#FahriHamzah Archives – Page 2 of 4 – Partai Gelora Indonesia

Threshold Dinilai Memicu Polarisasi di Masyarakat dan Mematikan Potensi Kepemimpinan Nasional

#AchmadNurHidayat, #AnisMatta, #ArahBaruIndonesia, #BurhanuddinMuhtadi, #FahriHamzah, #HaikalHasanBarus, #IndikatorPolitik, #JudicialRewiew, #PartaiGeloraIndonesia, #PenghapusanThreshold, #ReflyHarun, #Salam0Persen

Partaigelora.id – Pemilu 2019 lalu dinilai menjadi catatan buruk dalam sejarah demokrasi di Indonesia yang perlu dilakukan koreksi besar-besaran selama pelaksanaan masa orde reformasi yang hampir seperempat abad atau 25 tahun.

Pasalnya, banyak penyelenggara pemilu yang meregang nyawa akibat pelaksanaan sistem Pemilu Serentak yang dijadikan eksperimen politik pemerintah dan DPR selama ini.

“Persyaratan presidensial threshold (20 persen kursi DPR) menyebabkan polarisasi yang sangat tajam,” tegas Ketua Umum Partai Gelora, Anis Matta dalam Gelora Talk bertajuk ‘Menakar Reformasi Sistem Politik Indonesia, Apakah Mungkin Jadi Gelombang?’, Rabu (5/1/2022) petang.

Menurutnya, sistem tersebut berpengaruh pada penciptaan polarisasi yang sangat tajam, dan berujung pada pembelahan di masyarakat yang residunya masih ada hingga kini.

Pemberlakuan ambang batas (threshold) pada calon presiden dan parlemen juga dinilai menghalang-halangi munculnya potensi kepemimpinan nasional.

Sebab, keberhasilan suatu demokrasi tidak diukur dengan persyaratan ambang batas, melainkan dari partipasi masyarakat. Dan perlu diingat, bahwa negara itu dibentuk dari organisasi-organisasi yang ada masyarakat, bukan sebaliknya.

Disamping itu, juga pihak penyelenggara Pemilu 2019 lalu, pun melahirkan situasi yang overload hingga menyebabkan banyak menelan korban jiwa hingga mencapai 900 orang lebih.

“Ini kalau kita mengeyampingkan teori konspirasi, tapi angka 900 lebih hilang nyawa dari penyelenggara Pemilu itu. Artinya untuk setiap satu kursi DPR RI ada hampir dua nyawa yang jadi korbannya, itu angka yang sangat besar,” ucapnya.

Belum lagi, daftar pemilih dalam Pemilu 2019 dikurangi dengan adanya suara rusak serta partai yang tidak lolos threshold. Maka, total anggota DPR yang ada di Senayan kurang dari 50 persen dari angka 575 tersebut.

“Artinya itu juga menunjukkan keterwakilan antara persentasi saat ini, salah satu dari hal-hal yang ingin di evaluasi di Partai Gelora sebagai bagian dari usaha pembenahan pada sistem politik kita,” katanya.

Anis Matta menegaskan, perubahan sistem politik melalui penyederhanaan Partai Politik, Pilpres dan Pemilu Serentak ternyata tidak serta merta meningkatkan kualitas demokrasi, serta melahirkan pemerintahan yang efektif dan kuat.

“Pengalaman demokrasi yang sangat buruk itu harus dijadikan pembelajaran penting bagi pemerintah. Ini salah satu indikator yang menjadi pertimbangan dasar untuk melakukan evaluasi sistem demokrasi saat ini,” katanya.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, penerapan presidential threshold tidak lazim digunakan di negara yang menganut sistem presidensial.

Apalagi dengan syarat calon presiden harus memenuhi 20 persen kursi di parlemen atau 25 persen suara sah secara nasional bagi partai maupun gabungan partai pengusungnya.

Persyaratan itu, ujar Burhanuddin, dinilai aneh karena bersifat pembatasan orang untuk maju sebagai calon presiden. Padahal, konstitusi tidak membatasinya.

“Presidential threshold itu aneh dan tidak lazim di negara lain. Tidak ada pembatasan yang ketat seperti di Indonesia untuk maju sebagai calon presiden. Bahkan di Amerika Serikat calon independent pun bisa maju sebagai calon presiden,” ujar Burhanuddin.

Dia khawatir kalau ambang batas itu dinaikan lagi maka partai berbasis agama akan hilang sehingga berpotensi menimbulkan kerawanan politik.

“Jadi presidential threshold perlu dihapus. Parliamentary threshold diperlukan, tapi jangan terlalu tinggi karena bisa mengurangi pluralisme politik,” ujar Burhanuddin.

Wakil Ketua Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan bahwa aturan pemilu di Indonesia hanya mempersempit peluang munculnya calon presiden alternatif dari yang sudah dikenal selama ini.

“Dalam konteks itu, saya melihat sistem pemilu saat ini lebih memperkuat peran oligarki politik sekelompikk elite. Namun, mengabaikan keterwakilan rakyat Indonesia dari berbagai daerah,” ujarnya.

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menilai gugatan soal penghapusan presidential threshold 20 persen menjadi 0 persen masih berpotensi di kabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), jika melihat putusan soal Omnibus Law UU Cipta Kerja beberapa waktu lalu.

“Kita minta presidensial threshold dihapuskan karena tidak ada di konstitusi. Jadi para hakim konstitusi harus melihat dalil-dalil secara legalitas, bukan keterkaitan atau keterampilan dari komposisi hakim. MK tidak boleh lagi berkelit untuk tidak mengabulkannya, karena ini jauh lebih komprehensif,” kata Refly Harun.

Pendakwah Nasional Haikal Hassan Baras mengungkapkan, masyarakat di kalangan akar rumput sudah mendambakan adanya reformasi sistem politik di Indonesia saat ini, karena semua hal ini dinilai hanya menjadi corong pemerintah dan menyebabkan potensi disintegrasi NKRI.

“Selama satu bulan rata-rata saya ceramah di 100 masjid. Mereka minta saya menyuarakan gelombang perubahan, reformasi sistem politik saat ini. Apa pemerintah tidak sadar, kalau situasi sekarang menciptakan peluang disintegrasi NKRI. Saya turun ke lapangan setiap hari,” ungkapya.

Haikal Hasan menilai keberpihakan dari banyak pihak untuk mengamini berbagai kebijakan pemerintah, termasuk oleh media tidak mendidik dalam melakukan pendewasaan politik.

“Seperti sebuah teori balon gas, ini sudah semakin membesar dan tinggal menunggu waktu untuk meledak saja. Situasi ini akan sangat berbahaya, apabila yang masuk adalah terorisme. Pendewasaan politik adalah solusinya,” pungkas Haikal Hasan.

Publik Diminta Tak Salahkan Timnas Indonesia, Anis Matta: Pemerintah Diharapkan Mulai Terapkan ‘Politik Bola’

#AchmadRilyadi, #Anis Matta, #Arah Baru Indonesia, #DukungTimnasIndonesia, #FahriHamzah, #LimaBesarDunia, #MahfuzSidik, #OktoManiani, #PartaiGeloraIndonesia, #PialaSuzukiAFF, #TimnasIndonesia, #TitusBonai

Partaigelora.id Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta meminta publik tidak menyalahkan para pemain dan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-Yong dibalik kekalahan Indonesia 4-0 melawan Thailand dalam Final Piala Suzuki AFF 2020 leg pertama di Singapore National Stadium. Leg pertama digelar pada Rabu (29/12/2021).

“Saya sebenarnya shock, karena saya memprediksi 2-1 untuk Indonesia. Tapi dengan kekalahan ini (4-0), kita tidak bisa lantas menyalahkan pemain dan pelatih. Kita tetap harus memberikan dukungan penuh, dan mudah-mudaan dalam leg kedua Timnas Indonesia bisa membalikkan situasi,” kata Anis Matta dalam acara nonton bareng (nobar) Final Piala AFF antara Indonesia Vs Thailand di Gelora Media Center, Rabu (29/12/2021) malam.

Hal senada disampaikan dua mantan pemain Timnas Indonesia Titus Bonai (Tibo) dan Okto Maniani, yang dihadirkan secara khusus ke Jakarta untuk menghadiri acara Nobar Final Piala AFF 2020 yang diadakan Partai Gelora.

Tibo menilai pemain Timnas Indonesia kaget dengan parmainan Thailand, terutama saat gol pertama karena belum pernah bertemu di pertandingan sebelumnya.

“Saya kira kaget saja mereka belum siap secara tim, mereka tidak sangka kalau bola itu bisa masuk seperti gol pertama di menit ke-2 karena secara strategi mereka telah tutup. Tetapi setelah itu, permainan mereka secara kualitas telah kembali.

Sedangkan Okto Maniani sejak awal dirinya sudah mengingatkan masalah krusial dalam pertandingan bola, siapaun yang akan menjadi lawan adalah 15 menit awal pertandingan dan akhir pertandingan dalam setiap babak.

“Saya sudah ingatkan masalah krusial dalam bola itu, adalah 15 menit awal dan 15 akhir dalam petandingan. Saya melihat pada paruh kedua secara mental mereka kembali dan ada perbaikan kualitas permainan,” kata Okto.

Anis Matta mengaku telah berdiskusi banyak dengan Tibo dan Okto mengenai pengembangan sepak bola nasional ke depan, serta alasan mereka bergabung dengan Partai Gelora.

Tibo dan Okto menegaskan, visi mereka dan Partai Gelora sama. Yakni jika Partai Gelora ingin menjadikan Indonesia 5 besar dunia, maka mereka menginginkan agar bola menjadi ikonnya.

“Tadi kita ngobrol sama Tibo dan Okto, saya tanya-tanya kenapa gabung dengan Partai Gelora. Jawaban mereka sederhana, kalau kita ingin 5 besar dunia, mestinya bola disitu dong, jadi 5 besar dunia,” katanya.

Anis Matta dapat memahami keinginan Tibo dan Okto, karena hal itu sesuai dengan visi dan misi besar cita-cita Partai Gelora menjadikan Indonesia kekuatan 5 besar dunia, otomatis di dalamnya bola juga harus lima besar dunia.

“Bola itu bisa jadi bisa jadi achor, wajah kita di dunia internasional. Kekurangan kita adalah tidak menjadikan sistem kerja yang kuat” katanya.

Harusnya pemerintah membuat sistem kerja ‘Politik Bola’ dalam pengembangan sepak bola di tanah air dan menjadikan bola sebagai industri ekonomi dan bisnis yang terintegrasi dengan market. Selain itu, juga perlu ada penghargaan terhadap pemain bola usai gantung sepatu sampai masa tuanya.

“Ada nggak pemain bola kita yang kaya raya seperti Ronaldo misalnya, malahan miskin raya. Mantan pemain bola kita banyak yang hidupnya miskin, sampai makan mie rebus. Tapi jangankan yang mantan pemain, yang masih main saja masih makan mie rebus,” ungkapnya.

Karena itu, apabila bola belum terintegrasi secara bisnis, maka negara perlu mengintervensi untuk mengembangkannya. Pemerintah bisa mencontoh Eropa dengan bisnis sepak bola dan Amerika dengan olahraha bola basketnya.

“Karena sudah terintegrasi dengan pasar, itu bisnisnya miliaran dolar. Makanya saya tadi tanyakan, sekarang berapa kekayaan pemain bola yang seperti Ronaldo atau pemain bola basket di NBA Amerika. Di kita perlu diintevensi negara, untuk meletakkan sistem kerja baru yang baru secara sistematis,” katanya.

Anis Matta juga berharap pemerintah perlu memberikan porsi penghargaan kepada olahragawan bagi mereka yang mendapatkan medali dan berprestasi selama aktif maupun sudah pensiun, dijamin oleh negara.

“Sekarang ini orang sudah mengukur perolehan medali dalam olimpiade itu berdasarkan jumlah populasi, sudah mengukur prestasi berdasarkan per kapita. Misalnya ada satu negara kecil di Eropa dalam olimpiade mendapatkan 8-10 medali emas, artinya 1 juta penduduk itu 1 medali emas. Kita harusnya menggunakan standar itu,” katanya.

Anis Matta menegaskan, apabila Partai Gelora diberikan kesempatan berkuasa dan memenangi Pemilu 2024, maka ide-ide tersebut akan dilaksanakan. demi kemajuan persepakbolaan nasional dan bisa menjadi alat untuk diplomasi internasional Indonesia di mata dunia

Salah program GEN-170 yang telah dicanangkan Partai Gelora beberapa waktu lalu, salah satu tujuannya adalah ingin mendapatkan generasi dengan tinggi badan minimal, kuat dan mendapatkan cukup gizi.

“Sebenarnya, terus terang saya sedih dari 270 juta penduduk Indonesia, tidak bisa mendapatkan 33 orang terbaik untuk membentuk 11 pemain orang. Ini secara scientifc semua bisa diukur, yang kurang sekali lagi pendekatannya sistematika kerjanya,” jelasnya.

Negara, lanjut Anis Matta, harus memberikan porsi anggaran yang lebih besar untuk Timnas Indonesia yang prestisius, tidak hanya sekedar menggonta-ganti pelatih, tetapi harus dibentuk melibatkan para scientific.

“Itu para pemain lari selama 90 menit bisa diukur kekuatanya. Negara harus beri anggaran yang besar, bukan sebentar-sebentar siapa pelatihnya. Libatkan para ahli, bentuk Timnas Prestisius. Itu sederhana membentuknya, inilah yang saya maksud dengan ‘Politik Bola’, bukan bola dijadikan alat untuk kampanye,” tegasnya.

Dalam kesempatan ini selain menggelar Nobar di GMC yang dihadiri BPH seperti Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik, Bendahara Umum Achmad Rilyadi, Ketua Bidang Gahora Kumalasari Kartini dan para kepala bidang DPN Partai Gelora.

Acara Nobar Final Piala AFF juga serentak digelar secara nasional di 34 DPW (provinsi), 514 kabupaten/kota (DPD) dan seluruh kecamatan (DPC).

Guna memberikan dukungan terus menerus kepada Timnas Indonesia melawan Thailand, Partai Gelora berencana akan menggelar kembali acara Nobar Final Piala AFF leg kedua pada, Sabtu 1 Januari 2020 mendatang.

Anis Matta dan Fahri Hamzah Apresiasi Kebijakan Vaksin Gratis untuk Atasi Pandemi Covid-19

#AnisMatta, #Covid-19, #FahriHamzah, #VaksinGratis

Partaigelora.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan vaksin Covid-19 akan diberikan secara gratis kepada masyrakat. Ia menyampaikan program vaksinasi yang akan diselenggarakan di Indonesia ini sama sekali tidak akan dikenakan biaya.

Keputusan ini diambil setelah menerima berbagai masukan dari masyarakat serta melakukan kalkulasi ulang mengenai keuangan negara.

Jokowi juga memastikan akan menjadi penerima pertama vaksin Covid-19 di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada masyarakat bahwa vaksin Covid-19 yang digunakan aman.

“Saya juga ingin tegaskan lagi nanti saya yang akan menjadi penerima pertama divaksin pertama kali,” kata Jokowi, Rabu (16/12/2020).

Menanggapi hal ini, Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengapresiasi langkah Presiden Jokowi menggratiskan vaksin untuk masyarakat sebagai upaya menghadapi pandemi Covid-19.

“Saya mengapresiasi kebijakan vaksin gratis untuk menghadapi pandemi Covid-19. Dalam situasi seperti sekarang ini, vaksin adalah barang publik yang harus dikelola dengan prinsip kemaslahatan dan keadilan.,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Kamis (17/12/2020).

Menurut Anis Matta, dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini negara harus hadir, salah satunya dengan memberikan vaksin gratis. Karena jika tidak diberikan gratis kepada seluruh rakyat Indonesia, akan membuat sekat-sekat di masyarakat.

Sebab, dalam situasi saat ini, tidak banyak masyarakat yang mampu membeli vaksin, sehinggga negara harus hadir dan tidak ada diskriminasi dalam program vaksinasi.

“Jadi jangan sampai rakyat tersekat-sekat dan terdiskriminasi dalam akses terhadap vaksin. Negara harus hadir,” tegas Anis Matta..

Hal senada disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah. Fahri bahkan memuji sikap baik yang ditunjukkan Presiden Jokowi dalam memutuskan menggratiskan program vaksinasi untuk mengatasi pandemi Covid-19 agar segera berakhrir.

Sikap Jokowi menyatakan akan menjadi orang pertama yang akan disuntik vaksin Sinovac dari China, menurut Fahri, memberikan kemantapan hati buat masyarakat Indonesia, jika vaksin tersebut benar-benar aman unuk digunakan masyarakat.

“Presiden (Jokowi, red) sudah menjamin itu luar biasa. Presiden menjadi orang pertama di vaksin itu luar biasa. Dan kita harus bersyukur, kalau seluruh rakyat akan digatiskan penyuntikan vaksi ini. Perlu diberi tahu, bahwa sikap yang baik dari Presiden jadi orang yang pertama yang disuntikkan, menurut saya, ini memberikan keyakinan kemantapan hati bagi rakyat, bahwa yang akan disuntik adalah obat yang aman bagi masyarakat,” kata Fahri.

Fahri berharap pemerintah segera menyusun jadwal program vaksinasi tersebut, kapan jadwal penyuntikan vaksin mulai dilakukan. Hal itu agar masyarakat punya perencanaan untuk mengatur jadwalnya, sehingga ketika akan disuntik tidak dalam berpergian atau berkegiatan lainnya.

“intinya, perlu dijelaskan jadwalnya ke masyarakat, sehingga masyarakat punya waktu mengatur hari-hari mereka kedepan. Vaksin ini menentukan sekali dan membuat mereka menjadi tahu, bahwa vaksin membuat kekebalan mereka,” katanya.

Dengan jadwal yang terukur ini, lanjut Fahri, maka semua masyarakat Indonesia mengetahui kapan dirinya akan divaksinasi, sehingga penyuntikan vaksin secara massif ini akan berhasil dan dampaknya pandemi Covid-19 bisa segera berakhir.

Fahri menambahkan, yang tidak kalah penting yang harus dijelaskan pemerintah, meskipun vaksin Sinovac bakal digratiskan ke masyarakat dan Presiden Jokowi menjadi orang pertama yang disuntik vaksin tersebut, adalah masalah kehalalan vaksin Sinovac asal China tersebut.

“Jadi ada isu lain yang tak kalah penting yang perlu digarisbawahi adalah bahwa masyarakat Indonesia sebagian besar yang muslim. Vaksin ini halal atau tidak, itu akan jadi perdebatan terus. Nah, Wakil Presiden Ma’ruf Amin sebagai mantan Ketua MUI harus memberikan jaminan, bahwa vaksin itu (Sinovac, red) halal,” tegas Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia.

Seperti diketahui, meski vaksin Sinovac bakal digratiskan untuk masyarakat, namun, belum diketahui berapa banyak masyarakat yang akan menerima vaksin gratis ini mengingat hanya dibutuhkan minimal 70 persen penduduk yang harus divaksin untuk mencapai herd immunity.

Vaksin Covid-19 pertama yang dipesan oleh Pemerintah Indonesia dari China sebanyak 1,2 juta dosis vaksin telah sampai di tanah air pada Minggu (6/12/2020), pukul 21.23 WIB. Vaksin buatan Sinovac itu dibawa dari Beijing, China dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia GIA 810 777-300ER.

Vaksin Sinovac ini merupakan satu dari enam vaksin yang memang sudah dipesan oleh Pemerintah. Pemerintah pun sudah melakukan uji coba vaksin ini pada beberapa relawan.

Berdasarkan surat dengan nomor HK.01.07/Menkes/9860/2020 pada 3 Desember 2020, tentang penetapan jenis vaksin untuk vaksinasi Covid-19, menetapkan beberapa jenis vaksin yang akan digunakan sebagai vaksinasi.

Enam jenis tersebut produksi dari PT Bio Farma, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer Inc and Biontech serta Sinovac Biotech Ltd.

Pemerintah juga masih upayakan 1,8 juta dosis vaksis Covid-19 yang akan tiba pada awal Januari 2021. Selain vaksin dalam bentuk jadi, pada Desember ini juga akan tiba 15 juta dosis vaksin.

Selain itu pada Januari 2021, juga akan datang 30 juta dosis vaksin dalam bentuk bahan baku curah yang akan diproses lebih lanjut oleh Bio Farma.

Meskipun vaksin telah tiba, program vaksinasi Covid-19 masih belum dapat dilaksanakan. Sebab vaksin tersebut masih memerlukan tahapan-tahapan lainnya dari BPOM sebelum vaksinasi dapat dimulai atau diedarkan, termasuk juga mendapatkan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Dukung Penguatan Basis Produksi, Fahri: Kebijakan yang Pro UMKM Perlu Diperbesar

#Bidpuan, #FahriHamzah, #GeloraIndonesia, #PartaiGelora, #SriWulandari, #UMKM, #YESPrenuer

Partaigelora.id – ntuk menguatkan produksi dalam negeri, diperlukan ekosistem atau kebijakan yang mendukung penguatan ekonomi berbasis produksi. Sehingga diperlukan kebijakan yang pro terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM ) yang ada dalam jumlah yang besar.

“Teman-teman di bidang ini harus memikirkan rekomendasi yang terbaik. Bagaimana kita menyiapkan kebijakan yang memungkinkan adanya ekosistem bagi hadirnya UMKM dengan jumlah yang sangat masif dan besar,” ujar Fahri Hamzah, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia dalam keterangannya, Minggu (13/12/2020).

Hal itu dikatakan Fahri Hamzah saat memberikan sambutan dalam acara YesPreneur Webseries Chapter II ‘UMKM Pondasi Kerakyatan’ yang diselenggarakan Bidang UKM dan Ekonomi Keluarga Partai Gelora Indonesia, Sabtu (12/12/2020).

Dalam pandangan Fahri, untuk mewujudkan ekosistem yang ramah itu, perlu dikembangkan produksi dalam negeri.

Dengan cara itu, kata Fahri akan mampu melahirkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam jumlah yang sangat besar.

“Ya kita harus menyiapkan ekosistem bagi produk-produk yang kita impor itu berkurang karena kita mulai bisa memproduksi dengan harga dan kualitas yang lebih baik di dalam negeri,” tandasnya.

Untuk mengembangkan UMKM tersebut secara massif, kata Fahri, diperlukan kepercayaan (Trust), ide- ide dengan riset yang baik (Idea) dan jaringan (Network).

“Advokasinya UKM perlu dibimbing untuk kenal dengan sumber-sumber modal. UKM terus berproduksi serta meningkatkan Produksi. Dan, mengenalkan pasar yang masih sangat luas dan menjual barang sendiri untuk masuk ke global,” katanya.

Pengamat kebijakan publik Achmad Nur Hidayat mengatakan, masa depan UMKM di Indonesia adalah masalah structural bangsa terkait UMKM, sehingga diperlukan antispasi pemerintah untuk perbaikan dari sisi permintaan.

“Yakni rekomendasi untuk UMKM dan usulan pengembangan UMKM di Indonesia,” kata Achmad Nur Hidayat.

Sedangkan Darmawan Wibisono, Owner Umah Wingko mengatakan, untuk mengembangkan jaringan pelaku UKM seperti yang telah dilakukannya di Jawa Tengah, yakni dengan merangkul semua pelaku UKM. Mereka dibantu untuk mengmbangkan jaringannya melalui media sosial, sehingga penjualan mereka bertambah banyak.

“Saya kira program untuk UMKM Gelora yang disebut YES ini bisa dengan cepat melakukan penetrasi kepada masyarakat dalam hal ini mengenalkan Gelora dan tentu saja membuat UMKM lebih berdaya. YES dan Gelora bisa berkolaborasi juga untuk mendapatkan akses-akses yang membuat pelaku UMKM lebih maju,” kata Darmawan.

Sementara Coach Wulan, pemerhati UMKM mengatakan, YES akan menjadi kekuatan dan semangat baru bagi UMKM di Indonesia, karena bisa diandalkan dengan langkah-langkah sukses yang akan dijalankan.

“Webinar series Chapter 3 akan segera dilakukan yakni untuk pembekalan kepada semua mentor YES di seluruh Indonesia,” kata Wulan.

Dalam kesempatan YesPreneur Webseries Chapter 2 ‘UMKM Pondasi Kerakyatan’ ini , Ketua DPW Gelora Banten Ramadoni berharap, inisiasi gerakan sosial kewirausahaan yang dinamakan YES ini bisa mengkolaborasi dan mengadvokasi semua unsur dan elemen yang dibutuhkan UMKM.

“Hal ini agar UMKM bisa maju. Salah satunya platform untuk YES sebagai platform UKM harus segera dibuat dan digunakan untuk kemajuan bersama,” kata Ramadoni.

Fahri Hamzah: Medan Butuh Wali Kota yang Harmonis ke Pusat, Bukan yang Tukang Ribut

#BobbyNasution, #FahriHamzah, #PartaiGelora, #Pilkada2020, PilkadaMedan

Partaigelora.id – Ada isu yang secara massif digulirkan untuk memecah masyarakat pada Pilkada Medan. Politik identitas dan dinasti politik jadi mainan segelintir oknum untuk menjegal elektabilitas Bobby Nasution yang kian memuncak.

Banyak hal menarik terungkap ketika Bobby Nasution mendampingi Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Anis Matta dan Wakil Ketua Umumnya Fahri Hamzah. Mereka bertiga tampak berdiskusi tentang Pilkada Medan di Studio Kolaborasi Medan Berkah, Kamis (19/11/2020).

Yang jadi bahasan menarik adalah isu politik dinasti yang dialamatkan oknum yang bisa disebut rival politik kepada Bobby Nasution.

Malah posisinya sebagai Menantu Presiden Jokowi bakal menguntungkan masyarakat kota. Coba kita simak penjelasan Fahri Hamzah berikut ini.

Menurut Fahri Hamzah, isu politik dinasti itu sama sekali tidak tepat. Demokrasi adalah jawaban dari berakhirnya istilah dinasti.

“Dalam demokrasi itu memberi ruang untuk semua orang terlibat. Demokrasi menghapus tuduhan bahwa dinasti itu masih ada. Dalam demokrasi semua punya peluang. Ada wali kota anaknya bagus maka didukung dan seterusnya. Dan itu tidak bisa dilarang sebab didukung dengan UU, tidak ada hukum yang dilanggar di sini,” papar Fahri Hamzah.

Justru, masih kata Fahri Hamzah, kedekatan, jalur dan kolaborasi yang mulus dengan pemerintah pusat akan jadi nilai plus bagi masyarakat Kota Medan.

“Kedekatan Bobby Nasution ke pusat memang harus. Dan itu akan jadi keuntungan masyarakat Medan. Kolaborasi daerah ke pusat itu jadi salah satu kemajuan pembangunan. Pemerintah kota itu tak bisa main sendiri, tidak akan sanggup. Perlu bantuan dari pusat. Ini malah berantem sama pusat, efeknya infrastruktur Medan berantakan,” tambah Fahri Hamzah.

Bagi kubu tertentu yang anti pemerintah pusat, Fahri Hamzah justru pesimis akan mampu membenahi Kota Medan. Sebab bagaimana kota perlu bantuan dari pemerintah pusat untuk pembangunan infrastruktur.

“Itu yang anti pusat kalau pun menang bakal susah karena tak harmonis,” kata Fahri menambahkan.

Provokasi anti pemerintahan pusat di Pilkada Medan kata Fahri agar tidak ditanggapi. Fokus pasangan Bobby Nasution dan Aulia Rachman adalah membenahi Kota Medan, mengejar ketertinggalan.

“Ini negara kesatuan bukan negara federal. Negara kesatuan itu pemerintahan pusat membentuk pemerintah daerah lewat UU. Kita harus bina hubungan baik dengan pemerintah pusat, gak bisa pemda buruk hubungan dengan pusat. Ini pilkada dibenturkan ke pusat, menang pun susah itu nanti. Masyarakat Medan jangan mau terprovokasi,” pungkas Fahri.

Link terkait : https://daerah.sindonews.com/read/238906/717/fahri-hamzah-medan-butuh-wali-kota-yang-harmonis-ke-pusat-bukan-yang-tukang-ribut-1605834716?showpage=all

Sumber: Sindonews.com

Kisah Fahri Hamzah Resmikan Makam Syekh Umar Sumbawa: Spritualitasnya Hidup 100 Tahun

#FahriHamzah, #PartaiGelora, #Surabaya, #SyeekhUmarSumbawa, #UlamaSumbawa

Partaigelora.id – Dalam kunjungan ke Jawa Timur, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah meresmikan renovasi gerbang makam Waliyullah Syekh Umar Sumbawa di Kedungcowek Surabaya, Jawa Timur, Kamis (12/11/2020).

Demi melestarikan tempat bersejarah itu Fahri Hamzah mengusulkan agar Kawasan dikembangkan secara serius oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur khususnya Pemkot Surabaya.

“Selain mendapatkan pesan spiritualitas para pendakwah ini, masyarakat bisa menghidupi ekonomi sekitar,” terang Fahri dalam sambutannya di Surabaya.

Fahri Hamzah hadir di lokasi bersama Gus Fahmi yang merupakan cicit dari K.H. Hasbullah. Gus Fahmi adalah seorang pimpinan pesantren dan sebagai juru kunci makam. Hadir pula masyarakat Sumbawa yang berada di Surabaya serta Muspida setempat.

Lokasi makam ini ada di Pantai Utara Surabaya. Dari lokasi makam tampak jelas Jembatan Suramadu di sisi barat dan pulau Madura di sisi utara. Selain itu, di sekitar makam juga terdapat benteng yang masih kokoh sisa Perang Dunia II.

Ada dua kuburan di komplek makam dengan luas 15 Are tersebut. Yang pertama tertulis Waliyullah Syekh Umar Sumbawa dan Kedua tertulis K.H Hasbulloh. Setidaknya 10 ribuan jamaah setiap tahunnya dari Sulawesi, Sumatera, Madura, dan berbagai pesantren di Jawa Timur menghadiri HAUL Syekh Umar Sumbawa.

HAUL Waliyullah Syekh Umar Sumbawa rutin digelar setiap tanggal 20 Oktober Setiap Tahun. Yang menyebut Syekh Umar Sumbawa sebagai seorang Waliyullah adalah K.H. Hasbullah seorang Ulama Besar di daerah tersebut.

Sejarah Syekh Umar Sumbawa berawal dari penemuan mayat di pinggir pantai Kedung Cowek Surabaya. Jenazah tersebut lengkap dengan jubah yang masih berlumuran dengan darah dengan kepala terpisah. Oleh nelayan setempat jenazah tersebut dibuang ke tengah laut.

Namun belum juga para pembuang kembali, di pantai sudah ada lagi jenazah tersebut lengkap bersama kepalanya dalam keadaan terpisah. Hingga 7 kali para nelayan membuang jenazah tersebut namun lagi lagi jenazah kembali ke tempat awal.

Setahun lalu, Fahri Hamzah didampingi oleh Kombes Pol Indra Budi yang juga orang Sumbawa dan menjabat sebagai Dirlantas Polda Jatim berziarah ke Kedungcowek.

Dalam ziarah bersama tersebutlah lahir ide untuk memugar Gapura Makam. Saat itu, Fahri Hamzah menyambangi makam karena pesan Almarhum KH Maimoen Zubaer saat perjumpaan di Lasem, Rembang. Kala itu Mbah Moen berpesan: “Aku belajar banyak dari Syeh Umar Sumbawa.”

Kuatkan Jaringan ke Tokoh dan Ulama, Anis Matta dan Fahri Hamzah Silahturahmi ke Ulama Kharismatik Madura

#AnisMatta, #FahriHamzah, #JaringanTokohUlama, #PartaiGelora, #SilahturahmiMadura

Partaigelora.id – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta melakukan silahturahmi ke sejumlah Ulama Kharismatik Madura pada Rabu (11/11/2020), usai melakukan launching Akademi Manusia Indonesia (AMI) di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur pada Selasa (10/11/2020) bertepatan dengan Peringatan Hari Pahlawan 2020.

Sebelum launching AMI, Anis Matta juga menyempatkan diri berkunjung ke Museum Nahdatul Ulama (NU) di Surabaya. Museum adalah catatan pengetahuan yang penting untuk berjalan ke masa.

Museum NU adalah salah satu cara untuk merawat kesadaran sejarah, tidak hanya umat Islam, namun juga seluruh bangsa Indonesia depan. Anis mengaku , selalu berusaha menyempatkan mengunjungi museum setiap berkunjung ke berbagai negara.

Dalam kunjungan silahturahminya ke Ulama Madura, Anis Matta didampingi Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah, Ketua DPW Jawa Timur M.Sirot dan lain-lain.

Anis Matta berkunjung ke Lembaga Pendidikan Islam (LPI) Al Hamidy Banyuanyar, Desa Potoan Daya, Kecamatan Palengaan, Pamekasan, yang diasuh oleh RKH Muhammad Rofii Baidhawi.

“Alhamdulillah baru saja tiba di LPI Al Hamidy Banyuanyar Pamekasan, dan disambut hangat oleh pengasuh RKH. Muhammad Rofii Baidhawi,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Kamis (12/11/2020).

Selain disambut RKH M Rofii Baidhawi, Anis Matta da Fahri Hamzah juga disambut KH M Thohir Zain, pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Mamba’ul Ulum Batabata dan Ponpes Mauidzul Amin Bunangkah Tengah KH. Moh Amin Rifqi.

Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan, silahturahmi dengan Ulama Kharismatik Madura tersebut merupakan rangkaian acara dan agenda perjalanan pengurus Partai Gelora ke Pulau Madura dalam rangka menguatkan hubungan dengan para tokoh dan ulama.

“Melanjutkan perjalanan bersama BPH & DPN serta DPW Gelora Jatim ke Madura,” kata Fahri.

Dikatakannya, pada kegiatan silaturahmi Anis dan Fahri berdialog dengan ulama Madura untuk meminta masukan dan kritikan dalam membangun dan menjaga keutuhan NKRI melalui partai Gelora.

“Alhamdulillah banyak kabar baik, dukungan, juga kritik dan masukan untuk Partai Gelora,” ungkap Fahri.

Selain berdialog dengan para Ulama Kharismatik Madura, Anis Matta juga berdialog dengan para tokoh masyarakat Madura. Bahkan dalam kesempatan itu, Anis Matta dan Fahri Hamzah juga sempat menyempatkan diri memberikan ceramah kepada para santri Ponpes Mambaul Ulum, Batabata, Pamekasan, Madura, Jawa Timur.

Pemimpin Harus Matang dalam Hadapi Krisis agar Punya Kemampuan Navigasi

#AnisBaswedan, #DPWGeloraJakarta, #FahriHamzah, #PartaiDigital, #PartaiGelora, #PartaiGeloraIndonesia, OKEFEST20

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, merespons positif Akademi Manusia Indonesia (AMI) dan Akademi Pemimpin Indonesia (API) melalui OKEFEST20 yang dilaksanakan Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia secara virtual. Kilahnya, menjadi candradimuka calon pemimpin.

Menurutnya, seorang pemimpin harus memiliki kesadaran akan krisis seperti kini, saat terjadi pandemi coronavirus baru (Covid-19). Dengan demikian, mempunyai kemampuan navigasi yang tepat berbekal pengalaman matang dan keterbukaan.

“Situasi krisis harus dipahami sebagai perjalanan baru dengan perubahan keadaan yang dipercepat, accelerated change. Maka, kepemimpinan dalam suasana seperti ini haruslah matang,” ucapnya saat menyampaikan kuliah umum “Kepemimpinan di Tengah Krisis” saat OKEFEST20, Sabtu (17/10/2020).

Bagi Anies, krisis kesehatan yang tengah terjadi harus diambil hikmahnya sebagai langkah perubahan cepat menuju pola kebiasaan hidup bersih sehat yang baru.

“Kala krisis kesehatan seperti saat ini, misalnya, maka harus disadari akan adanya perubahan baru dalam pola kebiasaan hidup bersih sehat di masyarakat. Begitu juga dalam ruang lingkup kepemimpinan dan politik,” jelasnya melalui keterangan tertulis, Sabtu (17/10/2020).

Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP Gelora Indonesia, Fahri Hamzah, menilai, Indonesia dapat dipersatukan sampai sekarang sekalipun penuh dengan keberagaman. Karenanya, perlu pemimpin yang mengerti tantangan bangsa.

“Pemimpin Indonesia harus mampu memahami ke mana arah kepemimpinannya, sehingga Indonesia tetap ada selamanya,” katanya.

Karenanya, Fahri menekankan pentingnya pemimpin berkualitas. Ini menjadi dasar partainya mengadakan AMI dan API agar melahirkan pemimpin yang memenuhi kualifikasi dan berkompeten.

Sedangkan Ketua DPW Gelora Jakarta, Triwisaksana, sesumbar, partainya bukan kelompok politik seperti pada umumnya. Dalihnya, mengedepankan gagasan dan narasi keindonesiaan.

“Selain itu, Partai Gelora menawarkan Akademi Manusia Indonesia dan Akademi Pemimpin Indonesia dalam acara Festival Orientasi Keanggotaan hari ini,” ujarnya.

OKEFEST20 digelar dalam rangka memperingati satu tahun berdirinya Gelora. Kegiatan mengambil tajuk “Imajinaksi Untuk Negeri.”

Acara ditutup dengan rekrutmen anggota baru secara virtual melalui aplikasi. Karen, Sammy, dan Naufal dinobatkan sebagai kader anyar baru secara simbolis dalam hajat tersebut.

Fahri: Omnibus Law Tidak Cocok Dengan Demokrasi Kita !

#DemokrasiIndonesia, #FahriHamzah, #OmnibusLaw, #PartaiDigital, #PartaiGelora, #PartaiGeloraIndonesia, #UUCiptaKerja

JAKARTA – Gelombang penolakan rakyat terhadap UU Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan DPR pada Senin (5/10/2020) lalu, semakin membesar dari hari ke hari. Hal itu terlihat dari aksi unjuk rasa yang terjadi di Jakarta kemarin, yang dihadiri jutaan massa.

Mantan Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 Fahri Hamzah menilai UU Cipta Kerja tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga merampas hak-hak individu, serta hak berserikat atau berkumpul dan memberikan kewenangan luar biasa kepada lahirnya kapitalisme baru.

“Tradisi demokrasi yang demokratis selama ini, falsafahya akan diganti dengan nilai-nilai kapitalisme baru yang merampas hak-hak individual dan berserikat atau berkumpul. Mereka juga diberikan kewenangan untuk memobilisasi dana, tanpa dikenai peradilan. Ini anomali yang berbahaya sekali,” kata Fahri dalam keterangannya,Kamis (15/10/2020).

Fahri menegaskan, UU Omnibus Law Cipta Kerja itu diadopsi pemerintah dan DPR dari sistem komunis China, yang melihat kapitalisme baru ala China ini lebih menjanjikan ketimbang kapitalisme konservatif model Amerika dan Eropa.

“Sekarang ada kapitalisme baru yang lebih menjanjikan kapitalisme komunis China. Dari situ diambil kesimpulan, kita harus mengambil jalan mengikuti pola perkembangan ekonomi kapitalisme China yang sebenarnya tidak cocok dengan kita. China dikendalikan dengan sistem komunis, sementara Indonesia dikendalikan dengan sistem demokrasi,” katanya.

Hal inilah, menurut Fahri, tidak disadari pemerintah dan DPR yang ternyata tidak mampu memahami madzab atau falsafah dibelakang UU Omnibus Law Cipta Kerja ini secara utuh.

Ketidakpahaman terhadap madzab kapitalisme baru China ini dialami seluruh partai politik. Karena sejak awal, seluruh partai politik terlibat secara aktif melakukan sosialisasi dan pembahasan, termasuk partai yang diujungnya menolak, karena ingin mengambil keuntungan dari peristiwa ini saja.

“Jangan lupa dibalik keputusan ini, ada persetujuan lembaga DPR dan proposal dari pemerintah, banyak hal yang diabaikan tiba-tiba disahkan, ini menjadi pertanyaan besar. Disinilah, saatnya kita harus melakukan reformasi terhadap partai politik dan lembaga perwakilan,” katanya.

Karena itu, Wakil Ketua Umum Partai Gelora ini mempertanyakan untuk kepentingan siapa, sebenarnya UU Omnibus Law Cipta Kerja tersebut yang dipaksakan keberadaannya segera ada dengan pengesahan percepatan.

Sebab, para investor dari Amerika dan Eropa justru ramai-ramai mengirimkan surat ke pemerintah Indonesia menolak UU Cipta Kerja, karena tidak diangggap tidak bersahabat dengan investor.

“Sekarang investor Amerika dan Eropa ramai-ramai menulis surat, ini kekeliruan dan mereka menolak undang-undang ini. Kalau investor Amerika dan Eropa menolak, undang-undang ini untuk investor yang mana,? tanya Fahri.

Lebih lanjut Fahri mempertanyakan, hal ini tentu akan menjadi masalah tersendiri bagi pemerintah dalam menarik investasi asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

Disamping itu, investor juga kerap mempersyaratkan, apakah negara tersebut menghargai demokrasi atau tidak merusak lingkungan dalam menanamkan modalnya di suatu negara.

“Ini akan menjadi problem tersendiri, karena madzab UU Omnibus Law Cipta Kerja ini tidak berasal dari pemikiran negara demokrasi sepert Perancis, yang menghargai demokrasi dan tidak merusak lingkungan, serta tidak merampas hak individu dan berserikat. Undang-undang ini, madzabnya dari kapitalisme China,” tegasnya.

Fahri mengaku sejak awal sudah mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak membuat UU Omnibus Law Cipta Kerja yang menggabungkan 79 UU menjadi 1.200 pasal, karena akan memicu gelombang demontrasi rakyat besar-besaran dan ujung-ujungnya akan dibatalkan Mahkamah Konstitusi.

“Dari awal saya sarankan ke Presiden, ngapain bapak membuat undang-undang baru. Duduklah satu meja dengan konstituen dan stakeholder, apa yang mau dipercepat, misalkan perizinan, kepastian dalam berusaha dan akuisisi lahan, pakai saja undang-undang yang ada. Di sinkronisasi saja, lalu buatlah peraturan pemeritahnya, PP-nya,” ujarnya.

Namun, sekarang nasi sudah menjadi bubur, UU Omnibus Law Cipta Kerja telah disahkan DPR bersama pemerintah, sehingga menimbulkan kemarahan rakyat dimana-mana.

UU tersebut dinilai tidak sesuai dengan kehendak rakyat dan menciptakan ketidakpastian baru bagi rakyat dan investor. Akibatnya UU Omnibus Law Cipta Kerja ini akan menjadi sia-sia.

“Untuk teman-teman yang demonstrasi harus punya konsep dasar dan teori gambar besarnya. Agar kita tidak dijebak terus untuk marah, saling menfitnah, saling ngomel, tapi pada dasarnya tidak menyelesaikan masalah. Sementara disana ada pesta pora orang lain diatas perkelahian kita yang terus menerus tidak ada henti-hentinya,” pungkas Fahri.

Percepat Sahkan UU Cipta Kerja, Fahri: DPR Sudah Masuk Perangkap ‘Lingkaran Setan’

#DPR, #FahriHamzah, #LingkaranSetan, #OmnibusLaw, #PartaiDigital, #PartaiGelora, #PartaiGeloraIndonesia, #PartaiPolitik, #UUCiptaKerja

JAKARTA – Mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah saat ini menilai DPR dan partai politik (parpol) tengah mengalami krisis besar, krisis kepercayaan yang sangat luar biasa pasca pengesahan Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja beberapa waktu lalu, sehingga menimbulkan aksi penolakan serentak dan menimbulkan kericuhan dimana-mana.

“Kita tidak tahu Anggota DPR ini bekerja untuk rakyat atau kepentingan lain. Ini adalah krisis besar partai politik, krisis besar dalam lembaga perwakilan. Kita tidak mengetahui madzab atau falsafah dibelakang Omnibus Law ini, tiba-tiba menjadi rencana dalam program legislasi nasional, dan tiba-tiba kita tahu sudah disahkan jadi undang-undang,” kata Fahri Hamzah dalam keterangan tertulis, Minggu (11/10/2020).

Menurut Fahri, kasus Omnibus Law yang sekarang ramai dibicarakan sebagai puncak dari sistem perwakilan, apakah lembaga perwakilan tersebut wujud kedaulatan rakyat, atau sebaliknya perwakilan kepentingan parpol atau kepentingan lain.

“Di buku saya terakhir, buku putih yang membahas dilema ‘Daulat Partai Politik dan versus Daulat Rakyat, sudah saya tulis secara terang karena saya mengalami sendiri soal krisis partai politik dan krisis lembaga perwakilan itu, ” ungkap Fahri.

Karena itu, Fahri mengaku tidak mau terjebak dalam menyikapi pro kontra soal UU Omnibus Law Cipta Kerja. Sebab, baik yang menolak maupun mendukung UU tersebut, semuanya dikendalikan oleh ketua umum parpol yang melakukan ‘deal-deal politik’ dan mengambil untung dari peristiwa ini.

“Makanya saya tidak mau terjebak dengan kemarahan. Baik yang mengklaim dirinya bersama rakyat maupun tidak bersama rakyat, itu semua orang-orangnya dikendalikan oleh partai politik, tidak dikendalikan oleh aspirasi rakyat. Partai politik yang sedang mengambil untung dari peristiwa ini,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia ini.

Jadi apabila parpol yang tiba-tiba ada di pihak rakyat atau yang tadinya mendukung dan diujungnya menolak, menurut Fahri, semua juga dikendalikan parpolnya masing-masing, bukan murni aspirasi rakyat, karena mempertimbangkan ‘untung-rugi’ dari sebuah peristiwa politik.

“Independensi Anggota DPR atau kedaulatan rakyat, sudah tidak ada lagi digantikan wakil parpol. Ketum, waketum, sekjen, bedum sangat powerfull sekali, tinggal telepon kalau ada transaksi. Sehingga konstituensi menjadi tidak penting lagi ketika sudah dikendalikan oleh partai politik. Ini seperti lingkaran setan,” katanya.

Mata rantai Lingkaran setan ini, lanjut Fahri, harus diputus dan dihentikan, karena parpol telah mengangkangi pejabat publik, mengendalikan Anggota DPR dan juga Presiden. Ia menilai parpol telah melakukan kegiatan subversif terhadap kedaulatan rakyat.

“Kendali parpol bukan hanya di legislatif, tapi juga di eksekutif. Walikota, bupati, gubernur, bahkan juga presiden ditekan. Ini semua harus dihentikan, tidak ada lagi yang harus menjadi petugas partai. Partai politik harus menjadi thinktank atau pemikir, memberikan kontribusi pada pikiran bangsa, bukan mengendalikan wayang-wayang politik yang dipilih oleh rakyat,” tandasnya.

Fahri menilai kasus Omnibus Law Cipta Kerja ini bisa menjadi yurisprudensi bagi rakyat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan guna memutus mata rantai lingkaran setan kekuatan parpol di legislatif dan eksekutif.

“Lingkaran setan ini harus diputus dan dihentikan, semua yang menjadi petugas partai harus dihentikan. Yurisprudensinya kita ciptakan melalui gugatan ke pengadilan, kewenangan parpol sudah terlalu besar. Saya sedih melihat DPR dan pemerintah terlalu cepat membohongi rakyat, sehingga Omnibus Law ditolak rakyat dimana-mana,” pungkas Fahri.

Sign In

Tag: #FahriHamzah