Category: Kegiatan

Partaigelora.id-Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menutup Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dan Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) Rekrutmen Anggota selama dua hari di Jakarta.

Penutupan ditandai dengan pembacaan ikrar dan janji peserta untuk bergerak secara masif dan sistematus melakukan perekrutan anggotanya di wilayah masing-masing menuju Pemilu 2029.

Diketahui, Partai Gelora menggelar Rakornas dan Bimteknas di Jakarta pada Sabtu-Minggu, 3-4 Oktober 2026, dihadiri para Ketua dan Sekretaris Desk Rekrutmen Anggota Wilayah (DRAW) dari 38 provinsi  seluruh Indonesia

Ketua Desk Rekrutmen Anggota Pusat (DRAP) Partai Gelora Triwisaksana mengatakan, bahwa agenda setelah Rakornas dan Bimteknas ini adalah melakukan rekrutmen anggota besar-besaran.

“Apa yang akan kita lakukan setelah ini jauh lebih besar, karena kita akan melakukan satu project rekrutmen anggota secara masif dan juga sistematis di wilayah kita masing-masing,” ujar Triwisaksana dalam keterangannya, Selasa (6/10/2026).

Ia menegaskan, DPP Partai Gelora akan terus mendampingi dan berkomunikasi secara intensif dengan wilayah terkait hal-hal yang belum terelaborasi tuntas selama kegiitan ini.

View this post on Instagram

A post shared by PARTAI GELORA INDONESIA (@partaigeloraid)

Bang Sani, sapaan akrab Triwisaksana mengatakan, diskusi berbasis regional selama Rakornas dan Bimteknas, menjadi kunci untuk menyelaraskan langkah menuju Pemilu 2029.

“Apa yang kita lakukan selama dua hari ini dan action plan setelah pulang dari sini adalah modal dasar yang paling besar untuk kemenangan kita di 2029,” ujarnya.

Ia menyebut peserta yang hadir sebagai initial founder dan initial investor yang akan menjadi tulang punggung partai menjelang Pemilu 2029.

Tahapannya adalah menuntaskan verifikasi partai politik, memetakan peta kemenangan 2029, lalu melakukan penggalangan besar-besaran di luar syarat verifikasi.

“Karena kita membutuhkan dukungan sangat besar masyarakat Indonesia untuk menang,” tegasnya.

Ketua Korbid Penggalangan DPP Partai Gelora ini meminta setiap daerah untuk  memetakan dan melakukan scoring terhadap kantong-kantong massa yang potensial memberikan kontribusi elektabilitas terbesar.

“Dari situ kita dekati dengan cara komunikasi, kita lakukan pengayaan berupa OK Gelora, lalu kita verifikasi, lalu kita bekali dengan kaderisasi. Terus demikian sehingga siklus ini membesar,” jelasnya.

Dengan metode itu, menghadapi Pemilu 2029 diyakini akan jauh lebih mudah dibanding 2024 karena sudah memiliki struktur hingga DPC, sistem, dan modal pengetahuan.

Selain itu, Sani berharap agar rekrutmen anggota fokus menyasar generasi Z sebagai target utama dalam menjaring keanggotaan baru.

Sebab, generasi muda dapat menjadi aktivis influencer yang mampu membangun opini positif tentang pentingnya partisipasi politik di kalangan anak muda.

Ia menilai kesadaran politik generasi Z menjadi kunci untuk menghadapi tantangan bangsa ke depan.

“Generasi Z perlu melek politik karena masa depan mereka ditentukan dari partisipasi mereka dalam politik. Kita akan gelar program aktivis influencer,” katanya.

Menurut dia, anak muda saat ini dituntut untuk kritis menyikapi situasi geopolitik global seperti konflik antarnegara, perang dagang hingga krisis energi.

Kondisi tersebut,  sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi di dalam negeri, termasuk Indonesia saat ini yang sedang  tidak baik-baik saja.

Ia menilai, tanpa pemahaman politik yang baik, generasi muda hanya akan menjadi penonton dan terdampak dari kebijakan yang diambil.

“Yang mempengaruhi kondisi ekonomi Indonesia pada akhirnya adalah situasi geopolitik global. Jika generasi muda tidak kritis dan tidak berpartisipasi, mereka akan kehilangan kendali atas masa depannya sendiri,” ujarnya.

Partai Gelora berharap dapat melahirkan anak-anak muda yang tidak hanya aktif di media sosial, tetapi juga memiliki kapasitas analisis, keberanian bersikap, dan kemampuan mengedukasi publik.

Program rekrutmen nasional ini akan digelar secara berjenjang di seluruh wilayah Indonesia dan terbuka bagi seluruh generasi muda yang ingin terlibat aktif dalam gerakan politik kebangsaan.

Rakornas dan Bimteknas Desk Rekrutmen Anggota diakhiri dengan pembacaan ikrar bersama yang dipimpin Ketua DRAP Triwisaksana. Seluruh peserta mengucapkan 7 krar dan janji bersama.

“Kami siap bergerak, bekerja, berkoordinasi dan bertanggung jawab untuk mencapai target rekrutmen,” tegas Sani saat membacakan penutupan ikrar dan janji bersama tersebut.

Dalam Rakornas dan Bimteknas ini, peserta mendapatkan pembekalan dari Ketua Umum Partai Gelora sekaligus Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Anis Matta, serta Wakil Ketua Umum yang juga Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) RI Fahri Hamzah.

Partaigelora.id-Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia akan segera membentuk Desk Pemenangan Pemilu dalam waktu dekat, untuk melengkapi dua desk sebelumnya yang telah dibentuk menjelang Pemilu 2029, yakni Desk Verpol dan Desk Rekrutmen Anggota.

Desk Pemenangan Pemilu ini, salah tugasnya adalah membawa masalah wacana parliamentary threshold atau ambang batas parlemen 5 persen menjadi perdebatan publik.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Partai Gelora sekaligus Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Anis Matta saat memberikan arahan dalam penutupan Rakornas Desk Verpol di Jakarta, Minggu (4/10/2026) sore.

“Menurut saya, ini akan menjadi perdebatan besar soal threshold di parlemen. Negonya antara 3 sampai 5 persen, tapi mereka mau mengangkat sampai 5 persen,” kata Anis Matta.

Menurut dia, apabila ada tekanan publik yang kuat soal ambang batas parlemen ini, maka wacana ambang batas parlemen 5 persenn bisa diturunkan secara signifikan.

“Kalau ada tekanan yang kuat orang bisa turun sampai 3 persen, bahkan bisa  0 persen. Karena itu kita akan segera membentuk Desk Pemenangan Pemilu. Salah satu tugasnya nanti mulai masuk dalam perdebatan public soal threshold ini,” katanya.

Desk Pemenangan Pemilu Partai Gelora, kata Anis Matta, akan mengkaji dan membahas berbagai macam regulasi ambang batas parlemen baik pada Pemilu 2024, maupun Pemilu-pemilu sebelumnya.

“Kemarin lewat Pak Fahri (Fahri Hamzah, Wakil Ketua Umum) kita menyampaikan usulan threshold 0 persen atau 20 persen sekalian. Kalau mau menyerderhankan partai ya 20 persen sekalian, tapi kalau mau meningkatkan partisipasi ya 0 persen,” ujar Anis Matta.

Ia menambahkan, Partai Gelora mengajak publik untuk mulai memperdebatkan suara yang hangus pada Pemilu 2024 lalu.

Sebabyak 17,3 juta atau sekitar 11, 4 persen dari total suara Pemilu 2024 hangus dan tidak terkonversi menjadi kursi di DPR RI.

Hal itu akibat 10 partai politik yang menjadi peserta Pemilu 2024 lalu, tidak memenuhi ambang batas parlemen yang ditetapkan 4 persen.

Apalagi jika ambang batas parlemen tersebut, naik menjadi 5 atau 7 persen, maka akan semakin banyak suara yang nantinya terbuang dan tidak bisa dikonversi menjadi kursi.

Kondisi dan situasi tersebut, tentu saja akan mengurangi minat partispasi publik mengikuti Pemilu, karena suara mereka tidak dihargai, didengar dan dihanguskan.

“Nah, kita mulai akan masuk dalam perdebatan. Kita menyiapkan semua prosedur yang normal untuk mendorong perdebatan tersebut,” katanya.

Anis Matta optimistis pada Pemilu 2029 mendatang, Parta Gelora akan melakukan lompatan besar dan mencapai target-target yang telah ditetapkan.

“Saya punya confident (percaya diri) yang lebih tinggi pada Pemilu 2029 ini. Insya Allah kita bisa melewati sekarang (masuk ke DPR),” tegasnya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelora Mahfuz Sidik mengatakan, Desk Verpol  Partai Gelora yang dihadiri para Ketua Pemenangan Teritori (KPT) telah menyepakati proyeksi 75% + 1 jumlah DPD (Dewan Pimpinan Daerah) dan 60% DPC  (Dewan Pimpinan Cabang) yang akan didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai syarat menjadi   peserta Pemilu 2029.

“Secara akumulatif nasional kita sudah melampaui ambang batas minimal. Namun, kita tetap melakukan pendampingan untuk wilayah-wilayah dinamis seperti Bali, Nusa Tenggara, Sumbar, dan Papua terus kita kencangkan,” kata Mahfuz Sidk.

Data atau dokumen akan mulai dimasukkan atau di upload ke dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) KPU. Hal itu diharapkan selesai pada Desember 2026, untuk menghindari penumpukan data di akhir masa pendaftaran KPU tahun 2027.

“Mudah-mudahan data-data yang sampaikan ke KPU terverifikasi semua dan memenuhi syarat (MS). Kita optimis Partai Gelora lolos menjadi peserta Pemilu 2029,” pungkas Ketua Desk Verpol Pusat Partai Gelora ini.

Partaigelora.id-Wakil Ketua Umum Partai Gelombang  (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah merespons soal usulan soal ambang batas parlemen (parliamentary threshold)  sebesar 5 persen yang tengah bergulir dalam wacana pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu.

Hal itu merupakan kompromi politik demi menyelamatkan posisi partai-partai besar di Senayan saat ini, bukan untuk kepentingan rakyat dalam Pemilu 2026.

Penegasan tersebut, disampaikan Fahri Hamzah dalam Kajian Pengembangan Wawasan Kebangsaan bertajuk  ‘Reformasi Pemilu – Berapa Threshold yang Benar?’ pada Jumat (2/10/2026) malam.

“Bahwa angka threshold yang ada di kisaran 4% hingga 7%, termasuk 5% saat ini hanyalah kompromi politik demi menyelamatkan posisi partai-partai besar, bukan untuk kepentingan rakyat,” kata Fahri dalam keterangannya, Minggu (4/10/2026).

Fahri mengatakan, dua mazhab utama dalam penentuan ambang batas pemilu, yakni  Mazhab KedaulatanRakyat (Pro murni 0%) dan Madzab Penguatan Presidensialisme (Skenario 20%).

Menurut Fahri, pilar utama demokrasi adalah memurnikan kedaulatan suara rakyat (vox populi, vox dei).

Dalam mazhab ini, berapa pun suara yang diraih oleh sebuah partai atau calon, aspirasi mereka wajib diakomodasi di parlemen tanpa terganjal syarat pembatasan (parliamentary threshold).

“Seberapa pun partai politik berhasil mengirim satu orang ke DPR RI, biarkan dia menjadi anggota dewan karena dia dipilih oleh rakyatnya. Biarkan dia bersuara. Jangan-jangan satu anggota dewan itu bisa lebih jago dan berani menyuarakan aspirasi rakyat dibanding yang lain,” tegas Fahri.

Ia menegaskan, bahwa Partai Gelora secara tegas berada pada posisi mendorong ambang batas parlemen 0%, serta menolak usulan parliamentary threshold (PT) 4%, 5% dan 7%

Sementara Di sisi lain, bagi kelompok yang beralasan ingin menguatkan sistem presidensialisme dan menyederhanakan jumlah partai politik di parlemen—merujuk pada pemikiran ilmuwan politik Scott Mainwaring—Fahri menantang DPR untuk sekalian menetapkan ambang batas yang tinggi.

View this post on Instagram

A post shared by PARTAI GELORA INDONESIA (@partaigeloraid)

“Kalau memang mau menyederhanakan partai politik untuk menguatkan presidensialisme, bikin saja threshold-nya sekalian 20%. Berani tidak? Supaya yang lolos hanya satu atau dua partai seperti di Amerika Serikat,” ujarnya.

Fahri mengkritik usulan angka threshold pertengahan (seperti 4%, 5%, atau 7%) sebagai bentuk sikap ‘banci dan penakut dari partai-partai besar yang sekadar ingin mengamankan kursi tanpa memiliki prinsip yang jelas.

Fahri menepis anggapan bahwa masuknya partai-partai kecil ke parlemen akan menyulitkan jalannya pemerintahan.

Menurut  dia, dengan mengakomodir partai-partai kecil masuk parlemen, maka mekanisme kerja di DPR sangat mudah disederhanakan, tanpa harus memberangus suara pemilih.

“Opsinya itu sederhana, dimana pengambilan keputusan pada dasarnya hanya mengenal tiga opsi, yaitu setuju, tidak setuju, dan abstain,” kata dia.

Sehingga keberadaan fraksi di DPR tidak wajib dinamai sesuai partai politik, melainkan dapat digabung menjadi fraksi pendukung pemerintah, fraksi bukan pendukung pemerintah (oposisi/minoritas), dan fraksi independen.

Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) ini menggarisbawahi bahwa jika pemilu terus diwarnai oleh pembatasan hak pilih dan biaya operasional yang mahal, pemilu hanya akan mengagregasi logistik, bukan pikiran.

Akibatnya, panggung politik dipenuhi adu baliho, rompi, dan kaos, serta disokong oleh kekuatan modal pengusaha tambang atau figur populer tanpa kapasitas pengawasan.

“Jika undang-undang pemilu mendatang tetap memaksakan ambang batas tinggi seperti 5%, maka gelombang uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK) akan kembali bergulir untuk mengembalikan threshold ke angka nol,” katanya.

Evaluasi Total Threshold dan Sistem Pemilu

Dalam kesempatan ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menyampaikan, pandangannya terkait arah reformasi sistem kepemiluan nasional dan penentuan ambang batas parlemen yang ideal.

Fahri menegaskan bahwa pembahasan mengenai threshold dan reformasi pemilu merupakan isu krusial, karena pemilu adalah mekanisme utama pembentukan kekuasaan dalam negara demokrasi.

Sebab, kualitas kepemimpinan serta kebijakan publik yang dihasilkan sangat bergantung pada legitimasi dan kebaikan sistem pemilu itu sendiri.

“Pemilu adalah mekanisme untuk membentuk kekuasaan. Apabila pemilunya buruk, maka seluruh hasil dari kekuasaan itu juga bisa memburuk,” tegas Fahri.

Fahri menekankan bahwa esensi dasar dari demokrasi adalah mengagregasi partisipasi publik seluas-luasnya, bukan membatasinya.

Wakil Ketua DPR Periode 2008-2014 ini mengatakan, bahwa perancangan aturan pemilu tidak boleh dibuat elitis atau didesain untuk mementingkan kelompok tertentu semata.

“Sistem pemilu dan aturan threshold yang ideal harus mampu menyerap aspirasi seluruh lapisan masyarakat serta memberikan ruang yang adil bagi gagasan-gagasan baru untuk tampil dalam ruang public,” katanya.

Selain persoalan ambang batas, Fahri memetakan tiga aspek utama yang harus dibenahi secara menyeluruh menjelang Pemilu 2029.

Yaitu pertama visi Pemilu & kedaulatan rakyat, kedua penataan kelembagaan & daerah pemilihan (Dapil)  dan ketiga modernisasi teknis & kampanye gagasan.

Pertama dengan adanya visi Pemilu & kedaulatan rakyat menjadikan pemilu sebagai sarana koreksi kekuasaan yang manusiawi.

“Berbeda dengan sistem kekuasaan otoriter yang berbasis kekuatan senjata atau garis keturunan, suara rakyat dalam pemilu merupakan instrumen fleksibel untuk mengoreksi kepemimpinan yang menyimpang,” katanya.

Kedua adanya penataan kelembagaan & daerah pemilihan diharapkan dapat mendorong independensi serta profesionalisme penyelenggara pemilu  seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP.

Selanjutnya, diusulkan penataan Dapil secara berjenjang agar fungsi pengawasan legislatif terhadap eksekutif lebih riil.

Yakni Presiden (Dapil Nasional), DPD (Dapil Provinsi), DPR RI (Dapil Kabupaten/Kota untuk mengawasi 1 bupati/wali kota), DPRD Provinsi (Dapil Kecamatan), dan DPRD Kabupaten/Kota (Dapil Desa).

“Membuka wacana pemisahan jadwal pemilu berdasarkan wilayah (Pusat dan Daerah) atau berdasarkan cabang kekuasaan (Eksekutif dan Legislatif) agar pemilih tidak bingung memahami peran pejabat yang dipilih,” ujarnya.

Sedangkan ketiga menyangkut modernisasi teknis & kampanye gagasan dilakukan dinkronisasi data dengan pngintegrasian data KPU dan Dukcapil untuk mengeliminasi pemilih ganda atau tidak valid.

Selain itu diusulkan adanya pembiayaan saksi oleh negara, dimana mengusulkan pengambilalihan biaya saksi TPS oleh negara guna menekan money politics dan ketimpangan logistik antarpartai.

Lalu, mengubah pola kampanye menjadi edukatif darii dari sekadar pamer logistik menjadi panggung adu gagasan melalui debat terbuka dan forum town hall.

“Saya berharap berbagai gagasan reformasi ini dapat dibahas secara inklusif oleh seluruh elemen bangsa di luar ruang-ruang formal legislatif, sehingga dapat siap diaplikasikan pada Pemilu 2029 mendatang,” pungkas Fahri.

Partaigelora.id — Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora)  Indonesia sekaligus Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Anis Matta meminta seluruh pengurus dan kader untuk memperkuat kemampuan membangun narasi dan cerita yang mampu menghubungkan kehidupan masyarakat dengan perjuangan politik Partai Gelora.

Hal itu disampaikan Anis Matta saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi  dan Bimbingan Teknis Nasional Desk Rekrutmen Anggota Partai Gelora di Jakarta, Sabtu (3/10/2026) malam.

Kegiatan ini digelar sebagai langkah strategis memperkuat basis massa dan struktur partai di seluruh penjuru tanah air.

Dihadiri Sekretaris Jenderal Partai Gelora Mahfuz Sidik, Bendahara Umum Achmad Rilyadi, Ketua Koordinatror  Pelaksana Harian DPP Partai Gelora Rofi’ Munawar, Ketua Korbid Pemenangan Teritori Ahmad Faradis, serta Ketua Korbid Penggalangan DPP Partai Gelora sekaligus Ketua Desk Rekruitmen Anggota Pusat Triwisaksana.

Selain itu,  hadir pula para Ketua Pemenangan  Teritori  (KPT)  Partai Gelora, serta Ketua dan Sekretaris Desk Rekrutmen Anggota Wilayah dari seluruh Indonesia.

Menurut Anis Matta, kekuatan utama partai bukan semata-mata pada jumlah sumber daya, melainkan kemampuan membangun cerita yang membuat masyarakat merasa memiliki kepentingan langsung untuk bergabung dan bergerak bersama.

“Semua bermula dari cerita. Yang membuat orang bergabung dengan Partai Gelora kalau kita bisa menjawab dan membuat satu cerita bahwa ini tentang hidupnya dia, bukan tentang kita,”  kata Anis Matta.

Anis Matta menilai narasi besar tentang ancaman krisis global yang selama ini disampaikan Gelora perlu diturunkan menjadi cerita yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat.

Sebab, menurut dia, isu besar seperti krisis global dan perubahan geopolitik sering kali terasa abstrak bagi masyarakat yang setiap hari masih berhadapan dengan persoalan ekonomi dan kehidupan sehari-hari.

“Sekarang waktunya kita menurunkan narasi besar menjadi sebuah cerita,” ujarnya.

View this post on Instagram

A post shared by PARTAI GELORA INDONESIA (@partaigeloraid)

Anis Matta meminta kader agar tidak minder hanya karena Gelora merupakan partai yang relatif baru dan memiliki sumber daya lebih kecil dibanding partai-partai besar.

Ia justru berharap kader mencari cara sendiri untuk memenangkan pertarungan politik. “Bagi partai yang kecil seperti kita ini, kemampuan terbesar yang dibutuhkan adalah political engineering,” katanya.

Menurut dia,  Partai Gelora tidak perlu meniru strategi partai besar. Kader harus memahami cara partai lain bekerja, tetapi membangun strategi yang sesuai dengan karakter dan kekuatan Gelora.

 “Bacalah semua cara partai lain untuk menang, tapi jangan ikuti itu. Kita membuat cara kita sendiri sesuai dengan jalan yang kita tempuh,” tegasnya.

Dalam menghadapi Pemilu 2029, Anis  Matta meminta kader di setiap wilayah membangun imajinasi politik tentang target yang ingin dicapai.

Sebab, setiap perubahan besar berawal dari imajinasi yang kemudian diterjemahkan menjadi energi, tekad, dan tindakan.

“Jangan merasa kecil hati, kalau hayalannya besar. Kalau nanti sudah turun ke hati, dia jadi energi, jadi tekad dan membuat kita bergerak,” ujarnya.

Selain membangun visi, Anis Matta menekankan pentingnya kader mengatasi rasa tidak berdaya dan ketidakpercayaan diri yang dapat menghambat gerakan politik, serta mampu berpikir jernih dalam mencari solusi.

Karena itu, kader Partai Gelora diharapkan memperkuat hubungan spiritual melalui salat, doa, dan memohon petunjuk Allah SWT dalam menentukan langkah politik.

Anis menegaskan, bahwa tantangan utama Gelora dalam agenda rekrutmen Abukan sekadar membuat masyarakat menjadi anggota partai, tetapi menjawab pertanyaan mendasar: mengapa seseorang perlu bergabung dengan Gelora?

“Mengapa orang mesti bergabung, kita akan masuk ke dalam pikiran orang yang paling dalam, ke dalam psikologi pemilih. Kita harus menghubungkan masa depan masyarakat dengan masa depan Gelora,” katanya

Wamenlu RI Urusan Timur Tengah ini Ia menilai masyarakat tidak boleh ditempatkan hanya sebagai pengikut, tetapi sebagai pelaku perubahan.  

Karena gagasan ‘Bergabung, Bertumbuh, Berdampak’ sebagai bagian dari cerita besar Gelora. “Yang kita ajak bukan sekadar menjadi follower, tapi menjadi pelaku,” ujarnya.

Jika pertanyaan mendasar tentang alasan masyarakat bergabung dengan Partai  Gelora sudah terjawab, maka persoalan teknis seperti mekanisme keanggotaan dan tahapan setelah bergabung dapat diselesaikan kemudian.

Anis Matta berharap  seluruh fungsionaris  Partai Gelora menjadikan agenda rekrutmen sebagai momentum untuk membangun cerita baru yang mampu memperkuat keyakinan kader sekaligus menarik lebih banyak masyarakat menjelang Pemilu 2029.

Target Akhir Januari  2027 Selesai

Sementara itu, Ketua Desk Rekrutmen Anggota Pusat Partai  Gelora Triwisaksana mengatakan, agenda rekrutmen ini bukan sekedar mengejar pemenuhan administratif, melainkan bagian dari persiapan matang menghadapi verifikasi partai politik (parpol) Pemilu 2029.

“Target capaian 100 persen di seluruh DPD Insya Allah berakhir pada akhir Januari. Oleh karena itu, kita persiapkan jauh-jauh hari melalui ekosistem yang terstruktur,” ujar Triwisakna.

Bang Sani, sapaan akrab Triwisaksana menegaskan, bahwa minimnya publikasi media tentang Partai Gelora bukan berarti mesin partai sedang mati.

“Justru di balik layar, Partai Gelora terus bergerak secara intensif dan terstruktur melakukan konsolidasi hingga tingkat akar rumput,” katanya.

Partai Gelora, lanjut dia, sedang senyap atau tidak banyak berkomentar di media berarti tidak bergerak, sebaliknya pergerakannya terus berjalan.

“Mulai Oktober ini, kita buat anak tangganya satu per satu hingga tuntas pada akhir Januari,” ujar Triwisaksana.

Mengusung semangat ‘Bergabung, Bertumbuh, dan Berdampak’, Partai Gelora menekankan bahwa kader atau anggota yang direkrut tidak hanya berhenti pada angka pemenuhan syarar administrasi saja, tetapi memiliki peran nyata dalam pembangunan masyarakat.

Karena itu, kata dia, Partai Gelora akan melakukan pendampingan dan monitoring secara nasional yang dibagi dalam regional.

Yakni pertama regional Sumatera, regional kedua Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, ketiga regional Kalimantan dan Sulawesi, serta regional Maluku dan Papua.

Partai Gelora akan melengkapi strategi rekrutmen anggotanya dengan sistem pemantauan berkala dan mekanisme evaluasi performa bagi seluruh Pengurus Daerah (DPD) se-Indonesia.

Ia menegaskan bahwa seluruh pengurus pusat, wilayah, hingga daerah adalah satu kesatuan keluarga besar yang memiliki pembagian tugas jelas demi menyongsong kesiapan pemilu dengan data yang valid dan terukur.

Guna memudahkan masyarakat bergabung, Partai Gelora meluncurkan sistem pendaftaran digital yang terintegrasi penuh dalam ekosistem WhatsApp,, sekaligus sebagai kanal distribusi materi edukasi politik secara langsung.

Melalui metode ini, calon anggota dapat melakukan pendaftaran, pengisian data diri, hingga menerima Kartu Tanda Anggota (KTA) dan materi pembinaan langsung di dalam satu platform perpesanan tanpa perlu mengunduh aplikasi tambahan. Selain jalur digital, pendaftaran secara langsung (field canvassing) di tingkat lapangan tetap berjalan aktif

Seluruh rangkaian rekrutmen anggota secara terukur ini disiapkan untuk menyokong kerja Desk Verifikasi Parpol yang berjalan secara paralel.

“Dengan mematangkan verifikasi internal sejak dini, Partai Gelora optimistis menghadapi tahapan verifikasi faktual dan kepemiluan mendatang dengan data anggota yang solid dan valid,” pungkas Triwisaksana.

Partaigelora.id-Kejadian berulang kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) akhir-akhir ini di berbagai daerah di Indonesia menjadi perhatian serius Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia.

Sebab, aspek keamanan dan keselamatan pangan harus menjadi prioritas nomor satu sebelum bicara soal peningkatan gizi dan kecerdasan anak.

Hal itu disampaikan Ketua Bidang Kesehatan Masyarakat DPP Partai Gelora, dr. Rina Adeline, Sp.MK., M.Kes., ABAARM., ISCAA., FisQua dalam Podcast Gelora Talks, yang dipandu Ketua Korbid Kebijakan Publik Dr Sarah Handayani  Kamis (1/10/2026).

Podcast bertajuk ‘Membedah Program Makan Bergizi Gratis: Gizi, Standarisasi Dapur, & Solusi Pencegahan Keracunan’ yang disiarkan di kanal YouTube Gelora TV itu, dr. Rina menilai insiden berulang mengindikasikan adanya kendala pada standarisasi operasional dan tata kelola dapur pengolah.

Selain itu juga, kata dia, rantai distribusi MBG  terlalu Panjang hingga sampai ke siswa atau murid, serta minimnya pengawasan dan pencatatan di lapangan.

“Makanan ini harus lebih dulu aman dan bergizi. Kejadian berulang mengindikasikan standarisasi dapur dan SOP-nya belum cukup ketat, mulai dari pengadaan, penyimpanan bahan baku, hingga masa distribusi,” ujar dr. Rina.

Guna meminimalisasi risiko kontaminasi dan mengoptimalkan dampak program strategis nasional ini, dr. Rina menyampaikan sejumlah langkah pembenahan teknis.

Pertama penerapan sertifikasi dan SOP dapur:. Badan Gizi Nasional (BGN) dapat mendorong pelaksanaan sertifikasi laik higiene sanitasi dari Kementerian Kesehatan secara rinci untuk memastikan dapur pengolah memenuhi kualifikasi teknis dan kebersihan.

Kedua pengurangan skala operasional dapur. Partai Gelora mengusulkan pengoperasian dapur berbasis sekolah atau Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di tingkat kelurahan.

Lalu, pembatasan cakupan pelayanan (4–5 sekolah per unit) dinilai mempermudah pengawasan, menjaga mutu makanan, dan memperpendek rantai logistik.

Baca juga:

Kunci Pertumbuhan Ekonomi 8 persen: Ada pada Sinergi Fiskal, Penegakan Hukum, dan Kesadaran Publik

Ketiga pengawasan rentang waktu masak dan konsumsi. Yakni memastikan jeda waktu antara penyelesaian proses memasak dan pengkonsumsian oleh siswa berada dalam batas aman (2 hingga 4 jam) untuk mencegah pertumbuhan bakteri atau toksin.

Keempat pencatatan terintegrasi dan pengambilan sampeldengan mnerapkan kewajiban pencatatan rantai suplai secara rinci di tingkat dapur maupun sekolah, serta penyimpanan sampel makanan (food sampling) untuk mempermudah investigasi epidemiologi bila timbul masalah.

Kelima penerapan protokol sanitasi dan edukasi dengan mewajibkan penggunaan alat pelindung diri bagi petugas dapur, pembiasaan cuci tangan bagi siswa di sekolah, serta pemberian edukasi kepada orang tua mengenai tanda-tanda awal keracunan agar penanganan medis dapat dilakukan sejak dini.

dr. Rina menggarisbawahi pentingnya kolaborasi lintas sektor antara BGN, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, serta pimpinan daerah dan sekolah.

“Sinergi ini dinilai penting agar alokasi anggaran belanja negara dapat dirasakan manfaatnya secara optimal oleh peserta didik tanpa mengabaikan faktor keselamatan,” katanya.

Ketua Bidang Kesehatan Masyarakat DPP Partai Gelora menegaskan bahwa berbagai masukan dan kritik yang disampaikan oleh elemen masyarakat serta para pakar bukanlah bentuk ketidaksukaan terhadap program MBG.

Sebaliknya, hal tersebut merupakan wujud kepedulian dan rasa memiliki agar pelaksanaan program strategis nasional tersebut dapat berjalan makin optimal.

Partai Gelora mengapresiasi berbagai langkah perbaikan yang terus dilakukan oleh Kepala BGN Sudaryono.

Namun, evaluasi berkala dan perbaikan berkelanjutan dinilai tetap harus dilakukan secara konsisten agar anggaran APBN yang sangat besar ini benar-benar membawa dampak positif, bukan justru membahayakan kesehatan para penerima manfaat.

 dr Rina berharap agar kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat dapat terus terjalin kuat demi mengawal kualitas serta keutamaan keselamatan anak-anak Indonesia.

Partaigelora.id-Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Manajemen Organisasi DPP Partai Gelora Indonesia, Gunawan, menegaskan pentingnya memiliki kelenturan mental (mental flexibility) bagi setiap individu dalam menghadapi dinamika zaman yang bergerak sangat cepat.

Menurutnya, pola pikir lama yang kaku sudah tidak lagi relevan untuk menjamin kesuksesan di era modern saat ini.

Pesan tersebut disampaikan dalam program kajian Pengembangan Wawasan Kepribadian atau  Internal Arsitecture  Mindset Series bertajuk  ‘Mental Flexibility: Mengapa Pola Pikir Lama Bisa Menghambat Kesuksesan Anda di Era Modern?’, Selasa (29/9/2026) malam.

Dalam Kajian kali ini, Coach Gunawan menghadirkan diskusi lintas generasi bersama perwakilan anak muda dan kader partai. Hadir Ketua DPW Partai Gelora Kalimantan Selatan, Wahyudi, serta dua narasumber muda, Ismi  Afifah seorang mahasiswi  dan Nur Helda Wati, kreator konten.

Acara ini menyoroti bagaimana anak muda menyikapi tantangan zaman dengan ketahanan mental dan adaptasi yang luar biasa.

Coach Gunawan menjelaskan bahwa dunia saat ini telah bergeser dari era VUKA menuju era BANI (Brittle, Anxiety, Nonlinear, Incomprehensible).

Dimana kerapuhan global, kecemasan massal, perubahan yang tidak linear, serta peristiwa yang sulit dipahami telah menjadi kenormalan baru (new normal).

Perubahan perilaku global ini tanpa disadari didorong oleh tiga kebiasaan tersembunyi (hidden drivers), yaitu:

• Addiction of Certainty: Ketergantungan psikologis pada gawai dan informasi konstan, di mana seseorang merasa gelisah jika terputus dari internet.
• Identity Trap: Kerentanan personal akibat umpan balik media sosial yang kerap memicu perasaan terancam atau dikritik.
• Comparison Trap: Jebakan membandingkan pencapaian hidup dengan orang lain di media sosial yang mayoritas justru memicu rasa inferior, insecure, dan overthinking.

Sementara untuk bertahan dan bertumbuh di tengah disrupsi yang konstan, Coach Gunawan memaparkan bahwa setiap orang memerlukan tiga pilar kelenturan mental antara lain Cognitive Flexibility, Psycological Flexibility dan Behavior Flexibility.

Cognitive Flexibility atau kelenturan kognitif adalah kelincahan akal dan pikiran untuk terbuka serta menerima ide-ide baru yang keluar dari pola lama.

Baca juga:

Pemimpin yang Takut Konflik akan Ciptakan ‘Bom Waktu’ dan Masalah yang Jauh Lebih Besar

Sedangkan Psychological Flexibility atau kelenturan psikologis adalah ketahanan mental untuk tetap melangkah, bertahan, dan memperluas zona nyaman meskipun berada di bawah tekanan berat.

Adappun Behavior Flexibility atau kelenturan perilaku adalah kesiapan tindakan nyata untuk mempelajari hal baru dan menyesuaikan diri dengan cara-cara kerja yang segar, meski proses adaptasinya menuntut pengorbanan dan ketidaknyamanan.

Coach Gunawan menyoroti bagaimana generasi muda mampu menunjukkan fleksibilitas mental yang tinggi dalam merespons kegagalan dan mengolah peluang.

Ia mengingatkan bahwa orang-orang yang paling sukses dengan cara-cara masa lalu seringkali justru menjadi pihak yang paling berat untuk mengubah pola pikirnya di masa kini.

Wasekjen Bidang Manajemen Organisasi DPP Partai Gelora ini menegaskan,bahwa kelenturan mental (mental flexibility) merupakan kunci utama bagi setiap individu, termasuk generasi muda, untuk bertahan dan sukses di tengah ketidakpastian era modern.

“Sekali lagi bahwa fleksibilitas mental itu melibatkan keselarasan tiga aspek: kognitif (kelincahan berpikir dan menerima ide baru), psikologis (ketahanan mental di bawah tekanan dan kemauan memperluas zona nyaman), serta perilaku (kesiapan mengambil tindakan nyata dalam situasi yang tidak biasa),” kata Coach Gunawan.

Pada kajian ini, Ismi  Afifah dan Nur Helda Wati berbicara mengenai kesadaran mental generasi muda. Mereka berbagi pengalaman nyata bagaimana mereka menghadapi ekspektasi keluarga, kegagalan akademik (seperti gap year karena belum lolos PTN impian), hingga tekanan psikologis di media sosial.

Mereka juga menekankan pentingnya self-awareness terhadap kesehatan mental serta kemampuan berdamai dengan keadaan tanpa kehilangan prinsip dan tujuan hidup.

Menjawab hal itu, Coach Gunawan mengatakan, bahwa pertanyaan seputar perubahan dan batasan waktu adaptasi, dimana fleksibilitas itu adalah tentang bagaimana seseorang melenturkan cara dan strategi (layar), tanpa harus mengubah prinsip dasar atau nilai-nilai inti (lunas) yang dipegang teguh.

“Di sinilah pentingnya keterbukaan mental bagi para pemimpin dan pengurus partai senior untuk melibatkan generasi muda secara aktif, bukan sekadar memposisikan mereka sebagai objek, melainkan sebagai subjek penggerak perubahan yang solutif,” katanya.

Sementara Ketua DPW Partai Gelora Kalimantan Selatan, Wahyudi, menyampaikan refleksi penting terkait tantangan politik ke depan, khususnya dalam menghadapi kontestasi pemilu mendatang.

Ia menyoroti tantangan klasik di daerah seperti dominasi kelompok tertentu atau tingginya ketergantungan pada modal finansial.

Namun, melalui semangat mental flexibility dan kolaborasi yang erat bersama generasi muda, Partai Gelora optimis dapat membangun model politik baru yang lebih gagap gilir, inklusif, dan berbasis pada kerja nyata di tengah masyarakat.

Partai Gelora untuk terus membuka ruang dialog yang setara, di mana pengalaman para senior dan energi segar dari anak muda berpadu menjadi kekuatan kolektif untuk membawa perubahan positif bagi Indonesia.

Wahyudi menegaskan komitmen partai untuk terus merangkul dan memberi ruang bagi anak muda, terutama generasi Z.

Ia mengatakan,  tantangan kontestasi politik ke depan, di mana politik uang dan politik kelompok kerap menjadi hambatan bagi partai baru.

Namun, Partai Gelora optimistis dapat menemukan cara-cara baru yang lebih mencerahkan untuk merebut hati rakyat, khususnya di  Kalimantan.

Coach Gunawan menambahkan bahwa kehadiran generasi muda seperti Ismi dan Helda membuktikan bahwa sudut pandang baru dan semangat segar adalah kunci utama bagi arah kemajuan Indonesia.

Ia menyampaikan apresiasi mendalam kepada para narasumber muda yang telah hadir. Kehadiran sosok seperti Ismi dan Helda membuktikan bahwa anak muda masa kini memiliki cara pandang yang matang, adaptif, dan sarat inspirasi.

Coach Gunawan optimistiis bahwa keterlibatan aktif generasi muda akan membawa warna dan transformasi nyata bagi masa depan bangsa.

Menurutnya, apa yang disuarakan oleh generasi muda bukanlah sekadar persoalan kelompok umur tertentu, melainkan cerminan dari dinamika dan kejujuran perasaan yang juga dirasakan oleh masyarakat secara luas.

Oleh karena itu, melibatkan pemikiran baru dan energi segar dari generasi muda merupakan kunci penting untuk menghadirkan arah baru bagi kemajuan Indonesia di masa depan.

Acara ini ditutup dengan pekikan semangat bersama, menumbuhkan keyakinan bahwa dengan kolaborasi lintas generasi yang solid, Partai Gelora siap melangkah optimis menyongsong kontestasi Pemilu 2029 demi membawa perubahan yang mencerahkan bagi bangsa.

Partaigelora.id-Partai Gelombang Rakyat (Gelora) menyoroti sejumlah dinamika geopolitik global, pergeseran peta diplomasi, hingga eskalasi isu keamanan internasional yang mengemuka dalam sesi Debat Umum Sidang Umum PBB ke-81 di New York, Amerika Serikat pada Kamis (24/9/2026).

Dimana saat ini terjadi pergeseran sikap negara-negara barat atas Palestina dan Israel. Isu Palestina menjadi perhatian besar dalam sidang kali ini.

Tidak hanya itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian melayangkan kritik tajam terhadap AS dan Israel di forum PBB. Sehingga Iran dinilai membuka ruang diplomasi yang selama dianggap tertutup.

Bahkan delegasi 77 negara, termasuk Indonesia melakukan aksi walk out dan absen dari ruang sidang saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan pidato pada Sidang ke-81 Majelis Umum PBB tersebut.

Ketua Korbid Hubungan Luar Negeri DPP Partai Gelora, Henwira Halim dalam Kajian Pengembangan Wawasan Geopolitik bertajuk ‘Membaca Arah Politik Dunia: Respon terhadap Sidang Umum PBB’ pada Jumat (25/9/2026) malam, mengatakan, hal itu direspon positing oleh pasar global.

“Dinamika  sidang PBB kali ini direspons positif oleh pasar global dengan turunnya harga minyak dunia dari level di atas US100 per barel kekisaran US90 per barel,” kata Henwira Halim.

Ia menilai retorika keras Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dinilai ambigu—antara mengancam dan membuka peluang kesepakatan dengan Iran—sangat dipengaruhi oleh kalkulasi politik domestik menjelang Pemilu AS pada November mendatang.

“Tingkat kepuasan publik AS (approval rating) terhadap kebijakan ekonomi Trump dan penanganan perang Iran dilaporkan berada di level yang sangat rendah, masing-masing hanya 27% dan 26%,” ujar dia dalam keterangannya, Minggu (27/9/2026).

Menuru Henwira, sikap ambigu Trump ini memicu perubahan sikap drastis dari negara-negara barat seperti Inggris, Prancis, Kanada, bersama 10 negara Eropa lainnya.

Negara barat tersebut,  telah menjatuhkan sanksi terhadap Israel atas tindakan kolonialisme di Tepi Barat dan pemblokiran bantuan kemanusiaan ke Gaza.

Baca juga:

Mahfuz Sidik Prediksi akan Terjadi Perang Dingin Baru antara AS-Tiongkok

Pergeseran ini juga berdampak pada konstelasi politik domestik di AS. Walikota New York, Zohran Mamdani, secara terbuka menyerukan penangkapan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Hal itu berdasarkan statusnya sebagai penjahat perang oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC), namun meskipun pada akhirnya Zohran membolehkan Netanyahu berpidato  di Sidang  Umum PBB ke-81 di New York.

“Tetapi gelombang boikot dan aksi protes masyarakat sipil di AS dinilai telah mempersempit ruang gerak narasi pro-Zionisme,” katanya.

Henwira mengatakan, selain isu konflik dinamika global, isu perkembangan Kecerdasan Buatan (AI) turut memicu perdebatan alot di sela-sela Sidang Umum PBB.

Presiden China Xi Jinping memilih tidak berpidato di New York dan justru melakukan pertemuan bilateral dengan Donald Trump di Washington.

Kedua negara sepakat memperpanjang perjanjian perdagangan, namun gagal mencapai titik temu terkait regulasi AI.

AS mendorong regulasi global yang lebih ketat guna mengendalikan laju perkembangan AI yang dinilai berpotensi mengancam keamanan nasional.

Sementara China menolak pembatasan ketat agar tidak menghambat dominasi dan kecepatan inovasi teknologi mereka.

Henwira mendukung langkah Menteri Luar Negeri (Menlu)  RI Sugiono, menyampaikan pidato resmi Sidang Majelis Umum ke-81 PBB pada Sabtu (26/9/2026).

Menlu Sugiono membawa konsep ketahanan nasional Indonesia sebagai fondasi dalam menghadapi berbagai tantangan global serta kontribusi nyata bagi kawasan dan dunia.

Selain itu, menegaskan komitmen kuatnya Indonesia untuk terus berdiri bersama rakyat Palestina, menyerukan gencatan senjata permanen, penghentian kekerasan di Gaza dan Tepi Barat, serta percepatan bantuan kemanusiaan.

“Artinya Indonesia membawa agenda utama untuk memperkuat kembali sistem multilateralisme PBB,” ujarnya.

Indonesia mendorong agar PBB dapat berfungsi secara efektif sebagai instrumen pencipta perdamaian dan keadilan global di tengah kegagalan fungsi diplomasi akibat dominasi hak veto negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan.

“Momentum perubahan politik global saat ini sangat besar. Dukungan terhadap kemerdekaan Palestina dan reformasi tata kelola dunia membutuhkan penguatan konsolidasi diplomasi, khususnya antarnegara berkembang dan blok kawasan,” tegasnya.  

Ia menggarisbawahi tantangan besar yang dihadapi negara-negara kecil dan berkembang dalam panggung diplomasi PBB.

Menurutnya, dominasi negara-negara besar kerap menyulitkan posisi tawar negara berkembang, di mana setiap keputusan politik—baik menerima maupun menolak kehendak negara adidaya—selalu membawa konsekuensi bagi kepentingan ekonomi dan keamanan nasional masing-masing.

“Realitas ini sulit diubah kecuali negara-negara kecil dan menengah mampu menyatukan kepentingan dan mengkonsolidasikan kekuatan politik mereka dalam satu blok suara yang solid,” tandas Henwira.

Henwira mengatakan, keberadaan mekanisme multilateral yang efektif dan berkeadilan adalah kebutuhan mutlak bagi dunia saat ini, bukan sekadar pelengkap diplomasi.

PBB diharapkan tidak hanya mampu menyelesaikan krisis militer, tetapi juga sigap memitigasi ancaman non-tradisional yang makin mendesak, seperti regulasi Kecerdasan Buatan (AI) dan penanganan dampak perubahan iklim global.

Partaigelora.id-Podcast Gelora Talks edisi terbaru yang tayang di kanal YouTube Gelora TV pada Jumat  (24/9/2026), menghadirkan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Jakarta Timur, Muhammad Sirod.  

Mantan Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran ini, menegaskan optimisme pelaku usaha terhadap arah kebijakan ekonomi nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam Gelora Talks yang dipandu Ketua Korbid Kebijakan Publik Sarah Handayani bertajuk ‘Menteri Keuangan Berganti! Bagaimana Nasib UMKM & Target Ekonomi 8 %’ ini, Sirod  mengupas tuntas persoalan efisiensi anggaran, penguatan UMKM, hingga pentingnya literasi publik dalam mengawal target pertumbuhan ekonomi 8 persen.

Sirod menekankan bahwa pergantian Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa ke Suahasil Nazara hendaknya dimaknai sebagai upaya memuluskan harmonisasi lintas lembaga.

Dimana pada tahun kedua pemerintahan, integrasi yang solid antara Kementerian Keuangan, BPI Danantara, dan Bank Indonesia (BI) dinilai sangat krusial untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.

“Pak Suahasil membawa pendekatan yang smooth dan non-kontroversial untuk memberikan kepastian pasar,” ujar Sirod.

Kendati begitu Sirod tetap menyoroti adanya tantangan berat yang dihadapi APBN sekarang, mulai dari beban pembayaran bunga utang warisan yang mencapai sekitar Rp600 triliun hingga beban proyek infrastruktur seperti Kereta Cepat (Whoosh) sebesar Rp1 triliun per tahun.

“Kita berharap Menteri Keuangan yang baru Pak Suahasil dapat terus menjaga stabilitas dan meyakinkan publik di tengah berbagai tekanan ekonomi makro dan geopolitik global,” ujar Sirod.

Sirod mengatakan, ada beberapa poin kunci untuk menggerakkan mesin pertumbuhan ekonomi saat ini. Yakni efisiensi fiskal & fleksibilitas utang,  pemberdayaan UMKM & industri,  serta penegakan hukum & efek jera.

Adapun efisiensi fiskal & fleksibilitas utang adalah langkah efisiensi anggaran kementerian/lembaga senilai Rp300 triliun dipuji karena langsung dialokasikan untuk Program Strategis Nasional (PSN), seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), kedaulatan pangan, dan energi.

“Selain itu, rasio batas utang 40 persen PDB dinilai perlu dikaji ulang secara ilmiah (scientific-based) agar memberi ruang ekspansi ekonomi yang produktif,” katanya.

Sirod mengusulkan agar pemerintah dan DPR melakukan kajian ilmiah (scientific-based) mengenai rasio batas utang negara terhadap PDB tersebut.

 “Selama dikelola secara produktif untuk penguatan industri nasional, maka Indonesia memiliki ruang fleksibilitas jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga yang mencapai 60 hingga 80 persen,” katanya.

Sedangkan pemberdayaan UMKM & industry bertujuan sektor UMKM mendapatkan pendampingan inkubator bisnis dan akses pembiayaan yang murah agar dapat naik kelas dan terhubung langsung dengan rantai pasok industri nasional.

Hal ini karena kondisi para pelaku UMKM saat ini yang masih berjuang pulih dari dampak pandemi COVID-19.

“UMKM butuh akses bunga yang kompetitif dan pendampingan melalu inkubator bisnis agar bisa scale-up dan masuk ke dalam rantai pasok industri. UMKM tidak boleh lagi hanya dijadikan sekadar pajangan (showcase) BUMN,” tegasnya.

Sementara penegakan hukum & efek jera merupakan langkah tegas menindak praktik underground economy dan under-invoicing dinilai memberikan efek kejutan (shock therapy) yang menciptakan kesetaraan iklim usaha (level playing field) bagi pengusaha taat pajak.

Karena itu, Sirod menyambut positif ketegasan Presiden Prabowo dalam penegakan hukum dan memberantas kebocoran keuangan negara tersebut.

Penindakan tegas oleh aparat penegak hukum dan penggunaan sistem perpajakan terintegrasi (Coretax) dinilainya memberikan efek kejutan (shock therapy) yang menciptakan kesetaraan iklim usaha (level playing field).

“Penegakan hukum tanpa pandang bulu membuat pelaku usaha merasa lebih tenang karena ada kepastian hukum dan iklim bisnis yang sehat. Semua pihak didorong untuk taat pada aturan yang sama (walk the talk),” katanya.

Namun, Sirod yang juga fungsionaris Kadin Indonesia ini mengingatkan bahwa target 8 persen bukanlah angka akademis semata, melainkan syarat mutlak untuk menciptakan lapangan kerja terdidik dan mengakselerasi industrialisasi.

“Jika pertumbuhan hanya bertahan di level 5 persen, Indonesia hanya mengandalkan konsumsi domestik tanpa lompatan struktur ekonomi yang signifikan,” katanya.

Ia mengimbau masyarakat, khususnya kelompok kelas menengah, untuk tidak terjebak dalam arus algoritma media sosial yang destruktif atau memberikan penilaian parsial (early judgement).

“Presiden telah menunjukkan leadership dengan mengurai langsung akar masalah bangsa. Tugas kita sekarang adalah mendukung proses manajemen dan implementasinya. Mari mengawal pemerintah secara kritis, objektif, dan holistik demi persatuan serta kemajuan ekonomi Indonesia,” pungkasnya.

Partagelora.id-Partai Gelora Indonesia secara resmi meluncurkan program mingguan bertajuk Ngaji Politik yang disiarkan secara langsung melalui aplikasi Zoom Meeting dan kanal-kanal digital partai seperti YouTube dan Istagram pada Rabu malam.

Program ini diinisiasi sebagai langkah untuk membangun kembali kesadaran spiritual umat Islam dalam berbangsa dan bernegara serta mengikis praktik politik transaksional.

Ngaji Politik ini terbagi ke dalam dua seri, yakni Serial Spiritualitas Politik yang dibawakan oleh K.H. Muhith Muhammad Ishaq dan Serial Ijtihad-Ijtihad Politik bersama Dr. Abdurrahim, Lc., M.A.

Partai Gelora berharap melalui kajian ini, aktivitas politik dapat dilandasi oleh kesadaran iman dan tanggung jawab moral, serta dapat membangun kembali integrasi antara nilai-nilai agama dan dinamika politik di Indonesia.

Ketua Bidang Syiar dan Dakwah DPP Partai Gelora Indonesia, K.H. Muhith Muhammad Ishaq, Lc., M.A., hadir sebagai penceramah utama dalam sesi perdana Ngaji Politik bertema ‘Setiap Manusia Adalah Anggota Sebuah Umat’ Ini pada Rabu (23/9/2026)

Dalam pemaparannya, K.H. Muhith menyoroti salah satu persoalan mendasar yang dialami masyarakat, yaitu adanya dikotomi atau pemisahan antara nilai-nilai agama dan kehidupan politik.

Menurutnya, pemisahan tersebut berpotensi menggeser motivasi partisipasi politik dari panggilan moral-spiritual menjadi sekadar transaksi pragmatis.

Ia mengkritik tren politik transaksional dan mengimbau agar partisipasi politik umat dilandasi oleh semangat rohani serta dorongan nilai keagamaan.

“Kita ingin menggerakkan umat dengan semangat integrasi yang kuat. Motivasi politik umat seharusnya berawal dari panggilan agama. Dengan begitu, partisipasi masyarakat tidak lagi semata-mata didorong oleh semangat transaksional atau sekadar prinsip materialistis,” ujar K.H. Muhith.

Mengutip pandangan ulama besar Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya ‘Ulumuddin, ia menekankan pentingnya sinergi antara kekuasaan dan agama. Dalam pandangan Al-Ghazali, agama dan kekuasaan adalah saudara kembar (al-mulku wad-dinu taw’aman).

“Agama adalah fondasi, sementara kekuasaan atau negara adalah penjaganya. Sesuatu yang tidak memiliki fondasi akan runtuh, dan sesuatu yang tidak ada penjaganya akan hilang. Agama tidak dapat dijalankan dengan sempurna tanpa pengelolaan dunia yang baik dan kondusif,” jelasnya.

Lebih lanjut, K.H. Muhith menjelaskan makna mendalam dari kata ‘umat’ yang terserap dari bahasa Al-Qur’an.

Ia menerangkan bahwa dimensi keumatan dalam Islam tidak hanya terbatas pada hubungan antarmanusia, tetapi juga mencakup kesadaran ekologis dan perlindungan terhadap seluruh ciptaan Allah, termasuk hewan dan lingkungan sekitar, sebagaimana termaktub dalam Surat Al-An’am ayat 38.

“Kita ingin menggerakkan umat dengan semangat integrasi yang kuat. Motivasi politik umat pada mulanya seharusnya adalah panggilan agama, bukan sekadar dorongan materi atau pragmatisme transaksional,” tegas K.H. Muhith.

Karena itu, penegakan nilai agama dan hukum sosial membutuhkan instrumen negara dan kekuatan politik riil yang dipimpin oleh figur yang saleh, kuat, dan terpercaya,.

Menurut dia, pada prinsipnya aada lima dimensi utama kata ‘umat’ dalam kehidupan yang disebutkan lebih dari 50 kali dalam Al-Qur’an dan 380 kali dalam hadist.

Pertama dimensi kauniyah (ekologi), yakni mencakup seluruh makhluk hidup di alam semesta. Mengutip QS. Al-An’am: 38 dan hadis riwayat Bukhari tentang larangan membakar sarang semut.

Iia menekankan bahwa hewan dan lingkungan adalah umat yang bertasbih sehingga wajib dilindungi dari pengrusakan.

Kedua dimensi ijtima’iyah (sosial), yakni komunitas masyarakat yang terikat oleh nilai, tradisi, atau ajaran bersama (QS. Az-Zukhruf: 22–23).

Ketiga diniyah (agama), yakni pembawa identitas ajaran tauhid dan keberagamaan (QS. Al-Anbiya: 92).

Keempat dimensi tarikhiyah (sejarah), yakni akar sejarah manusia yang pada hakikatnya bermula dari ketauhidan yang satu (QS. Yunus: 19).

Kelima dimensi siyasiyah (politik), yakni kekuatan politik riil yang mampu mengarahkan tatanan masyarakat menuju kebaikan dan mencegah kemungkaran.

K.H. Muhith  menyimpulkan bahwa ketahanan spiritual umat Islam terbukti mengakar kuat sepanjang sejarah.

Yakni adanya sejarah panjang daya tahan spiritual umat Islam yang tidak pernah punah meski dihantam berbagai krisis politik global—seperti yang terlihat pada sejarah pecahan Uni Soviet, Bosnia di Yugoslavia, hingga imperium Mongol.

“Politik yang dilandasi oleh agama bukan berarti menjual agama, melainkan menjadikan nilai agama sebagai spirit moral untuk mendatangkan keberkahan bagi bangsa (baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur),” katanya.

Ia menekankan bahwa perintah amar ma’ruf nahi mungkar (mengajak pada kebaikan dan mencegah kemungkaran) sebagaimana tercantum dalam Surat Ali ‘Imran ayat 104 tidak dapat berjalan optimal tanpa adanya kekuatan politik riil.

Ditegaskannya, bahwa bahwa penegakan aturan sosial, hukum pidana, hingga jaminan ketertiban masyarakat membutuhkan legitimasi kekuasaan serta pimpinan yang memiliki kriteria qawi (kuat), ‘alim (berilmu), dan amin (terpercaya).

“Amar ma’ruf nahi mungkar itu dari atas ke bawah, maka membutuhkan power. Tanpa kekuatan politik riil dan hadirnya negara, pelaksanaan hukum dan pengayoman terhadap masyarakat tidak akan berjalan efektif,” lanjutnya.

“Agama dan kekuasaan adalah saudara kembar (al-mulku wad-dinu taw’aman). Harusnya saling bersinergi dan melindungi. Jika hari ini hubungan tersebut dirasa kurang ideal, menjadi tugas kita bersama melalui ikhtiar ngaji politik ini untuk menyehatkan kembali relasi antara agama dan negara,” pungkasnya.

Partaigelora.id-Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia meminta seluruh pengurus dan kadernya untuk tidak cemas terhadap wacana kenaikan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) menjadi 5 persen, termasuk juga soal syarat pencalonan presiden (capres) yang didukung dua fraksi dalam usulan revisi undang-undang (RUU) Pemilu.

Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Desk Rekrutmen Anggota DPP-DPW secara digelar secara daring pada Senin (21/9/2026) malam.

Dalam rapat koordinasi yang dipimpin Ketua Desk Rekrutmen Anggota sekaligus  Ketua Korbid Penggalangan DPP Partai Gelora Triwisaksana menegaskan, bahwa usulan ambang batas parlemen 5 persen  dalam RUU Pemilu itu belum final, masih cair.

“Saya tegaskan bahwa dinamika regulasi Pemilu 2029 saat ini masih sangat cair. Ini baru bersifat wacana saja, baik yang threshold 5 persen dan juga kemudian syarat capres diusulkan dua fraksi,” kata Triwisaksana dalam keterangannya, Rabu (23/9/2026).

Ia meminta pengurus dan kader tidak perlu kwatir mengenai isu kenaikan ambang batas parlemen dari 4 persen menjadi 5 persen, hingga usulan syarat pencalonan presiden yang diusulkan dua fraksi di DPR.

Baca juga:

Targetkan Jadi Peserta Pemilu 2029 dan Lolos ke Senayan, Partai Gelora Bentuk Desk Rekrutmen Anggota

Menurut dia, berbagai wacana politik dalam usulan pembahasan RUU Pemilu yang bergulir,  masih sebatas tes ombak dari partai-partai di parlemen.

“Isu mengenai threshold 5 persen itu, manuver cek ombak dari partai-partai eksisting untuk nanti dirangkum di dalam Revisi UU Pemilu. Karena berupa ma berupa manuver dan wacana yang belum tentu berlaku,” tegasnya.

Sani, sapaan akrab Triwisaksana, mengingatkan bahwa regulasi pemilu dari waktu ke waktu sangat dinamis, seperti presidential threshold yang dulunya tinggi pun bisa berubah saat diuji di Mahkamah Konstitusi (MK)

Begitupula dengan parliamentary threshold, dimana MK menghapus ketentuan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4 persen suara sah nasional yang diatur dalam UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) karena tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan melanggar kepastian hukum yang dijamin konstitusi.

Namun, untuk sementara waktu penghapusan ambang batas parlemen 4 persen itu tidak berlaku untuk Pemilu DPR 2024, tetapi untuk Pemilu 2029.

Baca juga:

Mahfuz Sidik: Revisi UU Pemilu Perlu Permudah Prosedur dan Mekanisme Pemilu

“Karena itu, kita tidak perlu down, galau atau risau dalam menentukan strategi politik dalam kepemiluan 2029. Wavana itu masih prematur,” ujar Triwisaksana.

Ia menilai daripada menghabiskan energi untuk merespons wacana yang belum pasti, Partai Gelora memilih berfokus pada agenda strategis di internal partai, yaitu memenuhi syarat keanggotaan  dan verifikasi parpol di Sipol KPU.

Ketua Korbid Penggalangan DPP Partai Gelora ini berpandangan, bahwa Partai Gelora akan menjadi kuda hitam dalam Pemilu 2029, memenuhi ambang batas parlemen yang ditentukan dan lolos ke Senayan .

“Kita mulai perjuangan ini  dari rekrutmen anggota, kita penuhi semua syarat-syaratnya di Sipol KPU untuk verifikasi. Bisa jadi Partai Gelora justru menjadi kuda hitam dan menang di Pemilu 2029,” katanya.

Ia mengibaratkan pemenuhan syarat verifikasi parpol seperti wudu sebelum menunaikan ibadah salat.

Tanpa kelulusan verifikasi KPU di tingkat pusat, maka pembahasan mengenai daerah pemilihan (dapil) prioritas maupun strategi kontestasi Pemilu 2029 tidak akan bisa berjalan.

Guna memastikan kesiapan tersebut, Partai Gelora menerapkan prinsip kerja nasional yang terintegrasi sekaligus terdesentralisasi.

Triwisaksana optimistis bahwa apabila rekrutmen basis anggota berjalan masif di tingkat kabupaten/kota, maka Partai Gelora akan sukses pada Pemilu 2029 mendatang.  “Jadi kita fokus saja pada rekrutmen anggota dan verifikasi parpol sekarang,” katanya.

Ia menambahkan, penataan langkah strategis Partai Gelora selanjutnya akan dibahas secara komprehensif dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Bimbingan Teknis (Bimtek Nasional (Bimteknas) yang dijadwalkan akan digelar dalam waktu dekat.