Category: Gelora Terkini

Partaigelora.id-Ketua Divisi Kajian Pemikiran Islam Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Abdul Rochim mengatakan di tengah eskalasi konflik internasional yang terus bergejolak, Indonesia dinilai memiliki posisi strategis untuk tampil sebagai pemain kunci di panggung dunia.

Kendati demikian, kiprah diplomasi internasional dan aksi kemanusiaan global harus berjalan bersisian dengan penguatan kesejahteraan masyarakat di dalam negeri melalui pendekatan fiqih prioritas (fiqhul awwaliyat), pembagian peran yang terstruktur, serta penegasan narasi kedaulatan nasional.

Hal tersebut disampaikannya dalam Kajian Pengembangan Wawasan  Keislaman bertajuk ‘Visi Keumatan di Pusaran Konflik Global pada Jumat (8/5/2026) malam.

“Dalam merespons krisis kemanusiaan global—seperti yang terjadi di Palestina—bangsa Indonesia dihadapkan pada tanggung jawab moral dan agama yang berkedudukan tinggi. Namun, pelaksanaan komitmen tersebut perlu dilakukan secara terukur agar tidak mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat di tanah air,”  kata Abdul Rochim.

Menurut dia, membantu rakyat Palestina yang tertindas, adalah kewajiban yang harus diprioritaskan. Namun, dalam memperjuangkan agenda kemanusaian global, harus diterapkan fiqih prioritas agar pengorbanan sumber daya memberikan dampak maksimal tanpa menimbulkan dampak negatif bagi stabilitas internal.

Ia mengatakan, pentingnya konsolidasi internal serta pengikisan ego kelompok yang kerap menguras energi bangsa.

Mengutip pandangan pemikir muslim Malik bin Nabi atau Malek Bennabi mengenai ketahanan internal (qabiliyah lil-isti’mar), ia mengingatkan bahwa suatu bangsa akan rentan menjadi objek kepentingan luar jika tidak memiliki agenda kolektif yang kuat.

Untuk mengatasi hal tersebut, kata dia, perlunya konsep pembagian porsi kerja (qasamat al-a’mal). Melalui pendekatan ini, sebagian elemen masyarakat fokus pada aksi diplomasi dan bantuan kemanusiaan internasional.

“Sementara elemen lainnya mengawal penguatan ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan sosial di dalam negeri,” katanya.

Lebih lanjut, Rochim menjelaskan bahwa nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan bersifat universal, namun pelaksanaannya dihadapkan pada realitas keterbatasan sumber daya. R

Rochim mengambil analogi dari kisah literatur klasik mengenai perbedaan pendekatan keputusan antara Nabi Daud AS dan Nabi Sulaiman AS dalam menyelesaikan sengketa masyarakat.

Menurutnya, sebuah kebijakan tidak hanya harus berdasar pada kebenaran normatif, tetapi juga harus memperhitungkan dampak jangka panjang (ma’alat) guna memitigasi timbulnya persoalan sosial-ekonomi baru.

Dalam konteks penyikapan atas krisis Palestina, ia mengimbau masyarakat untuk berfokus pada tanggung jawab aksi nyata (khitab syar’i) ketimbang sekadar memandangnya sebagai narasi takdir konflik (khitab qadari).

Penggalangan bantuan kemanusiaan yang terintegrasi dengan diplomasi resmi negara dinilai memberikan dampak yang jauh lebih signifikan.

Sementara itu, menanggapi tantangan kemiskinan dan ketimpangan di dalam negeri, Rochim menegaskan bahwa penuntasan masalah perekonomian domestik merupakan bagian fundamental dari tujuan utama syariat (maqashid syariah), khususnya dalam menjaga harta dan jiwa (hifz al-mal dan hifz an-nafs).

“Kesejahteraan masyarakat di dalam negeri adalah penopang utama stabilitas bangsa. Dalam pandangan Islam, ketahanan ekonomi dan keamanan pangan merupakan kewajiban pokok. Oleh karena itu, penguatan ekonomi domestik dan partisipasi dalam isu kemanusiaan internasional harus berjalan bersisian sebagai agenda prioritas bersama,” tegas Rochim.

Ia  menyoroti dinamika geopolitik global—seperti yang ditunjukkan oleh Iran—dalam membangun soliditas nasional (herd behavior) melalui narasi kedaulatan yang tegas.

Ketua Divisi Kajian Pemikiran Islam Partai ini menilai Indonesia perlu menghadirkan kepemimpinan narasi yang serupa guna mengatasi persoalan ego sektoral dan fragmentasi kebijakan, khususnya terkait kedaulatan pangan dan energi.

Rochim menekankan bahwa gagasan membawa Indonesia masuk dalam visi ‘Lima Besar Dunia’ yang diusung Partai Gelora sejak awal merupakan ikhtiar nyata untuk meruntuhkan hambatan psikologis (mental block) yang selama ini membatasi cara pandang bangsa.

“Selama ini kita sering terjebak dalam perasaan ketidakmungkinan—merasa terlalu kecil untuk menjadi negara besar. Padahal, potensi demografi, kekayaan sumber daya alam, dan ikatan nilai geopolitik kita sangat masif. Visi lima besar dunia adalah upaya mendobrak keterbatasan berpikir tersebut,” jelas Rochim.

Lebih lanjut ditegaskan bahwa cita-cita menjadikan Indonesia sebagai kekuatan superpower bukanlah bentuk ambisi dominasi, melainkan instrumen dan sarana (wasilah) untuk menegakkan nilai-nilai keadilan, menghapuskan penjajahan, serta menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia di tatanan internasional.

“Menjadi negara yang kuat adalah sarana untuk berbuat lebih banyak bagi kemaslahatan dunia. Ketika Indonesia hadir secara tangguh di pentas global, kita memiliki kapasitas yang jauh lebih efektif untuk menolak penjajahan, menjaga perdamaian, dan mewujudkan kesejahteraan bersama,” katanya.

Tetapi ia menghim bau agar ndonesia diimbau untuk mengikis keraguan atas potensi besar yang dimiliki dan mulai memperkuat narasi kedaulatan di tengah ketidakpastian geopolitik global.

“Penegasan visi geopolitik yang berani dinilai menjadi kunci agar Indonesia tidak hanya menjadi penonton, melainkan pemain kunci di tatanan internasional,” katanya.

Partaigelora.id-Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menggelar Kajian Pengembangan Wawasan Kewirausahaan bertajuk ‘Langkah Berinvestasi untuk Pemula”’pada Selasa (5/5/2026) malam. Kajian ini disampaika dua pakar dari Koodintaor Bidang (Korbid) Ekonomi dan Bisnis DPP Partai Gelora Indonesia, Arifin Wicaksono dan Muhammad Zuhrif Hudaya.

Mereja mengupas tuntas mengenai strategi investasi awal yang aman dan tepat sasaran bagi pemula, terutama yang memiliki gaji pas-pasan, tetapi ingin berinvestasi, namun tidak mengetahui langkahnya.

Dalam pemaparannya, Wakil Ketua Korbid Ekonomi dan Bisnis DPP Partai Gelora Arifin Wicaksono menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang terencana agar penghasilan harian maupun bulanan dapat dikonversi menjadi kekayaan jangka panjang melalui skema 10-30-60:

• 10% dialokasikan untuk charity (zakat, infak, dan sedekah).
• 30% disisihkan khusus untuk investasi.
• 60% digunakan untuk konsumsi dan gaya hidup.

“Bekerja akan membuat seseorang tetap berpenghasilan, sedangkan berinvestasi akan membuat seseorang menjadi kaya. Tanpa investasi yang terencana, sulit untuk menumbuhkan kekayaan di masa mendatang,” ujar Arifin

Namun, guna menghindari jebakan investasi bodong maupun fenomena FOMO (Fear of Missing Out), Arifin mengimbau pemula untuk selalu mempertimbangkan tiga pilar investasi.

Yakni profil Risiko, dimana pebisnis pemula diminta untuk pahami potensi risiko kegagalan dari instrumen yang dipilih.

Lalu, reward (Imbal Hasil), pastikan tingkat imbal hasil sebanding dengan risikonya (high risk, high return).

“Kemudian pilar selanjutnya adalah likuiditas, dimana ketahui seberapa cepat dan mudah aset tersebut dapat dicairkan (exit plan),” katanya

Dalam kajian ini, instrumen investasi dikelompokkan ke dalam empat kategori utama, yaitu sektor Bisnis Real, Pasar Modal dan Keuangan (saham, reksa dana, obligasi, deposito), Komoditas (emas/logam mulia), serta Aset Berharga (properti dan barang koleksi).

Untuk pemula, Partai Gelora menyarankan langkah awal dengan memprioritaskan aset berlikuiditas tinggi dan melakukan diversifikasi.

Sebagai gambaran, jika seorang pemula mengalokasikan dana investasi Rp3 juta per bulan dengan membaginya ke dalam dua instrumen aman:

Baca juga:

Partai Gelora Siapkan Peta Jalan ‘Kaya Bersama Gelora’ Bagi Kader dan Masyarakat

• 60% (Rp1,8 juta) pada emas batangan (asumsi imbal hasil histori 9% per tahun).
• 40% (Rp1,2 juta) pada saham blue chip perbankan (asumsi rata-rata imbal hasil capital gain dan dividen 12% per tahun).

Dengan konsistensi serta memanfaatkan efek compounding (bunga-bergulung), akumulasi portofolio tersebut diproyeksikan tumbuh menjadi:

• Tahun ke-1: ~Rp37,7 juta
• Tahun ke-5: ~Rp233,8 juta
• Tahun ke-10: ~Rp600 juta lebih

Sementara Ketua Korbid Ekonomi dan Bisnis DPP Partai Gelora Muhammad Zuhrif Hudaya menegaskan bahwa kunci keberhasilan investasi pemula terletak pada konsistensi dan disiplin execution.

“Poin utamanya bukan seberapa besar modal awal kita, melainkan konsistensi mengalokasikan dana secara terus-menerus dan tidak ditarik untuk kebutuhan belanja konsumtif,” kata Zuhrif.

Edukasi Investasi untuk Kader

Dalam kesempatan ini, Korbid Ekonomi dan Bisnis DPP Partai Gelora akan mengatakan, DPP Partai Gelora akan menyiapkan program edukasi literasi keuangan dan investasi untuk pra kader. Program edukasi diberikan berjenjang , dibagi ke dalam dua horizon waktu.

Yakni jangka pendek (5 tahun) dengan pendampingan pengelolaan keuangan pribadi agar kader memiliki imunitas finansial serta kesiapan modal secara mandiri.

Selanjutnya jangka Panjang (10 tahun ke atas) dengan pembentukan portofolio aset berkelanjutan melalui kombinasi logam mulia, saham blue chip, dan penguatan bisnis riil.

“Semangat yang kami usung adalah ‘Kaya Bersama Gelora’. Kami fokus memberikan literasi finansial terlebih dahulu, bukan mengumpulkan modal atau memobilisasi dana secara serampangan,” kata Zuhrif.

Partai Gelora juga berencana membuka kelas khusus secara offline untuk mendalami analisis laporan keuangan hingga mindset investasi bagi para kader.

Wakil Ketua Korbid Ekonomi danBisnis DPP Partai Gelora Arifin Wicaksono menambahkan, Partai Gelora akan memberikan panduan mengidentifikasi investasi bodong sekaligus strategi finansial jangka panjang bagi seluruh kader dan simpatisan.

Ia mengingatkan masyarakat agar tidak terkecoh oleh skema investasi di bisnis riil yang menawarkan keuntungan pasti secara berkala.

“Investasi di bisnis riil tidak pernah memberikan imbal hasil yang tetap karena dinamika usaha selalu berubah. Jika berinvestasi pada perusahaan tertutup, legalitas kepemilikan modal wajib tercatat secara sah di dalam akta perubahan. Tanpa pencatatan tersebut, skema yang ditawarkan berisiko menjadi transaksi utang piutang biasa atau bahkan investasi bodong,” ujar Arifin.

Arifin  juga menegaskan pentingnya mendefinisikan tiga peran finansial agar masyarakat tidak salah langkah seperti investor,  trader dan rentenir dengan mengerti betul artinya masing-masing investasi tersebut.

Pengertian ivestor adalah menanamkan modal jangka panjang untuk mendapatkan pembagian dividen dan pertumbuhan capital gain berdasarkan kinerja riil perusahaan.

Sedangkan trader adalah melakukan aktivitas jual-beli aset (seperti saham atau komoditas) secara aktif guna meraih keuntungan dari selisih harga harian.

Sementara rentenir adalah mmberikan pinjaman dana dengan syarat pengembalian bunga tetap dalam jangka waktu tertentu.

Karena itu Arifin menyarankan para calon investor untuk memfokuskan perhatian pada analisis fundamental laporan keuangan emiten, terutama pemikihan saham yang telah melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI),

“Perhatikan rasio utang (Debt to Equity Ratio), pertumbuhan omzet, serta riwayat pembagian dividen selama 5 hingga 10 tahun terakhir. Pilih saham yang membagikan dividen secara konsisten di atas rata-rata suku bunga deposito,” pungkasnya.

Partaigelora.id-Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah mengatakan, banyak orang yang salah paham terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai upaya negara dalam mengelola ekonomi. Padahal hal itu menjadi keinginan para pendiri bangsa.

Apabila sumber daya alam (SDA) dikuasai negara, maka mobilitas kekayaan alam bisa sepenuhnya digunakan untuk kemakmuran rakyat, termasuk juga dalam hal penyelenggaraan sistem jaminan sosial sesuai dengan kontitusi.

Hal itu disampaikan Fahri Hamzah dalam Kajian Pengembangan Wawasan Kebangssan dengan tema ‘Negara dan Hari Buruh, Jumat (1/5/2026) malam.

“Sesuai Pasal 33 UUD, kita jangan lupa bahwa sumber daya alam itu, tidaklah sebesar-besarnya untuk kemakmuran ;pribadi, tetapi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dan ini yang sering diingatkan oleh Bapak Presiden,” kata Fahri Hamzah.

Namun, banyak orang yang salah paham dengan pernyataan -pernyataan Presiden Prabowo terhadap cara mengelola ekonomi tersebut.

Fahri menegaskan, bahwa cara mengelola ekonomi , terutana SDA yang dilakukan oleh Presiden Prabowo seperti kesepakatan para pendiri bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),

Dimana sumber daya alam harus dikuasai oleh negara, dan bukan sebaliknya dikuasai oleh segelintir orang seperti di negara-negara kapitalis.

“Kalau sumber daya alam itu terlalu diikuasai oleh segelintir orang, itu bisa menciptakan ketimpangan,” tegasnya.

Sehingga semua pihak harus konsisten kembali pada cara ekonomi dalam mengelola SDA yang telah disepakati para pendiri bangsa.

“Sumber daya alam itu, adalah alat untuk memobilisasi kekayaan yang sangat cepat. Orang bisa menjadi triliuner tiba-riba, hanya karena punya tambang atau IUP Batubara,” katanya.

Baca juga:

Fahri Hamzah Harap Para Pemimpin Punya Kepercayaan Diri yang Tinggi Hadapi Disrupsi Geopolitik Global

Apabila negara tidak ikut serta mengontrol dan mendistribusikan hasil- hasil SDA, maka akan menjadi tidak fair bagi masyarakat, dan pemerintah dianggap melaksanakan Pasal 33 UUD.

“ Oleh sebab itu, kalau negara kemudian memutuskan untuk menyelenggarakan sistem jaminan sosial yang komprehensif sesuai yang dimandatkan oleh UUD , maka adalah wajar,” katanya.

Sebab, jika melihat struktur pendapatkan negara, hal itu masih terlihat didominasi dari sektor sumber daya alam , bukan berasal dari dominasi sumber daya manusia (SDM), industri atau teknologi .

“Nanti ketika negara ini sudah sangat maju teknologinya , maka dominasi pendapatan negara dari sumber daya tidak terlalu maksimal, maka bisa digeser,” katanya.

Presiden Prabowo, lanjut dia, tengah berupaya untuk menciptakan SDM yang berkualitas, unggul dan punya kemampuan dalam bidang teknologi tinggi.

Adapun pendanaan untuk menciptakan SDM itu, saat ini diambil dan bersumber dari pengelolaan SDA yang diatur sesuai mandat Pasal 33 UUD.

“Tetapi kalau sudah merupakan kemajuan, secara sumber daya manusianya, bisa memproduksi teknologi yang tinggi, maka porsi-porsi kebebasan dalam menyelengarakan ekonomi dapat disesuaikan dari kesibukan masyarakat itu sendiri,” ujarnya.

Hal ini yang perlu ia garis bawahi, kenapa Presiden Prabowo begitu menggebu-gebu di dalam meningkatkan pelayanan sosial yang maksimal kepada masyarakat,

Karena Presiden Prabowo memiliki kepedulian lebih dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin sebelumnya, yakni memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa

“Beberapa waktu lalu saya bertemu Presiden. Kepada beliau saya mengusulkan sistem jaminan sosial yang komprehensif itu mulai kita pikirkan. Karena mandat UUD 1945,” ujarnya.

Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini menilai sistem jaminan sosial yang terpecah-pecah seperti sekarang, sudah selayaknya disatukan secara komprehensif, sehingga menjadi besar dan pelayanan menjadi lebih baik.

“Kita ada BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, ada Tapera untuk perumahan meskipun gagal menyusun antrian seperti BPJS. Tetapi ada kartu-kartu, Kartu Pintar, Kartu Pelajar, ada kartu pemeriksaab Kesehatan gratis dan ada juga penyelenggaraan sistem lain seperti MBG dan Sekolah Rakyat dan lain-lain,” jelasnya.

Fahri mengatakan, penyelenggaraann sistem jaminan sosial yang terpecah-pecah ini, perlahan dicoba untuk disatukan oleh Presiden Prabowo.

“Presiden sudah sangat baik dengan mengajak dengan mendisiplinkan kita dengan dikeluarkan Inpres DTSEN , tanggal 4 Pebruari 2025 lalu. Dan di DPR sekarang diselenggarakan pembahasan Undang-undang Satu Data,” katanya.

Penggunaan UU Satu Data ini, akan menjamin seluruh warga negara terdata dengan baik, dan penyelenggaraan sistem jaminan sosial akan dapat diselenggarakan lebih massif lagi.

“Keadilan sosial seperti dalam sila ke-5 Pancasila sesuatu yang dinanti-nanti. UUD 1945 dan batang tubuhnya, sangat jelas sekali. Melindungi segenap bangsa, seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tujuan sekaligus janji negara kepada rakyatnya,” ujar Fahri.

Dengan demikian, kehadiran negara dapat dirasakan dampaknya oleh seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan sosial dan peningkatkan kesejahteraan dalam bidang ekonomi.

“Kita percaya, bahwa cara kita membangun Indonesia seperti sekarang, maka Indonesia sebagai superpower baru akan terselenggara. Peradaban Indonesia akan punya kontribusi pada kehidupan umat manusia,” katanya.

Fahri menambahkan, Presiden Prabowo saat ini berupaya keras untuk memperkuat kelas menengah melalui peningkatan industrialisasi dan hilirisasi yang masif. Tidak saja hilirisasi mineral dan tambang, tetapi juga hilisasi pangan dan holtikultura.

“Semua sektor diperkuat, sehingga tidak hanya orang-orang yang dengan pendidikan tinggi bekerja, tapi juga di sektor-sektor yang paling bawah. Semua akan dipekerjakan, sehingga bisa naik kelas,” katanya.

Pusat-pusat industrialisasi ini, kata Fahti, nanti akan turun hingga ke desa-desa dan kecamatan-kecamatab, sehingga ekonomi rakyat semakin menggelinding dan massif.

“Kecamatan nanti mengirimkan hasilnya ke kabupaten/kota, diteruskan ke provinsi atau dari kabupaten dan provinsi mengekspor ke luar negeri ,” katanya.

Wakil Menteri PKP ini mengungkapkan, permintaan terhadap barang komoditas dari Indonesia sangat besar permintaannya, sehingga menjadi peluang dan kesempatan untuk maju,

“Kemajuan ini nanti pada akhirnya akan mempekerjakan lebih banyak masyarakat Indonesia dan menciptakan kelas menengah yang besar. Hal-hal ini yang sedang kita lakukan,” tegasnya.

Hal itu bisa dilakukan apabila kebocoran pengelolaan dan eksploitasi SDA selama ini bisa diakhiri, serta praktik korupsi di berbagai sektor bisa diberantas.

“Ini dua hal yang sedang dilakukan Presiden Prabowo, sehingga akan menghasilkan uang. Dan uang ini yang akan didistribusikan untuk mengakhiri gap di masyarakat,” katanya.

Cara untuk mengakhiri gap di masyarakat tersebut, antara lain dengan upaya pemerintah menyelenggarakan satu sistem jaminan sosial, sehingga dapat mengoreksi ketimpangan secara nyata.

“Rakyat kita masih hidup dengan kemiskinan ekstrem dan sangat memprihatinkan. Nah, jurang ini akan diakhiri dan dengan cara yang sistematis dan komprehensif. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu tercipta kelas menengah yang lebih besar dan pemerataan yang lebih luas,” katanya.

Sehingga ke depanya , Indonesia akan menjadi bangsa yang mencerminkan semua keadilan. Baik itu keadilan politik, keadilan sosial, keadilan ekonomi dan keadilan hukum.

“Saya ingin meyakinkan masyarakat Indonesia , bahwa kita sedang berada pada jalur formasi penyelenggaraan Indonesia sebagai negara kuat. Mewujudkan impi dan cita-cita kita yang terpatri dalam Pancasila dan UUD 1945,” pungkasnya.

Partaigelora.id-Ketua Komisi I DPR RI 2010-2017 Mahfuz Sidik memprediksi kawasan Indo Pasifik atau wilayah Laut China Selatan akan menjadi spot perang baru, usai perang di kawasan Timur Tengah (Timteng) atau Teluk Persia berakhir.

Karena itu, Indonesia perlu segera memitigasi dengan menetapkan posisi strategi geopolitiknya, agar tidak salah langkah dan tetap menjaga kepentingan nasionalnya.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia itu dalam Kajian Pengembangan Wawasan Geopolitik dengan tema ‘Fase Ketiga Konflik Israel vs Iran, Jumat (24/4/2026) malam.

“Indonesia secara langsung atau tidak langsung akan ada dalam pusaran konflik itu, jika perang berkembang ke wilayah Indo Pasifik,” kata Mahfuz Sidik.

Menurut dia, secara geografis Indonesia berada di tengah-tengah kawasan Indo Pasifik, sehingga pemerintah perlu bersiap untuk menghadapi segala kemungkinan yang bakal terjadi.

Kawasan Indo Pasifik bakal dijadikan spot perang baru, lanjut Mahfuz, dapat dilihat dari usulan dari Amerika Serikat (AS) terkait izin lintas udara (overflight clearance) atau akses menyeluruh (blanket) bagi pesawat militer AS di wilayah udara Indonesia.

“Permohonan ini diyakini sangat terkait dengan situasi yang semakin memanas di kawasan Indo Pasifik atau lebih tepatnya di kawasan Laut Cina Selatan,” ujar dia.

Ia mengungkapkan, banyak pihak yang mencoba menarik benang merah atau korelasi antara eskalasi perang di Teluk Persia ini dengan perluasan spot perang baru di kawasan Indo Pasifik .

Selain itu, digelarnya latihan perang bersama antara militer Amerika, Filipina dan Jepang di kawasan tersebut, juga bisa menjadi indikasi adanya ketegangan politik di kawasan Indo Pasifik yang semakin meningkat.

“Apalagi Amerika Serikat telah menetapkan, bahwa  kawasan Indo Pasifik, jadi kawasan paling utama bagi peta politik luar negeri mereka, bukan Timur Tengah, bukan juga Eropa,” katanya.

Mahfuz mengatakan, perang di kawasan Teluk Persia akan memasuki fase ketiga dengan keterlibatan aktor baru dalam perang antara Iran melawan AS-Israel.

Aktor baru tersebut, antara lain Rusia dan China. Diketahui, Rusia dan China membantu Iran dalam persenjataan dan memberikan bantuan lain, meskipun tidak mengirim pasukan secara langsung.

“Amerika kemudian membalasnya dengan memblokade Selat Hormuz. Armada Angkatan Laut Amerika mulai merazia dan menyandera kapal-kapal Iran yang mengangkut minyak dari Teluk Persia, yang diduga berlayar ke kawasan Indo Pasifik,” ujarnya.

Bahkan ada indikasi, bahwa Amerika akan memperluas Razia kapal-kapal Iran di Selat Malaka dan Laut China Selatan. Amerika menginginkan agar Iran tidak lagi menjual dan mengirim minyaknya ke China.

“Bagi China selama kepentingan utamanya supply chain energi (rantai pasok energi) yang dibutuhkan China ini tidak terganggu, maka China tidak akan bereaksi keras,” katanya.

Jika rantai pasok energi mereka terganggu, menurut dia, China akan mengirimkan armada kapal tempurnya untuk mengawal suplai energi dari Teluk dari Iran ke China agar tidak terganggu.

“Kalau sikap defensif dari China kuat untuk mengamankan kepentingannya di jalur  Selat Hormus, maka akan memicu kontak secara langsung antara militer China dengan militer Amerika,:” katanya.

Apabila  ini terjadi, maka Presiden AS Donald Trump akan langsung melakukan perluasan razia, tidak hanya menyandera kapal-kapal Iran saja.

Tetapi, Amerika juga akan menyandera kapal-kapal kargo dan tanker China yang keluar masuk pelabuhan Iran maupun di berbagai wilayah perairan lainnya.

“Maka ketika aktor baru yang bernama China terlibat secara langsung dan nyata dalam konflik dengan Amerika, baik di Kawasan Teluk Persia maupun di kawasan lainnya. Maka spot perang baru di kawasan Indo Pasifik tercipta,” katanya.

Mahfuz meyakini Amerika akan segera keluar dari kawasan Teluk Persia, apabila Trump bisa menghancurkan Iran sebagai bangsa dan negara seperti ancamanya akan mengembalikan Iran ke zaman baru.

Selanjutnya, Israel akan menggantikan peran Amerika di kawasan Teluk Persia, Asia Barat, Timur Tengah dan Afrika Utara sebagai kekuatan dominan baru secara politik dan juga secara militer.

Amerika saat ini sedang men-suplai senjata dan amunisi ke Israel yang akan digunakan untuk menyerang Iran secara bersama pada masa genjatan senjata yang dipaksakan saat ini.

“Rusia sudah memberikan peringatan kepada pemerintah Iran, bahwa Amerika sedang memanfatkan jeda waktu untuk mengkonsolidasi, menyiapkan seluruh instrumen kekuatan militernya menuju serangan yang lebih masif, serangan yang lebih besar dalam waktu dekat,” katanya.

Selat Malaka Punya Nilai Tawar

Mahfuz menegaskan, Trump akan segera mendeklarasikan China sebagai musuh terbesar Amerika, tidak hanya dalam konteks perang ekonomi dan perang dagang saja, tetapi juga akan berhadapan dalam konteks militer, apabila benar-benar  sudah mengalahkan Iran.

“Amerika pasti punya kepentingan dan punya agenda untuk menguasai kawasan ini. Dan Indonesia pasti masuk dalam radar Amerika. Kalau maunya Amerika, Indonesia harus ikut pada kepentingan global Amerika di kawasan itu. Nah, bagaimana dengan China?  Inilah ujian bagi politik luar negeri Indonesia, mendayung diantara dua karang yang terjal,” tegasnya.

Ia menambahkan, Indonesia punya nilai tawar tinggi yang bisa digunakan untuk diplomasi, karena memiliki Selat Malaka yang posisinya jauh lebih strategis di jalur pelayaran internasonal, dibandingkan di Selat Hormuz.

Sebab, Selat Malaka meng-cover sekitar  25-30 persen rantai pasok  energi dunia, di samping jalur perdagangan-perdagangan lainnya.

“Amerika dan China juga punya ketergantungan di sini, karena Selat Malaka adalah salah satu jantung lalu lintas pelayaran dunia. Laverange, nilai tawar ini yang sangat strategis. Ini bisa digunakan Indonesia, Malaysia, Singapura untuk membangun kerja sama dan kesepakatan dalam pengelolaan wilayah Selat Malaka,” jelasnya.

Sebab, jika Selat Malaka terganggu keamanannya, maka tidak hanya Indonesia yang terdampak secara siginifikan, tetapi juga rantai pasok energi dan pangan dunia, bahkan navigasi penerbangan dunia juga akan terganggu.

“Kita harus punya langkah mitigasi dan kemudian mengambil langkah-langkah agar survive,” katanya.

Dalam kondisi seperti ini, Mahfuz berharap pemerintah bisa membangun soliditas politik di kalangan elite dan akar rumput.

“Jadi apabila stabilitas politik elite dan kohesi nasional di akar rumput  terbangun, maka tantangan sebesar apapun lebih mudah dihadapi,” ujarnya.

Ia optimistis apabila hal itu terbangun, maka masyarakat akan punya kesiapan bergotong-royong untuk senasib sepenanggungan , dan tanpa ada yang saling menyalahkan.

“Jangan ada yang melakukan tindakan yang kemudian memicu keretakan, memicu perdebatan, memicu sentimen negatif, dan memicu friksi dukungan terhadap kekuatan politik nasional,” pungkasnya. (*)

Partaigelora.id -Wakil Sekretaris Jenderal  (Wasekjen) Bidang Manajemen Organisasi Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Gunawan mengatakan,  seorang pemimpin harus mengetahui  dan menyadari betul leadership blind spot yang mereka miliki agar kepemimpinannya lebih efektif dan berdampak.

Sebab, leadership blind spot  atau titik buta kepemimpinan pada dasarnya adalah kelemahan, perilaku, atau karakteristik diri seorang pemimpin yang tidak mereka sadari, namun terlihat jelas oleh orang lain. 

Hal ini pada akhirnya seringkali menjadi hambatan terbesar bagi seorang pemimpin, karena hal itu  bukanlah yang mereka ketahui, melainkan apa yang tidak mereka sadari.

Dalam Kajian Pengembangan Wawasan  dengan tema Leadership Blind Spot, Selasa (21/4/2026) malam, Gunawan mengatakan,  seorang pemimpin perlu membangun kejujuran intelektual dan kelenturan berpikir di dalam dirinya untuk mengidentifikasi blind spot.

“Karena makin banyak pengalaman seseorang, makin tinggi jabatan atau makin ekspert seseorang apalagi  di satu bidang tertentu, maka sangat mungkin blind spot-nya cukup besar,” kata Gunawan .

Menurut nya, leadership blind spot bagi seorang pemimpin itu sangat berbahaya, meskipun dia merupakan pemimpin yang fleksibel.

Karena bisa menghambat efektivitas, merusak produktivitas  tim, dan membatasi karier pemimpin tersebut.

Apabila dia mempunyai  blind spot yang cukup besar, maka keputusan yang diambil akan cenderung konsisten untuk mencelakai diri dan orang lain. “Ini ngerinya di sini,” kata Coach Gunawan, sapaan akrabnya.

Ia mengatakan,  setiap manusia memiliki empat area dalam konteks kepimpinan.  Pertama  arena (terbuka), merupakan area aman dan produktif diketahui diri sendiri dan orang lain.

Kedua blind  spot (titik buta), dimana orang mengetahui dengan jelas, namun diri sendiri tidak. Titik ini membesar seiring dengan naiknya jabatan.

Baca juga:

Pengurus dan Kader Partai Gelora Diminta Kuasai Kelincahan Berpikir di Era VUCA

Ketiga adalah façade (tersembunyi), dimana diketehui diri sendiiri, sementara orang lain tidak seperti ada keraguan personal. Dan keempat adalah uknown (gelap) tidak diketahui siapapun.

Karena itu, dalam kehidupan sehari-hari leadership blind spot kerap menciptakan paradoks-paradoks antara lain paradoks pengalaman, kepemimpinan dan kesuksesan.

Akibatnya, otak melakukan efisiensi  dan otak menjadi malas berpikir, sehingga pikirannya tidak kritis lagi. Bahkan setiap informasi yang masuk selalu difilter berdasar kesuksesan dan pengalamannya.

“Akhirnya dia terjebak di jabatannya atau ilusi kompetensi seperti mekanisme menipu diri. Otak akan  bekerja secara otomatis mencari hal-hal yang membuat informasi yang kita lakukan ini kayak justifikasi,” katanya.

Sehingga ujung-ujungnya ketika seseorang memiliki jabatan tinggi, maka dia akan terjebak pada hubris syndrome yang menyebabkan kehilangan empati, karena merasa posisinya sudah tinggi.

Sindrom hubris adalah gangguan kepribadian yang didapat (acquired) akibat kekuasaan, ditandai dengan keangkuhan berlebihan, kepercayaan diri ekstrem, dan penghinaan terhadap kritik.

Kondisi ini sering menyerang pemimpin/manajer, menyebabkan pengambilan keputusan impulsif, hilangnya realitas, dan perilaku toksik.

Gejala umumnya adalah narsisisme, empati rendah, dan keyakinan bahwa mereka hanya bertanggung jawab kepada sejarah atau Tuhan. 

Coach Gunawan menegaskan, hal itu terbentuk karena sentralisasi kekuasan, kekuasaan terlalu sentralistik.

Hal ini memicu bawahan dalam menyampaikan informasi kepada atasanya kerap dilabeli atau dibumbuhi ABS (Asal Bapak Senang).

“Dampaknya banyak keputusan yang diambil cacat, karena bukan berdasarkan fakta dan data yang realistis, tapi lebih pada pembajakan yang penting bapak senang dan nyaman, semua seolah-olah solid,” ujarnya.

Adapun cara mengmenghilangkan atau memperkecil blind spot adalah sering bertanya kepada orang yang paling sering berseberangan dan setuju dengan Anda.

“Sering-seringlah bertanya, dengan pertanyaan tolong beritahu kekurangan saya. Tetapi ini harus sesuai konteks dan kontennya,” ujar Coach Gunawan.

Saat bertanya, kata dia, juga harus dilakukan dengan segala kerendahan hati, apalagi konteksnya meminta masukan terhadap dirinya.

Kemudian saat mendapatkan jawaban dari pertanyaan tersebut, tidak bersikap defensif, apalagi tidak mau mendengarkan kritik atau masukan yang diberikan.

Karena dirinya merasa yakin terhadap pengalaman dan kesuksesan di masa lalu, padahal yang sedang dihadapi adalah masa depan.

Ia berpendapat, bahwa seorang pemimpin yang tidak menyadari blind spot-nya akan merugikan dirinya sendiiri.

Sebab, blind spot tersebut bisa menjadi penghambat utama dirinya untuk maju dan bisa berakibat fatal dalam karirnya.

“Ini data CEO, seorang pemimpin korporasi di Amerika yang menyebabkan kerugian sangat besar sekitar 200-300 dolar AS.  Kesalahannya bukan strategis, tapi lebih disebabkan oleh blind spot. Jadi blind spot itu, memang bahayanya sangat dasyhat, luar biasa menghancurkannya,”  kata Coach Gunawan.

Wakil Sekjen Bidang Organisasi  Partai Gelora ini juga mengingatkan, kepada semua orang terutana kader Partai Gelora yang sedang bersemangat dalam mengerjakan sesuatu untuk lebih berhati-hati lagi, karena semakin semangat blind spot-nya semkain banyak.

“Mana yang lebih berpotensi terlena?  Orang berlari atau berjalan cepat dengan orang berjalan biasa, karena kita mau cepat. Atau sebaliknya kita terlalu slow down, makanya kita perlu jeda kognitif sebagai remnya,” ujar dia.

Rem yang dimaksud adalah perhatian orang-orang di sekitar sebagai pengingat. Hal ini disadari atau tidak, mereka akan memberikan perhatian kepada kita sebagai bentuk kepedulian agar tidak terus menerus terjebak pada blind spot.

Untuk mengurangi blindspot  tersebut, Coach Gunawan berharap semua orang punya tujuan dan cita-cita, serta dapat di selaraskan dengan cita-cita organisasi.  Namun, jangan sampai tujuan organisasi berbeda dengan tujuan pribadi.

“Selain itu, jangan pernah mengambil keputusan, ketika pikiran dan perasaan kita tidak tenang. Itu akan menjadi titik kritis kita yang tidak kita sadari” katanya mengingatkan.  

Ia menambahkan, blind spot ini berkaitan erat dengan black spot atau titik hitam. Titik hitam muncul ketika manusia dalam hidupnnya terlalu banyak mengeluh atau terlalu banyak berasalan, maka akan menghapus hikmat Tuhan.

“Contoh sederhana, saya bisa tapi sudah capek. Artinya kita sedang berfokus pada masalah. Nah, terlalu fokus pada masalah itu akan menghadirkan blind spot  dan sekarang black spot. Titik hitam ini kemudian nempel di hati dan perasaan kita,” jelasnya.

Apabila titik hitan tersebut, semakin banyak, maka hati seseorang akan semakin gelap dan jauh dari agama, Tuhan, bangsa dan negara.  

“Maka apa kata Allah SWT, berdoalah dan belajar untuk tidak terlalu banyak menyimpan emosi negatif. Mudah-mudahan kita akan selalu diberikan kesadaran akan blink spot dan black spot kita,” pungkasnya.

Partaigelora.id-Koodinator Bidang (Korbid) Ekonomi dan Bisnis DPP Partai Gelora Indonesia menggelar seri Kajian Pengembangan Kewirausahaan bertajuk ‘Instrumen-Instrumen dalam Berinvestasi’ pada Selasa (14/4/2026).

Diskusi yang dipandu oleh Muhammad Zuhrif Hudaya dan Arifin Wicaksono ini membahas cara ‘Kaya Bersama Gelora: Mengenal Instrumen Investasi dan Cara Cerdas Mengelola Keuangan’.

Wakil Ketua Korbid Ekonomi dan Bisnis DPP Partai Gelora Arifin Wicaksono menyoroti pentingnya mengubah pola pikir pengelolaan keuangan masyarakat, tidak sekadar memfokuskan konsentrasi pada peningkatan pendapatan, tetapi bagaimana mentransformasikan pendapatan tersebut menjadi kekayaan (wealth creation) yang berkelanjutan.

“Korbid Ekonomi dan Bisnis DPP Partai Gelora komituntuk memformulasikan agenda pendampingan ekonomi konkret bagi seluruh pengurus DPW, DPD, hingga kader. Perlunya melangkah dari sekadar pemahaman teori ke eksekusi strategi investasi yang terukur,” kata Arifin Wicaksono.

Ia menegaskan,  bahwa Partai Gelora memposisikan kajian ini sebagai ruang edukasi rasional, bukan wadah pemberian rekomendasi keuangan spekulatif (financial advice)  di tengah ketidakpastian ekonomi global

“Setiap individu memiliki profil risiko dan profil reward yang berbeda-beda. Pilihannya tidak bisa diseragamkan. Kunci utamanya adalah memahami bahwa krisis adalah momentum perpindahan modal, dan investor harus jeli membaca arah alokasi aset yang menawarkan keamanan sekaligus peluang,” jelasnya.

Arifin Wicaksono menegaskan bahwa kondisi krisis selalu menjadi momentum terjadinya mobilisasi atau perpindahan kekayaan dari pemilik lama ke pemilik baru.

“Investasi atau equity pada dasarnya akan selalu bergerak mencari dua hal utama: keamanan dan peluang. Di tengah volatilitas global, kekayaan dunia akan mengalir ke kawasan yang menawarkan ketenangan dan kestabilan,” ujar Arifin.

Ketua Korbid Ekonomi dan Bisnis DPP Partai Gelora Zuhrif Hudaya menambahkan bahwa arah pergeseran likuiditas global tersebut sangat berpotensi menuju ke kawasan Asia Tenggara, khususnya Indonesia.

Oleh karena itu, para pelaku usaha dan calon investor domestik diimbau untuk menyiapkan kapasitas dan instrumen yang tepat agar siap menangkap arus modal tersebut.

Sebagai tindak lanjut dari program ‘Kaya Bersama Gelora’, Partai Gelora tengah menyiapkan kerangka pendampingan yang terbagi ke dalam dua skala waktu.

Pertama horison jangka pendek (perencanaan 5 tahun), berfokus pada penataan arus kas individu/keluarga, pembentukan fondasi aset aman (safe haven) seperti emas fisik, serta penguatan likuiditas melalui instrumen pasar keuangan.

Baca juga:

Strategi Money Management 10-30-60: Cara Cerdas Kelola Arus Kas dan Gaji

Kedua horison jangka Panjang, berfokus pada ekspansi portofolio sektor riil produktif—khususnya pada tiga sektor ekonomi baru (healthy, prosperity, green economy)—guna memastikan akumulasi kekayaan yang tahan terhadap krisis jangka panjang.

Menutup sesi kajian,  Zuhrif menegaskan kembali tagline utama gerakan ‘Kaya Bersama Gelora’ini, yang dirancang sebagai agenda pendampingan jangka pendek (5 tahunan) maupun jangka panjang bagi kader dan masyarakat luas, guna membangun kemandirian ekonomi secara berkelanjutan di seluruh Nusantara

Menurutnya, tujuan akhir dari program edukasi ekonomi Partai Gelora bukanlah sekadar membantu kader meningkatkan pendapatan bulanan, melainkan mentransformasikan pendapatan tersebut menjadi kekayaan riil (wealth creation).

“Kajian ini baru tahap pendahuluan. Pada 3 hingga 4 pertemuan mendatang, kita akan membedah secara mendalam karakter masing-masing instrumen investasi serta merumuskan strategi yang paling tepat sesuai karakter dan kapasitas kader di seluruh Nusantara,” tutup Zuhrif.

Partaigelora.id-Wakil Ketua Umum Partai Gelomvbang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mengatakan, bahwa dunia sekarang dipenuhi disrupsi akibat perang dan konflik, sehingga  memberikan ketidakpastian kepada banyak orang di seluruh dunia.

Hal itu tentu saja memberikan tantangan kepada Indonesia, dan perlu tingkat kepercayaan diri yang tinggi untuk menghadapinya. Sehingga dapat menciptakan peluang besar untuk melakukan perubahan yang fundamental.

“Pak Prabowo (Presiden Prabowo Subianto) ini adalah orang yang punya latar unik dalam sejarah Indonesia, salah satunya adalah confidence-nya yang berlebihan di saat bangsa ini mengalami defisit kepercayaan diri,” kata Fahri Hamzah dalam keterangannya, Minggu (12/4/2026).

Peryataan tersebut, disampaikan Fahri Hamzah yang juga Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasaan Permukiman (PKP) RI dalam Kajian Pengembangan Kebangsaan Bagian-8 yang digelar secara pada Jumat (10/4/2026) malam.

Menurut dia, deposit kepercayaan diri bangsa Indonesia saat ini sangat lemah, akibat terlalu lama dininabobokan sebagai  bangsa lemah, dianggap bukan bangsa petarung dan tidak punya keinginan untuk maju.

“Ini akibat narasi yang kita kembangkan sendiri, kita dijajah 350 tahun. Narasi ini telah melemahkan kita sebagai bangsa, bahwa Indonesia bukan penguasa dunia, tetapi bangsa yang dijajah,” katanya.

Padahal Indonesia adalah termasuk salah satu negara asal muasal dari peradaban tua dunia seperti halnya Persia (Iran), Turki dan lain-lain yang menjadi penguasa dunia selama ribuan tahun.

“Makanya sekarang ada upaya untuk menulis kembali sejarah Indonesia yang dilakulan oleh Pak Fadli Zon (Menteri Kebudayaan). Indonesia rupaya termasuk salah satu negara asal muasal dari peradaban tua, yang dibuktikan oleh artefak-artefek sejarah yang ditemukan. Kita ini adalah peradaban tua,” ujarnya.

Fahri berharap seluruh pemimpin introspeksi dan memiliki kepercayaan diri atau confindence yang tinggi seperti halnya Presiden Prabowo Subianto.

“Presiden mengatakan ini waktu kita, ini kesempatan kita. Di mana ada krisis, di situ ada peluang. Beliau mengingatkan, kalau di Selat Hormuz, Iran hanya mengendalikan 30% dari sumber minyak dan perdagangan dunia.  Tetapi Indonesia dengan Selat-selatnya, mengendalikan 70% dari produk-produk dunia,” ungkap dia.

Artinya, posisi strategis Indonesia jauh lebih besar dan jauh lebih kuat di masa yang akan datang, dibandingkan dengan negara lain, serta memiliki banyak peluang untuk dikembangkan.

Sehingga para elite nasional  diharapkan tidak secara terus menerus mengembangkan narasi perpecahan dan polarisasi di masyarakat yang bisa menjurus pada perpecahan bangsa.

“Saya sangat terharu dengan rakyat Iran yang mendukung para pemimpinnya. Para pemimpinnya juga mampu menggerakkan masyarakat ke depan meski di embargo puluhan tahun. Ketika satu pemimpinnya pergi sudah ada yang langsung menggantikan. Dan ditingkat bawah, rakyatnya itu turun ke jalan, memberikan dukungan sampai hari ini. Ini mengharukan,”katanya.

Karena itu, di tengah ketidakpastian situasi geoplitik global sekarang diperlukan kebersamaan yang kuat dan menyatukan seluruh komponen bangsa.

“Inilah yang menyebabkan kita memerlukan persatuan, kita memerlukan narasi persatuan, narasi kenbersamaan,” katanya.

Lalu,  diperlukan juga untuk mengatur cara kerja kelembagaan di pusat dan daerah, dengan membangun kekompakan lintas sektoral, serta kekompakan kolektif semua komponen bangsa.

Selanjutnya adalah ikut membersamai pemimpin Indonesia yang punya keinginan menjadikan Indonesia sebagai negara Superpower baru, serta ikut serta menjaga ketertiban dunia dan mewujudkan negara Palestina.

“Jika melihat pergerakan Indonesia di kancah politik global  sekarang di bawah kepimpinan Pak Prabowo. Ini  satu pertanda, bahwa kita ingin juga untuk menjadi kekuatan atau super power baru. Wajar kalau suatu hari Indonesia memimpin dunia,” kata Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini.

Fahri menambahkan Presiden Prabowo memiliki kesamaan dengan Partai Gelora dalam hal narasi  gelombang sejarah dan arah baru Indonesia ke depan.

“Pak Prabowo menggunakan kata-kata konsensus, sementara Pak Ketum kita (Anis Matta) menggunakan kata-kata gelombang dalam menuliskan sejarah Indonesia yang dibagi dalam tiga gelombang. Tetapi memang kata konsensus dengan gelombang itu bisa memiliki makna yang sama,” katanya.

Konsensus  pertama yang disampaikan Presiden Prabowo diperlambangkan oleh peristiwa Sumpah Pemuda 1928, sementara gelombang pertama yang ditulis Anis Matta dalam bukunya tentang menjadi Republik.

Konsensus kedua, yaitu lahirnya Pancasila dan UUD 1945, sementara dalam buku gelombang kedua adalah fase menjadi negara modern yang kuat.

Sedangkan konsensus ketiga adalah gelombang ketiga yang ditulis Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta menjadikan Indonesia sebagai negara Superpower baru.

“Apa yang dilakukan Presiden Prabowo sekarang ini adalah membebaskan Indonesia dari ketidakmandirian, Membangun kemandirian pangan, kemandirian energi, hilirisasi, industrialisasi, dan membangun basis Indonesia digital., termasuk teknologi militer dan sebagainya. Kemudian memmpersiapkan sumber daya manusia Indonesia untuk menjadi sumber daya yang kuat,  yang bisa mengusung tema Indonesia Superpower Baru tadi,” pungkasnya.

Partaigelora.id-Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif mengumumkan tercapainya kesepakatan gencatan senjata untuk masa dua pekan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran, Rabu (8/4/2026) waktu setempat, pada saat yang sama militer Israel memborbardir wilayah Lebanon Selatan, Lebanon.

Menteri Luar Negeri Iran, Seyed Abbas Araghchi, telah menginformasikan kepada pihak Pakistan—sebagai mediator gencatan senjata Amerika Serikat (AS) dan Iran—bahwa Israel telah melanggar kesepakatan gencatan senjata.

Setelah pemberitahuan tersebut, militer Iran, Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) langsung melakukan serangan balasan ke wilayah Israel pada hari yang sama.

Kekhawatiran akan terjadi sabotase dari Israel untuk menggagalkan kesepakan gencatan senjata dalam perang di Teluk Persia, seperti dikhawatiran banyak pihak pun mulai terbukti.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelombang Rakyat (Gelora)  Mahfuz Sidik, menyatakan pandangannya, bahwa srangan militer Israel ke wilayah Lebanon Selatan merupakan tindakan sabotase serius terhadap kesepakatan gencatan senjata.

“Israel menjadi pihak yang paling bertanggung jawab terhadap kekacauan keamanan di Teluk Persia beserta dampak global yang ditimbulkannya,” kata Mahfuz Sidik dalam keterangannya, Kamis  (9/4/2026).

Menurut dia,  pernyataan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang menolak kompromi dan akan melanjutkan perang, adalah bukti bahwa Israel-lah yang menginginkan dan paling berkepentingan dengan perang ini.

Ketua Komisi I DPR 2010-2017 ini ⁠mendorong Amerika Serikat agar menjaga kesepakatan gencatan senjata yang sudah disambut positif oleh negara-negara di kawasan Teluk dan juga masyarakat dunia.

“Sudah saatnya Presiden Donald Trump berdiri di atas kepentingan masyarakat dunia dan beralih dari alat pukul yang digunakan oleh Israel,” kata dia.

Hal itu sebagaimana pernah diucapkan Trump, bahwa Amerika tidak punya kepentingan terhadap dinamika di kawasan Teluk Persia, sehingga langkah penghentian perang oleh Amerika Serikat akan menjadi keputusan positif yang akan disambut dunia.

Karena itu, mencermati perubahan keseimbangan kekuatan akibat perang, Mahfuz mendorong pemimpin negara di kawasan Timur Tengah (Middle East), Asia Barat (West Asia), dan Afrika Utara (North Africa)—disebut sebagai MEWANA—perlu segera melakukan dialog komprehensif untuk membangun format kerja sama baru di kawasan yang lebih luas dengan bertumpu pada kekuatan mandiri.

“Format kerja sama ini harus dibangun untuk mewujudkan stabilitas (stabilisasi) keamanan dan politik, serta pengamanan jalur pelayaran dan perdagangan dunia yang melintasi kawasan tersebut,” katanya.

Peneliti Dunia Islam ini mengatakan, ⁠⁠penting bagi negara-negara di kawasan ini untuk mendefinisikan ulang siapa ancaman terbesar dan musuh bersamanya.

“Iran tidak lagi relevan diposisikan sebagai ancaman. Pelajaran dari perang ini adalah Iran dengan kekuatan dan posisi strategisnya justru harus menjadi mitra utama menggantikan Amerika Serikat dan Israel,” katanya.

Mahfuz  menegaskan, format kerja sama negara-negara Muslim di kawasan baru MEWANA akan mampu menjadi penyeimbang baru bagi Israel yang berambisi menjadi kekuatan dominan.

“Stabilitas dunia dan keamanan kawasan Teluk Persia dan sekitarnya sekarang ini kuncinya ada pada keputusan Presiden Trump, apakah akan kembali mendukung Israel melanjutkan perang atau menginisiasi penghentian perang dengan keluar dari tekanan atau jebakan Israel,” pungkasnya.

Partaigelora.id-Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah memberikan kritikan kepada pengamat politik senior Saiful Mujani yang menyinggung upaya untuk menggulingkan Presiden Prabowo Subianto.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) ini meminta publik untuk tetap berpijak pada prinsip demokrasi konstitusional dan tidak memberi ruang bagi tindakan yang bertentangan dengan konstitusi.

“Jadi kita menyarankan agar kita bicara dalam konsep demokrasi konstitusional. Jangan kasih izin dan ruang kepada tindakan inkonstitusional. Sebab itu nanti berbahaya. Dan jenis dari tindakan inkonstitusional itu banyak,” kata Fahri usai rapat bersama Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/4/2026).

Menurut Fahri, tindakan inkonstitusional yang dibiarkan dapat memicu kekacauan di tengah kondisi global yang tidak stabil.

“Kalau semua orang boleh mengizinkan terjadinya tindakan inkonstitusional, ya negara kita lagi kayak begini, dunia lagi kacau, kita lagi memerlukan kesepahaman dan kesepakatan, harusnya kita bicara dalam wadah konstitusional,” katanya.

 “Dan dalam sistem konstitusi kita, presiden itu bukan satu-satunya. Ada cabang-cabang kekuasaan yang lain yang juga bisa ditagih sebagai bagian daripada tanggung jawab kolektif negara kepada masyarakat, itu,” sambungnya.

Fahri juga menyebut pandangan tersebut sejalan dengan para aktivis yang selama ini berjuang membangun demokrasi di Indonesia.

“Saya kira apa namanya, kawan-kawan itu sepakat itulah. Apalagi kalau yang aktivis, setengah mati loh kita membangun demokrasi kita. Kalau kita mengizinkan kekacauan kembali kan nanti repot,” katanya.

Fahri juga mengajak semua pihak untuk melakukan introspeksi diri dan menjaga persatuan, terutama di tengah situasi dunia yang menuntut kekompakan.

“Ya, tolong introspeksi jugalah ya. Dunia lagi tidak mengizinkan kita untuk macam-macamlah ya. Dunia lagi memerlukan kita untuk kompak bersatu. Apalagi kalau kita bicara Pak Prabowo, kan tidak ada niatnya yang tidak baik. Semua ini kan untuk masyarakat,” ujarnya.

“Tapi kalau beliau bilang ada penghematan dan sebagainya, ya itu kita adjust-lah. Kan memang faktanya juga ada banyak kebocoran dan keborosan di mana-mana. Dan itu saja yang kita perlu perbaiki. Kan baik semua niat itu,” pungkasnya.

Saiful Mujani sendiri merupakan Guru Besar Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah sekaligus pendiri lembaga penelitian, konsultansi politik dan kebijakan berbasis riset Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).

Belakangan potongan videonya yang dinarasikan mengajak menjatuhkan pemerintah ramai di media sosial

 Pada potongan video itu Mujani bicara di acara  ‘Halal Bihalal Pengamat’.

“Ya hanya kita yang bisa, rakyat, ’98 juga tidak akan terjadi kalau rakyat dan teman-teman enggak turun, enggak akan itu MPR akan menurunkan Suharto, enggak akan,” kata Mujani dalam potongan video yang dicantumkan Hasan.

Omongan Mujani itu juga direspons eks Kepala PCO Hasan Nasbi yang mengkritik keras pernyataan tersebut. Lewat Instagram @hasan_nasbi ia menyampaikan kekecewaannya sekaligus mengkritik balik Saiful Mujani.

“Saya terpaksa mengungkapkan kekecewaan saya,” kata Hasan dalam Instagram-nya, dikutip Senin (6/4/206).

Hasan menyentil sejumlah pihak yang mengaku pejuang demokrasi, namun pada prakteknya hanya mengakui demokrasi jika pemerintahan berjalan sesuai dengan kepentingan mereka.

Hasan juga menyebut orang-orang itu yang menurutnya kerapkali tergoda menyampaikan pernyataan yang melampaui batas, salah satunya ajakan menjatuhkan pemerintah.

Ia menyentil orang semacam itu menurutnya tidak paham esensi demokrasi, sehingga berbanding terbalik dengan pengakuannya sebagai pejuang demokrasi.

“Apalagi yang menyampaikan ingin menjatuhkan presiden itu seorang profesor ilmu politik, seorang konsultan politik, seorang polster,” ujarnya.