Kegiatan Archives – Page 70 of 79 – Partai Gelora Indonesia

Gembleng Kader Perempuan Partai Gelora Kepri, Ratih: Jangan Malu ‘Berebut Pengaruh’ dengan Laki-laki

Arah Baru Indonesiia, DPW Kepri, Misni, Partai Gelora Indonesia, Pemprov Kepri, Rakor Perempuan Gelora Kepri, ratih sanggarwati

Partaigelora.id – Bidang Perempuan Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) untuk meningkatkan kualitas kaum perempuan Kepri.

Rakor Perempuan Partai Gelora Kepri ini digelar di Hotel PIH Batam Centre, Batam, Kepri pada Minggu (24/10/20201). Rakor dengan tema ‘Be Smart and Struggle Women’ tersebut dihadiri Ketua Bidang Perempuan DPN Partai Gelora Indonesia, Ratih Sanggarwati.

Menurut Ratih, kader perempuan Partai Gelora Kepri memiliki potensi dan kemampuan, terutama dalam aktivitas politik. Perempuan, lanjutnya, tidak perlu malu untuk ikut berebut kekuasaan dengan kaum laki-laki.

Sebab, dalam politik tidak ada perbedaan gender, laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk memilih dan dipilih di dalam politik.

“Ada banyak hak-hak perempuan yang membutuhkan dan diperjuangkan oleh perempuan. Yang tahu tentang diri kita, ya kita sendiri, perempuan. Bukan berarti bapak-bapak tidak tahu, tetapi perempuan bisa lebih menjiwai apa yang dimau oleh perempuan,” ujarnya.

Melihat antusiasme kader perempuan Partai Gelora Kepri, Ratih yakin Partai Gelora akan memiliki keterwakilan di kursi legilastif pada Pemilu 2024, baik di kursi di DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

“Saya yakin perempuan Gelora akan duduk di DPR, DPRD di setiap kota/kbupaten dan provinsi di Pemilu Legislatif 2024. Partai ini memberikan keadilan, tidak ada drisminasi antar gender. Itulah salah satu alasan saya bergabung ke Partai Gelora,” ungkapnya.

Dalam Rakor Perempuan Gelora Kepri ini juga diadakan diskusi yang dihadiri oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPPA-PPKB) Provinsi Kepri Misni

Dalam sambutannya, Misni menyampaikan Partai Gelora adalah mitra Pemerintah Provinsi Kepri dalam membangun Kepri, meskipun sebagai partai politik baru.

“Salam dari Ibu Marlin Agustina, Wakil Gubernur Kepri, beliau memohon maaf tidak bisa hadir dan mewakilkan kepada saya untuk hadir dalam diskusi ini,” kata Msni.

Misni berharap kaum perempuan di Partai Gelora tidak sekedar menjadi pelengkap kuota 30 persen perempuan semata. Tetapi harus multitasking, mampu mengangkat derajat perempuan dan anak dalam bentuk produk hukum, serta kebijakan politik.

“Semakin banyak perempuan yang aktif dalam politik, menjadi penanda meningkatnya indeks pembangunan manusia. Majunya negara juga dapat diihat dari berdayanya perempuan di segala bidang, termasuk politik,” katanya.

Ratih menyampaikan ucapan terima kasih atas sambutan hangat dari Pemerintah Provinsi Kepri atas kehadiran Partai Gelora yang ibaratnya baru seumuran ‘Jagung’, tetapi sudah mendapatkan sambutan yang luar biasa.

“Sebagai partai baru yang akan merayakan HUT-nya ke-2 pada 28 Oktober nant, Partai Gelora adalah partai terbuka dan siap berkolaborasi dengan siapa saja, termasuk Pemerintah Provinsi Kepri. Semoga kesempatan berikutnya, ada kolaborasi nyata lagi Partai Gelora dan Pemerintah Provinsi Kepri untuk meningkatkan peran perempuan,” harap Ratih.

Lahir di Masa Krisis, Partai Gelora Dianggap Wakili Situasi Hati Masyarakat

Arah Baru Indonesiia, DPW Partai Gelora Jabar, Haris Yuliana, Partai Gelora Indonesia, Rakorda Jabar

Partaigelora.id – Ketua DPW Partai Gelora Indonesia Jawa Barat (Jabar), Haris Yulian mengungkapkan, berdasarkan hasil survey internal, semua orang yang tertarik dan memilih bergabung ke Partai Gelora, alasannya karena memiliki visi dan misi yang dianggap mewakili masyarakat.

“Kita meyakini, masyarakat kita sudah cerdas dan melek politik. Dan politik ini tidak melulu tentang bantuan sembako,” katanya dalam Rapat Koordinasi Daerah Pemilihan Partai Gelora DPW Jabar, di Hotel Horison, Sabtu (23/10/2021).

Menurut Haris, Partai Gelora lahir dari masa krisis akibat pandemi Covid-19. Kondisi ini, kata Haris, menjadi satu-satunya partai yang dianggap mewakili kondisi masyarakat pemilih.

“Partai Gelora lahir di masa krisis global yang mempengaruhi krisis di level nasional. Salah satunya krisis akibat pandemi Covid-19. Inilah yang membuat kita optimis dapat mewakili masyarakat pemilih untuk keluar dari krisis ini,” ujarnya.

Partai Gelora, lanjut Haris, memiliki peta jalan untuk Indonesia menjadi lima besar dunia. Dengan visi ini, peta jalan tersebut diturunkan ke level wilayah dan daerah, bahkan menjadi kesadaran bersama di setiap individu.

“Kita terus kampanyekan tentang pentingnya Indonesia menduduki lima besar dunia, yang bisa ikut melakukan penataan dunia. Krisis inilah yang membuat Indonesia harus mengambil keputusan eksistensial bagi bangsa ini,” paparnya.

Kampanye politik bagi Partai Gelora, adalah sebuah literasi politik bagi masyarakat Indonesia, khususnya Jawa Barat. Pasalnya, krisis Covid-19 ini akan memberi efek domino terhadap kondisi bangsa Indonesia.

“Angka kemiskinan Indonesia pada masa pandemi Covid-19 ini, mencapai dua digit. Disinilah dibutuhkan literasi politik kepada masyarakat pemilih, agar masyarakat bisa mengambil keputusan politik melalui peta jalan keluar dari krisis,” paparnya.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Anis Matta dalam sambutannya mengungkapkan, Jawa Barat menjadi tolok ukur dalam kontestasi Partai Gelora di tingkat nasional.

Sebagai partai baru, kata Anis Matta, Partai Gelora sudah memiliki elektabilitas tinggi dibandingkan partai baru yang lainnya.

“Saya optimis, Partai Gelora Indonesia menjadi pilihan publik agar bisa reborn dari krisis ke lima besar dunia,” paparnya.

Hadapi Ancaman Kebangkrutan, Anis Matta: Indonesia Butuh Revolusi Ekonomi

Anis Matta, Arah Baru Indonesiia, Bangkrut, Bob Azam, Dunia Usaha, Fasisal Basri, gelora talk, Geloranomics, Negara, Partai Gelora Indonesia, Revolusi Ekonomi

Partaigelora.id – Indonesia saat ini membutuhkan reformasi ekonomi berskala besar yang sistemik dalam struktur perekonomian sekarang. Revolusi ekonomi tersebut, diperlukan untuk menyelamatkan Indonesia dari kebangkrutan dunia usaha dan kebangkrutan negara.

“Nampaknya kita sepakat bahwa kondisi pandemi Covid-19, bukan sekedar masalah ancaman kebangkrutan dunia usaha, bahkan bisa menjadi ancaman kebangkrutan negara,” kata Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta dalam diskusi Gelora Talk bertajuk ‘Covid-19 dan Ancaman Kebangkrutan Dunia Usaha’, di Jakarta Rabu (13/10/2021) .

Diskusi yang disiarkan secara live di Channel YouTube Gelora TV tersebut, dihadiri pengamat ekonomi Faisal Basri dan juga Bob Azam Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Menurut Anis Matta, Indonesia butuh ekonomi yang berorientasi pada perubahan iklim, perubahan sosial, transformasi teknologi dan faktor geopolitik seperti konsep ekonomi ‘Geloranomics’ yang tengah dikembangkan di Partai Gelora.

Anis Matta menilai angka pengangguran pada usia muda (milenal dan generasi Z) yang sudah mencapai 18 persen, bisa menjadi satu pertanda awal mula terjadinya revolusi pergerakan sosial yang besar.

“Karena apa, yang tadinya saya tulis kelompok usia muda sebagai bonus demografi, sekarang tiba-tiba menjadi bencana demografi. Ini fakta dan terjadi secara nyata,” katanya.

Partai Gelora, lanjutnya, tidak hanya sekedar mengkritik pemerintah, tapi lebih kepada membongkar fakta. Sehingga nantinya didapatkan suatu stimulan untuk memikirkan arah ekonomi baru bagi Indonesia.

“Kita ingin membantu masyarakat untuk mengetahui, apa yang menjadi problema substansial dan membuka perbincangan hari-hari menjadi lebih berkualitas. Ini bisa menjadi konsumsi publik karena menyentuh kehidupan kita secara nyata,” ujarnya.

Anis Matta menambahkan pandemi Covid-19 saat ini menjadi ‘trigger’ yang bisa memecahkan ‘bisul’ permasalahan perekonomian Indonesia, yang selama ini menjadi masalah.

Indonesia, kata Anis Matta, sedang menunggu datangnya gelombang ketiga dan keempat Covid-19, yang saat ini sudah terjadi di Amerika, Eropa, Rusia dan Turki.

Sebab, krisis sekarang tidak bisa diprediksi kapan akan berakhir, meski trennya mengalami penurunan saat ini.

“Setiap hari kita lihat begitu banyak tumbangnya perusahaan dan berdampak pada PHK pada dunia usaha kita. Hal ini bisa menjadi ancaman kebangkrutan dunia usaha, bahkan ancaman kebangkrutan negara,” ujarnya.

Pengamat ekonomi Faisal Basri meminta pemerintah segera mengambil langkah luar bisa dalam menghadapi ancaman kebangkrutan ekonomi saat ini, yang sudah memukul dunia usaha dan membuat APBN defisit cukup dalam.

“Jadi negara-negara yang survive (bertahan) adalah negara-negara yang mengandalkan perdagangan intra-industri merupakan bagian dari global supply chain,” kata Faisal Basri.

Ia menilai dunia usaha lebih mampu bertahan dari ancaman kebangkrutan, dbandingkan dengan negara. Dunia usaha akan cepat beradaptasi dengan krisis, sementara negara cenderung membutuhkan waktu yang lama untuk beradaptasi dan kondisi keuangan negara bisa terkuras habis.

“Kebangkrutan itu bisa sebelum 2024, pemerintah ini sudah bangkrut. Saya berharap Pak Jokowi (Joko Widodo) segera sadar bahwa keuangan negara sedang di bawah ancaman dan perlu langkah taktis untuk menyelamatkan itu,” ujar ekonom senior ini.

Sementara itu Wakil Ketua Apindo Bob Azam mengatakan, pandemi Covid-19 telah mengakibatkan 50% dari 30 juta UMKM terancam bangkrut.

Disamping itu, ada juga perusahaan-perusahaan yang masih dalam periode bertahan dan bisa menghadapi situasi pandemi, serta ada perusahaan yang dalam masa recovery.

Namun, dia mengungkapkan, ada lebih dari 1.000 perusahaan yang telah mengajukan diri ke Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Perusahaan itu menghadapi ancaman kebangkrutan juga.

“1.000 lebih perusahaan yang mengajukan diri ke PKPU menghadapi isu kebangkrutan. Dan pandemi ini belum tentu akan selesai karena masih ada ancaman varian baru dan perubahan-perubahan di dunia usaha,” pungkasnya.

Kaum Perempuan Diminta Melek Investasi Agar Tidak Tertipu Investasi Bodong

Arah Baru Indonesiia, Erry Syarifuddin Pasaribu, investasi bodong, kaum perempuan, melek investasi, Partai Gelora Indonesia, ratih sanggarwati

Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia meminta kaum perempuan melek investasi dan memiliki kecerdasan finansial dalam pengelolaan keuangan di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang serba sulit saat ini.

Sebab saat ini, banyak investasi bodong yang ditawarkan dengan iming-iming keuntungan luar biasa, tidak masuk akal dan di luar nalar manusia.

“Tentu saja hal ini sangat menarik di tengah kondisi yang serba sulit, peluang investasi menjadi secercah harapan bagi semua orang, terutama ibu-ibu,” kata Ratih Sanggarwati, Ketua Bidang Perempuan DPN Partai Gelora Indonesia seperti dikutip dari Channel YouTube Gelora TV, Minggu (10/10/2021).

Hal itu disampaikan Ratih saat memberikan pengantar diskusi Rumpi bertajuk ‘Sebar Bohong Investasi Bodong, Berhati-hatilah’ pada Jumat (8/10/2021). Diskusi daring ini dihadiri praktisi pasar modal dan konsultan investasi, Erry Syarifuddin Pasaribu.

Menurut Ratih, sudah banyak masyarakat yang telah tertipu oleh investasi abal-abal atau bodong, karena tidak memikirkan resikonya secara matang. Akibat mendapatkan tawaran keuntungan yang menggiurkan mencapai ratusan miliar melayang dalam sekejap.

Pemerintah sendiri telah berupaya untuk memblokir sedikitnya 242 investasi bodong. Namun, money games, trading forex, Kampung Kurma, investasi emas online dan investasi bodong lainnya tetap merajalela dan sulit diberantas.

“Disinilah pentingnya kaum perempuan harus melek investasi, karena bertanggungjawab kepada generasi berikutnya, terutama dalam mengelola kebutuhan rumah tangga,” katanya.

Ratih berharap kaum perempuan bisa memiliki ilmu tentang investasi agar dapat memahami prinsip dasar dari sebuah investasi, sebelum memutuskan untuk berinvestasi.

“Dengan begitu kaum perempuan tidak gampang tergoda dengan tawaran yang menggiurkan. Sehingga mampu membedakan mana yang prospektif dan mana investasi bodong yang harus dihindari,” ujar Ratih.

Dengan melek investasi, maka kaum perempuan diharapkan memiliki kecerdasan finansial sebagai salah modal utama untuk menjadi perempuan yang berdaya dalam kiprahnya di masyarakat dan negara.

Praktisi pasar modal dan konsultan investasi, Erry Syarifuddin Pasaribu mengatakan, kondisi pandemi yang serba online ini memunculkan gencarnya penawaran investasi. Akibatnya sulit untuk mendeteksi, apakah investasi tersebut, benar atau bodong.

“Nah, karakter masyarakat kita yang cepat kaya dan tidak mau bekerja keras menjadi faktor maraknya investasi bodong, karena diiming-imingi oleh tingginya imbal hasil yang besar,” kata Erry.

Karena itu, sebelum memutuskan untuk berinvestasi, masyarakat diminta memahami terlebih dahulu tujuan berinvestasi.

Sebab, investasi sifatnya jangka panjang dan aset yang ditanam dapat imbal hasil yang wajar, bukan imbal yang mencurigakan.

“Lalu, pertanyaannya apakah kalau diivestasikan ke saham, dalam waktu satu bulan, apakah mungkin kita bisa menghasilkan 30 persen? Jawabannya jelas tidak mungkin,” tegas Erry.

Disinilah masyarakat diminta perlunya memahami literasi keuangan seperti yang disampaikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bahwa masyarakat yang berinvestasi harus bisa menguasai investasi dan asetnya.

Jika penawaran investasi tidak sesuai dengan aset yang diinvestasikan, apalagi masyarakat kesulitan untuk mencairkan, jelas hal itu merupakan investasi bodong.

“Investasi bodong itu ada di semua sektor, baik yang finansial maupun non finansial seperti investasi emas. Penawarannya biasanya menarik, mendesak dan memaksa,” katanya.

Investasi bodong juga selalu mengatakan, investasinya aman karena dikelola secara profesional. Dan untuk menarik minat masyarakat, biasanya menggunakan jasa selebriti.

“Itu namanya money games dengan skema Ponzi. Skrema Ponzi ini seperti multi level marketing, imbal hasilnya diambil dari peserta atau downline-downline yang baru masuk diberikan ke peserta awal. Jadi tidak ada pengelolan dana sebenarnya, ini hanya money games saja,” pungkasnya.

Meriahkan HUT Gelora ke-2, Pantai Gelora Sumbawa Adakan Boat Race

Arah Baru Indonesiia, Boat Race, Burhanuddin Jafar Salam, HUT ke-2, Partai Gelora Indonesia, Partai Gelora Sumbawa, Sumbawa

Partaigelora.id – Rangkaian acara HUT Partai Gelora Indonesia ke-2 sekaligus Ulang Tahun ke-1 Pantai Gelora Sumbawa dimulai pada Sabtu (9/10/2021) ditandai dengan dilaksanakannya acara ‘Gelora Boat Race 2021’. Acara unik ini diikuti kurang lebih 100 peserta balap dari berbagai kelas yang dilombakan.

Ketua DPD Partai Gelora Indonesia Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB) Burhanuddin Jafar Salam membuka kompetisi dengan mengibarkan bendera Partai Gelora tanda start.

Menurut Joyce Letik selaku Ketua Penyelenggara mengatakan, event yang dilaksanakan di Pantai Gelora ini adalah sebagai ajang silaturahmi masyarakat pesisir dan nelayan yang ada di Pulau Sumbawa.

Acara sekaligus dimaksudkan sebagai tontonan yang dapat dinikmati oleh pengunjung pantai setelah sekian lama tidak dapat menikmati hiburan di tempat tempat wisata seperti karena dibatasi oleh PPKM.

Gelora Boat Race 2021 yang diselenggarakan oleh Manajemen Pantai Gelora Sumbawa dan DPD Partai Gelora Sumbawa ini menyediakan hadiah total senilai 50 juta rupiah

Kelas yang dilombakan diantaranya Bangkarera Open, Kelas Lokal Boat Mesin 15 PK sampai 25 PK, dan Kelas Standar Mesin 5 PK – 6,5 PK.

Kegiatan yang akan berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 ini direncanakan akan diselenggarakan setiap tahun sebagai bentuk Pesta Rakyat untuk memperingati HUT Partai Gelora Indonesia dan juga Pantai Gelora Sumbawa.

Pantai Gelora yang berada di Meno, Utan, Kabupaten Sumbawa diresmikan oleh Anis Matta selaku Ketua Umum Partai Gelora Indonesia pada Senin, 23 November 2020.

Nama Pantai Gelora dipilih dan diperkenalkan oleh warga yang tinggal di seputar pantai, karena pantainya memiliki keindahan alam yang tak kalah dengan pantai di Bali atau Lombok.

Anis Matta: Isu Kebangkitan Komunisme Indonesia, Ternyata Berkaitan dengan Hegemoni China

Anis Matta, Arah Baru Indonesiia, Dahlan Iskan, gelora talks, Hegemoni China, Kebangkitan Komunisme, Partai Gelora Indonesia, Pertarungan Global, Rico Marbun, Rocky Gerung, Sudrajat, Survival Insrinct, Tatanan Dunia Baru

Partaigelora.id – Lembaga Survei Media Survei Nasional (Median) dalam rilisnya pada Kamis (30/9/2021) lalu, mengungkapkan, bahwa 46,4 persen responden di Indonesia masih percaya soal isu kebangkitan komunisme atau Partai Komunis Indonesia (PKI).

Menanggapi hal ini, Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menilai ketakutan akan kebangkitan komunisme di Indonesia seperti yang diungkap Lembaga Survei Median, ternyata tidak berhubungan dengan ideologi komunis.

“Tetapi, berhubungan dengan isu lain yang lebih bersifat politik, yaitu hegemoni geopolitik China,” kata Anis Matta dalam Gelora Talk bertajuk ‘NKRI dan Ancaman Komunisme Dalam Dinamika Geopolitik, Membedah Survei Median September 2021’ yang disiarkan secara live streaming di channel YouTube Gelora TV, Rabu (6/10/2021).

Diskusi ini dihadiri Direktur Eksekutif Lembaga Survei MEDIAN Rico Marbun, Menteri BUMN Periode 2011-2014, Dahlan Iskan, Mantan Dubes RI untuk China yang juga Ketua Asosiasi Kerjasama Indonesia-China Mayjen TNI (Purn) Sudrajat, dan Pengamat Politik & Sosial Budaya Rocky Gerung.

Menurut Anis Matta, hegemoni China sebenarnya berdampak biasa dan natural saja. Sebab, dalam 30 tahun terakhir, China secara aktif melakukan kampanye dan ekspansi, sehingga memungkinkan persepsi itu terbentuk.

“Kalau kita melihat bahwa 46,4% dari populasi kita, percaya tentang isu ini di tengah situasi krisis global. Itu menunjukkan bahwa persepsi publik sekarang dipengaruhi oleh banyak sekali operasi politik dan media,” katanya.

Operasi tersebut, kata Anis Matta, dijalankan oleh kekuatan-kekuatan global yang tengah bertarung saat ini.

“Ini berbarengan atau bersamaan, ketika Amerika secara resmi mendeclaire China sebagai musuh mereka. Artinya opini publik kita sekarang ini dibentuk oleh bagian dari operasi geopolitik,” katanya.

Namun, Anis Matta menilai ketakutan dan kecemasan publik berdasarkan hasil survei sejak 2017 hingga 2021, yang angkanya terus mengalami peningkatan terhadap hegemoni China, sebenarnya adalah hal yang positif.

Jika hal itu dipandang sebagai bagian dari survival instinct (naluri bertahan hidup) seperti takut digigit ular dengan menghindar. Sehingga bisa menjadi pintu masuk untuk mengubah survival instinct publik ini menjadi energi kebangkitan di tengah konflik global sekarang.

“Supaya kita tidak lagi menjadi bangsa yang lemah, menjadi korban, menjadi collateral damage ketika ada kekuatan global yang sedang bertarung dan menjadikan wilayah kita yang seharusnya berdaulat, justru menjadi medan tempur mereka,” tandasnya.

Sehingga perlu dirumuskan satu arah baru, satu peta jalan baru bagi Indonesia. Sebab, kondisi sekarang berbeda dengan zaman Soekarno dan Soeharto dulu yang memiliki cantolan untuk berkolaborasi.

“Di awal perjalanan, kita sangat kacau, dipenuhi krisis kepada satu arah yang tidak jelas. Dunia dalam proses tatanan ulang, yang sekarang ini tidak bisa lagi dipakai, butuh satu tatanan dunia baru. Menurut saya secara geopolitik, dianggap sebagai peluang,” katanya.

Hal ini tentu saja menjadi momentum bagi Indonesia untuk menggunakan survival instinct publik untuk menemukan celah dalam situasi geopolitik sekarang ini. Sehingga Indonesia ikut berperan dalam menentukan tatanan dunia baru.

“Karena itulah kami di Partai Gelora membuat cita-cita perjuangan menjadikan Indonesia sebagai lima besar kekuatan dunia dan tidak ingin menjadi collateral damage dari pertarungan kekuatan global,” katanya.

Direktur Eksekutif MEDIAN Rico Marbun mengatakan, hegemoni China di Indonesia dan mesranya hubungan kedua negara, yang menyebabkan isu kebangkitan PKI atau komunisme kerap muncul setiap tahun, khususnya pada bulan September hingga Oktober.

“Cara berpikir mereka yang menganggap adanya hegemoni China di Indonesia, itu karena dianggap sama paralel dengan komunis gitu,” kata Rico Marbun.

Terkait hal ini, Mantan BUMN Dahlan Iskan meminta seluruh elemen bangsa Indonesia bisa move on dari masa lalu. Artinya, semua kejadian sejarah tidak lebih dari sekadar catatan lembaran kertas.

“Nggak boleh terus mengenang masa lalu. Tidak boleh terus sentimen begitu. Karena kalau itu yang terjadi kita tidak akan pernah maju,” katanya.

Lanjutnya, temuan survei Median itu adalah tugas berat semua elemen bangsa untuk memastikan bahwa kekhawatiran terhadap kebangkitan komunisme tidak perlu lagi ada.

“Berarti tugas kita masih berat sekali untuk membawa Indonesia ini maju. Apalagi lima besar di dunia, karena 46 persen umat Islam itu umumnya umat Islam katakan begitu masih berorientasi pada masa lalu yang sama sekali tak ada gunanya,” tandasnya.

Hal senada disampaikan pengamat politik & sosial budaya Rocky Gerung. Rocky menyebut ideologi komunisme sudah kehilangan patronnya atau pendukungnya di dunia. Ia menilai secara ideologi sebetulnya komunisme sudah selesai dalam sejarah.

Namun, menurutnya, fakta membuktikan masyarakat Indonesia masih takut terhadap kebangkitan komunisme, karena adanya kecurigaan terhadap visi komunisme.

“Komunisme itu kehilangan patron di dalam proyek dunia, tapi kita masih takut. Berarti ada visi di komunisme yang buat kita curiga terus,” ujar Rocky Gerung

Mantan Dubes RI untuk China Mayjen TNI (Purn) Sudrajat meminta pemerintah untuk lebih waspada dalam meneken kerjasama atau kolaborasi dengan pemerintah China. Terlebih baru-baru ini ada kebijakan baru yang telah diresmikan China yakni Local Currency Settlemen.

Dalam kebijakan itu, untuk konteks perdagangan dengan China akan menggunakan mata uang Yuan dan Rupiah. Apalagi saat ini kerjasama Ekonomi Indonesia dan China terus meningkat.

“Kalau kedekatan ekonomi ini tidak dibarengi dengan pemahaman politik antara Indonesia dengan China, ini akan terjadi ketimpangan, justru akan negatif bagi kita,” ungkap Sudrajat.

Lomba HUT 2 Partai Gelora

Dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke 2 Partai Gelora Indonesia yang jatuh pada bulan Oktober 2021 ini, maka Partai Gelora menyelenggarakan beberapa kegiatan lomba untuk menyemarakkan kegiatan dan lebih memeriahkan kegiatan.

Adapun kegiatan lomba yang diselenggarakan diantaranya :

Gelora Science Competition
Lomba Video “Impian Anak untuk Indonesia”
Lomba Video Tiktok Group 28
Lomba Design Batik Gelora
Lomba Vlog Yes UMKM
Lomba Tiktok Yes UMKM
Lomba Shalawat
Gelora Victory ESport
Gelora Coastal Clean Up
Lomba Desain Mural

Untuk bisa mengikuti lomba tersebut, silahkan kunjungi dan daftar melalui tautan berikut http://event.partaigelora.id/duatahungelora

Kami tunggu keikutsertaannya.

Masuk Prolegnas 2021, Fahri Hamzah: Partai Gelora Berharap RUU KUHP Disahkan Akhir Tahun ini

Amin Fahrudin, arah baru indonesia, Arsul Sani, Bid Hukum, Eddy Hiairej, Fahri Hamzah, Firman Wijaya, Partai Gelora Indonesia, RUU KUHP

Partaigelora.id – Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah berharap Revisi Undang-undang (RUU) tentang KUHP yang telah disetujui masuk Prolegnas Prioritas 2021 pada 30 September 2021, bisa diselesaikan akhir tahun ini.

“Saya berharap betul ini, tahun 2021 yang tinggal tiga bulan lagi bisa menyelesaikan KUHP kita, sehingga kita bisa menyelesaikan konsolidasi teks-teks lainnya. Mudah-mudahan selesai tahun ini,” kata Fahri dalam webinar ‘Revisi KUHP, Menjawab Kebutuhan Zamankah?’ yang digelar Partai Gelora di Jakarta, Jumat (1/10/2021).

Webinar ini merupakan diskusi rutin Bidang Hukum dan HAM DPN Partai Gelora yang diketuai dan juga dimoderatori oleh Amin Fahrudin.

Diskusi ini juga dihadiri Wakil Menteri Hukum (Wamenkumham) Prof Edward ‘Eddy’ Hiariej, Anggota Komisi III DPR RI yang juga Wakil Ketua MPR Arsul Sani dan praktisi hukum pidana Firman Wijaya.

Menurut Fahri, Partai Gelora memberikan dukungan penuh terhadap penyelesaian RUU KUHP secepatnya agar pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa meletakkan hukum bernegara yang demokratis.

Sehingga tidak lagi menggunakan UU KUHP lama peninggalan kolonial yang dikritik otoriter menjadi semangat restoraktif, kolektif dan rehabilitatif.

“Kita dorong ini supaya ini cepat selesai, kalaupun nanti ada perubahan-perubahan bisa diajukan judicial review, yang penting kita sudah menyelesaikan KUHP yang demokratis,” katanya.

Setelah menyelesaikan RUU KUHP, lanjut Wakil Ketua DPR Periode 2014-20219 ini, pemerintah bisa fokus melakukan konsolidasi pembenahan terhadap institusi penegakan hukum dan kepemimpinan SDMnya.

“Kalau KUHP-nya sudah baik, tapi kalau institusi penegakan hukumnya dan kepemimpinan SDM tidak di konsolidasi dengan baik. Nanti susah juga kita, semua harus di konsolidasi,” katanya.

Selain itu, pemerintah juga bisa fokus terhadap konsolidasi teks lainnya, seperti penyelesaian RUU Pemasyarakatan yang saat ini dibutuhkan regulasi baru agar peristiwa kebakaran Lapas Tangerang yang menewaskan 48 orang beberapa waktu lalu, tidak terjadi lagi.

“Presiden harus segera menerbitkan Perpu tentang RUU Pemasyarakatan untuk mereformasi lapas kita agar lebih baik, kita memerlukan regulasi baru. Supaya lapas kita menjadi tempat yang lebih manusiawi, dan tidak melanggar HAM seperti sekarang ini,” tandasnya.

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengungkapkan, RUU KUHP sebelumnya sudah dibahas DPR bersama pemerintah Periode 2014-2019 sampai pada pembahasan tingkat pertama. Saat itu, Fahri Hamzah masih duduk sebagai Wakil Ketua DPR.

Pembahasan dilakukan selama 4 tahun (September 2015-September 2019), namun ketika hendak dibawa ke Rapat Paripurna DPR untuk pembahasan tingkat kedua, pemerimtah minta ditunda hingga DPR periode berikutnya.

Kemudian dibahas disepakati pembahasan RUU KUHP selanjutnya dengan metode luncuran atau carry over. Untuk memberikan landasan, maka dilakukan revisi UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang memungkian RUU dibahas secara luncuran.

“Di Komisi III disepakati tidak akan membahas ulang, karena sifatnya luncuran, kalau membahas ulang tdak akan cukup waktunya. Ada 16 isu krusial yang akan coba kita dalami, dan pemerintah nanti bisa memperjelasnya,” kata Wakil Ketua MPR dari F-PPP ini.

Arsul menambahkan, RUU KUHP 2015 dengan RUU KUHP 2021 memilih perbedaan format. Para RUU KUHP 2015 terdapat dua buku, yakni tentang Ketentuan Umum dan Tindak Pidana. Sedangkan RUU KUHP 2021 ada tiga buku, yakni tentang Ketentuan Umum, Kejahatan dan Pelanggaran.

Wamenkumham Prof Edward ‘Eddy’ Hiariej menegaskan RUU carry over tidak akan dibahas ulang, sehingga pemerintah dan Komisi III DPR akan mencari format pembahasannya.

“Bagaimana carry over ini, apakah langsung disahkan atau tidak. Tapi kalau carry over itu sebenarnya langsung disahkan di Rapat Paripurna, tapi kami menyadari betul ketika RUU ini ditarik pemerintah hingga pandemi saat ini, tim ahli pemerintah terus melakukan kajian dan menyempurnakan naskah RUU KUHP tersebut Ada 14 isu krusial yang menjadi kontroversial di masyarakat, yang dilakukan kajian” kata Eddy Hiariej.

Menurut Wamenkumham, RUU KUHP 2021 ini menjawab tantangan zaman, karena telah menggunakan paradigma hukum pidana modern, yang sebenarnya sudah 30 tahun kita ketinggalan.

Negara-negara di Amerika Utara dan Eropa Barat sudah melakukan perubahan paradigma hukum pidana sejak 1990, yang mana tidak lagi berorentasi pada keadilan kontrbutif, tapi pada keadilan korektif, keadlian restoraktif dan keadilan rehabilitatif.

“Inilah yang kemudian diadopsi dalam buku satu RUU KUHP, dimana pidana penjara adalah pidana akhir, masih ada pidana denda, masi ada pidana kerja sosial, masih ada pidana pengawasan, masih ada pidana percobaan,” katanya.

Sehingga ketika pemerintah menyusun ancaman pidana dalam buku dua, pemerintah mencoba untuk mensimulasikan. Jika ancaman pidana tidak sampai 4 tahun, maka hakim menjatuhkan pidana kerja sosial. Apabila tidak lebih dua tahun, bisa pidana pengawasan, dan dibawa satu tahun bisa pidana percobaan, serta diutamakan pidana denda.

Dalam titik yang paling ekstrem, jika menjatuhkan pidana penjara, maka ada kriteria pedoman pemidanaan hingga 15 item dan apabila terpenuhi baru pidana penjara dijatuhkan.

“RUU KUHP ini sudah mengadopsi hukum pidana modern, reintegrasi sosial dalam pengertian seorang narapidana atau terpidana itu, adalah orang yang harus direhabilitasi dan diperbaiki tidak mengulangi perbuatan dan bermanfaat bagi masyarakat,” katanya.

Eddy Hiariej meminta Komisi III DPR membahas sebatas pasal-pasal yang bersifat kontroversial saja, dan pemerintah telah melakukan sosialisasi di 12 kota. Sementara mengenai pasal-pasal yang menjadi perdebatan di publik, pemerintah membuat tiga kemungkinan.

Pertama pemerintah tidak bergeming dan tetap pada pasal-pasal yang ada. Kedua pemerintah melakukan reformulasi pasal-pasal RUU KUHP. Ketiga pemerintah mengusulkan penghapusan-penghapusan pasal seperti pasal pemidanaan terhadap dokter dan dokter gigi, karena dianggap overlapping dengan UU Prakter Kedokteran.

Sementara praktisi hukum pidana Firman Wijaya mengatakan, pembahasan RUU KUHP saat ini harus memiliki titik kunci, yakni aspek transisional justice.

“Dan yang penting RUU KUHP ini harus memberikan perlindungan dua sisi, baik di sisi negara maupun masyarakat,” kata Firman.

Anis Matta: Cegah Kekerasan Terhadap Ulama & Perusakan Tempat Ibadah

Anis Matta, gelora talks, Kekerasan Pemuka Agama, Kekerasan terhadap Ulama, KH Muhyidin Junaidi, Kombes Ahmad Ramadhan, Reza Indragiri Amriel

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengatakan, kekerasan terhadap para pemuka agama yang kembali marak seperti peristiwa yang direncanakan bisa memperburuk suasana psikologis masyarakat (public mood).

Sehingga kasus-kasus kekerasan terhadap ulama yang terus berulang dapat menimbulkan tafsir konspirasi dan dengan mudah bisa dijadikan alat provokasi.

Akibatnya, situasi pandemi Covid-19 yang berlarut dan polarisasi pasca pilpres yang tak kunjung usai, ditambah kasus kekerasan terhadap ulama dan perusakan terhadap rumah ibadah membuat masyarakat mudah curiga dan melemahnya kepercayaan kepada institusi keamanan dan penegak hukum.

Hal ini akan memunculkan amuk atau pengadilan jalanan (street justice) oleh masyarakat, karena penjelasan dari Polri sebagai institusi negara yang berwenang dinilai belum memadai.

“Sekarang saja mulai muncul potensi street justice, seperti misalnya dengan imbauan beberapa Ormas Islam agar kadernya mengawal dan menjaga para ulama,” kata Anis Matta dalam Gelora Talks bertajuk ‘Kekerasan terhadap Pemuka Agama Terus Berulang, Dimanakah Negara? di Jakarta, Rabu (29/9/2021).

Diskusi ini dihadiri Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI KH Muhyiddin Junaidi, Kabagpenum Divhumas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan, serta Kriminolog & Ahli Psikologi Forensik Reza Indragiri Amriel.

Menurut Anis Matta, para ulama dan pemuka agama selama ini menjadi kelompok paling rapuh secara keamanan dan gampang sekali menjadi korban dan sasaran.

“Sampai sekarang kita tidak mendapatkan penjelasan memadai tentang mengapa? Peristwa yang tampak seperti direncanakan itu, selalu dijelaskan sebagai peristiwa random,” katanya.

Disinilah, kata Anis Matta, peran sentral Polri diperlukan dalam upaya meredam keresahan masyarakat dalam persoalan tersebut, dengan memberikan penjelasan yang memadai dapat memberikan rasa aman dan keadilan bagi masyarakat.

“Yang diperlukan adalah proses penegakan hukum yang transparan dan tuntas. Penjelasan yang obyektif akan mampu meredakan kecurigaan, kemarahan dan ketidakpercayaan di masyarakat. Kita semua berkepentingan menjaga kepercayaan publik kepada institusi kepolisian dan mencegah orang untuk melakukan tindakan yang tidak legal,” katanya.

Anis Matta berharap Polri, MUI dan Kriminolog bisa duduk bersama mencari motif terhadap kekerasan para pemuka agama, meskipun pada akhirnya ditemukan fakta-fakta aneh seperti kasus di Tangerang yang bermotif dendam dan perselingkuhan.

“Tetapi yang lebih penting adalah mencegah nyawa tidak hilang, meski ketika bicara motif akan menemukan fakta-fakta aneh. Kita harus bersama-sama mencegah agar situasi ini tidak menimbulkan amuk dan hukum jalanan. Kepolisian, MUI dan akademisi perlu mengkaji lebih mendalam bagaimana mencegah kasus serupa tidak terulang kembali,” ujarnya.

Senada dengan Anis Matta, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhyiddin Junaidi mengatakan, respons pemerintah terhadap maraknya kekerasan dan pembunuhan terhadap ulama masih kurang memuaskan.

“Hampir semua pelaku kekerasan terhadap ulama dinyatakan orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) dan berhenti hanya sampai pada tahap pemeriksaan polisi, jarang yang sampai ke pengadilan,” kaya Muhyiddin.

Kondisi seperti inilah yang membuat ketidakpuasan masyarakat, sehingga penafsiran masyarakat beragam, termasuk dikait-kaitkan dengan PKI.

“Apalagi kekerasan yang menimpa ulama itu terjadi di bulan September yang secara historis memang memiliki keterkaitan antara tragedi para ulama yang diakibatkan oleh kekejaman PKI,” tuturnya.

Kriminolog dan Ahli Psikologi Forensik Reza Indragiri Amriel mengatakan tidak semua ODGJ tidak bisa dipidanakan.

Mengacu pada Pasal 44 ayat 2 KUHP, ODGJ sebenarnya bisa juga diproses hingga pengadilan.

“Nanti bisa saja hakim memutuskan bahwa ODGJ ini harus disembuhkan alias di bawa ke Rumah Sakit Jiwa. Jadi tidak hanya berhenti prosesnya di kepolisian,” kata Reza.

Menurut Reza, selama Pasal 44 ayat 2 tersebut tidak direalisasikan.”Jadi kita tidak bisa menyalahkan masyarakat bila muncul sikap skeptis dan keresahan di mereka,” katanya.

Kabagpenum Div Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan menjelaskan, selama ini kejadian kekerasan yang menimpa para ulama belum terlihat adanya skenario yang mengarah kepada kekerasan ke pemuka agama.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan dengan fakta-fakta yang ada, tidak ada keterkaitan antara satu kejadian dengan kejadian serupa yang lain,” kata Ramadhan.

Polri sebagai penegak hukum, lanjut Ramadhan, selalu profesional dalam setiap penanganan kasus, yakni sesuai fakta-fakta yang akurat dan valid.

“Kami berharap, masyarakat untuk tidak mengaitkan kepada sesuatu yang tidak berdasarkan fakta,” katanya.

“Soal perasaan, tentu sama, karena mayoritas polisi juga muslim. Tapi hukum memerlukan pembuktian, bukan dengan perasaan,” pungkasnya.

Peringati HUT ke-2, Partai Gelora Gelar 10 Lomba Berhadiah Total Ratusan Juta Rupiah

Partaigelora.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia akan menggelar 10 jenis perlombaan dalam rangka memperingati HUT ke-2 yang bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 2021. Perlombaan ini terbuka untuk umum, tidak dipungut biaya dan berhadiah total ratusan juta rupiah.

“Di HUT ke-2 ini, kita bikin sesuatu yang lebih menarik dan penuh keceriaan. Kita mengadakan 10 lomba dengan total hadiah uang ratusan juta dalam bentuk uang pembinaan,” kata Ahmad Yani, Ketua Panitia HUT ke-2 Partai Gelora dalam Rakornas VIII pada Jumat (24/9/2021) malam.

Ke-10 lomba tersebut adalah Gelora Science Competition, Lomba Video Anak ‘Impian dan Cita-citaku’, Lomba Group 28 ‘Semangat Gelora’, Lomba Desain Batik Gelora, Lomba Vlog YES UMKM, Lomba Foto YES UMKM, Lomba Sholawat, Lomba Bersih Pantai, Lomba Desain Mural dan Lomba Victory e-Sport Competition (Mobile Legends).

“Kecuali Lomba Gelora Science Competition dan Mobile Legends akan ada penjurian khusus. Sedangkan lomba-lomba lainnya cukup di share di sosmed, misalnya YouTube, WhatsApp, TikTok, Instagram dan lain-lain yang akan ditentukan panitia,” katanya.

Perlombaan dimulai pada awal Oktober hingga 25 Oktober 2021. Pendaftaran lomba bisa dilakukan di DPW dan DPD Partai Gelora se-Indonesia. Pemenang lomba akan diumumkan saat peringatan HUT ke-2 pada 28 Oktober 2021.

“Perserta terbuka untuk umum, kita minta DPW dan DPD mensosialisasikannya ke masyarakat. Peserta misalkan upload video atau foto ke sosmed, nanti kita lihat share and comment yang banyak, itu yang jadi pemenangnya,” katanya.

Yani mengatakan, semua peserta yang ikut lomba membuat video akan mendapatkan pembinaan berkelanjutan dari Deddy Mizwar, Ketua Bidang Seni Budaya dan Ekonomi Kreatif, yang juga artis senior yang terkenal dalam Naga Bonar dengan sebutan ‘Jenderal Naga Bonar’ ini.

Selain mengadakan 10 perlombaan, Partai Gelora juga akan melauncing beberapa program saat HUT ke-2, yakni Festival Film Pendek, Pidato Caleg dan Cakada, Gerakan Bersih Pantai, Gerakan Tanam Pohon dan Virtual Walkr Run Ride.

Sedangkan Ketua Bidang Seni Budaya dan Ekonomi Kreatif Deddy Mizwar yang juga Penanggungjawab HUT ke-2 mengatakan, Partai Gelora sengaja menggelar acara dengan penuh kecerian, warna-warni, merangkul semua dengan semangat kolaborasi.

“HUT ke-2 ini yang bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda akan menjadi momentum bagi Indonesia menuju 5 besar dunia. Maka tema yang kita ambil adalah Kolaborasi Indonesia Menuju 5 Besar Dunia,” kata Deddy Mizwar.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta menambahkan, peringatan HUT ke-2 kali ini lebih bernuansa festival, mengajak kolaborasi semua komponen bangsa dalam membangun Indonesia ke arah lebih baik lagi.

“Ini sekaligus juga merayakan capain-capain kita dan kepercayaan diri kita dalam menghadapi Pemilu 2024. Kita merasakan respon publik dan elit luar biasa bagusnya,” kata Anis Matta.

Anis Matta berharap agar Partai Gelora terus melakukan lompatan-lompatan besar dalam pencapaian target. Apabila ada target yang belum tercapai dalam tahapan sebelumnya, bisa dipenuhi dalam tahapan berikutnya.

Sign In

Category: Kegiatan