Category: Kegiatan

Partaigelora.id-Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia sekaligus Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Fahri Hamzah mengatakan, bahwa pengungkapan kasus korupsi oleh Kortas Tipidkor Polri yang berkaitan dengan tiga kasus korupsi batu bara PLN, ASABRI dan Krakatau Steel, serta operasi tangkap tangan (OTT) kepala daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menimbulkan pertanyaan serius di masyarakat.

“Perkembangan hari-hari ini wajar menyebabkan orang kemudian secara terus-menerus bertanya-tanya, mengapa korupsi terus terjadi dan mengapa kita seperti tidak mampu untuk menyelesaikannya,” kata Fahri Hamzah dalam Kajian Pengembangan Wawasan dengan tema ‘Mengapa Korupsi Masih Terjadi?, Jumat (10/7/2026) malam.

Menurut Fahri, hal ini sudah ia prediksi bakal terjadi sebelumnya. Bahkan dia telah menulis beberapa buku untuk menjawab pertanyaan ini. Salah satunya pada buku pertama yang ditulisnya pada 2012 dengan judul ‘Demokrasi, Transisi dan Korupsi’.

“Saya menjelaskan secara teoritis bagaimana korupsi terjadi pada masa demokrasi. Saya jelaskan komparasi tentang negara-negara yang dianggap sukses memberantas korupsi dan tentunya ada yang gagal memberantas korupsi,” katanya.

Ia kemudian menyampaikan tesis, mengenai bagaimana cara menghadapi dan memberantas korupsi di masa demokrasi. Dimana demokrasi itu, seharusnya adalah sistem anti korupsi secara otomatis.

Karena demokrasi menghargai keterbukaan, rule of law (supremasi hukum), transparansi, dan profesionalitas. Hal ini tentu sejalan dengan gagasan perjuangan suatu bangsa untuk melawan korupsi, seperti Indonesia.

“Tapi ada banyak negara yang kategorinya adalah negara otoriter, non demokratis. Tapi kenapa kok malah sukses memberantas korupsi?,” ungkap dia.

Sebab, antara otoritarianisme atau negara non demokrasi itu, sebenarnya tidak sejalan dengan gagasan anti korupsi. Karena negaranya bersifat tertutup , tidak ada partisipasi publik , tidak ada transparansi dan akuntabilitas.

“Tetapi faktanya banyak negara-negara yang disebut sebagai negara otoriter bahkan dipimpin oleh single party, tetapi mereka dianggap sukses memberantas korupsi,” tegas Fahri.

Fenomena ini menyebabkan, bahwa masyarakat dituntut cerdas untuk memperkaya wawasannya agar tidak menjadi bagian pelaku korupsi dan ikut serta menyampaikan gagasan-gagasan baru dalam pemberantasan korupsi di dalam negara demokrasi.

“Di buku kedua saya sebeneranya telah menuliskan tentang metode baru pemberantasan korupsi , arah baru pemberantasan korupsi. Ini saya tulis ketika masa revisi terhadap Undang-undang KPK,” katanya.

Fahri menegaskan, dalam negara demokrasi, penegakan hukum yang tidak diawasi secara otomatis pasti akan menciptakan korupsi di dalam penegakan hukum itu sendiri.

“Itu sebabnya di dalam revisi Undang-Undang KPK, kita meletakkan lembaga pengawas supaya setiap penggunaan kewenangan dalam negara itu, harus ada pengawasannya. Karena manusia itu pada dasarnya sama saja. Kalau tidak diawasi dia cenderung berbuat semena-mena.,” katanya.

Wakil Ketua DPR 2014-2019 ini mengatakan, bahwa korupsi itu pada dasarnya bukanlah tindakan individu an sich, tapi adalah tindakan dari sebuah sistem.

“Karena itulah, tanpa perbaikan sistem, tidak ada pemberantasan korupsi. Tidak ada negara anti korupsi, tidak ada negara bebas korupsi, kalau tidak ada perbaikan sistemnya,” ujar Fahri.

Sehingga upaya pemberantasan korupsi tidak bisa disederhanakan hanya sebagai ‘tindakan berburu orang’, karena tidak akan menyelesaikan masalah.

“Anti korupsi adalah tindakan perbaikan kepada keseluruhan sistemnya. Sebagai negara demokrasi, kita belum menunjukkan sebagai negara yang bebas korupsi. Secara kasat mata sering melihat fenomena tindakan korupsi. Bahkan hari ini kita sedang dikejutkan oleh adanya perselisihan yang terbuka di antara penegak hukum. Dulu ada peristiwa cicak buaya satu dan dua, sekarang apalagi kita tidak tahu,” katanya.

Ada Masalah Penegakan Hukum

Dalam kesempatan ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan, bahwa Indonesia saat ini ada masalah dalam penegakan hukum , termasuk mengenai cara dalam memberantas korupsi itu sendiri.

“Fenomena mengapa korupsi ini masih terjadi. Hal ini tidak bisa dijawab dengan moral, tapi sistem jawabannya,” kata Fahri.

Ia kerap mencontohkan soal kedekatan antara dua kota di Batam (Kepulauan Riau) di Indonesia dengan Singapura mengenai sistem yang digunakan di kedua negara. Dimana penduduk ke dua negara saling berkunjung setiap hari.

“Di Singapura, kita seperti terkondisikan, kota itu bersih, tidak boleh merokok sembarangan, tidak tidak boleh buang sampah sembarangan. Dan ketika kita di sana, perilaku kita sendiri tiba-tiba menjadi mengikuti apa yang ada di dalam kota itu,” ujarnya.

Sementara ketika orang Singapura datang ke Batam, mereka justru terbawa prilaku yang toleran terhadap kedisiplinan seperti merokok sembarangan, serta membuang sampah sembarangan terlihat di mana-mana, dan lain-lain.

“Ini menjadi kebiasaan baru orang Singapura, begitu masuk di Batam. Tetapi begitu mereka masuk lagi ke Singapura, mereka terbiasa disiplin lagi. Jadi jawabannya memang karena sistemnya,” tegas Fahri.

Karena itu, pada akhirnya sebuah sistemlah yang akan membentuk sikap dan prilaku seseorang, menjadi baik atau buruk.

Sehingga apabila sebuah sistem yang digunakan buruk, baik di dalam birokrasi maupun di institusi negara, maka akan menyebabkan orang-orang baik yang masuk bisa menjadi penjahat.

“Kita melihat ada banyak sekali orang-orang yang masuk, kemudian terlibat dalam tindakan itu (korupsi). Ini adalah hasil dari penciptaan sistem yang buruk,” katanya.

Adapun sistem yang dimaksudnya terdiri dari serangkaian definisi seperti falsafah, makna, pengertian dan lain sebagainya yang diturunkan menjadi aturan, prosedur, undang-undang, peraturan pemerintah dan lain-lain.

“Dan kalau kita berbicara negara hukum, maka definisinya harus dibikin clear, termasuk apa yang disebut korupsi dan apa yang tidak disebut sebagai korupsi. Karena apabila teks itu mengalami pelebaran makna , maka semua bisa terjadi,” katanya.

Sehingga hukum tentang korupsi tersebut harus tertulis, jelas dan memiliki makna yang pasti, serta tidak boleh menggunakan pasal karet yang menimbulkan jebakan-jebakan.“Di dalam penelitian yang saya lakukan, paling tidak ada empat unsur yang menjadi definisi daripada tindak pidana korupsi itu. Pertama harus ada orangnya, kedua melawan hukum, ketiga memperkaya diri, dan keempat merugikan keuangan negara,” pungkasnya.

Partaigelora.id-Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Anis Matta menegaskan bahwa perebutan pengaruh global selama puluhan tahun tidak dapat dilepaskan dari faktor geografi dan penguasaan sumber daya energi, terutama minyak bumi.

Karena itu, pemahaman terhadap peta dunia menjadi bekal penting untuk membaca arah politik internasional.

Pesan tersebut disampaikan Anis Matta saat menjadi pembicara dalam Sajid Friday Morning Talk yang diselenggarakan Serikat Jurnalis Muslim Indonesia (Sajid), Jumat (10/7/2026).

Diskusi dipandu Ketua Umum Sajid Bachtiar Nasir dan dihadiri jurnalis Muslim serta kalangan akademisi.

“Kita bicara tentang situasi geopolitik, sebenarnya fokusnya ke Timur Tengah. Tapi dalam kesempatan ini, karena yang hadir banyak jurnalis dan mantan jurnalis, saya beri gambaran background yang lebih luas, tentang bagaimana cara kita memahami konflik yang saat ini sedang terjadi.”

“Terutama dari sisi background sejarah, kemudian pendekatan geografi, dan cara kita memahami, bagaimana cara pemikir strategis di negara-negara besar ini, menentukan arah strategi mereka. Kemudian kita memahami perang di Timur Tengah dalam konteks yang lebih luas lagi,” ujar Anis Matta.

Anis Matta menjelaskan, secara geopolitik dunia terbagi ke dalam dua kawasan besar, yakni Benua Amerika dan gabungan Asia, Afrika, serta Eropa.

Menurut dia, pembagian geografis tersebut berpengaruh terhadap distribusi penduduk, kekuatan ekonomi, hingga perebutan pengaruh antarnegara.

Ia memaparkan, sekitar 1,1 miliar penduduk tinggal di Benua Amerika, sementara sekitar 7,1 miliar lainnya berada di tiga benua tua.

Meski demikian, kedua kawasan sama-sama menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia dengan kontribusi terbesar terhadap produk domestik bruto (PDB) global.

Menurut Anis Matta, negara-negara Islam yang tergabung dalam kelompok D-8 juga memiliki potensi ekonomi yang besar dengan nilai PDB gabungan mencapai sekitar 5,1 triliun dolar AS.

Potensi tersebut, kata dia, dapat menjadi modal penting dalam membangun kerja sama ekonomi dunia Islam.

Selain ekonomi, Anis Matta menekankan bahwa minyak bumi masih menjadi faktor strategis yang memengaruhi hubungan internasional.

Sekitar 48 persen cadangan minyak dunia berada di Timur Tengah, sementara hampir sepertiga lainnya berada di kawasan Benua Amerika.

“Timur Tengah menjadi kawasan yang sangat strategis karena menyimpan hampir separuh cadangan minyak dunia. Ini menjadikan kawasan tersebut sebagai pusat kepentingan geopolitik global,” ujarnya.

Anis Matta juga mengulas persaingan Blok Barat dan Blok Timur pada era Perang Dingin. Menurutnya, kepemilikan senjata nuklir oleh kedua kubu membuat perang terbuka tidak terjadi, namun persaingan bergeser menjadi perang proksi di berbagai kawasan.

Ia menilai berbagai pergantian rezim, perang saudara, hingga konflik politik di Amerika Latin, Afrika, dan Timur Tengah pada masa itu merupakan bagian dari kontestasi dua kekuatan besar dunia.

itu, negara-negara Teluk dinilai mampu menjaga stabilitas politik karena ditopang kekayaan minyak dan gas serta kebijakan redistribusi kesejahteraan kepada masyarakat.

Kondisi tersebut membuat kawasan Teluk berkembang lebih stabil dibandingkan sejumlah negara non-Teluk yang berkali-kali dilanda konflik politik dan perang.

Partaigelora.id-Ketua Koordinator Pelaksana Harian Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Rofi Munawar, memberikan pemaparan mendalam terkait pengelolaan ego dan nafsu politik dalam Kajian Pengembangan Wawasan Spiritual (tazkiyatun nafs) dengan tema ‘Cara Mengelola Ego & Nafsu Politik’ pada Selasa ( 7/7/2026) malam.

Dalam paparannya, Rofi’ mengatakan, nafsu politik pada dasarnya bersifat netral dan alami, karena politik dipandang sebagai bagian integral dari ibadah. Sehingga ikhtiar utamanya bukan mematikan nafsu politik, melainkan mengelolanya agar terarah menuju kemaslahatan.

Ia menegaskan bahwa keberadaan nafsu politik merupakan hal yang alami dan netral, namun membutuhkan landasan spiritual agar tidak terjerumus dalam kesombongan dan penyalahgunaan kekuasaan.

Menurut Rofi’, menjauhi dunia politik hanya karena takut tidak bisa mengendalikan nafsu adalah langkah yang kurang tepat. Bagi Partai Gelora, aktivitas politik merupakan bagian tak terpisahkan dari pengabdian dan ibadah kepada Allah SWT.

“Nafsu politik itu sebuah keniscayaan. Yang terpenting bukan mematikan nafsu tersebut, melainkan bagaimana mengelolanya agar tetap terarah, memiliki arah dan tujuan yang benar, serta membawa kemaslahatan besar,” ujar Rofii.

Dalam kajian tersebut, Rofii membagikan lima langkah strategis untuk mengelola ego dan nafsu politik bagi para kader dan pejuang politik.

Pertama menjadikan takwa sebagai pijakan operasional, kedua meniatkan politik sebagai upaya perbaikan (islah), ketiga melakukan muhasabah berkelanjutan, keempat memilihara kebersamaan dan sikap egaliter, serta menjaga keheningan hati Nurani.

Menjadikan takwa sebagai pijakan operasional adalah takwa yang berfungsi membingkai nafsu agar tetap berada pada jalur kebaikan dan menjauhi penyimpangan, sekaligus menjadi kunci datangnya pertolongan Allah dalam perjuangan politik.

Sedangkan meniatkan politik sebagai upaya perbaikan (islah) adalah meneladani misi para nabi, setiap jabatan, popularitas, dan capaian politik harus dimaksimalkan untuk memperluas jangkauan kebaikan di tengah masyarakat.

Sementara melakukan muhasabah berkelanjutan bertujuan agar pemimpin politik harus membuka diri terhadap evaluasi dan nasihat, baik saat mengalami kegagalan maupun saat meraih keberhasilan, guna menghindari sifat merasa paling benar.

Lalu, memelihara kebersamaan dan sikap egaliter adalah menjaga hubungan erat dengan seluruh elemen perjuangan dan masyarakat.

Rofi’ mengingatkan bahwa kepemimpinan layaknya anggota tubuh, di mana posisi atas tidak akan bisa berdiri tegak tanpa penopang di bawahnya.

Terakhir, menjaga keheningan hati Nurani dimaksudkan agar mengingat kekuasaan itu memiliki sifat adiktif, hati yang khusyuk menjadi benteng utama agar politisi tidak dikuasai oleh rasa rakus dan ketidakpuasan.

Rofi’ juga menyinggung perihal ambisi politik yang kerap dinilai negatif. Menurutnya, ambisi dan dorongan untuk berkuasa adalah hal yang sah selama ditujukan untuk merealisasikan cita-cita politik yang baik.

Namun, garis batasnya terletak pada ketakwaan dan kontrol diri agar ambisi tersebut tidak melampaui batas (thughyan).

Ketua Koordinator Pelaksana Harian DPP Partai Gelora ini menilai nafsu politik pada dasarnya mengalami dinamika yang progresivitas.

Karena pertama memiliki sifat dasar progresif: Nafsu politik memiliki daya dorong alami yang terus menuntut peningkatan (ambisi, posisi, kekuasaan). Jika tidak dibingkai nilai agama, sifat progresif ini berubah menjadi destruktif.

Kedua merupakan bentuk manifestasi penyimpangan seperti nafsu yang tidak terkendali mewujud dalam dua ranah utama, yaitu ucaapan berupa pernyataan yang takabur, manipulatif, merendahkan orang lain, atau menyebar narasi rasis/divisif, serta tindakan seperti penyalahgunaan wewenang, penyimpangan kebijakan, korupsi, hingga tindakan otoriter.

Karena itu, agama sebagai rem utama dari ego dan nafsu politik tersebut: Dimana agama melalui mekanisme takwa—yakni kewaspadaan dan kehati-hatian (muraqabah)—menjadi satu-satunya instrumen yang mampu menyentuh akar masalah di dalam hati nurani.

“Tanpa ketakwaan yang aktif, seorang politisi akan kehilangan kepekaan moral (moral compass), sehingga tindakan yang melampaui batas (thughyan) tidak lagi dipersepsikan sebagai sebuah penyimpangan, melainkan pembenaran atas nama kekuasaan,” katanya.

Melalui kajian tazkiyatun nafs ini, Partai Gelora berharap seluruh kadernya dapat terus meningkatkan kapasitas spiritual di tengah dinamika perjuangan politik nasional.

Sehingga setiap langkah politik yang diambil senantiasa berlandaskan nilai-nilai ibadah dan kemanfaatan bagi bangsa.

Sebab ambisi dan keinginan berkuasa adalah hal yang sah sebagai bentuk dorongan determinasi dalam perjuangan. Ambisi berubah menjadi destructive ketika melampaui batas (thughyan).

“Jadi seorang pemimpin dapat mengenali batas tersebut melalui tingkat kepekaan ketakwaan dan nuraninya sendiri, terutama saat menyadari bahwa tindakan atau ucapannya mulai merugikan serta merendahkan orang lain,” pungkas Rofi’

Partaigelora.id-Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia mulai menggelar Program Ideologisasi Keumatan yang bertujuan memperkuat stamina mental, ideologi kebangsaan-keumatan, dan mencetak fungsionaris serta kader yang berintegritas tinggi.

Program ini diselenggarakan Koordinator Bidang (Korbid) Keumatan DPP Partai Gelora dalam rangka memperkuat stamina mental, ideologi kebangsaan-keumatan, dan mencetak fungsionaris serta kader yang berintegritas tinggi pada Minggu (5/7/2026).

Program Ideologisasi Keumatan ini yang digelar di Gelora Media Center (GMC) di Jakarta ini diikuti oleh fungsionaris Korbid Keumatan, serta Korbid lain di DPP dan DPD Partai Gelora Jakarta Selatan.

Ketua Koordinator Pelaksana Harian DPP Partai Gelora Rofi Munawar mengatakan, bahwa program Ideologi Keummatan ini diharapkan memberikan pengetahuan dan narasi mengenai arah perjuangan umat.

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh PARTAI GELORA INDONESIA (@partaigeloraid)

“Jika narasi melahirkan kesadaran, dan pemimpin memberi arah, maka massa umatlah yang mengubah sejarah,” kata Rofi’Munawar.

Sedangkan Ketua Korbid Keumatan DPP Partai Gelora Achmad Zairofi mengatakan, kegiatan ini menjadi wadah penguatan narasi dan penyamaan visi bagi seluruh kader.

“Mari terus bergerak, menyatukan langkah untuk membawa perubahan nyata bagi bangsa,” kata Achmad Zairofi.

Sebelumnya, fungsionaris dan kader Partai Gelora di DPP, DPW maupun DPD se-Indonesia telah mendapatkan Program Kaderisasi dan Ideologisasi yang diselenggarakan oleh Korbid Kaderisasi DPP Partai Gelora.

Program ini difokuskan pada pemahaman visi, arah, dan tujuan partai untuk menjadi solusi bagi bangsa melalui dua tahap.
Pertama Ideologisasi Dasar untuk membekali fungsionaris dan kader dengan nilai-nilai serta pedoman ideologi partai.

Kedua Capacity Building (Pengembangan Kapasitas) untuk memberikan pelatihan kepemimpinan dan pembentukan fasilitator (Training for Facilitator) untuk memastikan kaderisasi berjalan masif di daerah.

Partaigelora.id-Saya baru saja membuka kembali disertasi doktoral Sumitro Djojohadikusumo, Het Volkscredietwezen in de Depressie, Kredit Rakyat di Masa Depresi. Ia mulai menulisnya di Rotterdam pada 1940, persis ketika Jerman Nazi menyerbu Belanda dan kamarnya sendiri nyaris hancur oleh bom Luftwaffe.

Di bawah bimbingan Prof. G.L. Gonggrijp, ia menyelesaikannya pada 1943 dan meraih gelar doktor ekonomi dalam usia yang belum genap dua puluh enam tahun, sebuah pencapaian yang jarang ada tandingannya hingga hari ini.

Yang menarik bukan hanya kecepatan studinya, melainkan pilihan objeknya. Di tengah dunia yang seluruh perhatiannya tertuju pada runtuhnya pasar saham dan bangkrutnya korporasi besar akibat Depresi Besar,

Sumitro justru meneliti hal yang tampak kecil: sistem kredit rakyat, volkscredietwezen, jaringan bank desa dan lumbung kredit yang dibangun pemerintah kolonial untuk menjangkau petani dan pedagang kecil.

Kesimpulannya melampaui zamannya. Sumitro tidak melihat kemiskinan rakyat sekadar sebagai kekurangan uang. Ia melihatnya sebagai akibat dari lembaga yang rapuh, yang justru runtuh pada saat rakyat paling membutuhkannya.

Karena itu yang ia cari bukan tambahan kredit semata, melainkan sebuah sistem yang membuat kredit rakyat tetap tersedia bahkan ketika krisis datang dan pergi silih berganti.

Ada detail yang jarang disebut ketika kita bicara tentang disertasi ini, dan menurut saya justru itulah yang membuatnya begitu personal, bukan sekadar akademis. Objek penelitian Sumitro, volkscredietwezen itu, bukan dunia asing baginya.

Ayahnya sendiri, Margono Djojohadikusumo, meniti karier lebih dari dua puluh tahun di dalam institusi itu. Margono bergabung dengan Dinas Perkreditan Rakyat sejak 1917, mengikuti kursus di Batavia hingga menjadi inspektur pembantu pada 1921, bertugas di Madiun dan Malang, lalu menjadi inspektur di Batavia pada 1927, sebuah posisi yang pada masa itu nyaris selalu dipegang pejabat Belanda.

Pada 1937 ia bahkan dikirim ke Kementerian Urusan Jajahan di Den Haag untuk membantu urusan perkreditan rakyat di tingkat kolonial, dan pada 1938 mewakili Hindia Belanda dalam Kongres Koperasi internasional.

Dengan kata lain, sang ayah hidup dan bekerja di dalam mesin yang kelak dibedah oleh anaknya dalam disertasi doktoral. Satu orang berada di dalam institusi, satu orang menganalisisnya dari luar sebagai ilmuwan. Dan ketika Indonesia merdeka, giliran sang ayah kembali bertindak, kali ini bukan sebagai pegawai di dalam sistem lama, melainkan sebagai pendiri sistem yang sama sekali baru.

Pada September 1945, Margono mendapat mandat dari Sukarno dan Hatta untuk mempersiapkan bank sirkulasi bagi negara yang baru merdeka. Ia berkeliling kota-kota di Jawa mengumpulkan dana dari rakyat sendiri, merekrut staf, dan mendirikan kantor yang kemudian berpindah dari Jakarta ke Yogyakarta mengikuti pemerintah yang terdesak Belanda.

Pada 5 Juli 1946 berdirilah Bank Negara Indonesia, dan Margono menjadi direktur utamanya yang pertama. Ketika Agresi Militer Belanda II mengancam republik pada 1948, ia bahkan menyelamatkan tujuh ton emas milik BNI, menjualnya di Macau, dan menggunakan hasilnya untuk membiayai diplomasi serta logistik perjuangan kemerdekaan.

Jadi begini urutannya. Sang kakek membangun kariernya di dalam institusi kredit rakyat warisan kolonial. Sang ayah membedah kegagalan institusi itu dalam disertasi doktoralnya, lalu di sepanjang hidupnya menuliskan gagasan besar tentang pembangunan ekonomi Indonesia.

Dan hari ini sang cucu, Presiden Prabowo Subianto, memimpin negara yang tengah membangun kembali arsitektur kelembagaan ekonomi dalam skala yang mungkin belum pernah ada sejak republik ini berdiri: Makan Bergizi Gratis, swasembada pangan, hilirisasi, koperasi desa, sekolah rakyat, hingga tiga juta rumah setiap tahun.

Ada satu fakta lagi yang layak direnungkan. Institusi yang diteliti Sumitro itu sendiri tidak pernah benar-benar mati. Ia berubah nama, dari Algemene Volkscredietbank pada era kolonial, menjadi Syomin Ginko pada masa pendudukan Jepang, hingga akhirnya ditetapkan kembali sebagai Bank Rakyat Indonesia pada 22 Februari 1946.

Hari ini, hampir sembilan dekade setelah disertasi itu ditulis, BRI melayani puluhan juta nasabah ritel melalui ribuan unit di seluruh pelosok negeri, dan tetap menjadi salah satu lembaga pembiayaan mikro terbesar di dunia. Itulah bukti paling nyata dari tesis Sumitro sendiri.

Kebijakan bisa lahir dan mati bersama pemimpinnya, tetapi lembaga, sekali dibangun dengan benar, dapat bertahan melewati penjajahan, pendudukan, revolusi, dan pergantian belasan presiden, dan tetap bekerja untuk rakyat kecil.

Pertanyaan yang sama persis berlaku hari ini. Presiden Prabowo membawa agenda transformasi yang skalanya tidak kecil. Tetapi justru karena skalanya begitu besar, muncul pertanyaan yang tidak kalah penting: apakah gagasan-gagasan besar itu sudah memiliki rumah kelembagaan yang cukup kuat untuk bertahan melampaui masa jabatan siapa pun?

Saya ambil contoh yang paling saya kenal, program pembangunan dan renovasi tiga juta rumah setiap tahun. Kebutuhan yang harus dijawab sangat besar, sekitar 9,9 juta keluarga belum memiliki rumah dan 26,9 juta rumah tidak layak huni tersebar di seluruh negeri.

Bertahun-tahun isu perumahan tidak pernah selesai, berbagai instrumen disiapkan, berbagai subsidi dan fasilitas pembiayaan diterapkan. Tetapi, tetap saja, backlog tidak pernah berkurang dan kita dikepung oleh kawasan kumuh di tengah arus urbanisasi yang tinggi.

Ini bukan soal kemauan politik. Presiden sudah menjadikan program 3 juta rumah ini salah satu prioritas tercepatnya. Ini soal pertanyaan yang lebih mendasar, yang sesungguhnya sudah lama diajukan oleh para pengamat kebijakan perumahan, termasuk dari dalam pemerintahan sendiri: siapa yang menjaga daftar kebutuhan rumah nasional secara akurat, siapa yang menjamin pembiayaan jangka panjangnya dengan biaya murah, siapa yang mengonsolidasikan tanah agar harganya tidak lebih cepat naik daripada pendapatan rakyat, dan siapa yang memastikan dua puluh tahun dari sekarang program ini tetap berjalan meskipun presidennya sudah berganti berkali-kali?

Jawaban atas pertanyaan itu tidak bisa berupa proyek tahunan. Jawabannya harus berupa lembaga, dengan mandat tunggal, payung hukum yang jelas, dan pembiayaan yang terjamin, bukan jaringan lembaga yang bekerja sendiri-sendiri tanpa dirigen.
Sejarah negara-negara yang berhasil melakukan lompatan perumahan selalu menunjukkan pola yang sama: satu lembaga dengan mandat tunggal, dibangun untuk hidup lebih lama daripada pemerintahan yang mendirikannya.

Singapura mendirikan Housing and Development Board pada 1 Februari 1960, menggantikan Singapore Improvement Trust yang gagal mengatasi krisis permukiman kumuh.

Dalam tiga tahun pertama HDB sudah membangun 21 ribu unit rumah, dan dalam waktu kurang dari satu dekade pemerintah Singapura menyatakan krisis perumahan telah teratasi. Hari ini lebih dari delapan dari sepuluh warga Singapura tinggal di rumah yang dibangun HDB, tersebar di 24 kota satelit.

Korea Selatan mendirikan Korea National Housing Corporation pada 1962, disusul lembaga pengembangan lahan yang belakangan bergabung menjadi Korea Land and Housing Corporation pada 2009, dan secara terpisah mendirikan Korea Housing Finance Corporation pada 2004 khusus untuk menjamin likuiditas pembiayaan jangka panjang. Pemisahan mandat ini disengaja: satu lembaga fokus membangun dan menyediakan tanah, satu lembaga lain fokus memastikan uangnya tersedia.

Jepang, yang kehilangan lebih dari empat juta rumah akibat perang, membangun tiga pilar kelembagaan hanya dalam rentang lima tahun setelah kekalahannya: Government Housing Loan Corporation pada 1950 untuk pembiayaan, Undang-Undang Perumahan Publik pada 1951 yang memberi mandat kepada pemerintah daerah membangun rumah sewa bagi warga berpenghasilan rendah, dan Japan Housing Corporation pada 1955 untuk pembangunan skala besar di kawasan perkotaan.

Ketiga pilar ini bersama-sama membiayai hampir 20 juta unit rumah antara 1950 dan 2007.

Tidak satu pun dari negara-negara itu menyelesaikan krisis perumahannya dengan satu keputusan presiden atau dalam satu periode kepemimpinan.

Mereka menyelesaikannya dengan membangun lembaga yang dirancang untuk terus bekerja bahkan setelah pemimpin yang mendirikannya sudah lama pensiun atau wafat.

Sesungguhnya inilah yang sejak awal dimaksudkan oleh Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Ketika para pendiri bangsa menuliskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dikuasai oleh negara dan disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, mereka tidak sedang menulis slogan.

Mereka sedang memberi mandat kelembagaan, memerintahkan generasi berikutnya untuk membangun lembaga, bukan sekadar mengucapkan niat baik.
Barangkali di sinilah pesan terdalam yang ingin disampaikan Sumitro hampir satu abad lalu, dan yang sudah lebih dulu dijalani ayahnya sendiri.

Gagasan besar hanya menjadi sejarah ketika berhasil dilembagakan, dan pelembagaan, pada akhirnya, adalah bentuk tertinggi dari kepemimpinan.

Sebab seorang pemimpin boleh berganti, tetapi institusi yang dibangunnya dengan benar akan terus bekerja untuk rakyat, sebagaimana lembaga kredit rakyat yang diteliti Sumitro hari ini masih hidup dalam wujud BRI, dan bank yang didirikan ayahnya masih berdiri dalam wujud BNI, juga BTN yang suatu hari ditugaskan khusus untuk membiayai sektor perumahan.

Jika sekarang kita ingin meninggalkan warisan yang benar-benar mengubah sejarah, tantangannya bukan hanya memastikan program-program besar itu berjalan hari ini.

Tantangan yang lebih besar, dan yang sudah diwariskan oleh tiga generasi keluarganya sendiri, adalah memastikan program-program itu memiliki rumah kelembagaan yang mampu bertahan puluhan tahun ke depan, jauh setelah nama kita sendiri menjadi bagian dari sejarah.

Fahri Hamzah Wakil Ketua Umum Partai Gelora sekaligus Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, penulis buku Indonesia Menuju Swasembada Pangan (IMSP) 2045

Partaigelora.id-Analisis Dunia Islam dan Timur Tengah (Timteng) Mahfuz Sidik mengatakan, seluruh negara di dunia menyambut baik penandatangan satu kesepakatan atau MoU (memorandum of understanding) penghentian peperangan antara Amerrika Serikat (AS) dan Iran pada 18 Juni 2026 lalu, yang difasilitasi Pakistan, kecuali Israel.

Penegasan itu disampaikan Mahfuz Sidik dalam Kajian Pengembangan Wawasan Geopolitik dengan tema ‘Prospek MoU Islamabad: Damai Permanen atau Perang Babak Baru?’ pada Jumat (3/7/2026) malam.

“Seluruh negara-negara di dunia menyambut dengan baik terhadap kesepakatan ini, kecuali satu negara saja yang sejak awal melakukan penolakan secara terbuka. Negara itu adalah Israel,” kata Mahfuz.

Karena itu, menurut Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) ini, cukup banyak pelanggaran yang terjadi yang dilakukan Israel paska MoU ini diberlakukan.

“Sebagai pihak yang terlibat dalam MoU ini, Israel palng banyak melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan ini,” katanya.

Sementara itu, publik AS menginginkan peperangan tahap kedua dengan Iran ini segera diakhiri untuk melanjutkan pembicaraan atau negosiaasi menuju kesepakatan final melalui MoU untuk saling pengertian, saling memahami untuk penghentian perang melalui satu kesepakatan.

Apalagi Presiden AS Donald Trump mendapatkan tekanan publik domestik dan dunia internasional agar perang dengan Iran segera dihentikan, karena menimbulkan ketidakpastian situasi geopolitik global dan krisis semakin dalam.

“Sehingga Senat Amerika Serikat meloloskan Resolusi Kewenangan Perang (War Powers Resolution) untuk membatasi kewenangan Presiden Donald Trump dalam melancarkan aksi militer lanjutan terhadap Iran,” katanya.

Namun, yang menjadi pertanyaan banyak pihak, bagaimana prospek MoU tersebut, apakah dapat mengantarkan AS, Israel dan Iran kepada situasi damai yang permanen atau justru akan membuka jalan bagi babak baru perang di kawasan Timteng.

Baca juga:

Partai Gelora Dorong Pemerintah Percepat Pengembangan Energi Nuklir

Komisi I DPR 2010-2017 ini mengungkapkan, ada 14 poin dalam MoU tersebut yang disepakati. Pada intinya, AS mengakomodasi semua permintaan Iran dalam proposalnya.

“Kesepakatan ini memang cukup mengejutkan ketika Amerika Serikat dalam perundingan ini melakukan pressure, bukan hanya pressure by diplomacy, tapi pressure by power ya pada akhirnya itu mengakomodasi keseluruhan proposal dari Iran. Ini mengundang tanda tanya? katanya.

Mahfuz menilai ada agenda tersembunyi yang dilakukan AS, dimana ada satu kesengajaan untuk menyepakati semua 14 poin proposal usulan Iran.

Selain itu, butir-butir atau diktum-diktum di dalam MoU tersebut, menyisakan kontradiksi-kontradiksi yang tidak mudah dikelola di lapangan, terutama dalam jeda waktu 60 hari penghentian peperangan.

“Kita tidak tahu, apakah ini kesepakatan final yang akan ditindaklajuti bentuk agreement atau treaty. Tapi kalau kita lihat di poin 14 MoU tuntutan ini, kesepakatan akhir harus difinilisasi dengan resolusi Dewan Kemanan PBB,” ujarnya.

Sehingga MoU ini akan mengikat para pihak, termasuk dunia internasional secera lebih menyeluruh.

“Tetapi karena ada agenda tersembunyi dari Amerika untuk menerima atau mengadopsi seluruh proposal Iran, menimbulkan kontradiksi-kontradiksi dan implementasi di lapangan. Maka tidak mengherankan banyak pihak meragukan MoU ini,” katanya.

MoU Retah dan Rapuh

Meski banyak pihak yang menyambut baik MoU ini, menurut Mahfuz, kesepakatannya sangat rentan dan rapuh, sewaktu-waktu situasinya bisa berbalik dan berseberangan dengan apa yang sudah disepakati.

Perubahan situasi itu, lanjutnya, akan terjadi dalam waktu 60 hari pda saat para pihak melanjutkan negosiasi pada kesepakatan akhir.

“Kita kita berharap ada kesepakatan akhir yang dihasilkan. Ini menyangkut nasib banyak negara-negara di dunia,” katanya.

Namun, belum genap 60 hari, baru sekitar 10 hari paska MoU, sudah terjadi tiga peristiwa penting yang serius mengganggu kelanjutan kesepakatan damai.

Pertama terjadi pada 25 Juni 2026, dimana ada satu kapal kargo Singapura milik Korea Selatan bernama Everlovely, diserang drone pasukan IRGC Iran setelah melewati Teluk Omam.

Peristiwa penyerangan tersebut, dilakukan Iran ketika memprotes secara sangat keras inisiatif yang dilakukan oleh PBB melalui IMO atau International Maritime Organization, Organisasi Maritim Internasional yang berinisiatif untuk melakukan operasi evakuasi terhadap kapal dan awak kapal yang masih tersandera agar bisa kawasan Teluk Persia.

“Sementara di dalam pengaturan yang dilakukan oleh pihak Ira, kapal-kapal yang diperbolehkan keluar dari wilayah Teluk Persia ini harus melewati bagian utara Iran. Sedangkan kapal Everlovely yang difasilitasi IMO keluar lewat bagian selatan Oman. Jalur ini tidak direkomendasikan militer Iran, sehingga memicu peristiwa penyerangan,” katanya.

Peristiwa kedua adalah terjadi pada esok harinya, ketika Pasukan Komando Pusat AS (CENTCOM) melakukan serangan udara menyasar militer Iran seperti instalasi radar, rudar dan tempat penyimpangan drone Iran.

“Serangan sepihak Amerika ke wilayah Iran ini, langsung mendapatkan serangan balasan dari militer Iran terhadap instalasi militer Amerika yang ada di Bahrain, Irak dan Kuwait. Militer Iran juga menyerang kapal tanker berbendera Panama, KIKU.,” paparnya.

Serangan balasan Iran justru memicu serangan gelombang kedua dari CENTCOM ke sejumlah instalansi militer Iran.

“Nah, tiga peristiwa ini, telah memicu ketegangan yang sangat kuat ya di tengah-tengah proses negosiasi lanjutan, belum lagi sejumlah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Israel di Lebanon,” katanya.

Sebab, pada intinya kepentingan AS dan Israel yang didukung Presiden Donald Trump adalah mewujudkan negara Israel Raya di kawasan Timteng.

“Jadi ketika Trump menandatangani MoU ini lebih kepada situasi politik domestik yang tidak bisa lagi dia lewati , sementara Senat dan Kongres sudah menyetujui resolusi antiperang,” katanya.

Artinya, sudah lebih dari 70 persen publik AS tidak setuju perang yang diinisiai Presiden Donald Trump dan PM Israel Benyamin Netayanhu.

“Jadi ketika Trump menandatangani MoU dan menghentikan peperangan ini, instrumennya lebih untuk memanage politik domestik. Dan sangat mungkin Trump dan Netanyahu mengembangkan situasi agar perang ini bisa berlanjut kembali. Kemudian dalam politik domestik Amerika, Trump mendapat dukungan dari Senat dan Kongres untuk berperangn dengann Iran lagi,” pungkasnya .

Partaigelora.id-Wakil Sekretaris Jenderal  (Sekjen) Bidang Komunikasi Organisasi Partai  Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Coach Gunawan menegaskan, di tengah dinamika geopolitik global dan disrupsi digital yang kian cepat seperti sekarang dipelukan pentingnya perubahan navigasi kepemimpinan.

Dalam Kajian Pengembangan Wawasan bertajuk  bertajuk “Internal Arsitektur Mindset Seri ke-8” pada Selasa (30/6/2026), Coach Gunawan mengimbau para pemimpin di semua tingkatan—mulai dari skala individu, organisasi daerah (DPW dan DPD), hingga nasional—untuk tetap tenang dan adaptif menghadapi era BANI (Brittle, Anxious, Non-linear, Incomprehensible).

Coach Gunawan menjelaskan bahwa kerangka kerja VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) kini dinilai tidak lagi memadai sebagai satu-satunya kacamata dalam membaca realitas.

Era BANI membawa kerapuhan sistemik, kecemasan masif, serta ledakan informasi yang kerap memicu kelelahan kognitif (intellectual fatigue), sehingga menghadirkan berbagai tantangan baru.

Menurutnya, arus informasi yang bising dapat merusak fokus dan pengambilan keputusan jika batin pemimpin sedang dalam kondisi riuh (noisy of mind).

“Saat ini kita tenggelam dalam lautan data, tetapi kerap kehausan akan gagasan dan kebijaksanaan. Arus informasi yang terlalu bising dapat memicu intellectual fatigue, sehingga area otak yang bertugas mengambil keputusan tidak bekerja maksimal,” ujar  Coach Gunawan.

Wakil Sekjen Bidang Komunikasi Organisasi Partai Gelora ini mengatakan, ada tiga langkah navigasi individu untuk merespon ketidakpastian tersebut, yang menekankan pada tiga poin utama yang wajib dimiliki seorang pemimpin. Yakni Jeda Kognitif, ketenangan jiwa dan Pengembangan High Order Thinking Skills.

Jeda Kognitif (Cognitive Pause) adalag mengambil jarak sejenak dari masalah (disassociate) untuk menjernihkan pikiran.

Langkah ini krusial guna menghindari pengambilan keputusan berisiko saat pikiran dalam kondisi bising (noisy of mind) atau batin mengalami gejolak (inner turmoil).

Sedangkan Ketenangan Jiwa (Sakinah Qolbiah), yakni menguatkan ketahanan batin (anti-fragile) dengan cara menyelesaikan residu emosi negatif masa lalu serta bersikap rida dan ikhlas atas qada dan qadar.

Sementara Pengembangan High Order Thinking Skills (HOTS) bertujuan  mendorong kapasitas berpikir tingkat tinggi yang mencakup kemampuan menganalisis (analyze), mengevaluasi (evaluate), dan menciptakan solusi (create).

Gunawan juga menambahkan bahwa rasa ikhlas dan ketenangan jiwa bukan sekadar urusan emosional, melainkan hasil dari aktivasi kognitif.

Salah satunya dengan melakukan sense making atau connecting the dots—yaitu mengolah limpahan data menjadi hikmah, kompas, dan arah tujuan yang jelas, bukan sekadar membawa peta jalan lama yang usang.

Untuk membantu memproses emosi negatif seperti marah, sedih, takut, dan rasa bersalah, ia membagikan empat pertanyaan kunci (4 Ultimate Questions).

Yaitu mencari maksud baik Tuhan di balik peristiwa (esensi), manfaat bagi diri sendiri (internal), manfaat bagi orang lain (eksternal), serta langkah strategis terkecil yang bisa dieksekusi hari ini.

Selain skala individu, Gunawan membeberkan tiga pilar utama bagi organisasi agar tetap relevan di tengah ketidakpastian. Pertama Kesamaan Nilai Dasar, kedua Kelincahan Organisasi, Komitmen Jangka Panjang.

Kesamaan Nilai Dasar (Ideology) merupakan gagasan besar, nilai moral, dan spiritualitas sebagai perekat utama gerakan, bukan sekadar kepentingan jangka pendek.

Lalu, Kelincahan Organisasi (Agility) merupakan kemampuan adaptasi strategi yang ditopang oleh Epistemic Humility—yakni kerendahan hati intelektual para pemimpin senior untuk melepaskan pola lama dan menyambut ide-ide serta kader baru.

Kemudian Komitmen Jangka Panjang (Stamina) merupakan Ketahanan niat seluruh elemen organisasi untuk terus berkontribusi membangun peradaban bangsa dalam jangka panjang.

Sebagai penutup, Coach Gunawan mengajak fungsionaris dan kader Partai Gelora melakukan pemaknaan mandiri atas materi melalui pendekatan psikologi modern Transderivational Search (TDS).

Di era post-truth, tugas pembicara atau pemimpin hanyalah menyajikan fragmen data (connecting the dots), sementara makna paling kuat dan memberdayakan adalah makna yang dirangkai sendiri oleh audiens menggunakan akal terbaiknya.

“Kerentanan di era BANI memberikan kesempatan yang sama bagi kita semua. Selama pemimpin memiliki ketenangan, mampu menarik makna, dan memiliki posisi strategis, ketidakpastian ini justru menjadi peluang emas untuk bertumbuh,” pungkas  Coach Gunawan.

Partaigelora.id-Keterlibatan perempuan dalam politik tidak lagi hanya diukur dari terpenuhinya kuota keterwakilan, tetapi juga dari sejauh mana perempuan dapat memengaruhi arah kebijakan yang menyentuh kepentingan publik.

“Tetapi peningkatan jumlah perempuan dalam lembaga politik belum sepenuhnya menghasilkan kebijakan yang lebih berpihak pada perempuan dan keluarga,” kata Kumalasari Kartini, Kabid Perempuan Partai Gelora, Sabtu (27/6/2026).

Sebab, menurut dia, banyak perempuan masih menghadapi hambatan struktural, kultural, finansial, dan institusional, seperti keterbatasan akses terhadap jaringan kekuasaan, stereotip gender, tingginya biaya politik, serta kurangnya dukungan kaderisasi dan pengembangan kepemimpinan.

“Selain itu, banyak perempuan yang masih memikul beban ganda antara pekerjaan dan tanggung jawab domestik,” katanya.

Hal itu tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi perempuan, meskipun banyak perempuan Indonesia kini semakin aktif di berbagai bidang, termasuk politik.

Perspektif tersebut, disampaikan Kumalasari Kartini, yang akrab dipanggil Mala dalam Saresehan dan Dialog Perempuan Nasional 2026, yang diselenggakan KPPG di Gedung Nusantara V MPR/DPR Senayan Jakarta pada Jumat (26/6/2026).

Saresehan dan Dialog Perempuan tersebut, membahas strategi untuk mewujudkan keterwakilan perempuan 30 persen di legislatif sebagaimana diamanatkan dalam regulasi kepemiluan, serta keputusan Mahkamah Konstitusi yang mensyaratkan agar partai politik peserta pemilu memenuhi syarat keterwakilan perempuan dalam pemilihan legislatif.

Mala mengatakan, Partai Gelora menempatkan perempuan sebagai bagian penting dalam penguatan partai, bukan sekadar pemenuhan kuota.

“Partai Gelora berupaya mencetak perempuan yang mampu berperan aktif serta memengaruhi kebijakan publik,” katanya.

Karena itu, Partai Gelora memberikan kesempatan yang setara bagi perempuan dalam pencalonan politik dan posisi strategis partai.

“Rekruitmen terhadap perempuan dilakukan secara terbuka. Kemudian mereka diwajibkan mengikuti kaderisasi, serta diberikan pendidikan politik dan pelatihan kepemimpinan,” katanya.

Partai Gelora, lanjut dia, berkomitmen untuk memperluas partisipasi perempuan dalam kepengurusan partai dengan meningkatkan kualitas kaderisasi,, serta mendorong perempuan menjadi pemimpin dan pengambil keputusan.

“Bagi Partai Gelora, keberhasilan perempuan dalam politik tidak hanya diukur dari jumlah kursi yang ditempati, tetapi dari kemampuan mereka membawa perubahan dan memengaruhi kebijakan,” katanya.

Menurut dia, kesetaraan gender merupakan agenda kebangsaan yang penting untuk mempercepat kemajuan Indonesia melalui kontribusi perempuan di berbagai bidang kehidupan.

“Partai Gelora memastikan isu perempuan menjadi bagian dari agenda kebijakan partai,” katanya.

Mala berpandangan, arah perjuangan dalam lima tahun ke depan perlu difokuskan pada penguatan ekonomi dan kemandirian keluarga, peningkatan kualitas pendidikan dan kepemimpinan perempuan.

Selain itu, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan kesehatan perempuan di setiap tahap kehidupan.

“Serta memperkuat representasi perempuan yang mampu memberikan dampak nyata dalam pengambilan keputusan publik,” ujar Mala.

Mala mengatakan, Partai Gelora akan mendorong solidaritas lintas partai untuk membangun kerja sama dalam isu-isu yang menyangkut kepentingan perempuan, anak, keluarga, dan masa depan bangsa.

Ia berharap perbedaan pandangan politik, tetap dapat berjalan berdampingan dengan kolaborasi dalam memperjuangkan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan perlindungan dari kekerasan terhadap perempuan.

“Komitmen bersama perlu diwujudkan dalam peningkatan kepemimpinan perempuan, pengutamaan kepentingan perempuan dan anak dalam kebijakan publik,” katanya.

Komitmen bersama itu juga perlu dilakukan dalam penolakan terhadap kekerasan dan diskriminasi, perempuan dengan penguatan kolaborasi lintas organisasi.

Disamping itu, diperlukan juga pembangunan budaya politik yang inklusif dan berintegritas, serta pemberdayaan ekonomi perempuan sebagai fondasi ketahanan keluarga.

Mala menilai perempuan memiliki peran penting dalam menciptakan Indonesia yang lebih adil, setara, dan maju.

“Ketika perempuan berkembang dan berdaya, keluarga menjadi lebih kuat, dan pada akhirnya akan memperkuat bangsa secara keseluruhan,” pungkas Mala.

Dalam Saresehan dan Dialog Perempuan Nasional 2026 itu, Kumalasari ‘Mala’ Kartini selaku Ketua Kabid Perempuan Partai Gelora didampingi Wakabid Tanti Lidia, Sekbid Tuti Nurbiati, Wakil Sekbid Rini Arianti, serta dua anggota Bid Perempuan Windi Werdiningsih dan Dini.

Saresehan dan Dialog Perempuan Nasional 2026 tersebut, merekomendasikan tiga kesimpulan. Pertama penguatan kapasitas calon legislatif perempuan. Kedua, komitmen partai politik melalui dukungan nyata dan berkelanjutan. Ketiga penguatan regulasi, afirmasi, dan pengawasan pemilu.

Partaigelora.id-Ketua Divisi Kajian Pemikiran Politik Islam Partai Gelora Abdul Rochim mengatakan, bahwa ada satu fenomena menarik di Indonesia yang menggambarkan hubungan relasi antara tokoh agama dan tokoh politik di dalam Islam.

“Kita menemukan keragaman yang sangat kompleks antara tokoh-tokoh agama dengan tokoh-tokoh politik di negara kita,” kata Abdul Rochim.

Hal itu disampaikannya dalam Kajian Pengembangan Wawasan dengan tema ‘Bagaimana Islam Memandang Realitas Politik’, Jumat (26/6/2026) malam.

Menurut dia, mereka ada yang berkolaborasi di pemerintahan, ada pula yang menjadi oposisi, ada juga yang bersifat pertengahan dan ada yang beragam sikapnya.

“Ini adalah satu fenomena di mana ada keragaman realitas hubungan antara Islam dan realitas politik. Bahasa lainnya adalah tokoh agama dengan tokoh politik,” katanya.

Untuk mengetahui hal ini, lanjutnya, semua pihak perlu membaca sejarah peradaban agama, baik sebelum Islam maupun setelah masa Islam.

Dimana ditemukan ada dinamika yang beragam antara penguasa dan agama, seperti terjadinya rivalitas antara oposisi tokoh agama dengan tokoh politik.

“Kita juga menemukan bahwa di antara para nabi itu, ada yang menjadi oposan dari tokoh politik. Tapi kita juga menemukan diantara para nabi itu, ada yang berpartner, berkolaborasi dengan tokoh politik untuk menciptakan kemajuan bersama,” ujarnya.

Artinya, bahwa hubungan antara agama dengan politik atau Islam dengan politik, adalah bukan perkara baru. Tapi berjalan sesuai dengan perjalanan sejarah agama umat manusia.

“Begitu juga ketika Islam datang, kita menemukan bagaimana Nabi Muhammad SAW adalah nabi dan rasul memegang otoritas keagamaan, juga memegang otoritas kenegaraan, otoritas politik,” katanya.

Demikian pula pada ketika pada masa Khulafaur Rasyidin, dari Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan hingga Ali bin Abi Thalib melakukan sinergi antara otoritas agama dengan otoritas politik.

“Artinya tokoh-tokoh agama itu berpartisipasi, berkolaborasi, bahkan bagian dari tokoh politik itu sendiri,’ katanya.

Namun, seiring dengan perkembangan dengan zaman, mulai ada pemisahan secara bertahap antara tokoh agama dengan tokoh politik.

“Kita bisa temukan dalam sejarah Islam, konflik ini misalnya antara Hajjaj bin Yusuf sebagai sosok pemimpin yang cukup kontroversial berkonflik dengan seorang ulama Zaid bi Zubair. Itu gambaran bagaimana terjadi, terjadi konflik tokoh agama dengan tokoh politik,” ungkapnya.

Hal itu memberikan beberapa catatan penting, bahwa agama dalam sejarah agama tidak bisa disamakan antara satu agama dengan agama yang lain.

Ada agama yang membahas tentang moral dan etika, serta ada agama yang ajaran agamanya fokus kepada hubungan antara seorang individu dengan Tuhannya.

Dalam agama itu, tidak dibahas hubungan bagaimana interaksi antara manusia dengan manusia yang lainnya.

“Tidak ada ketentuan hukum secara spesifik bagaimana mengelolakenegaraan, bagaimana mengelola jabatan, bagaimana mengelola keuangan negara dan seterusnya. Fokus agama itu adalah hubungan antara seorang individu dengan Tuhannya,” jelas Rochim.

Ketua Divisi Kajian Pemikiran Politik Islam Partai Gelora ini mengatakan, ada agama yang membahas relasi antara seorang hamba dengan Tuhannya dan dengan makhluknya, tapi pada batasan-batasan yang individual.

“Bahwa Islam itu adalah agama yang memberikan ketentuan-ketentuan, pembahasan-pembahasan, hal-hal yang wilayahnya private, seorang individu dengan Allah SWT. Islam itu memberikan ketentuan-ketentuan hukum yang secara spesifik di satu sisi yang berhubungan dengan politik. Tapi ada juga dalam hal-hal tertentu bahwa Islam memberikan panduan-panduan secara umum dalam hal hubungan antara agama dengan politik,” katanya.

Sebab, ketika berbicara tentang relasi antara agama dengan politik, tidak bisa disamaratakan antara satu agama dengan agama yang lain.

“Tapi kalau kita ingin membahas bahwa Islam dengan politik, maka kita pahami bersama bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai sosok sentral agama, beliau nabi dan rosul, juga seorang pemimpin itu bersatu antara otoritas keagamaan dengan otoritas kenegaraan atau otoritas politik,” katanya.

Dalam perkembanganya, dibagi dalam tiga kelompok, pertama agama dan intelektual disebut ahlul kitab sebagai tokoh sentral keagamaan yang memegang otoritas keagamaan.

Kedua tokoh politik sentral yang berhubungan dengan otoritas kekuasaan. Ketiga adalah orang-orang yang memiliki kekuatan sumberdaya atau otoritas finansial.

“Jadi ini tiga tokoh utama utama yang memiliki pengaruh besar di dalam perjalanan hidup manusia,” katanya.

Pemisahan antara otoritas agama dan otoritas politik ini, menurut Rochim, merupakan tuntutan situasi dan kondisi. Dimana tugas keagamaan dan kenegaraan bebannya semakin kompleks, sehingga spesialisasi dan pembagian tugas.

“Maka bisa kita bagi dinamika antara pemeluk agama, tokoh agama yang memegang otoritas keagamaan dengan pemegang otoritas politik. Mereka ada yang bersikap moderat, bisa bersama dengan penguasa,bekerja sama, berkolaborasi dengan penguasa. Tapi tetap memberikan sikap yang kritis terhadap para penguasa apabila melakukan satu penyimpangan atau pelanggaran. Terjadi hubungan yang baik antara penguasa dengan tokoh keagamaan,” pungkasnya.

Partaigelora.id-Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia sekaligus Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Perumahan (PKP) Fahri Hamzah menegaskan, bahwa kondisi bangsa saat ini masuk pada fase-fase yang mendebarkan.

Dimana hal ini menimbulkan berbagai pertanyaan di masyarakat terhadap gejolak yang terjadi, apakah bersumber pada sesuatu yang serius atau sekedar riak-riak kecil yang bisa diabaikan.

“Ini harus kita diskusikan bersama untuk menjawab isu-isu yang berkembang sekarang, yang sedang hangat. Ada gugaan yang terjadi dilakukan oposisi atau perlawanan yang kuat di kalangan civil society dan mahasiswa,” kata Fahri Hamzah.

Hal itu disampaikan Fahri Hamzah dalam Kajian Pengembangan Kebangsaan dengan tema ‘Mengenal Transformasi Bangsa’ pada Jumat (19/6/2026) malam.

Menurut dia, hal ini menarik untuk dikaji karena Indonesia sebagai negara yang demokratis, maka semua harus berpikir untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan sekelompok orang.

Yakni secara terus menerus berupaya untuk mencerdaskan diri, serta mengikuti gagasan-gagasan agar menjadi warga negara yang baik. Sehingga terciptanya masyarakat yang cerdas, seusai amanat konstitusi.

“Lalu, persoalan apa yang sebenarnya sedang terjadi, apakah peristiwa yang mirip dengan tahun 98?” tanya Fahri.

Seperti tuduhan kembalinya otoritarianisme, atau justru sekedar keresahan penurunan kesejahteraan kelas menengah yang meningkat tajam.

“Atau ada isu-isu lain yang di belakang layar. Diduga adanya perlawanan terhadap strategi Presiden Prabowo melakukan transformasi besar-besaran,” ujar dia.

Fahri berharap agar semua pihak membaca situasi sekarang secara ‘clear’ agar tidak salah dan keliru dalam mengambil sikap.

“Partai Gelora sebagai bagian dari koalisi pemerintahan, harus menyampaikan kepada publik. Inilah yang sebenarnya terjadi,. Saya mengerti betul pikiran-pikiran Pak Prabowo,” katanya.

Fahri mengungkapkan, mengenal Prabowo secara pribadi sudah lama, bahkan pernah menjadi juru bicara dalam tiga kali Pilpres dari empat kali yang diikuti Presiden RI ke-8 itu.

“Bahkan saya juga mempelajari pikiran-pikiran dari keluarga Pak Prabowo. Mulai dari kakeknya Pak Margono yang merupakan tokoh koperasi dan pendiri Bank BNI hingga bapaknya Prof Sumitro,” ungkapnya.

Fahri juga mengaku sebagai murid Prof Sumitro Djojohadikusumo secara langsung, karena kuliah di Fakultas Ekonomi Indonesia, tempat ayah Presiden Prabowo itu mengajar.

“Makanya saya bersahabat dengan Pak Prabowo cukup lama dan membaca buku-buku beliau, termasuk soal perumahan rakyat dan ekonomi kerakyatan,” katanya.

Ekonomi kerakyatan itu, kata Fahri., adalah ekonomi Pancasila yang mengedepankan kepentingan rakyat dan negara daripada memberikan peluang lebih besar instrumen-instrumen market.

“ Nah, karena itulah kita kemudian seperti berada dalam transformasi besar. Setelah Soekarno, Prabowo-lah, presiden yang memikirkan kepemimpinan yang cukup mendalam,” katanya.

Jika Soekarno memikirkan transisi dari negara yang dijajah di bawah kolonialisme menjadi negara merdeka. Sementara Prabowo memikirkan satu negara, yang mulai didominasi kelompok-kelompok ekonomi besar dan konglomerasi.

“Menurut pemahaman beliau, kita harus memperkuat cita-cita sektor kerakyatan yang ditulisnya dalam dua buku. Paradoks Indonesia dan Strategi Transformasi Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045,” katanya.

Kaget Transformasi Prabowo

Dalam buku Paradoks Indonesia, ia mengungkapkan, bahwa Ptrabowo melakulan kritik terhadap sistem pemerintahan, khususnya sistem ekonomi. Yaitu menyangkut persoalan ekonomi dan kebocoran sumber daya alam (SDA), termasuk korupsi di dalamnya.

“Kritik ini kemudian dijadikan sebagai strategi mengakhirinya, yakni mengakhiri masifnya kebocoran. Kampanye melaawan kebocoran itu betul-betul diniatkan, betul-betul diselenggarakan dan dipimpin langsung oleh beliau,” katanya.

Presiden Prabowo, juga melakukan upaya besar-besaran untuk mengakhiri ketimpangan persoalan ekonomi, sehingga membuat banyak orang kaget.

“Jadi kalau ada orang kaget yang beliau lakukan secara besar-besaran oleh Pak Prabowo. Mungkin dia lupa membaca, bahwa ini adalah pikiran dasar dari Pak Prabowo sejak lama,” katanya.

Dalam buku Paradoks Indonesia, kata Fahri, Prabowo selalu menyebutkan, bahwa Indonesia adalah negara kaya dan percaya dengan kekayaan tersebut, dapat menjadikan Indonesia sebagai negara maju.

“Jadi bukan seperti kritik orang, yang tidak percaya pada sumber daya alam kita, apalagi sumber daya manusianya,” jelas Fahri.

Mereka mengganggap Indonesia sekarang menjadi negara otoriter, negara otoritarisme seperti China.

Padahal China yang sebagai dianggap negara otoriter, justru tumbuh pesat sebagai secara ekonomi sebagai kekuatan global baru.

“Jadi konsep yang dibawah Pak Prabowo itu, kita harus percaya pada sumber daya alam dan sumber daya manusia sendiri untuk mengelolanya,” kata Wakil Ketua DPR 2014-2019 ini.

Akibat tidak dikelola dengan baik, lanjut dia, terjadi kebocoran yang massif SDA Indonesia, sehingga tidak memberikan manfaat kepada rakyatnya.

“Itulah yang beliau lakukan sekarang dengan membentuk Satgas PKH. Sekarang ini ada penertiban ekspor mineral dan sumber daya alam. Sekarang dikonsentrasikan pada satu unit yang disebut dengan Danantara Sumber Daya Indonesia (SDI),” katanya.

Dimana Danantara SDI bertugas mengidentifikasi seluruh SDA, sehingga negara memiliki kontrol sumber daya alamnya secara riil.

“Kita ini adalah pemilik nikel nomor satu, mungkin emas nomor satu di dunia, batubara nomor tiga dan sawit bisa dibilang nomor satu dan seterusnya. Banyak sekali sumber daya alam kita, ada juga migas, mineral logam, perkebunan, perikanan dan kelautan. Ini bisa menjadi sumber kemamjuan kita,” tegas Fahri.

Wakil Ketua Umum Partai Gelora ini menegaskan, Prabowo ingin agar SDA Indonesia tidak lagi mengalami kebocoran, sehingga harus dikontrol oleh negara.

“Pernyataan yang selalu beliau katakan. Kita harus tegakkan ini dan kita kontrol jangan sampai terjadi kebocoran,” kata Fahri menirukan pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan.

Sementara dalam mengatasi berbagai ketimpangan, Presiden Prabowo antara lain melaksanakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam rangka pemerataan ekonomi, meskipun diwarnai insiden adanya tertangkapnya tiga pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam kasus korupsi.

“Kalau tiga pimpinan puncaknya ditangkap karena kasus korupsi, itu soal lain, silahkan apparat penegakan hukum mengusutnya. Tapi yang ingin saya katakan, MBG ini adalah platform besar pikiran Pak Prabowo tentang pemerataan,” katanya.

Sebab, kondisi riil Indonesia sekarang, menurut Fahri, menganut sistem ekonomi liberal, menyerahkan pada mekanisme pasar, dan tidak memberikan kemakmuran kepada rakyat.

“Banyak aset, tanah, hutan, tambang dan perbankan termasuk perbankan Himbara yang menyalurkan kredit kepada kelompok-kelompok yang sudah kuat dan besar. Mereka semua yang mengendalikan,” katanya.

Kelompok tersebut, mempunyai kemampuan untuk mengendalikan market atau pasar. Kelompok ini juga punya kemampuan untuk mencari kapital atau modal di dalam dan luar negeri. Mereka juga bahkan ditopang oleh bank-bank pemerintah.

“Kalau beliau, mereka sudah mengambil sumber daya alam kita,. Dibiayai bank negara kita, tapi setelah itu begitu ada hasil penjualan, mereka bawa ke luar negeri dan tidak disimpan untuk kepentingan bangsa Indonesia,” katanya.

Hal-hal seperti inilah yang disampaikan Prabowo sebagai Paradoks Indonesia, disatu sisi memiliki kekayaan alam melimpah, namun disisi lain pendapatan perkapita penduduknya sangat rendah.

“Per kapita income kita, kalau dihitung dari negara-negara yang merdeka bersamaan dengan kita. Kita masih berada diantara paling bawah, kita kalah dari Malaysia, Taiwan, China, Singapura dan Korea,” ujarnya.

“Ini adalah fakta-fakta bahwa dengan negara yang kita merdeka bersamaan. Mereka lebih miskin sumber daya alam, tapi sekarang mereka lebih kaya daripada kita. Itulah yang disebut sebagai Paradoks Indonesia,” pungkas Fahri.