ada capaian yang jelas, sehingga kita tuntas. Sebagai bangsa kita tidak boleh seperti bangsa baru yang terus mengalami kegalauan,” katanya.
Wakil Ketua DPR Periode 2004-2019 ini, lantas menjelaskan, pada awal Kemerdekaan RI 1945 hingga 1950, Indonesia pernah menerapkan Demokrasi Terpimpin dan Parlementer/Liberal pada era Orde Lama (Orla) semasa Bung Karno (Presiden Soekarno RI ke-1).
Namun, pada masa Orde Baru (Orba) selama 32 tahun saat mantan Presiden Soeharto RI ke-2 berkuasa, Demokrasi Terpimpin kemudian diganti Demokrasi Pancasila.
“Pak Harto kemudian jatuh tahun 1998, karena Demokrasi Pancasila dianggap menyumbat kekuatan rakyat. Dan sekarang hal itu diajukan kembali pertanyaan tersebut, setelah adanya amandemen UUD 1945 sebanyak empat kali itu dianggap kebablasan,” katanya.
Karena itu, para elit kita kata Fahri, terus berusaha untuk mengikat atau menambal lubang demokrasi di mana-mana.
“Tapi saya mau mengingatkan, kalau demokrasi itu pakaian kita, maka jangan salah tambal. Yang kita tambal itu auratnya saja, kalau yang bukan aurat ditambal juga, itu nanti menjadi kacau,” katanya.
Menurut Fahri, dalam konteks demokrasi, pemilihan terbuka itu, aurat. Sehingga demokrasi atau pemilihan langsung kepada orang seperti sekarang sudah benar, tidak perlu diubah lagi.
“Itu yang harus ditambal, dalam pengertian tidak boleh diubah. Itu sudah tertambal tidak boleh dibuka, karena itu aurat dari demokrasi kita. Kalau aurat kita tutup dalam pengertian dalam demokrasi tertutup, itu sudah tidak demokratis namanya,” ujar Fahri.
Dalam demokrasi, lanjut Fahri, rakyat lebih penting dari negara atau institusi. Karena itu, partai politik (parpol tidak boleh mengambil alih peran rakyat. Sebab, rakyat adalah unit paling penting dalam demokrasi, bukan institusi atau negara.
“Makanya parpol itu, penyelenggara negara, diluar. Tidak boleh dia masuk ke dalam sistem dan mengambil alih pertanggungjawaban individu atau orang. Ini nilai-nilai dasar dalam konstitusi kita,” katanya.
Fahri berharap para elit sekarang menghargai jasa-jasa para fouding fathers yang memiliki keberanian luar biasa mengubah sistem kerajaan (daulat tuanku) menjadi republik (daulat rakyat).
“Luar biasa keberanian founding fathers kita mengalihkan ke republik dari kerajaan. Padahal sudah ada imperium di dalamnya, sudah ada kerajaan dan kesultanan yang sudah jalan. Tidore itu penguasa pasifik, belum lagi kalau kita bicara Sriwijaya atau Majapahit, dan dikampung saya ada Kerajaan Sumbawa. Itu semua kerajaan hebat, puluhan, bahkan ratusan tahun berkuasa di Indonesia,” katanya.
Namun, para founding fathers saat itu, sadar bahwa feodalisme kerajaan sulit untuk diajak bersatu. Namun, dalam perkembangannya, feodalisme justru digunakan Orba agar terus berkuasa dengan merampas kebebasan rakyat.
“Tetapi ada upaya dari elit kita untuk mengembalikan feodalisme, karena itu hati-hatilah terhadap kemunculan satu generasi yang tiba-tiba tidak paham dengan elitnya. Tiba-tiba bosan sama elitnya, itu mesti kita hati-hati, jangan sampai dijatuhkan seperti Pak Harto tahun 1998,” katanya.
Fahri menegaskan, upaya untuk mengubah sistem proporsional terbuka menjadi tertutup bisa menyebabkan ketidaksinambungan antar generasi dan memicu revolusi lagi.
“Jangan percaya partai politik yang mengusulkan sistem proporsional tertutup akan aspiratif itu, bohong. Biarkan rakyat mengkombinasi sendiri siapa wakilnya. Jadi demokrasi terbuka tidak boleh diubah,” tegasnya.
Fahri menilai carut marutnya sistem Pemilu di Indonesia, lebih disebabkan pada manajemennya, bukan sistemnya. Seperti terjebak pada pelaksanaan Pemilu Serentak, yang harusnya dipisah antara pemilihan legislatif dengan eksekutif, termasuk pemilihan kepala daerah.
“Kita sendiri yang menciptakan keruwetan Pemilu, menciptakan politik transaksional (politik uang), menciptakan kelelahan menumpuk sehingga petugas Pemilu sampai 800-an meninggal pada Pemilu 2019 lalu. Itu semua menurut saya, bukan sistemnya, tapi karena buruknya manajemen,” tegasnya.
Fahri beranggapan, bila pada Pemilu 2024 Indonesia kembali menerapkan sistem proporsional tertutup, maka akuntabilitas politik akan rusak.
Sebab menurut Fahri, transaksi politik antara rakyat dan pemimpin harus dilakukan secara langsung, tidak melalui perantara partai politik.
“Mandataris hanya bisa muncul kalau pemberi dan penerimanya bisa saling berhubungan langsung,” ujarnya.
Fahri kembali menegaskan, bahwa sistem proporsional terbuka yang dipakai dalam beberapa pemilu terakhir sudah tepat.
“Sistem demokrasi langsung memilih orang itu sudah benar. Itu auratnya demokrasi. Aurat itu harus dijaga, jangan malah yang tidak penting ditutup,” pungkas Fahri.
Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia berharap para calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang akan mengikuti konstetasi di Pemilu 2024 tidak hanya sekedar menampilkan kepopularitasannya saja, tetapi juga harus memiliki ide dalam mengelola situasi krisis global saat ini yang semakin parah dan dalam.
“Para capres dan cawapres yang akan berkontestasi dalam perubahan politik di Indonesia di 2024 nanti harus memberikan pencerahan. Dia harus punya ide yang ditawarkan, yang bisa membawa Indonesia melampaui fase krisis saat ini. Sehingga kita sebagai bangsa melakukan lompatan besar menjadi negara maju baru, sebagai kekuatan global baru,” kata Mahfuz Sidik, Sekretaris Jenderal Partai Gelora dalam Gelora Talks bertajuk ‘Mengintip Arah Stabilitas Global 2023, Rabu (18/1/2023).
Dalam diskusi yang digelar secara daring oleh partai bernomor urut 7 ini, Mahfuz menyesalkan para kandidat capres masih disibukkan urusan popularitas saja, padahal tren perubahan global saat ini mengancam masa depan Indonesia.
Sehingga diperlukan upaya dalam memitigasi tren perubahan global dan bisa menjadi bahan pengambilan kebijakan politik agar Indonesia tidak lagi menjadi collateral damage atau sandwich di tengah tekanan pertarungan kepentingan kekuatan-kekuatan besar dunia.
“Dalam sejarahnya Indonesia selalu menjadi collateral damage, menjadi sadwich di tengah pertarungan kepentingan kekuatan global. Kita tidak ingin menjadi collateral damage lagi, kita harus mengelola situasi krisis sekarang untuk kepentingan kita,” katanya.
Mahfuz meminta agar para capres tidak hanya ‘jumping’ dengan mengangkat tema-tema permukaan yang bertujuan untuk meningkatkan popularitas dan elektablitasnya saja.
“Masyarakat disibukkan dengan tema-tema permukaan, termasuk dalam memilih pemimpin. Kita jumping tentang figur yang paling favorit, kita lupa dengan ide apa yang dibutuhkan indonesia ketika nanti ada pergantian kepempinan di 2024,” katanya.
Karena itu, Mahfuz sependapat dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menyampaikan Pidato Kenegaraan di DPR pada 15 Agustus 2022 lalu, bahwa Indonesia harus bisa ‘membajak krisis’ saat ini dan mampu melakukan lompatan besar disaat negara-negara lain tengah terpuruk akibat krisis ekonomi.
“Jadi apa yang disampaikan Presiden Jokowi sejalan dengan pikiran Partai Gelora yang sejak 2 tahun lalu, yang secara konsisten kita suarakan ke tengah-tengah masyarakat, bahwa kita harus mampu mengambil benefit dari krisis saat ini. Itulah sebenarnya yang kita maksud dengan Arah Baru Indonesia,” katanya.
Menurut Mahfuz, selama dua tahun terakhir, Partai Gelora melalui Gelora Talks selalu mengangkat tema-tema mengenai tren perubahan global, meskipun tema tersebut dirasa terlalu berat dan elitis
Namun hal itu, dilakukan sebagai bentuk pencerahan kepada pemerintah dan masyarakat agar bisa memitigasi dalam mengelola situasi krisis global saat ini.
“Mudah-mudahan apa yang dilakukan Partai Gelora selama dua tahun ini bisa menyemai ide-ide bagi kemajuan Indonesia ke ke depan setelah kita mampu mengelola situasi krisis global yang kita rasakan saat ini,” pungkas mantan Ketua Komisi I DPR ini.
7 Rumus Kearifan Dunia
Sementara itu, Pengamat Hubungan Internasional Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung Teuku Rezasyah mengatakan, bahwa sebagai bangsa Indonesia tidak boleh lengah terhadap perkembangan yang terjadi di luar pasca terjadinya perang Rusia-Ukraina saat ini.
Sebab, ada kecenderungan setiap negara di dunia saling bersinggungan dan ingin memperluas diri baik secara geografi maupun secara pengaruh.
“Pertanyaan buat kita semua, apakah kita bangsa besar bangsa tanggung atau bangsa yang terseret rivalitas antarbangsa. Ada kata bijak dari tokoh Tsu Su yang menyatakan kenali dirimu. Juga pesan Tjut Nya Dien kepada Teuku Umar tentang kenali kemampuan diri,” kata Teuku Rezasyah.
Teuku Rezasyah lantas menyitir 7 rumus kearifan dunia yang bisa menjadi patokan dalam mengelola negara, di antaranya, meritokrasi, pendidikan, sains dan teknologi, budaya, market ekonomi, pragmatism, dan penegakan hukum.
“Di bidang meritokrasi, bereskan dulu dalam memilih pemimpin di semua lini, tidak hanya presiden. Pemimpin harus jelas asal usulnya, pendidikan, kecakapan, dan leadershipnya. Kepemimpinan di Indonesia menjadi tanggungjawab para partai politik yang memiliki kewenangan dalam menentukan,” katanya.
“Parpol harus bisa menghadapi tantangan besar dalam melakukan sosialisasi politik, kaderisasi dan pemimpin yang ditunjuk. Parpol harus bersinergi dengan parpol lain untuk menentukan sikap. Jangan main-main dengan 7 kearifan di atas yang harus dilakukan secara tegas,” imbuhnya.
Teuku Rezasyah berharap agar para capres dan cawapres maupun kader partai politik yang akan maju sebagai calon anggota legislatif di Pemilu 2024 , harus memiliki 7 kriteria tersebut, sehingga memiliki kapabilitas dan bisa membawa kemajuan bagi Indonesia.
“Jadi capres dan cawapres maupun para kader parpol saat ada 18 sekarang ini, harus mempersiapkan diri dengan 7 kearifan dunia tersebut, sehingga kalau terpilih bukan karena fulus atau kedekatanya, tetapi memang karena kemampuan dan kapabilitasnya,” katanya.
Pengamat Hubungan Intenasional Unpad Bandung ini lantas menyoroti nomor urut 7 yang didapat Partai Gelora sebagai peserta Pemilu 2024. Teuku Rezasyah menilai nomor 7 memiliki makna yang mendalam dalam bahasa Jawa maupun Sunda.
“Tujuh dalam bahasa Jawa itu Pitu. Pitu artinya pitulangan atau mengharapkan pertolongan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi hendaknya Partai Gelora selalu dekat dengan Yang Maha Kuasa, sehingga mendapatkan tuntunannya atau pitulungan dan jangan besar kepala, karena kita hidup dalam suatu masyarakat, seperti di Jawa Barat ini kita harus Silih Asuh, Silih Asah dan Silih Asuh,” katanya.
Sedangkan Researcher CORE Indonesia Muhammad Ishak mengatakan, Indonesia harus memiliki peran lebih kuat dalam menghadapi tahun-tahun penuh ketidakpastian di 2023.
“Indonesia di tahun 2023 ini akan mengalami tahun-tahun yang sulit. Ekonomi Indonesia pada 2023 akan lebih rendah pertumbuhannya dibandingkan 2022,” kata Ishak.
Ia menyebutkan ada tiga faktor yang akan menyebabkan ekonomi Indonesia pada 2023 rendah. Pertama, perang Ukraina melawan Rusia belum diketahui kapan berakhir dan besarnya eskalasi yang masih akan terjadi, sehingga menyebabkan inflasi tinggi di berbagai negara.
Kedua seberapa tinggi harga komoditas global. Ketiga, seberapa besar recovery yang dilakukan China akibat Covid 19 di China yang belum turun meskipun sudah mulai melandai.
Selain itu, pelambatan pertumbuhan ekonomi di China dan Eropa juga akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia karena ketergantungan pada impor sangat tinggi.
“Pemerintah jangan mengeluarkan kebijakan yang berdampak langsung terhadap masyarakat luas. Harga gas jangan dinaikkan, bansos jangan dikurangi atau dihentikan. Jangan menanggalkan kebijakan yang telah dibuat,” katanya.
Namun, dalam kesempatan yang sama, pemerintah, harus bisa menyiapkan generasi muda, pendidikan yang baik, memberikan permodalan dan mendukung teknologi yang kuat, serta penegakkan good government dalam aturan main dan tata kelola pemerintahan.
Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia akan menyelenggarakan rapat koordinasi nasional (Rakornas) ke-9 pada awal Pebruari 2023 mendatang. Rakornas partai dengan nomor urut 7 itu, membahas agenda Konsolidasi Pemenangan dan Kick Off Pencalegan Anggota Legislatif pada Pemilu 2024.
Rakornas tersebut, akan dihadiri oleh seluruh jajaran pengurus Dewan Pimpinan Nasional, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) se-Indonesia. Selain itu, Rakornas nas juga akan dihadiri bakal calon anggota legislatif (bacaleg) DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.
“Awal Februari kita akan jadwalkan untuk menyelenggarakan rapat koordinasi nasional, Rakornas yang ke-9. Nanti kita hadirkan seluruh jajaran DPN, DPW, dan jajaran DPD. Agendanya Rapat Konsolidasi Pemenangan, kita juga akan lakukan kick off pencalegan,” kata Mahfuz Sidik, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelora dalam keterangannya, Selasa (17/1/2023).
Hal itu disampaikan Mahfuz Sidik saat memimpin Rakor DPN-DPW Partai Gelora Indonesia membahas Evaluasi Verpol dan Persiapan Pencalegan yang digelar secara daring pada Minggu (15/1/2023) malam.
Menurut Sekjend Partai nomor urut 7 tersebut, setelah lolos sebagai peserta Pemilu 2024, Partai Gelora bertekad lolos ambang batas parlemen (parliamentary treshold) 4 persen dan mendudukkan kadernya sebagai Anggota DPR.
“Tekad kita lolos parliamentary treshold dan kita punya wakil di DPR RI. Sehingga nanti 2027 pada tahapan awal menuju Pemilu 2029, ya kita termasuk partai yang dikecualikan hanya ikut verifikasi administrasi saja, tidak perlu verikasi administrasi faktual lagi,” katanya.
Mahfuz menyampaikan apresiasi atas kerja keras yang dilakukan DPW, DPD, DPC dan Bacaleg selama proses verifikasi partai politik (parpol), sehingga Partai Gelora lolos dan ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2024 pada 14 Desember 2022 lalu, dengan nomor urut 7.
“Atas nama Dewan Pimpinan Nasional, saya ingin menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sangat besar kepada seluruh jajaran DPW, DPD dan DPC dan juga Bacaleg, serta Anggota yang sudah terlibat dan berjuang keras mensukseskan tahapan verifikasi partai politik. Dan Alhamdulillah, Partai Gelora menjadi peserta Pemilu 2024 dengan nomor urut 7,” katanya.
Saat ini, kata Mahfuz, Partai Gelora sedang menyiapkan regulasi dan persyaratan administrasi mengenai proses pencalegan di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota, sambil menunggu aturan dari KPU mengenai penggunaan Sistem Informasi Pencalonan Pencalonan (Silon), serta penataan daerah pemilihan (dapil) untuk Pemilu 2024.
“Sambil menunggu regulasi tersebut, terkait pencalegan bisa melakukan rekruitmen secara terbuka. Dilakukan secara berjenjang, mencari calon-calon Bacaleg. Tapi kalau Bacalegnya sudah terpenuhi, maka tidak perlu melakukan rekruitmen secara terbuka, tinggal dilakukan asesmen, penilaian layak atau tidak,” katanya.
Ia berharap agar proyeksi Bacaleg Partai Gelora bisa diselesaikan pada Pebruari atau paling lambat Maret 2023. Sehingga pada April 2023 Bacaleg tersebut, berkasnya bisa diserahkan ke KPU dan dimasukkan ke dalam Silon masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS).
“Kebijakan rekruitmen Bacaleg sebenarnya, sudah kita lakukan lebih awal, maka kita yakin proyeksi Bacaleg kita akan terpenuhi. Sehingga kita bisa memasuki tahapan internal, konsolidasi pemenangan Pemilu 2024,” ujarnya.
Mahfuz menambahkan, Rakornas ke-9 selain membahas agenda Konsolidasi Pemenangan dan Kick Off Pencalegan Anggota Legislatif pada Pemilu 2024, juga akan disampaikan pembentukan dan penunjukkan empat DPW baru di Papua hasil pemekaran wilayah. Yakni DPW Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Selatan.
Sehingga jumlah DPW Partai Gelora nantinya mencapai 38 DPW sesuai dengan jumlah provinsi di Indonesia saat ini sebanyak 38 provinsi.
“Jadi dengan membentuk empat DPW baru di Papua hasil pemekaran Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua, maka DPW kita bukan 34, tapi sudah jadi 38 DPW seperti jumlah provinsi kita saat ini,” katanya.
Dalam Rakor DPN-DPW Partai Gelora ini, Ketua Pokja DPN Achmad Chudori menyampaikan pelaksanaan pendaftaran dan proses verifikasi parpol. Sedangkan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Regulasi Organisasi Handoyo Prihantanto menyampaikan, pokok-pokok regulasi berkaitan dengan tahapan pencalegan.
Sementara Wasekjen Budi Hermawan menjelaskan, tahapan-tahapan pencalegan dan persyaratan administrasi yang diperlukan. DPN menunjuk Budi Hermawan ditunjuk sebagai Ketua Pokja Pencalegan.
Kemudian Hisan Anis Matta, Sekretaris Bidang Politik dan Pemerintahan DPN Partai Gelora menyampaikan Surat Edaran 7 Instruksi Ketua Umum mengenai Sosialisasi Partai Gelora kepada jajaran DPW, DPD, DPC hingga PAC.
