Category: Liputan

Partaigelora.id-Memasuki usia tujuh tahun, Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menegaskan komitmennya membangun karakter politik yang berakar pada jati diri bangsa.

Peringatan HUT ke-7 menjadi momentum bagi Partai Gelora Indonesia untuk merefleksikan perjalanan sekaligus memperkuat fondasi organisasi ke depan.

Pesan itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelora Mahfuz Sidik, dalam refleksi peringatan hari lahir ke-7 partai yang jatuh pada Rabu, 28 Oktober 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda.

Mahfuz mengingatkan bahwa usia tujuh tahun masih tergolong muda. Karena itu, fase ini harus dimanfaatkan untuk terus belajar, membangun karakter, dan memperkuat perjuangan dalam mewujudkan visi besar partai.

“Perjalanan Gelora tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan organisasi, tetapi juga dengan upaya membangun kontribusi politik yang berorientasi pada kepentingan bangsa,” kata Mahfuz Sidik di Jakarta, Rabu (28/10/2026).

View this post on Instagram

A post shared by PARTAI GELORA INDONESIA (@partaigeloraid)

Mahfuz menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke-7 bagi Partai Gelora Indonesia dan mengajak seluruh elemen partai untuk terus belajar serta berjuang.

“Dirgahayu ke-7 Partai Gelora Indonesia. Terus belajar dan berjuang…!”

Menurut dia, peringatan HUT ke-7 Partai Gelora yang bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda ini,  menjadi penegasan kembali atas cita-cita Gelora.

Yakni menjadikan karakter kebangsaan sebagai pijakan gerakan politik dan mewujudkan Indonesia sebagai kekuatan lima besar dunia.

Mengusung visi menjadikan Indonesia sebagai kekuatan lima besar dunia, Gelora ingin memosisikan diri sebagai titik temu berbagai elemen masyarakat untuk bergerak bersama mewujudkan cita-cita tersebut.

Usia tujuh tahun, lanjut dia, merupakan fase penting bagi Gelora untuk memperkuat fondasi dan membangun karakter organisasi.

View this post on Instagram

A post shared by PARTAI GELORA INDONESIA (@partaigeloraid)

Sebab, sebagai partai yang relatif muda, Gelora dinilai perlu memastikan bahwa identitas dan gerak politiknya tidak berhenti pada kepentingan internal organisasi.

Tetapi juga mencerminkan karakter negara dan bangsa Indonesia. “Visi besar Gelora adalah mewujudkan Indonesia sebagai Kekuatan Lima Besar Dunia,” kata Mahfuz.

Ia menegaskan, visi tersebut menjadi landasan bagi Gelora dalam membangun karakter dan kepribadian partai yang sejalan dengan identitas nasional.

“Maka karakter Gelora adalah karakter Indonesia. Kepribadian Gelora adalah Indonesia,” tegas Sekjen Partai Gelora ini.

Makna Sumpah Pemuda Bagi Perjalanan Partai Gelora

Dalam kesempatan ini, Mahfuz menjelaskan, pemilihan 28 Oktober sebagai momentum hari lahir Partai Gelora Indonesia memiliki makna ideologis yang kuat.

Tanggal tersebut bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda, tonggak sejarah yang menegaskan persatuan tanah air, bangsa, dan bahasa Indonesia.

View this post on Instagram

A post shared by PARTAI GELORA INDONESIA (@partaigeloraid)

Nilai-nilai tersebut, menurutnya, menjadi fondasi penting bagi Gelora dalam membangun identitas sekaligus menjalankan peran politiknya di tengah masyarakat.

Semangat itu, kata dia, tercermin dalam tiga ikrar Sumpah Pemuda:

“Bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.”

Bagi Gelora, nilai-nilai Sumpah Pemuda bukan sekadar sejarah, melainkan prinsip yang perlu diwujudkan dalam karakter organisasi dan gerakan politik.

“Dengan menjadikan Indonesia sebagai orientasi utama, Gelora ingin membangun identitas politik yang melampaui kepentingan kelompok serta mampu merangkul berbagai elemen masyarakat,” ujarnya.

Lebih jauh, Mahfuz menyebut Partai Gelora Indonesia diharapkan menjadi tonggak kekuatan baru dalam kehidupan politik nasional.

Mahfuz mengungkapkan, Gelora ingin mengambil posisi sebagai titik temu, titik himpun, sekaligus titik gerak bagi beragam unsur masyarakat yang memiliki cita-cita bersama untuk membawa Indonesia menjadi kekuatan lima besar dunia.

Posisi tersebut mencerminkan keinginan Gelora untuk menghimpun potensi masyarakat pyang beragam dalam satu orientasi kebangsaan.

Menurut pesan yang disampaikan Mahfuz, perjuangan mewujudkan Indonesia sebagai kekuatan besar dunia tidak cukup hanya mengandalkan satu organisasi atau kelompok.

Dibutuhkan keterlibatan berbagai elemen bangsa yang memiliki semangat dan tujuan bersama. Dalam konteks itu, Gelora berupaya menempatkan karakter kebangsaan sebagai landasan gerakan politiknya, sekaligus menjadikan persatuan sebagai modal untuk mendo

Partaigelora.id-Pakar Kebijakan Publik yang juga Ketua Bidang Politik dan Pemerintahan DPP Partai Gelora Indonesia Yadi Surya Diputra memberikan masukan dalam penyusunan Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset yang tengah dibahas DPR RI.

Ia menyoroti tiga isu krusial terkait RUU Perampasan Aset saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) RUU Perampasan Aset di Komisi III DPR pada Selasa (27/10/2026) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. RDPU dipimpin Ketua Komisi III DPR Habiburokhman.

Menurut dia, isu pertama berkaitan dengan aturan penambahan kekayaan secara tak wajar bagi penyelenggara negara. Narasi tersebut seolah membangun stigma negatif terhadap seluruh pejabat publik.

Suryo, sapaan akrab Yadi Surya Diputra, lantas membandingkannya dengan sistem di Amerika Serikat, di mana pejabat publik diwajibkan melepaskan seluruh bisnisnya terlebih dahulu.

Sehingga Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dimulai dari nol. Hal ini dinilai lebih mudah diukur.

View this post on Instagram

A post shared by PARTAI GELORA INDONESIA (@partaigeloraid)

“Sementara kita di Indonesia, PNS dan pejabat politik boleh berbisnis, sehingga LHKPN menjadi susah ukurannya,” tegas Suryo

Isu kedua, lanjut dia, menyangkut norma perampasan aset tanpa melalui proses pemidanaan (non-conviction-based asset forfeiture). Adapun isu ketiga berkaitan dengan beban pembuktian terbalik, di mana pihak pendalil tidak dibebankan kewajiban pembuktian.

Ia menambahkan,, perdebatan dan pembahasan mengenai isu perampasan aset ini sejatinya telah bergulir di Indonesia selama 18 tahun tanpa kepastian tuntas.

Suryo menegaskan, bahwa ndonesia sebetulnya sudah memiliki aturan hukum untuk perampasan aset hasil kejahatan.  demikian disampaikan Peneliti Kebijakan Publik yang juga Yadi Surya Diputra.

Direktur Eksekutif Open Parliament Institute Yadi ini mengatakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), hingga UU Narkotika, sudah mengatur perampasan aset tersebut.

Namun pengaturan dalam sejumlah undang-undang itu baru bisa merampas aset hasil pidana ketika sudah melalui putusan pengadilan.

“Indonesia punya peraturan tentang perampasan aset. Tidak benar, jika ada yang mengatakan bahwa Indonesia tidak punya peraturan tentang beban pembuktian terbalik,” katanya.

ia menjelaskan aturan hukum yang ada sudah mengatur bahwa penetapan TPPU dan perampasan aset harus melalui pintu masuk predicate crime (tindak pidana asal) terlebih dahulu.

Maka dari itu, menurut dia, negara tidak bisa memasuki kehidupan pribadi warga negara secara sewenang-wenang.

Kepada Komisi III DPR RI, Suryo meminta agar pembentukan undang-undang baru bukan dilakukan hanya karena desakan dan kemarahan publik semata tanpa ketelitian mendalam.

Menurut dia, pembentuk undang-undang tidak boleh bersikap labil dalam melihat situasi hukum.

Dia mengatakan RUU Perampasan Aset akan sangat berbahaya jika tidak diteliti dengan baik. Hampir seluruh negara, kata dia, tidak ada yang performa pemulihan asetnya betul-betul baik.

“Jangan lagi kita membuat satu undang-undang yang lahir dari kemarahan seperti kita membentuk undang-undang KPK karena itu adalah era transisi dis-trust publik. Kita kemudian memberikan begitu penuh konsentrasi kekuasaan pada satu lembaga dan itu pasti terjadi mal-administrasi,” katanya.

Partaigelora.id—Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menegaskan bahwa perjuangan politik tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai spiritual dan pensucian jiwa (tazkiyatun nafs).

Hal tersebut mengemuka dalam Kajian Pengembangan Wawasan Spiritual yang disampaikan Ketua DPP Koordinator Pelaksana Harian Partai Gelora Indonesia, Rofi’ Munawar dengan tema ‘Keberanian Moral dalam Perjuangan Politik’ pada Selasa (27/10/2026) malam

Dalam pemaparannya, Rofi’ Munawar mengawali kajian dengan merujuk pada doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW agar umat Islam senantiasa berlindung dari delapan penyakit jiwa, termasuk sifat pengecut (al-jubnu) dan bakhil (al-bukhlu).

Menurutnya, sifat pengecut merupakan akhlak tercela yang harus dilawan dengan memunculkan sikap keberanian dalam mengawal perjuangan politik sebagai bagian dari ibadah kepada Allah SWT.

Ia mengatakan, ada tiga fakta penting terkait relevansi pensucian jiwa dalam realitas kehidupan. Pertama menyangkut amal dan resiko pengoran jiwa.

Semakin besar kerja dan amal seseorang, semakin tinggi pula potensi pengotoran jiwa akibat dinamika lapangan.

“Oleh karena itu, ibadah seperti salat, puasa, dan infak sangat dibutuhkan untuk mengimbanginya,” kata Rofi’.

Kedua terkait tidak terpisah dari realitas: Mengutip pandangan ulama kontemporer Dr. Yusuf Al-Qardhawi, ia menegaskan bahwa tazkiyatun nafs bukanlah pelarian ruhani yang menjauh dari realitas sosial-politik.

“Politik adalah bagian dari ibadah dan amal saleh yang tidak boleh ditinggalkan hanya karena dianggap ‘kotor’,” katanya.

Ketiga benteng demoralisasi. Yakni siapa pun, termasuk para pemimpin dan kalangan terdidik, memiliki potensi mengalami demoralisasi.

“Pensucian jiwa berfungsi sebagai benteng mental dan spiritual agar tetap istikamah di jalan kebaikan,” katanya

Baca juga:

Partai Gelora Tegaskan Politik Pelayanan Fondasi Tazkiyatun Nafs dan Kepemimpinan

Selnajutnya, ada tujuh prinsip keberanian moral perjuangan politik yang menjadi prinsip yang harus dimiliki oleh setiap kader dan pejuang politik.

Pertama, pejuang politik harus memiliki keyakinan kokoh terhadap nilai yang diperjuangkan serta berani merealisasikannya meski menghadapi jalan yang terjal dan penuh tantangan.

Kedua, sorang politisi harus siap menanggung tanggung jawab dan risiko atas setiap keputusan sulit, bukan sekadar mencari keuntungan pribadi semata. Tawakal kepada Allah SWT menjadi kunci ketenangan dalam menghadapi risiko tersebut.

Ketiga mampu mengatasi kelemahan diri (seperti malas dan mudah galau) sekaligus tegar menghadapi tekanan serta resistensi eksternal dari status quo akibat gagasan besar yang dibawa.

Keempat konsistensi membela kaum tertindas—seperti komitmen Partai Gelora terhadap kemerdekaan Palestina—merupakan wujud nyata moralitas politik.

Kelima berani melakukan muhasabah dan autokritik. Sebab, sering kali seseorang mudah mengoreksi pihak lain, tetapi lupa mengevaluasi diri sendiri dan partainya. Keberanian melakukan autokritik adalah fondasi utama perbaikan.

Keenam berani mundur dari sikap yang salah: Karena salah satu penyakit fatal pemimpin politik adalah bertahan pada kesalahan yang berujung pada kesewenang-wenangan (dzulm).  Sebab, keberanian meralat kesalahan dapat menyelamatkan pemimpin dari jurang kejatuhan.

Ketujuh, sebagai puncak keberanian moral, seorang pejuang politik harus siap mengorbankan waktu, harta, dan zona nyamannya demi terwujudnya cita-cita besar bersama, serta tidak menjadi mental ‘penumpang gelap’ yang hanya ingin mengambil keuntungan di atas pengorbanan orang lain.

Dalam kesempatan ini Rofi’ menjelaskan bahwa ketakutan seorang politisi dalam mengambil risiko atau menghadapi tekanan pada dasarnya merupakan indikasi bahwa jiwa yang bersangkutan sedang kotor atau diliputi keragu-raguan.

“Ketika seseorang takut mengambil risiko atas perjuangan politik yang telah diyakini kebenarannya, sebetulnya jiwanya sedang kotor. Keragu-raguan inilah yang melahirkan sifat pengecut, malas, stres, hingga hilangnya keberanian mengambil keputusan besar,” jelas Rofi’.

Oleh karena itu, lanjutnya, tazkiyatun nafs menjadi instrumen penting yang harus ditempuh melalui ibadah ritual dan tilawah Al-Qur’an.

Sebab, pensucian jiwa ini akan menghadirkan ketenangan (ithmi’nan) dan kelapangan dada, sehingga seorang pemimpin memiliki kejernihan berpikir dalam melangkah.

Ia lantas mnyoroti fenomena para pemimpin politik yang enggan mengoreksi diri, Rofi’ mengingatkan bahwa bertahan dalam sikap yang salah demi melanggengkan kekuasaan justru akan menjadi bumerang.

Menurutnya, ketika pemimpin bertahan dalam kesalahan, pandangan mereka akan buram dan kehilangan arah, sehingga kerap mengambil keputusan keliru yang justru mempercepat kerapuhan dan kejatuhan kepemimpinan mereka secara sunatullah.

Kajian spiritual  ini, ditutup dengan pembacaan doa kaffaratul majelis. Diharapkan mampu memberikan pencerahan sekaligus memperkokoh mental dan integritas kader Partai Gelora agar senantiasa memiliki keberanian moral, siap berkorban, dan konsisten memperjuangkan cita-cita besar bangsa.

Partaigelora.id-Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah menyampaikan refleksi perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah tepat dua tahun dilantik.

Refleksi tersebut disampaikannya dalam acara Kajian Pengembangan Wawasan Kebangsaan bertajuk “Dua Tahun Prabowo Sudah Sesuai Harapan?” pada Jumat (23/10/2026) malam.

Fahri  yang juga Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI ini mengajak kader Partai Gelora dan seluruh elemen masyarakat untuk terus berpikir rasional dan tidak bersikap emosional di tengah dinamika informasi media sosial.

Menurutnya, rasionalitas publik adalah fondasi utama dalam membangun peradaban politik bangsa. Ia menyoroti kritik tajam Prabowo terhadap dominasi neokapitalisme dan kelemahan peran negara pasca-Orde Baru yang memicu ketimpangan ekonomi ekstrem.

“Inti dari pemikiran Presiden Prabowo adalah berakar pada semangat kembali ke Pasal 33 UUD 1945 atau Ekonomi Pancasila,” tegas Fahri Hamzah dalam keterangannya, Minggu (25/10/2026).

Sehingga fokus utama Presiden adalah menutup dua jenis kebocoran besar, yakni kebocoran anggaran birokrasi serta kebocoran sumber daya alam yang selama ini dinikmati pihak luar.

Langkah pengetatan anggaran dan pembentukan kelembagaan yang dilakukan Presiden Prabowo, kata dia, dalam rangka untuk mengontrol penjualan komoditas strategis—seperti sawit dan mineral.

“Dimaksudkan agar hasil kekayaan bumi Indonesia dapat langsung dirasakan untuk pengentasan kemiskinan dan malnutrisi anak-anak,” kata Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019.

Fahri menegaskan, bahwa  gagasan dan niat Presiden Prabowo sangat ideal, namun semua keberlanjutannya sangat bergantung pada institusi pelaksananya agar sampai ke masyarakat.

Sehingga diperlukan penguatan kelembagaan demokrasi, serta pentingnya mengawal sisa masa jabatan pemerintahan dengan pendekatan ilmiah dan berbasis data.

Sebab, di era digital yang dipenuhi oleh interaksi intensif serta kebebasan berpendapat di media sosial, Fahri minta masyarakat mampu menjadi kelompok yang matang, dewasa, dan rasional.

Menurut Fahri, keberlanjutan program-program strategis nasional tidak boleh hanya bergantung pada figur seorang pemimpin yang ideal, melainkan pada keandalan sistem dan kelembagaan negara yang menjalankannya.

Ia menegaskan pentingnya pembagian peran yang seimbang di antara cabang-cabang kekuasaan seperti legislatif harus tetap menjaga independensinya untuk mengawasi eksekusi program-program kesejahteraan yang dijalankan oleh jajaran eksekutif.

Sedangkan yudikatif hadir untuk mengadili dan menyelesaikan sengketa secara adil jika terjadi pelanggaran di lapangan. Sementara masyarakat sipil dan publik, berperan aktif mengontrol serta memanfaatkan perkembangan teknologi.

“Masyarakat sipil tidak perlu ragu untuk mengajukan kritik secara rasional dan berbasis data. Sekarang zamannya teknologi, keterbukaan ini justru membantu Presiden dan pemerintah untuk melakukan perbaikan dari waktu ke waktu,” jelasnya.

Fahri menekankan pentingnya membangun kecerdasan politik dengan melihat setiap persoalan secara holistik.

“Tingkat kecerdasan kita yang baik adalah ketika kita terbiasa membaca cara kerja negara seperti cara kerja sistem. Kita tidak boleh terjebak pada sentimen pribadi, emosi, atau penilaian subjektif like and dislike. Pemimpin atau pejabat bisa datang dan pergi, tetapi kelembagaan itu harus semakin terbuka, kompeten, dan efisien,” ujar Fahri.

Wakil Ketua Umum Partai Gelora ini mengajak seluruh elemen masyarakat, baik yang berada di dalam maupun di luar pemerintahan, untuk terus mengedepankan dialog terbuka.

Ia menegaskan bahwa mereka yang berada di pemerintahan tidak boleh menghindar dari diskusi mengenai fakta lapangan, sementara mereka yang menyampaikan kritik diimbau untuk membawanya dengan data yang akurat agar terbangun iklim dialog yang sehat.

“Partai Gelora akan terus hadir sebagai partai berpengetahuan yang menawarkan gagasan dan solusi. Mudah-mudahan perjalanan ke depan semakin positif sehingga seluruh rakyat dapat merasakan kehadiran negara menuju Indonesia yang adil dan sejahtera,” pungkasnya.

Partaigelora.id– Ketua Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup DPP Partai Gelora Indonesia, Rully Syumanda, menilai penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Indonesia sebenarnya bisa diselesaikan hingga zero burning (nol kebakaran) jika ada ketegasan dalam penegakan hukum dan kejelasan rantai komando dalam pemadaman.

Hal tersebut disampaikannya dalam Podcast  Gelora Talks bertajuk ‘Rahasia Di Balik Karhutla: Teknologi Ada, Kenapa Tidak Dijalankan?’ yang dipandu oleh Ketua DPP Koordinator Bidang Kebijakan Publik Sarah Handayani dan ditayangkan melalui kanal YouTube Gelora TV pada Kamis (22/10/2026) malam.

Rully menjelaskan, bahwa meskipun luasan hutan yang terbakar pada tahun 2026 diklaim kurang dari 1 juta hektar oleh Kementerian kehutanan dan Kementerian lingkungan hidup—jauh lebih kecil dibandingkan tahun 1998 (10 juta ha) dan 2015 (6 juta ha). Tetapi dampak kabut asap yang ditimbulkan kali ini jauh lebih parah.

“Asapnya sangat luar biasa sampai ke Banda Aceh dan Jakarta karena yang terbakar saat ini adalah lahan gambut. Gambut itu menyerap air, tetapi kalau airnya lepas dan terbakar, kedalaman apinya bisa mencapai 4 meter di bawah permukaan tanah dan sulit dikontrol,” ujar Rully.

Ia juga menyoroti praktik pembakaran yang kerap dipilih oleh pemegang konsesi lahan maupun masyarakat karena dianggap sebagai cara paling murah untuk merubah dan menurunkan tingkat keasaman tanah gambut agar siap ditanami, ketimbang menggunakan kapur dolomit atau penanganan kimia lainnya.

Rully menegaskan bahwa pemerintah sebenarnya sudah memiliki modal teknologi yang sangat memadai untuk memantau Karhutla secara real-time, salah satunya melalui sistem satelit SiPongi yang sudah ada sejak era 2000-an.

“SiPongi itu bisa mendeteksi hotspot hingga luasan meter. Kalau titik hotspot muncul, pemerintah tinggal menghubungi pemegang konsesi untuk segera memadamkan. Kenapa ini tidak dilakukan? Padahal teknologinya ada dan struktur komando sampai ke tingkat desa sudah siap,” jelasnya.

Partai Gelora berharap ada perbaikan aturan perizinan bagi perusahaan pemegang konsesi. Selama ini, audit sarana dan prasarana (sarpras) pencegahan kebakaran dilakukan oleh kementerlian lingkungan hidup. Namun, hal itu sering kali baru dilakukan 2 hingga 4 tahun setelah izin konsesi keluar.

Rully menyarankan agar kesiapan sarpras dan organisasi pemadam kebakaran internal perusahaan dijadikan syarat mutlak di awal penerbitan izin dan diberlakukan secara surut (retroactive).

“Kalau perusahaan tidak siap dengan sarpras dan tim pemadamnya, mendingan izinnya dicabut. Jangan sampai izin keluar, land clearing dengan cara dibakar selesai, baru sarprasnya diusulkan,” tegas mantan aktiviuis WALHI ini.

Terkait dampak sosial, Rully mendesak pemerintah untuk memprioritaskan keselamatan dan kesehatan warga di wilayah terdampak seperti Sumatera dan Kalimantan.

Baca juga:

Mahfuz Sidik Intruksikan Kader Gelora Bantu Korban Asap Karhutla dan Gelar Doa Bersama Minta Hujan

Negara diminta membagikan masker secara masif, menyediakan obat-obatan ISPA gratis, dan mengoptimalkan penanganan di Puskesmas.

Selain itu, ia meminta adanya harmonisasi tata kelola antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan BNPB sesuai Instruksi Presiden (Inpres) No. 3 Tahun 2020.

“Penanganan Karhutla tidak boleh berjalan sendiri-sendiri atau saling lempar tanggung jawab antara pusat yang memegang izin konsesi dan daerah yang menanggung dampak kebakaran,” kata Ketua Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup DPP Partai Gelora ini.

Mengenai ancaman gugatan dari negara tetangga akibat kabut asap lintas batas, Rully menilai hal tersebut sebagai peringatan keras bagi Indonesia untuk berani menindak tegas korporasi pelaku pembakaran, termasuk perusahaan berinvestasi asing.

“Tahun depan kita bisa mencapai zero kebakaran. Semuanya tergantung niat dan kemauan untuk menjalankan aturan dan hukum yang ada,” tegasnya.

Rully Syumanda menegaskan bahwa krisis Karhutla yang terus berulang setiap kali memasuki musim kering atau fenomena El Nino seharusnya bisa diantisipasi dengan mudah oleh pemerintah.

Baca juga:

Sentil Pengendalian Karhutla, Partai Gelora: Tak Perlu Menhut Kalau Cuma Urus Pemadaman

Menurutnya, pemerintah dalam hal ini, kementerian kehutanan dianggap gagal membaca pola musiman yang sudah berlangsung secara konsisten sejak tahun 1998.

“Seorang menteri kehutanan seharusnya sudah bisa melihat kalau ini adalah pola. Ketika masuk El Nino, dia sudah bisa membaca bahwa akan terjadi pembakaran hutan, pasti itu. Karena ini pola yang selalu berulang sejak 1998, harusnya gampang sekali melakukan pencegahan jika kita mau belajar dari masa lalu,” ujar Rully.

 Rully menambahkan bahwa akar permasalahan utama dari Karhutla yang berlarut-larut ini kembali pada keberanian dan komitmen pemerintah dalam menegakkan aturan demi mengabaikan kepentingan korporasi nakal yang meraup keuntungan besar dengan meminimalisir modal lewat cara membakar lahan.

“Gampang sekali sebenarnya. Mau enggak ngelakuin itu? Mau enggak kita menghindari kepentingan-kepentingan konsesi, kepentingan korporat-korporat yang mengambil untung sangat besar dari proses pembakaran ini?” tegas Rully.

Gelora Talks ditutup dengan pernyataan keprihatinan mendalam atas musibah Karhutla yang terus mencederai dan merugikan jutaan masyarakat Indonesia di bumi tropis.

Ketua DPP Korbid Kebijakan Publik Partai Gelora Sarah Handayani mengingatkan bahwa permasalahan lingkungan hidup merupakan bagian dari keseharian dan kebijakan publik yang harus disuarakan bersama.

Kepedulian terhadap lingkungan harus terus disuarakan, agar insiden Karhutla di tahun 2026 ini menjadi musibah pembakaran hutan yang terakhir kalinya bagi Indonesia.

Partaigelora.id – Partai Gelora Indonesia kembali menggelar program Ngaji Politik dalam Serial Spiritualitas Politik bertajuk ‘Kejar Puncak Amal Tanpa Merasa Paling Berjasa’ yang disiarkan secara langsung melalui berbagai kanal digital resmi partai pada Rabu (21/10/2026) malam.

Hadir sebagai narasumber, Ketua Bidang Syiar dan Dakwah DPP Partai Gelora, K.H. Muhith Ishak, Lc., M.A., yang memaparkan pentingnya integrasi antara nilai-nilai keagamaan dan etika berpolitik di ruang publik.

Dalam kajiannya, K.H. Muhith menyampaikan bahwa tantangan terbesar umat Islam selama bertahun-tahun adalah pemisahan antara ajaran agama dan urusan kehidupan bernegara.

Padahal, merujuk pada pandangan Imam Al-Ghazali, kekuasaan dan agama adalah saudara kembar.

“Melalui Ngaji Politik ini, kita ingin menggerakkan umat dengan semangat integrasi yang kuat. Aktivasi diri umat dalam politik pada mulanya harus didasari panggilan agama, sehingga motivasinya bersifat partisipasi aktif dan substansial, bukan sekadar dorongan transaksional,” ujar K.H. Muhith.

Ia menegaskan bahwa kerja politik merupakan industri gagasan dan ruang ijtihad yang bersifat relatif, serta harus selalu sejalan dengan platform cita-cita kebangsaan sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Umat Islam didorong untuk mengambil peran sebagai pelaku sejarah (fa’il), bukan sekadar penonton.

K.H. Muhith mengingatkan para politisi dan aktivis dakwah agar senantiasa mengedepankan kerendahan hati (tawadu) dalam berpolitik.

Ia mengibaratkannya dengan ‘filosofi padi’—di mana semakin berisi ilmu dan amal seseorang, ia harus semakin menunduk, bukan sombong.

Mengutip Surah An-Najm ayat 32 (fala tuzakku anfusakum), ia menegaskan larangan bagi seseorang untuk menganggap dirinya paling suci atau paling benar.

Baca juga:

Politik adalah Jalan untuk Meluaskan Skala Kebaikan dan Mengurus Maslahat Umat

Ia juga memperingatkan bahaya menjadikan isu agama, surga, dan neraka sebagai komoditas politik praktis untuk mendiskreditkan pihak lain.

“Jangan sampai surga dikapling menjadi milik kelompok sendiri dan neraka untuk orang lain. Sikap seperti itu adalah kekanak-kanakan dalam beragama. Politik harus dibawa menjadi aktivitas yang menyenangkan, menyatukan, dan mencerahkan, bukan menakutkan atau memecah belah,” tegasnya.

Lebih lanjut, K.H. Muhith berpesan agar politisi berorientasi pada kerja nyata yang dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat luas dalam jangka panjang, bukan sekadar terjebak pada politik pragmatis sesaat seperti ‘serangan fajar’ yang efeknya merugikan rakyat selama bertahun-tahun.

Terkait kekuatan modal atau oligarki dan budaya politik uang (money politics) yang masih mendominasi pemilu di Indonesia, menurut dia,  Islam telah menjelaskan dalam sejarahnya.

Dmana negara maupun dakwah sejak masa Nabi Muhammad SAW telah melibatkan para sahabat kaya raya—seperti Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf—yang mendermawakan hartanya untuk kepentingan umat.

“Oleh karena itu, modal ekonomi sah-sah saja asalkan dikelola secara transparan dan di atas meja untuk kemaslahatan publik, bukan melalui transaksi di bawah meja,” katanya.

Sementara itu, untuk mematahkan mitos bahwa kontestasi politik tidak bisa dimenangkan tanpa modal uang seperti ‘serangan fajar’, K.H. Muhith mengajak para ulama, kiai, dan tokoh masyarakat untuk terus mengubah kesadaran publik secara bertahap.

“Jangan sampai masyarakat tertipu dengan manfaat serangan fajar yang hanya bertahan sesaat, tetapi harus menanggung penderitaan selama lima tahun ke depan. Hubungan antara pemimpin dan rakyat bukanlah hubungan transaksional jual-beli suara, melainkan hubungan amanah dan tanggung jawab,” tegasnya.

K.H. Muhith mengingatkan para politisi agar tidak saling menjatuhkan atau mengklaim diri paling lurus dan paling bersih.  Ia menegaskan bahwa setiap gagasan dalam politik adalah bentuk ijtihad yang bersifat relatif.

Sebab, pada dasarnya manusia memiliki keterbatasan akal, ibarat orang-orang yang memegang bagian gajah yang berbeda-beda.

Sehingga perbedaan pandangan politik harus disikapi secara dewasa tanpa harus merendahkan pihak lain atau mengkapling surga dan neraka untuk kelompok tertentu.

Melalui program Ngaji Politik, Partai Gelora berharap dapat terus mencetak kader dan masyarakat yang memiliki kesadaran politik tinggi, berakhlak mulia, serta senantiasa mewariskan kebaikan bagi generasi masa depan bangsa.

Seluruh elemen masyarakat dihimbau untuk menjadikan politik sebagai sarana ibadah yang menyenangkan (fun), menyatukan, serta membawa kemaslahatan bagi bangsa, sejalan dengan pandangan bahwa agama dan kekuasaan adalah saudara kembar yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab.

Partaigelora.id-Perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) yang pesat telah mengubah berbagai tatanan kehidupan, mulai dari dunia akademis hingga budaya korporasi.

Meski memberikan kemudahan dan efisiensi, ketergantungan berlebih terhadap AI berpotensi memicu fenomena cognitive debt atau utang pemahaman pada diri manusia.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Manajemen Organisasi Partai Gelora Indonesia, Coach Gunawan, dalam kajian serial Internal Architecture Mindset Series bertajuk ‘Kenapa Kita Bisa Punya Cognitive Debt?’ yang digelar secara daring pada Selasa (20/10/2026) malam.

Dalam pemaparannya, Coach Gunawan menegaskan bahwa kajian Internal Architecture Mindset bukan bertujuan untuk memperdebatkan dampak positif atau negatif AI.

Melainkan untuk melihat secara jujur bagaimana peran AI dapat disinergikan demi mencapai produktivitas dan pencapaian tertinggi manusia tanpa mengikis daya kritis.

Ia menjelaskan bahwa manusia secara alami cenderung menyukai jalan pintas untuk menghemat energi otak.

“Konsep ini sejalan dengan teori psikologi Daniel Kahneman mengenai dua sistem berpikir, di mana otak manusia cenderung memilih keputusan yang paling hemat daya (effortless),” kata Coach Gunawan.

Sebab di era digital, hal ini berlanjut pada cognitive offloading, yaitu menyerahkan sebagian proses berpikir ke alat di luar kepala.

Namun, masalah timbul ketika terjadi cognitive debt—kondisi ketika utang pemahaman menumpuk akibat kerap melompati proses berpikir mendalam.

“Kita mendapatkan jawaban atau dokumen instan yang rapi dan bagus tanpa melewati proses berpikir mandiri. Hasilnya kelihatan meyakinkan, tetapi pemahamannya rapuh,” ujar Gunawan.

Baca juga:

Mental Flexibility Penting Bagi Setiap Individu dalam Menghadapi Disrupsi Era Modern yang Bergerak Sangat Cepat

Ia juga menyoroti kasus nyata di mana sebuah firma konsultan internasional yang menyusun dokumen tebal ratusan halaman menggunakan AI, namun kecolongan akibat mencantumkan referensi fiktif yang dihasilkan oleh rujukan tak valid (halusinasi AI).

Hal ini membuktikan bahwa hasil akhir yang tampak sempurna belum tentu didasari oleh pemahaman yang kuat.

Coach Gunawan memaparkan  tiga tanda utama seseorang mulai mengalami tumpukan utang kognitif, yakni pertama refleks otomatis, dimana tanda utama adalah langsung membuka aplikasi AI saat menghadapi tantangan atau ketidaktahuan, sebelum mencoba berpikir sendiri.

Kedua tidak tahan terhadap kebingungan. Seseorang menganggap rasa bingung sebagai masalah atau penyakit, padahal bingung merupakan tahap awal pertumbuhan nalar dan proses pengolahan data di otak.

Ketiga krisis kepercayaan diri, dimana sesoranf mengalami keraguan terhadap pendapat atau keputusan mandiri sebelum mendapatkan konfirmasi atau validasi dari mesin AI.

“Untuk menjadikan AI sebagai mitra kerja (copilot) yang sehat tanpa mengorbankan kapasitas berpikir manusia, maka diperlukan tiga langkah mencicil utang pemahaman,” katanya.

• Nyalakan Mesin Bertanya: Sebelum bertanya kepada AI, biasakan diri mengajukan pertanyaan Why, What, How, dan What If secara mandiri untuk melatih kognitif.
• Urai Dulu Baru Terima (Metode Descartes): Jangan murni menelan jawaban AI secara mentah. Bedah setiap informasi, periksa bukti validitasnya, dan cari kemungkinan pengecualian (exceptional cases).
• Uji Tutup Layar: Setelah mendapatkan jawaban dari AI, tutup layar dan cobalah menjelaskan kembali materi tersebut menggunakan bahasa sendiri selama 60 detik. Jika masih tersendat, berarti materi tersebut belum sepenuhnya dipahami.

“Jadi AI adalah alat bantu dan mitra kerja yang kita latih dan kita arahkan, bukan tempat kita menggantungkan seluruh fungsi berpikir. Pengetahuan adalah sumber daya, dan pemahaman adalah kunci untuk menggunakannya secara efektif, relevan, serta berdampak,” katanya.

Paradoks Informasi

Dalam kesempatan ini, Coach Gunawan menyoroti tantangan era modern yang disebut sebagai era BANI (Brittle, Anxious, Non-linear, Incomprehensible).

Ia mengatakan, manusia saat ini dihadapkan pada paradoks, tenggelam dalam lautan informasi (drowning in information), namun haus akan kebijaksanaan dan fokus.

“Banjir informasi yang kontradiktif, ditambah masifnya arus data yang tidak tersaring, kerap memicu cognitive fatigue (kelelahan kognitif), noisy of mind (pikiran berisik), hingga inner turmoil (huruhara batin),” jelasnya

Untuk menyikapi hal tersebut, manusia tidak bisa menolak informasi, melainkan harus menyaringnya menggunakan empat pertanyaan utama (Ultimate Questions):

1. Relevansi: Informasi mana yang paling related (nyambung) dengan diri kita?
2. Prioritas Waktu: Informasi mana yang paling penting untuk detik ini (bukan masa lalu atau masa depan)?
3. Kemudahan: Mana informasi yang paling mudah kita kelola?
4. Pesan Ilahi: Apa pesan baik atau pelajaran yang dititipkan di balik peristiwa tersebut?

Ia lantas membagikan pengalamannya dalam menggunakan platform AI secara bijak. Ketergantungan atau kecanduan terhadap AI dapat diidentifikasi melalui dua ciri utama.

Yakni merasa tidak percaya diri (tidak PD) tanpa konfirmasi AI, serta merasa tidak bisa berbuat apa-apa tanpa bantuan teknologi tersebut.

Wakil Sekjen Manajemen Organaisasi Partai Gelora ini menegaskan bahwa kebingungan bukanlah sebuah penyakit atau kondisi patologis, melainkan tanda awal bahwa sistem saraf dan otak sedang bekerja, menganalisis, serta bertumbuh.

“Kalau tidak bingung, berarti otak tidak dipakai. Kebingungan adalah bagian dari cara otak kita mengolah sumber daya,” ujar Gunawan.

Lebih lanjut, ia mengaitkan pentingnya ketahanan mental dengan konsep primal wound (luka dasar). Empati dan resiliensi sejati tidak lahir dari kenyamanan, melainkan dari pergulatan mengatasi luka, duka, dan kebingungan. Orang-orang yang membawa pencerahan adalah mereka yang mampu menemukan cahaya di tengah proses yang tidak mudah.

Ia menilai perlunya sebuah refleksi penting mengenai teknologi dan diri manusia. Dimana sSetiap gawai seperti ponsel pintar atau laptop selalu dilengkapi dengan panduan manual (manual book).

Namun, manusia sering kali melupakan ‘buku panduan’ untuk mengoptimalkan potensi dan cara kerja akal mereka sendiri.

Melalui sinergi yang tepat, AI harus diposisikan sebagai penyedia sumber daya dan pengetahuan pendukung (copilot).

Sementara kendali berpikir kritis, kreativitas, empati, dan kompas moral tetap dipegang penuh oleh akal manusia demi mencapai kehidupan yang lebih produktif dan bermakna.

Partaigelora.id-Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelora Indonesia, Mahfuz Sidik mengatakan, Partai Gelora berkomitmen hadir mendampingi masyarakat yang terdampak bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai daerah, khususnya di Sumatera dan Kalimantan.

Mahfuz menginstruksikan seluruh jajaran pengurus, kader, dan simpatisannya di daerah untuk bergerak cepat menyalurkan bantuan kepada warga yang terimbas krisis kabut asap.

Intruksikan tersebut ia sampaikan di sela-sela Kajian Pengembangan Wawasan Geopolitik  bertajuk  ‘Perang di Timur Tengah Mereda: Hingga Pemilu Usai? yang digelar secara daring pada Jumat (16/10/2026) malam.

“Kepada saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan dan Sumatra yang masih terus berjuang menghadapi kepungan asap, kami menyampaikan rasa keprihatinan dan solidaritas yang mendalam. Kami mendorong seluruh sahabat Gelora di sana untuk terus membantu warga masyarakat dengan apa pun kemampuan yang kita miliki,” ujar Mahfuz dalam keterangannya, Minggu (18/10/2026).

Mahfuz mengajak seluruh kader Partai Gekora dan masyarakat di berbagai daerah untuk berdoa bersama agar segera hujan  dan musibah ekologis akibat karhutla ini dapat segera teratasi.

“Kita berharap pemerintah bisa segera menuntaskan masalah ini hingga ke akarnya. Dan semoga Allah SWT memberikan pertolongan bagi bangsa kita dengan menurunkan hujan yang lebat dan merata, sehingga musibah api dan asap ini bisa segera berakhir,” katanya.

Ia menaruh harapan besar kepada pemerintah pusat maupun daerah agar segera mengambil langkah tegas dan efektif untuk memadamkan titik api serta mengusut tuntas penyebab kebakaran.

Menurut dia, karhutla bukanlah bencana alam baru, melainkan musibah lingkungan yang terus berulang selama hampir 45 tahun sejak 1983.

Ia mencatat sedikitnya tujuh kali peristiwa karhutla berskala sangat besar dengan total luas area yang terbakar mencapai tak kurang dari 16 juta hektare.

Sekjen Partai Gelora ini  menekankan,  bahwa Indonesia—yang memiliki sekitar 60% hutan gambut tropis dunia—seharusnya sudah mampu merumuskan pola kejadian dan solusi sistemik yang efektif agar bencana ekologis ini tidak diwariskan ke generasi mendatang.

“Kita tidak bisa terus berapologi bahwa lahan gambut kita luas. Dari analisis empat variabel—pola waktu, lokasi, luas area, serta tindakan pasca-kejadian—terlihat jelas dari titik panas (hotspot) tingkat kepercayaan tinggi bahwa mayoritas kebakaran besar terjadi di lahan konsesi milik perusahaan,” jelas Mahfuz.

Ia membantah opini yang memojokkan masyarakat lokal atau petani tradisional lewat tradisi tebas-bakar sebagai penyebab utama.

Menurut kajiannya, faktor utama karhutla justru didorong oleh aktivitas korporasi perkebunan maupun industri.

Oleh sebab itu, ia mendesak pemerintah menggunakan otoritas penuh secara tegas untuk menegakkan hukum tanpa terpengaruh oleh kekuatan korporasi.

Terkait rencana diversifikasi energi nasional seperti pengembangan bahan bakar nabati (biofuel), Mahfuz mengigatkan adanya tantangan lingkungan akibat berulangnya bencana karhutla.

Ia menilai industrialisasi lahan hutan untuk proyek energi harus dilakukan secara hati-hati agar tidak memicu pembalasan ekologis maupun tekanan internasional.

“Bencana karhutla harus diselesaikan dulu secara sistemik. Jangan sampai industri energi terus bertumbuh tetapi merusak ekosistem dan menciptakan ketidakadilan lingkungan,” pungkasnya.

Partaigelora.id-Ketua Komisi I DPR 2010-2017 Mahfuz Sidik mengatakan, bahwa ketegangan baru di kawasan Timur Tengah (Timteng) yang memicu konfllik antara kelompok Houthi, Arab Saudi dan Yaman dalam beberapa hari terakhir, akibat ada deeskalasi konflik antara Amerika Serikat (AS), Israel dan Iran.

Deeskalasi tersebut, kemudian yang meningkatkan kembali ketegangan setelah kelompok Houthi melakukan serangan terhadap Arab Saudi.

Perseteruan semakin kompleks karena Houthi memiliki hubungan dengan Iran, sedangkan Arab Saudi mendukung pemerintah Yaman.

Dalam analisisnya, situasi terkini di kawasan Timteng saat ini sebenarnya sedang mengalami deeskalasi sementara atau tactical break (istirahat taktis) jelang agenda politik penting di Amerika Serikat dan Israel.

Hal itu disampaikan Mahfuz Sidik dalam Kajian Pengembangan Wawasan Geopolitik bertajuk  ‘Perang di Timur Tengah Mereda: Hingga Pemilu Usai? yang digelar secara daring pada Jumat (16/10/2026) malam.

“Saya menganalogikan dinamika konflik Timur Tengah layaknya ‘permainan biliar’. Di mana pergerakan bola di atas meja sangat ditentukan oleh dua aktor kunci, yaitu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden AS Donald Trump.,” kata Mahfuz Sidik.

Katrena itu, Mahfuz mengingatkan kembali konsep balance of power yang dirancang Netanyahu pasca-peristiwa 9/11 (serangan 11 September 2001), yakni rancangan Seven Wars in Five Years (tujuh perang dalam lima tahun) untuk mengganti rezim di tujuh negara: Irak, Suriah, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, dan Iran.

“Perang ketujuh melawan Iran menjadi pertempuran terakhir (the last battle) bagi Netanyahu dan AS. Namun, narasi untuk menghancurkan Iran dalam hitungan hari terbukti menjadi delusi. Kekuatan militer besar AS dan Israel nyatanya tidak mampu menggulingkan rezim Iran secara instan,” ungkap Mahfuz.

Saat ini, kata Sekretariis Jenderal (Sekjen) Partai Gelora, kedua pemimpin tersebut dinilai sedang mengambil tactical break demi mengamankan konsentrasi politik domestik di negara masing-masing.

Baca juga:

Mahfuz Sidik Prediksi akan Terjadi Perang Dingin Baru antara AS-Tiongkok

Dimana Netayanhu tengah menunggu hasill Pemilu Parlemen Israel pada 27 Oktober 2026, sedangkan Trump berusaha untuk mengamankan pemilihan umum (Pemilu) paruh waktu atau sela pada Selasa, 3 November 2026 agar dapat dimenangkan.

Mahfuz memprediksi hingga Desember 2026, ketegangan di Timteng akan bertahan sebagai frozen conflict (konflik yang membeku), dimana konflik bisa pecah kembali kapan saja, karena belum selesai.

“Karena Amerika Serikat  dan Israel masih dalam proses pembentukan formasi parlemen dan kabinet baru.,” ungkap dia.

Analis Dunia Islam dan Timur Tengah ini menilai kondisi mereda ini diperkirakan berlanjut hingga Maret 2027 seiring masuknya musim dingin di belahan bumi utara.

Di mana konsumsi energi masyarakat Eropa dan AS akan melonjak tinggi, sehingga konflik terbuka riskan sangat memicu kerusuhan sosial di negara-negara Barat.

“Namun kita harus waspada. Mengingat catatan sejarah bahwa momen Ramadan dan Idulfitri kerap digunakan untuk agresi militer, potensi eskalasi besar bisa kembali berulang pada April 2027,” tutur Mahfuz.

Namun, ia mengingatkan,  pemerintah Indonesia agar mewaspadai dampak rambatan (spillover effect) dari dinamika geopolitik Timur Tengah terhadap kondisi ekonomi dalam negeri,  khususnya sektor fiskal dan rantai pasok energi.

“Kita di dalam negeri sedang menghadapi situasi fiskal dan moneter yang serius. Indeks harga saham terus berfluktuasi cenderung menurun, dan defisit APBN memberikan beban utang yang perlu dikelola secara terukur,” ungkap nya.

Adapun titik kerawanan utama Indonesia berada pada ketergantungan impor minyak bumi dan gas. Status Indonesia yang kini menjadi net importer energi membuat gangguan pasokan global berdampak langsung pada masyarakat.

“Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di daerah belakangan ini menjadi sinyal peringatan (warning) penting bagi pemerintah. Pasokan energi kita sangat rentan terhadap gangguan geopolitik,” pungkasnya.

Partaigelora.id-Partai Gelora Indonesia kembali menggelar Podcast Gelora Talks bertajuk “UU TPKS Sudah Ada, Mengapa Korban Masih Tak Terlindungi?” pada Kamis (15/10/2026). Dipandu oleh Ketua Korbid Kebijakan Publik DPP Partai Gelora Sarah Handayani, edisi ini menghadirkan Direktur Eksekutif Jalastoria yang juga Ketua Dewan Pers periode 2022–2025, Dr. Ninik Rahayu, S.H., M.H.

Diskusi tersebut membedah maraknya kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan—seperti sekolah, kampus, hingga pondok pesantren—serta menguji efektivitas penegakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Dalam pemaparannya, Ninik Rahayu menegaskan bahwa kekerasan seksual di dunia pendidikan terus berulang akibat masih kuatnya cara pandang hierarkis dan ketimpangan relasi kuasa.

Figur otoritas seperti dosen, guru, atau pimpinan lembaga kerap memandang anak didik maupun santri sebagai pihak yang harus tunduk.

“Penyebab utamanya adalah relasi kuasa yang tidak setara. Ketika satu pihak menganggap dirinya subjek yang berkuasa dan pihak lain sebagai objek, di situlah muncul dorongan untuk mengendalikan dan menguasai,” ujar Ninik.

Ninik secara khusus menyoroti adanya penanganan kasus di lembaga pendidikan dan pesantren yang sengaja ditutupi dengan dalih menjaga kehormatan atau nama baik institusi.

Menurutnya, menganggap kejahatan kekerasan seksual sebagai aib yang harus disembunyikan merupakan kekeliruan besar.

“Kekerasan seksual adalah kejahatan kemanusiaan yang melanggar martabat. Tidak boleh ada toleransi, pengampunan, atau impunitas bagi pelaku atas nama agama, kiai, atau nama besar lembaga. Pembungkaman hanya akan membuat kejahatan ini terus berulang,” tegasnya.

Lebih lanjut, Ninik menguraikan sejumlah hambatan teknis yang dialami korban di lapangan, di antaranya penyelesaian internal yang keliru, proses hukum yang lambat dan beban pembuktian pada korban.

Ketua Dewan Pers periode 2022–2025 ini mengungkapkan,  Satuan Tugas (Satgas) di sekolah atau kampus kerap bertindak melampaui kewenangan dengan memediasi pelaku dan korban, ketimbang merujuk kasus ke lembaga layanan profesional.

Baca juga:

Partai Gelora Dorong Anggota Bangun Cerita Baru Menuju Kemenangan 2029

Sedangkan laporan kepolisian sering kali mengendap berbulan-bulan tanpa kepastian, sehingga membuka celah bagi pelaku untuk melaporkan balik korban atas tuduhan pencemaran nama baik.

“Sebab, korban masih sering diinterogasi dengan pertanyaan yang memicu stigma serta pemeriksaan berulang yang memicu trauma berlapis (reviktimisasi), “ kata Direktur Eksekutif Jalastoria ini.

Ninki mengingatkan bahwa UU TPKS telah membawa terobosan hukum penting. Dalam undang-undang ini, keterangan saksi korban yang didukung satu alat bukti sah lainnya sudah cukup untuk pembuktian.

Selain itu, kekerasan seksual ditetapkan sebagai delik umum, sehingga aparat penegak hukum wajib aktif mengusut kasus tanpa membebankan pembuktian kepada korban.

Guna memutus rantai kekerasan seksual di dunia pendidikan, Ninik mendesak perlunya integrasi kurikulum edukasi hak ketubuhan sejak dini, evaluasi standar operasional prosedur (SOP) di setiap sekolah maupun pesantren, serta respon cepat dari aparat penegak hukum dan fasilitas layanan kesehatan/psikologis.

“Kita tidak boleh berhenti hanya pada rasa marah atau prihatin. Yang dibutuhkan saat ini adalah komitmen nyata dari seluruh ekosistem—kementerian, aparat hukum, tokoh masyarakat, hingga pengelola lembaga pendidikan—agar tempat belajar benar-benar menjadi ruang yang aman bagi anak-anak bangsa,” pungkas Ninik.

Sementara Ketua Korbid Kebijakan Publik DPP Partai Gelora Sarah Handayani menegaskan bahwa kekerasan seksual bukanlah isu yang jauh dari kehidupan sehari-hari, melainkan ancaman nyata yang bisa terjadi di lingkungan terdekat.

Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak bersikap apatis atau menganggap remeh potensi bahaya kekerasan seksual.

“Kekerasan seksual itu bukan masalah di sana yang jauh, melainkan persoalan sehari-hari yang mungkin terjadi di sekitar kita. Kita tidak boleh abai, harus paham betul dampaknya, dan mengambil peran untuk menjaga lingkungan kita karena ini menyangkut masa depan anak-anak bangsa,” ujar Sarah.

Lebih lanjut, Sarah menggarisbawahi bahaya dampak jangka panjang berupa trauma psikologis yang sangat sulit dipulihkan pada diri korban.

Menyoroti pentingnya keberanian bersuara, Sarah menyerukan agar masyarakat tidak tinggal diam ketika melihat atau mengetahui adanya indikasi tindakan kekerasan seksual.

“Pokoknya kita tidak boleh diam. Sebagaimana disampaikan Mbak Ninik, kita tidak boleh diam dan tidak boleh berhenti marah, tetapi kemarahan itu harus diwujudkan dalam tindakan nyata untuk saling melindungi,” tegasnya.

Sarah Handayani menegaskan bahwa penanganan kekerasan seksual di institusi pendidikan tidak bisa dibebankan hanya kepada satu pihak, melainkan membutuhkan komitmen menyeluruh.

Lingkungan pendidikan dituntut untuk membangun sistem pelaporan dan perlindungan yang aman, mutakhir, dan berpihak penuh pada korban.

“Jika kita bicara tentang kekerasan seksual di institusi pendidikan, maka seluruh ekosistem harus bertanggung jawab. Pemerintah, pengelola lembaga, aparat hukum, hingga masyarakat memiliki kewajiban bersama untuk memastikan sistem pelaporan dan perlindungan itu benar-benar berjalan,” ujar Sarah.

Sarah kembali mengingatkan, bahwa isu kekerasan seksual bukanlah masalah asing yang jauh dari kehidupan sehari-hari.

Ancaman ini nyata dan dapat terjadi di lingkungan terdekat, sehingga sikap acuh tak acuh (abai) harus segera dihentikan.

“Kekerasan seksual itu persoalan sehari-hari yang mungkin terjadi di sekitar kita. Kita tidak boleh abai, harus paham betul definisinya, serta mengambil peran aktif untuk memelihara lingkungan yang aman. Trauma yang dialami korban itu sangat berat dan sulit disembuhkan, karena ini menyangkut masa depan anak-anak kita,” tegas Sarah.

Ia beraharap masyarakat untuk tidak bungkam saat menemui atau mencurigai terjadinya praktik kekerasan seksual.

Semua pihak diajak untuk terus membangun kesadaran, memperkuat sistem perlindungan di institusi pendidikan, serta memberikan dukungan penuh bagi korban guna menciptakan lingkungan yang aman dari segala bentuk kekerasan seksual

“Pokoknya kita tidak boleh diam. Sebagaimana yang ditegaskan Mbak Ninik, kita tidak boleh diam, tidak boleh berhenti marah, dan kemarahan itu harus kita wujudkan dalam bentuk langkah nyata serta dukungan penuh bagi perlindungan korban,” pungkasnya.