Category: Kegiatan

Partaigelora.id-Ketua Pusat Kebijakan Strategis DPP Partai Gelora Indonesia, KH Ahmad Mudzoffar, Lc., M.A., menegaskan bahwa sikap dan pemahaman yang ekstrem (ghuluw atau berlebih-lebihan) dalam beragama merupakan bentuk penyimpangan yang berbahaya serta dapat membinasakan tatanan kehidupan umat.

Pesan tersebut disampaikannya dalam Kajian Pengembangan Wawasan Keislaman bertajuk ‘Jangan Ekstrem’ pada Jumat (9/10/2026) malam.

“Menghindari sikap ekstrem dipahami sebagai pengingat bagi diri sendiri dan seluruh umat, bukan untuk menyudutkan kelompok tertentu,” kata KH Ahmad Mudzoffar

Menurut dia, mengacu pada hadis sahih, sikap berlebih-lebihan dalam beragama merupakan faktor utama yang membinasakan umat-umat terdahulu.

“Konsep Ahlusunah Waljamaah itu ditekankan bukan sebagai label eksklusif milik golongan tertentu, melainkan komitmen bersama pada prinsip dasar Islam—yakni rukun iman yang enam, rukun Islam yang lima, serta menjadikan generasi sahabat nabi sebagai teladan utama,” katanya.

Dengan pemahaman ini, maka berbagai mazhab, ormas, dan jamaah dapat bernaung dalam satu ‘rumah besar ‘ Islam yang moderat (wasathiyah)

Ketua Pusat Kajian Strategis DPP Partai Gelora ini mengatakan, pemahaman Islam yang baik harus bersifat inklusif, toleran, serta mengedepankan sikap kooperatif dan semangat rekonsiliasi antarumat Islam, alih-alih konfrontatif atau gemar memicu polarisasi.

Sehingga umat Islam diharapkan menghindari fanatisme buta atau hobi menghakimi kelompok lain yang tidak sepandangan dengan mereka.

“Sikap ekstrem itu kerap lahir dari fanatisme kelompok (ashabiyah) yang berlebihan, sehingga memunculkan hobi menyesatkan, membid’ahkan, atau mengkafirkan pihak lain hanya karena perbedaan pandangan dalam masalah cabang (furuk),” ujarnya.

Ia berharap umat meneladani para ulama terdahulu yang mampu berdebat dan berbeda pendapat secara tajam dalam koridor ilmiah, namun tetap menjaga akhlak, persaudaraan, dan kebersihan hati.

Baca juga:

Mendudukkan Usul dan Furuk: Menata Pola Pikir Umat di Tengah Perbedaan

KH Mudzoffar mengusulkan perlunya dialog tertutup antar-tokoh ormas dan lembaga keislaman untuk mengurai sumbatan komunikasi dan kerancuan definisi Ahlusunah Waljamaah.

Sebab, saat ini ada klaim kebenaran sepihak yang membuat sebagian kelompok mudah mengeluarkan pihak lain dari lingkaran kebenaran.

“Saya berharapadanya kesediaan para ulama, kiai, dan pimpinan berbagai ormas Islam untuk duduk bersama dalam satu forum terbatas guna mengklarifikasi dan mendudukkan materi-materi ijtihadiah yang selama ini memicu perselisihan di ranah public,” ungkapnya.

Perdebatan yang merusak persaudaraan umumnya, menurut KH Mudzoffar, dipicu oleh keterlibatan emosi dan rasa benci (like and dislike) sebelum adu argumen ilmiah dimulai.

“Ulama masa lalu patut diteladani karena mampu berdebat sengit secara kognitif, namun tetap saling merangkul dan menjaga kebersihan hati seusai diskusi,” tegasnya.

Ia menila\i fanatisme buta (ta’asub) membuat seseorang sulit membedakan antara membela nilai-nilai ajaran Islam yang hakiki dengan membela kelompok atau golongannya sendiri.

“Karena itu, penting bagi setiap organisasi dan komunitas untuk senantiasa melakukan autokritik serta evaluasi internal,” katanya.

Perbedaan pilihan dalam pemilu atau pilpres diharapkan tidak boleh merusak ukhuwah dan persaudaraan keluarga.

KH Mudzoffar mengingatkan agar umat tidak memperlakukan pilihan politik—yang sifatnya ijtihadiah dan didasarkan pada pertimbangan maslahat-mudarat—seolah-olah sebagai persoalan akidah mutlak (surga-neraka).

Masyarakat, kata KH Mudzoffar, perlu diberikan edukasi politik dan pemahaman terhadap perbedaan pilihan dinamika politik agar tidak memicu gelombang golput.

Untuk menekan kecenderungan golput di masyarakat, KH Mudzoffar yang merupakan salah satu pendidi Partai Gelora ini menekankan pentingnya pemetaan masalah.

“Golput itu karena kebingungan atau belum menemukan figur ideal relatif mudah diedukasi melalui literasi politik, sedangkan golput yang bersifat ideologis memerlukan pendekatan dialogikal yang lebih sabar dan berkesinambungan,” katanya.

Di akhir pemaparannya, KH Ahmad Mudzoffar mengajak seluruh kader dan partisipan untuk terus menyebarkan pemahaman Islam yang teduh, moderat, dan bijaksana, serta menjadikan aktivitas berpartai sebagai sarana kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa di bawah naungan nilai-nilai keutamaan.

Kajian tersebut ditutup dengan imbauan agar umat Islam senantiasa mengevaluasi diri, fokus memperbaiki kualitas ibadah pribadi, serta menebarkan semangat Islam yang rahmatan lil ‘alamin dengan mengedepankan persatuan dan kebijaksanaan.

Partaigelora.id-Ketua Bidang Syiar dan Dakwah DPP Partai Gelora Indonesia, KH Muhith M. Ishaq, Lc., M.A., menegaskan pentingnya integrasi antara nilai-nilai agama dan perjuangan politik.

Menurutnya, partisipasi politik umat Islam hendaknya berakar pada panggilan spiritualitas, bukan sekadar imbalan atau dorongan transaksional.

Pernyataan tersebut disampaikannya dalam program Ngaji Politik  yang diselenggarakan Bidang Keuamatan DPP Partai Gelora dalam Serial Spiritualitas Politik bertajuk ‘Selalu Ada Gradasi dari Kualitas Kemusliman Kita’,Rabu (7/10/2026).

KH Muhith menyampaikan bahwa kekuasaan tanpa agama rawan kehilangan kendali, sementara agama tanpa kekuatan politik berisiko kehilangan pelindungnya.

“Karena itu,Umat Islam dituntut untuk menempatkan diri sebagai pelaku atau penggerak utama (fa’il) dalam amar makruf nahi mungkar, bukan sekadar dijadikan objek politik, kerumunan, atau pasar suara menjelang pemilu,” kata KH Muhith.

Sehingga ketika seseorang dituntut untuk memahami kualitas kemuslimannya, maka dia harus memahami mengenai Islam itu sendiri.

Sebab, Islam adalah agama yang sempurna, namun kualitas kemusliman pemeluknya memiliki gradasi yang beragam.

Ia menegaskan bahwa kualitas kemusliman tidak hanya diukur dari ibadah ritual semata (mahdah), melainkan dari kesalehan sosial serta penerapan nilai keadilan dalam kehidupan berbangsa dan berpolitik (siyasah).

Merujuk Al-Qur’an (Surah At-Taubah dan Fatir), tingkat kesalehan terbagi dari kelompok yang berkompetisi dalam kebaikan (sabiqun bil-khairat), kelompok pertengahan (muqtasid), hingga yang masih sering berbuat salah (dhalimun linafsih).

KH Muhith menepis pandangan kaku yang menyamakan Islam secara eksklusif dengan kebudayaan Arab.

Baca juga:

Partai Gelora Luncurkan Program ‘Ngaji Politik’, Tegaskan Agama dan Kekuasaan adalah Saudara Kembar

Menurutnya, sejarah mencatat kontribusi ulama besar perawi hadis seperti Imam Bukhari dan Imam Muslim yang berasal dari luar Bangsa Arab, hingga jejak peradaban Islam di Andalusia, Turki, India, dan Nusantara.

Ia mengatakkan, kemimpinan politik Islam dalam sejarah terbukti dinamis dan inklusif—berpindah dari Bangsa Arab, Persia, India, Mongol, hingga kerajaan-kerajaan Nusantara—menunjukkan bahwa Islam hadir untuk seluruh alam (rahmatan lil ‘alamin).

Ketua Bidang Syiar dan Dakwah DPP Partai Gelora ini menjelasakan, semangat beribadah masyarakat Indonesia yang tinggi harus diimbangi dengan kesalehan publik, seperti menjaga etika bertetangga, memelihara fasilitas umum, serta menghormati hak-hak sesama warga negara.

“Di sinilah pentingnya nilai kejujuran dan amanah wajib mengikat setiap pelaku politik. Semakin tinggi skala kepemimpinan seseorang, semakin besar dampak kebijakan yang dihasilkan, serta makin besar pula pertanggungjawaban moral dan spiritualnya,” katanya.

KH Muhith berpandangan bahwa prinsip kepemimpinan yang berorientasi rakyat, maka seorang pemimpin sejati dituntut untuk menanggalkan agenda pribadi dan fokus melayani kebutuhan publik yang dipimpinnya.

“Potensi besar umat Islam Indonesia diharapkan tidak hanya berhenti pada skala domestik, melainkan mampu memberikan kontribusi kepemimpinan pemikiran dan kebudayaan bagi dunia internasional,” katanya.

Ngaji Politik tersebut, diakhiri KH Muhith dengan mengutip pesan Imam Al-Ghazali mengenai pentingnya menjaga keseimbangan antara agama sebagai fondasi dan kekuasaan sebagai pelindungnya, demi mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa yang berkeadilan.

“Kita berharao Partai Gelora berharap dapat memberikan edukasi serta energi rohani bagi gerak langkah politik umat, sekaligus mencetak kepemimpinan politik yang berintegritas dan berorientasi pada kemaslahatan public,” pungkasnya.

Partaigelora.id-Ketua Umum Partai Gelora Indonesia sekaligus Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI  Anis Matta, memberikan arahan strategis dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dan Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) Desk Rekrutmen Anggota Partai Gelora di Jakarta beberapa lalu.  Arahan tersebut, secara lengkap ditayangkan di kanal YouTube Gelora TV pada Jumat (8/10/2026).

Dalam arahannya, Anis Matta menegaskan bahwa kekuatan politik suatu partai tidak hanya ditentukan oleh besarnya jumlah sumber daya atau modal logistik, melainkan oleh ide, kualitas manusia, serta kemampuan menyusun cerita (storytelling) yang terhubung langsung dengan realitas kehidupan masyarakat.

Anis Matta menguraikan bahwa sejarah peradaban, ajaran agama, hingga gerakan-gerakan politik besar dunia selalu bermula dari sebuah cerita yang diyakini secara kolektif.

Menurutnya, masyarakat akan tergerak untuk bergabung dengan Partai Gelora jika partai mampu menyajikan narasi yang relevan dengan pergumulan hidup mereka sehari-hari.

“Semua bermula dari cerita. Itu yang membuat orang akan bergabung dengan Partai Gelora—jika kita bisa menjawab dan membuat satu cerita bahwa ini tentang hidupnya dia, bukan tentang kita. Dia yang berkepentingan untuk masuk jika ingin menciptakan kehidupan yang lebih baik,” katanya.

Ia meminta seluruh fungsionaris dan kader untuk mampu menurunkan narasi-narasi besar dan proyeksi krisis global menjadi cerita yang membumi, kontekstual, dan menghadirkan solusi konkret bagi masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi maupun sosial.

Anis Matta mendorong jajaran pimpinan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di seluruh Indonesia untuk terlebih dahulu mengatasi hambatan psikologis internal, seperti perasaan tidak berdaya atau minder ketika membandingkan diri dengan partai-partai politik senior yang memiliki modal jauh lebih besar.

Untuk menghadapi kontestasi politik Pemilu 2029, Anis memaparkan tiga instrumen penting bagi partai.  Pertama membangun imajinasi strategis (mengkhayal bersama), kedua kreativitas dan presisi manuver (political engineering) dan ketiga perang kognitif (cognitive warfare)

Membangun imajinasi strategis maksudnya adalah menggerakkan gagasan dan peta jalan politik secara berani. Anis menekankan bahwa setiap pencapaian besar dalam realitas selalu berawal dari imajinasi dan gagasan di dalam pikiran.

Baca juga:

Partai Gelora Rekomendasikan Sejumlah Pembenahan Teknis Atasi Keracunan MBG agar Tak Berulang

Sedangkan keativitas dan presisi manuver  adalah meneladani strategi non-konvensional dalam sejarah, di mana keterbatasan sumber daya ditutupi oleh ketepatan membaca titik lemah serta keberanian mengambil jalur perjuangan yang berbeda secara presisi.

Sementara perang kognitif dilakukan dengan emaknai pertarungan politik modern bukan sekadar adu kekuatan logistik, melainkan pertarungan ide, narasi, dan ketahanan mental dalam membangun kepercayaan publik.

Anis Matta, membedah strategi pengelolaan mentalitas kader serta kunci utama rekrutmen massal menuju Pemilu 2029. Ia menegaskan pentingnya kemampuan politisi dan kader dalam memisahkan antara kondisi psikologis pribadi dengan beban masalah yang sedang dihadapi (jaga jarak dari masalah).

Menurutnya, kegagalan menyelesaikan persoalan sering kali dipicu oleh ketidakmampuan membedakan antara berpikir rasional dan jebakan overthinking.

Wamenlu RI  ini membagikan pengalaman pribadinya saat menghadapi momen-momen kritis dan perasaan tidak berdaya (helplessness). Ia menyarankan metode pelepasan beban mental melalui aktivitas fisik intensif (stretch) untuk menyegarkan kembali daya pikir dan memicu gairah perjuangan baru.

Selanjutnya, ia menekankan bahwa pengelolaan krisis internal harus bermuara pada penguatan aspek spiritual melalui doa dan permohonan ilham kepada Allah SWT.

Ia lantas enukil kisah sahabat Nabi yang tertekan oleh beban utang, di mana Rasulullah SAW mengajarkan doa perlindungan dari keluh kesah, kesedihan, kelemahan, hingga kemalasan.

“Keputusan-keputusan besar dalam hidup dan perjuangan politik pada dasarnya adalah keputusan iman. Solusi sering kali sudah ada di depan kita, namun kita membutuhkan petunjuk dan ilham agar pikiran kita dibuka untuk melihat jalan keluar tersebut.”

Terkait target rekrutmen besar-besaran, Anis  Matta menegaskan bahwa kunci keberhasilannya tidak terletak pada kerumitan instrumen teknis (tools), melainkan pada kemampuan kader menjawab pertanyaan paling krusial dari masyarakat: mengapa mereka harus bergabung dengan Partai Gelora?

Ia menguraikan tiga pilar utama yang menjadi jargon sekaligus arah gerak partai. Pertama bergabung, mengajak rakyat untuk menjadi pelaku aktif dalam sejarah peradaban dan bukan sekadar follower atau penonton pasif.

Kedua bertumbuh, menjadikan partai sebagai ruang peningkatan kapasitas kognitif, kepemimpinan, dan kesejahteraan hidup kader.

Ketiga berdampak:, memberikan kontribusi nyata dalam menavigasi masyarakat serta bangsa di tengah ancaman krisis global.

Melalui konsolidasi rekrutmen anggota ini, Partai Gelora optimistis seluruh pengurus dan kader di daerah mampu merajut narasi baru yang menyatu dengan harapan rakyat, sekaligus menjadi motor penggerak menuju kemenangan pada Pemilu 2029 mendatang.

Anis Matta menutup arahannya dengan optimisme bahwa apabila seluruh kader mampu melampaui hambatan psikologis dalam diri masing-masing dan mampu mengartikulasikan narasi keberpihakan tersebut, Partai Gelora akan mampu melakukan lompatan rekrutmen anggota secara masif serta mengamankan kemenangan pada Pemilu 2029.

Partaigelora.id-Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menggelar Kajian Pengembangan Wawasan Spiritual (Tazkiyatuyn Nafs) dengan tema ‘Politik Pelayanan’ pada Selasa (6/10/2026) malam, sebagai bagian dari proses penyucian jiwa bagi kader dan pejuang politik.

Koordinator Pelaksana Harian DPP Partai Gelora Rofi’ Munawar mengatakan, bahwa politik tidak bisa dilepaskan dari esensi pelayanan (khidmah).

Sebab, hakikat politik bukan sekadar mengejar kekuasaan, melainkan bagian dari proses sarana beribadah untuk menghadirkan kemaslahatan yang luas,  serta mengabdi dengan sepenuh jiwa dan raga

“Pelayanan ini adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah SWT. Ketika kita berjuang di jalur politik, maka kita pasti akan melakukan yang namanya pelayanan atau khidmah,” ujar Rofi’ Munawar.

Mengutip pemikir politik Islam Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam As-Sulthaniyah dan Adabud Dunya Waddin, dijelaskan bahwa ada enam sendi yang membuat dunia menjadi baik, teratur dan harmonis.

Di enam sendi inilah politik pelayanan harus difokuskan. “Ketahuilah bahwa yang menjadikan dunia baik sehingga terjadi keteraturan dan harmoni itu ada enam yang disebut sebagai enam pondasi,” jelasnya mengutip Al-Mawardi.

Pertama Dinun Mutta atau agama yang ditaati. Maksudnya agama berfungsi sebagai pedoman hidup, pengendali nafsu, dan pengawas nurani.

Politik pelayanan harus memastikan agama berjalan seimbang pada dimensi vertikal (hablum minallah) dan horizontal (hablum minannas).

“Contohnya Ibadah sosial seperti zakat, infak, dan sedekah melatih jiwa untuk melepaskan kepemilikan demi mengikis diskriminasi serta menciptakan kesetaraan sosial,” katanya.

Kedua Sultanun Qahir atau pemerintahan yang kuat dan efektif. Artinya kekuasaan dipandang sebagai amanah keagamaan (ittikhadul imarati dinan) untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui amal saleh.

Baca juga:

Berlaku Adil dalam Politik Begitu Sulit, Karena Adil adalah ‘Nyawa’ dalam Perjuangan Politik

“Pemimpin yang efektif berfungsi sebagai solidarity maker—perekat masyarakat—serta menjadi pengayom bagi pihak-pihak yang lemah dan terzalimi,” katanya.

Ketiga Adlun Syamil atau keadilan yang merata. Dimana keadilan diawali dari sikap adil terhadap diri sendiri.

“Pemimpin yang adil berfokus mengutamakan kemudahan (ittiba’ul maisur), mengurai kesulitan rakyat (hazwul maksur), serta meninggalkan pendekatan kekuasaan yang represif (tarkut tasalluthi bil quwwah),” katanya

Keempat Amnun ‘Am atau keamanan yang menyeluruh. Kepimpinan harus menberikan jinan keamanan yang melingkupi dimensi fisik maupun psikis secara merata.

Hal itu mrujuk pada pesan Surah Quraisy, pemenuhan pangan (at’amahum min ju’) dan rasa aman (amanahum min khauf) menjadi indikator keberhasilan kepemimpinan.

Kelima Hisbu Dar atau kesuburan wilayah dan kemakmuran ekonomi. Yaitu  engelolaan potensi daerah dan sumber daya secara optimal untuk menopang ketahanan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Keenam Amalun Fasih atau harapan yang luas.Pemerintahan dan elemen politik bertugas diharapkan membangun optimisme, menghadirkan prospek masa depan yang cerah, serta ruang bertumbuh bagi seluruh warga negara.

Rofi] berharap melalui pendekatan politik pelayanan, kehadiran kader dan pemimpin politik diarahkan untuk mengurai problematika warga, bukan memperberat beban hidup masyarakat.

“Kesetaraan yang lahir dari kebijakan adil dan ibadah sosial diharapkan dapat menghapus sekat-sekat sosial sehingga terbangun harmoni dalam berbangsa,” katanya.

Ia mengatakan, berbagai persoalan riil yang sering dihadapi para pemimpin atau pemangku kebijakan di lapangan seperti risiko penyimpangan kebijakan akibat laporan yang tidak jujur dari bawahan,

Ditegaskan bahwa pemimpin harus menerapkan fungsi soliditas dan solidaritas pada lingkaran dalamnya terlebih dahulu.

“Pemimpin wajib turun ke lapangan untuk mengecek kondisi riil masyarakat guna menghindari jebakan budaya ‘asal bapak senang’ (ABS),
 katanya

Hal ini akibat janji politik seorang politisi yang merupakan bentuk penjelmaan dari visi dan misi kepemimpinan, terkadang tidak disandingkan dengan kematangan berpikir untuk merealisasikannya.

“Sehingga pemimpin dituntut bertanggung jawab penuh dan tidak sembarangan mengumbar komitmen tanpa kepastian eksekusi. Tidak ada lagi ABS,” katanya.

Karena itu, keberhasilan seorang politisi tidak diukur dari klaim kesempurnaan, melainkan dari ikhtiar sungguh-sungguh, ketaatan pada proses pelayanan, serta ketiadaan niat untuk berbuat zalim.

“Jika terjadi kegagalan dalam proses kepemimpinan, seorang pemimpin yang berintegritas harus jujur mengakui keterbatasannya tanpa perlu menutupi kenyataan melalui pencitraan semu,” tegasnya.

Kajian ini diakhiri dengan ajakan kepada seluruh kader untuk menanamkan nilai-nilai khidmah sejak dini sebagai tolok ukur kesiapan memegang mandat kepemimpinan di masa mendatang.

Partaigelora.id-Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Mahfuz Sidik mengatakan, Partai Gelora telah menuntaskan pembentukan Desk Verpol di daerah, dan bersiap menyambut tahapan verifikasi partai politik di KPU RI.

“Kita sudah membuat proyeksi 75% + 1 DPD dan 60% DPC yang siap didaftarkan secara resmi ke KPU,” kata Mahfuz Sidik dalam keterangannya, Rabu (7/10/2026).

Hal itu dilakukan usai melakukan Rakornas Kedua Desk Verpol Pusat dengan 10 Ketua Pemenangan Teritori (KPT) Partai Gelora pada Sabtu-Minggu, 3-4  Oktober 2026.

Partai Gelora, kata Mahfuz, juga telah membuat roadmap kerja terstruktur dan sistematis yang wajib dilaksanakan oleh seluruh tingkatan pengurus mulai Oktober 2026 hingga tahapan verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pertengahan 2027.

“Kita menetapkan tahapan kerja yang presisi dan terukur agar seluruh instrumen partai tidak menumpuk pekerjaan di akhir,” katanya.

Menurut dia, pengalaman verifikasi sebelumnya menjadi pelajaran berharga untuk memperkuat ketahanan administrasi dan teknologi partai secara terintegrasi.

Saat ini, ungkap Mahfuz, kepengurusan Partai Gelora pada tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) atau provinsi sudah mencapai 100 persen.

Sementara kepengurusan di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atau kabupaten/kota sudah mencapai 94 persen, sedangkan kepengurusan di Dewan Pimpinan Cabang (DPC) atau kecamatan sudah memenuhi proyeksi 60%.

“Seluruh proses penguatan struktur, verifikasi DPC, hingga rekrutmen keanggotaan kita tata secara terukur, sehingga pada 2027 kita tinggal fokus pada akselerasi syarat sekunder,” ujarnya.

Ketua Desk Verpol Pusat ini mengatakan, Partai Gelora meminta seluruh jajaran kepengurusan ditargetkan untuk menyelesaikan kima agenda prioritas selama bulan Oktober 2026.

Antara lain melengkapi penuntasan struktur DPD hingga 100 persen, menyelesaikan pembentukan Desk Rekrutmen Anggota di daerah, serta memacu pendaftaran anggota baru secara masif, terutama di DPC yang diproyeksikan.

Kemudian pada November 2026, Partai Gelora akan menggelar Rakornas Ketiga pada 7–8 November 2026 sebagai ajang evaluasi sekaligus meneliti ulang data DPC Pemilu sebelumnya, untuk diaktifkan kembali atau diganti dengan pengurus baru.

“Guna menghindari penumpukan data di akhir masa pendaftaran KPU tahun 2027, Partai Gelora akan mulai melakukan penginputan data Sipol KPU pada 1 hingga 20 Desember 2026,” ujarnya.

Setelah itu,  pada Januari-Juni 2027 tinggal berfokus pada pemenuhan persyaratan sekunder dan melakukan pemutakhiran data verifikasi KPU seperti memperbaiki catatan kekurangan administrasi dan lain-lain.

“Partai Gelora optimistis menyongsong pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu 2029 dengan data 100% valid dan siap memenangkan Pemilu,” pungkas Mahfuz Sidik.

Partaigelora.id-Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menutup Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dan Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) Rekrutmen Anggota selama dua hari di Jakarta.

Penutupan ditandai dengan pembacaan ikrar dan janji peserta untuk bergerak secara masif dan sistematus melakukan perekrutan anggotanya di wilayah masing-masing menuju Pemilu 2029.

Diketahui, Partai Gelora menggelar Rakornas dan Bimteknas di Jakarta pada Sabtu-Minggu, 3-4 Oktober 2026, dihadiri para Ketua dan Sekretaris Desk Rekrutmen Anggota Wilayah (DRAW) dari 38 provinsi  seluruh Indonesia

Ketua Desk Rekrutmen Anggota Pusat (DRAP) Partai Gelora Triwisaksana mengatakan, bahwa agenda setelah Rakornas dan Bimteknas ini adalah melakukan rekrutmen anggota besar-besaran.

“Apa yang akan kita lakukan setelah ini jauh lebih besar, karena kita akan melakukan satu project rekrutmen anggota secara masif dan juga sistematis di wilayah kita masing-masing,” ujar Triwisaksana dalam keterangannya, Selasa (6/10/2026).

Ia menegaskan, DPP Partai Gelora akan terus mendampingi dan berkomunikasi secara intensif dengan wilayah terkait hal-hal yang belum terelaborasi tuntas selama kegiitan ini.

View this post on Instagram

A post shared by PARTAI GELORA INDONESIA (@partaigeloraid)

Bang Sani, sapaan akrab Triwisaksana mengatakan, diskusi berbasis regional selama Rakornas dan Bimteknas, menjadi kunci untuk menyelaraskan langkah menuju Pemilu 2029.

“Apa yang kita lakukan selama dua hari ini dan action plan setelah pulang dari sini adalah modal dasar yang paling besar untuk kemenangan kita di 2029,” ujarnya.

Ia menyebut peserta yang hadir sebagai initial founder dan initial investor yang akan menjadi tulang punggung partai menjelang Pemilu 2029.

Tahapannya adalah menuntaskan verifikasi partai politik, memetakan peta kemenangan 2029, lalu melakukan penggalangan besar-besaran di luar syarat verifikasi.

“Karena kita membutuhkan dukungan sangat besar masyarakat Indonesia untuk menang,” tegasnya.

Ketua Korbid Penggalangan DPP Partai Gelora ini meminta setiap daerah untuk  memetakan dan melakukan scoring terhadap kantong-kantong massa yang potensial memberikan kontribusi elektabilitas terbesar.

“Dari situ kita dekati dengan cara komunikasi, kita lakukan pengayaan berupa OK Gelora, lalu kita verifikasi, lalu kita bekali dengan kaderisasi. Terus demikian sehingga siklus ini membesar,” jelasnya.

Dengan metode itu, menghadapi Pemilu 2029 diyakini akan jauh lebih mudah dibanding 2024 karena sudah memiliki struktur hingga DPC, sistem, dan modal pengetahuan.

Selain itu, Sani berharap agar rekrutmen anggota fokus menyasar generasi Z sebagai target utama dalam menjaring keanggotaan baru.

Sebab, generasi muda dapat menjadi aktivis influencer yang mampu membangun opini positif tentang pentingnya partisipasi politik di kalangan anak muda.

Ia menilai kesadaran politik generasi Z menjadi kunci untuk menghadapi tantangan bangsa ke depan.

“Generasi Z perlu melek politik karena masa depan mereka ditentukan dari partisipasi mereka dalam politik. Kita akan gelar program aktivis influencer,” katanya.

Menurut dia, anak muda saat ini dituntut untuk kritis menyikapi situasi geopolitik global seperti konflik antarnegara, perang dagang hingga krisis energi.

Kondisi tersebut,  sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi di dalam negeri, termasuk Indonesia saat ini yang sedang  tidak baik-baik saja.

Ia menilai, tanpa pemahaman politik yang baik, generasi muda hanya akan menjadi penonton dan terdampak dari kebijakan yang diambil.

“Yang mempengaruhi kondisi ekonomi Indonesia pada akhirnya adalah situasi geopolitik global. Jika generasi muda tidak kritis dan tidak berpartisipasi, mereka akan kehilangan kendali atas masa depannya sendiri,” ujarnya.

Partai Gelora berharap dapat melahirkan anak-anak muda yang tidak hanya aktif di media sosial, tetapi juga memiliki kapasitas analisis, keberanian bersikap, dan kemampuan mengedukasi publik.

Program rekrutmen nasional ini akan digelar secara berjenjang di seluruh wilayah Indonesia dan terbuka bagi seluruh generasi muda yang ingin terlibat aktif dalam gerakan politik kebangsaan.

Rakornas dan Bimteknas Desk Rekrutmen Anggota diakhiri dengan pembacaan ikrar bersama yang dipimpin Ketua DRAP Triwisaksana. Seluruh peserta mengucapkan 7 krar dan janji bersama.

“Kami siap bergerak, bekerja, berkoordinasi dan bertanggung jawab untuk mencapai target rekrutmen,” tegas Sani saat membacakan penutupan ikrar dan janji bersama tersebut.

Dalam Rakornas dan Bimteknas ini, peserta mendapatkan pembekalan dari Ketua Umum Partai Gelora sekaligus Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Anis Matta, serta Wakil Ketua Umum yang juga Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) RI Fahri Hamzah.

Partaigelora.id-Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia akan segera membentuk Desk Pemenangan Pemilu dalam waktu dekat, untuk melengkapi dua desk sebelumnya yang telah dibentuk menjelang Pemilu 2029, yakni Desk Verpol dan Desk Rekrutmen Anggota.

Desk Pemenangan Pemilu ini, salah tugasnya adalah membawa masalah wacana parliamentary threshold atau ambang batas parlemen 5 persen menjadi perdebatan publik.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Partai Gelora sekaligus Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Anis Matta saat memberikan arahan dalam penutupan Rakornas Desk Verpol di Jakarta, Minggu (4/10/2026) sore.

“Menurut saya, ini akan menjadi perdebatan besar soal threshold di parlemen. Negonya antara 3 sampai 5 persen, tapi mereka mau mengangkat sampai 5 persen,” kata Anis Matta.

Menurut dia, apabila ada tekanan publik yang kuat soal ambang batas parlemen ini, maka wacana ambang batas parlemen 5 persenn bisa diturunkan secara signifikan.

“Kalau ada tekanan yang kuat orang bisa turun sampai 3 persen, bahkan bisa  0 persen. Karena itu kita akan segera membentuk Desk Pemenangan Pemilu. Salah satu tugasnya nanti mulai masuk dalam perdebatan public soal threshold ini,” katanya.

Desk Pemenangan Pemilu Partai Gelora, kata Anis Matta, akan mengkaji dan membahas berbagai macam regulasi ambang batas parlemen baik pada Pemilu 2024, maupun Pemilu-pemilu sebelumnya.

“Kemarin lewat Pak Fahri (Fahri Hamzah, Wakil Ketua Umum) kita menyampaikan usulan threshold 0 persen atau 20 persen sekalian. Kalau mau menyerderhankan partai ya 20 persen sekalian, tapi kalau mau meningkatkan partisipasi ya 0 persen,” ujar Anis Matta.

Ia menambahkan, Partai Gelora mengajak publik untuk mulai memperdebatkan suara yang hangus pada Pemilu 2024 lalu.

Sebabyak 17,3 juta atau sekitar 11, 4 persen dari total suara Pemilu 2024 hangus dan tidak terkonversi menjadi kursi di DPR RI.

Hal itu akibat 10 partai politik yang menjadi peserta Pemilu 2024 lalu, tidak memenuhi ambang batas parlemen yang ditetapkan 4 persen.

Apalagi jika ambang batas parlemen tersebut, naik menjadi 5 atau 7 persen, maka akan semakin banyak suara yang nantinya terbuang dan tidak bisa dikonversi menjadi kursi.

Kondisi dan situasi tersebut, tentu saja akan mengurangi minat partispasi publik mengikuti Pemilu, karena suara mereka tidak dihargai, didengar dan dihanguskan.

“Nah, kita mulai akan masuk dalam perdebatan. Kita menyiapkan semua prosedur yang normal untuk mendorong perdebatan tersebut,” katanya.

Anis Matta optimistis pada Pemilu 2029 mendatang, Parta Gelora akan melakukan lompatan besar dan mencapai target-target yang telah ditetapkan.

“Saya punya confident (percaya diri) yang lebih tinggi pada Pemilu 2029 ini. Insya Allah kita bisa melewati sekarang (masuk ke DPR),” tegasnya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelora Mahfuz Sidik mengatakan, Desk Verpol  Partai Gelora yang dihadiri para Ketua Pemenangan Teritori (KPT) telah menyepakati proyeksi 75% + 1 jumlah DPD (Dewan Pimpinan Daerah) dan 60% DPC  (Dewan Pimpinan Cabang) yang akan didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai syarat menjadi   peserta Pemilu 2029.

“Secara akumulatif nasional kita sudah melampaui ambang batas minimal. Namun, kita tetap melakukan pendampingan untuk wilayah-wilayah dinamis seperti Bali, Nusa Tenggara, Sumbar, dan Papua terus kita kencangkan,” kata Mahfuz Sidk.

Data atau dokumen akan mulai dimasukkan atau di upload ke dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) KPU. Hal itu diharapkan selesai pada Desember 2026, untuk menghindari penumpukan data di akhir masa pendaftaran KPU tahun 2027.

“Mudah-mudahan data-data yang sampaikan ke KPU terverifikasi semua dan memenuhi syarat (MS). Kita optimis Partai Gelora lolos menjadi peserta Pemilu 2029,” pungkas Ketua Desk Verpol Pusat Partai Gelora ini.

Partaigelora.id-Wakil Ketua Umum Partai Gelombang  (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah merespons soal usulan soal ambang batas parlemen (parliamentary threshold)  sebesar 5 persen yang tengah bergulir dalam wacana pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu.

Hal itu merupakan kompromi politik demi menyelamatkan posisi partai-partai besar di Senayan saat ini, bukan untuk kepentingan rakyat dalam Pemilu 2026.

Penegasan tersebut, disampaikan Fahri Hamzah dalam Kajian Pengembangan Wawasan Kebangsaan bertajuk  ‘Reformasi Pemilu – Berapa Threshold yang Benar?’ pada Jumat (2/10/2026) malam.

“Bahwa angka threshold yang ada di kisaran 4% hingga 7%, termasuk 5% saat ini hanyalah kompromi politik demi menyelamatkan posisi partai-partai besar, bukan untuk kepentingan rakyat,” kata Fahri dalam keterangannya, Minggu (4/10/2026).

Fahri mengatakan, dua mazhab utama dalam penentuan ambang batas pemilu, yakni  Mazhab KedaulatanRakyat (Pro murni 0%) dan Madzab Penguatan Presidensialisme (Skenario 20%).

Menurut Fahri, pilar utama demokrasi adalah memurnikan kedaulatan suara rakyat (vox populi, vox dei).

Dalam mazhab ini, berapa pun suara yang diraih oleh sebuah partai atau calon, aspirasi mereka wajib diakomodasi di parlemen tanpa terganjal syarat pembatasan (parliamentary threshold).

“Seberapa pun partai politik berhasil mengirim satu orang ke DPR RI, biarkan dia menjadi anggota dewan karena dia dipilih oleh rakyatnya. Biarkan dia bersuara. Jangan-jangan satu anggota dewan itu bisa lebih jago dan berani menyuarakan aspirasi rakyat dibanding yang lain,” tegas Fahri.

Ia menegaskan, bahwa Partai Gelora secara tegas berada pada posisi mendorong ambang batas parlemen 0%, serta menolak usulan parliamentary threshold (PT) 4%, 5% dan 7%

Sementara Di sisi lain, bagi kelompok yang beralasan ingin menguatkan sistem presidensialisme dan menyederhanakan jumlah partai politik di parlemen—merujuk pada pemikiran ilmuwan politik Scott Mainwaring—Fahri menantang DPR untuk sekalian menetapkan ambang batas yang tinggi.

View this post on Instagram

A post shared by PARTAI GELORA INDONESIA (@partaigeloraid)

“Kalau memang mau menyederhanakan partai politik untuk menguatkan presidensialisme, bikin saja threshold-nya sekalian 20%. Berani tidak? Supaya yang lolos hanya satu atau dua partai seperti di Amerika Serikat,” ujarnya.

Fahri mengkritik usulan angka threshold pertengahan (seperti 4%, 5%, atau 7%) sebagai bentuk sikap ‘banci dan penakut dari partai-partai besar yang sekadar ingin mengamankan kursi tanpa memiliki prinsip yang jelas.

Fahri menepis anggapan bahwa masuknya partai-partai kecil ke parlemen akan menyulitkan jalannya pemerintahan.

Menurut  dia, dengan mengakomodir partai-partai kecil masuk parlemen, maka mekanisme kerja di DPR sangat mudah disederhanakan, tanpa harus memberangus suara pemilih.

“Opsinya itu sederhana, dimana pengambilan keputusan pada dasarnya hanya mengenal tiga opsi, yaitu setuju, tidak setuju, dan abstain,” kata dia.

Sehingga keberadaan fraksi di DPR tidak wajib dinamai sesuai partai politik, melainkan dapat digabung menjadi fraksi pendukung pemerintah, fraksi bukan pendukung pemerintah (oposisi/minoritas), dan fraksi independen.

Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) ini menggarisbawahi bahwa jika pemilu terus diwarnai oleh pembatasan hak pilih dan biaya operasional yang mahal, pemilu hanya akan mengagregasi logistik, bukan pikiran.

Akibatnya, panggung politik dipenuhi adu baliho, rompi, dan kaos, serta disokong oleh kekuatan modal pengusaha tambang atau figur populer tanpa kapasitas pengawasan.

“Jika undang-undang pemilu mendatang tetap memaksakan ambang batas tinggi seperti 5%, maka gelombang uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK) akan kembali bergulir untuk mengembalikan threshold ke angka nol,” katanya.

Evaluasi Total Threshold dan Sistem Pemilu

Dalam kesempatan ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menyampaikan, pandangannya terkait arah reformasi sistem kepemiluan nasional dan penentuan ambang batas parlemen yang ideal.

Fahri menegaskan bahwa pembahasan mengenai threshold dan reformasi pemilu merupakan isu krusial, karena pemilu adalah mekanisme utama pembentukan kekuasaan dalam negara demokrasi.

Sebab, kualitas kepemimpinan serta kebijakan publik yang dihasilkan sangat bergantung pada legitimasi dan kebaikan sistem pemilu itu sendiri.

“Pemilu adalah mekanisme untuk membentuk kekuasaan. Apabila pemilunya buruk, maka seluruh hasil dari kekuasaan itu juga bisa memburuk,” tegas Fahri.

Fahri menekankan bahwa esensi dasar dari demokrasi adalah mengagregasi partisipasi publik seluas-luasnya, bukan membatasinya.

Wakil Ketua DPR Periode 2008-2014 ini mengatakan, bahwa perancangan aturan pemilu tidak boleh dibuat elitis atau didesain untuk mementingkan kelompok tertentu semata.

“Sistem pemilu dan aturan threshold yang ideal harus mampu menyerap aspirasi seluruh lapisan masyarakat serta memberikan ruang yang adil bagi gagasan-gagasan baru untuk tampil dalam ruang public,” katanya.

Selain persoalan ambang batas, Fahri memetakan tiga aspek utama yang harus dibenahi secara menyeluruh menjelang Pemilu 2029.

Yaitu pertama visi Pemilu & kedaulatan rakyat, kedua penataan kelembagaan & daerah pemilihan (Dapil)  dan ketiga modernisasi teknis & kampanye gagasan.

Pertama dengan adanya visi Pemilu & kedaulatan rakyat menjadikan pemilu sebagai sarana koreksi kekuasaan yang manusiawi.

“Berbeda dengan sistem kekuasaan otoriter yang berbasis kekuatan senjata atau garis keturunan, suara rakyat dalam pemilu merupakan instrumen fleksibel untuk mengoreksi kepemimpinan yang menyimpang,” katanya.

Kedua adanya penataan kelembagaan & daerah pemilihan diharapkan dapat mendorong independensi serta profesionalisme penyelenggara pemilu  seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP.

Selanjutnya, diusulkan penataan Dapil secara berjenjang agar fungsi pengawasan legislatif terhadap eksekutif lebih riil.

Yakni Presiden (Dapil Nasional), DPD (Dapil Provinsi), DPR RI (Dapil Kabupaten/Kota untuk mengawasi 1 bupati/wali kota), DPRD Provinsi (Dapil Kecamatan), dan DPRD Kabupaten/Kota (Dapil Desa).

“Membuka wacana pemisahan jadwal pemilu berdasarkan wilayah (Pusat dan Daerah) atau berdasarkan cabang kekuasaan (Eksekutif dan Legislatif) agar pemilih tidak bingung memahami peran pejabat yang dipilih,” ujarnya.

Sedangkan ketiga menyangkut modernisasi teknis & kampanye gagasan dilakukan dinkronisasi data dengan pngintegrasian data KPU dan Dukcapil untuk mengeliminasi pemilih ganda atau tidak valid.

Selain itu diusulkan adanya pembiayaan saksi oleh negara, dimana mengusulkan pengambilalihan biaya saksi TPS oleh negara guna menekan money politics dan ketimpangan logistik antarpartai.

Lalu, mengubah pola kampanye menjadi edukatif darii dari sekadar pamer logistik menjadi panggung adu gagasan melalui debat terbuka dan forum town hall.

“Saya berharap berbagai gagasan reformasi ini dapat dibahas secara inklusif oleh seluruh elemen bangsa di luar ruang-ruang formal legislatif, sehingga dapat siap diaplikasikan pada Pemilu 2029 mendatang,” pungkas Fahri.

Partaigelora.id — Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora)  Indonesia sekaligus Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Anis Matta meminta seluruh pengurus dan kader untuk memperkuat kemampuan membangun narasi dan cerita yang mampu menghubungkan kehidupan masyarakat dengan perjuangan politik Partai Gelora.

Hal itu disampaikan Anis Matta saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi  dan Bimbingan Teknis Nasional Desk Rekrutmen Anggota Partai Gelora di Jakarta, Sabtu (3/10/2026) malam.

Kegiatan ini digelar sebagai langkah strategis memperkuat basis massa dan struktur partai di seluruh penjuru tanah air.

Dihadiri Sekretaris Jenderal Partai Gelora Mahfuz Sidik, Bendahara Umum Achmad Rilyadi, Ketua Koordinatror  Pelaksana Harian DPP Partai Gelora Rofi’ Munawar, Ketua Korbid Pemenangan Teritori Ahmad Faradis, serta Ketua Korbid Penggalangan DPP Partai Gelora sekaligus Ketua Desk Rekruitmen Anggota Pusat Triwisaksana.

Selain itu,  hadir pula para Ketua Pemenangan  Teritori  (KPT)  Partai Gelora, serta Ketua dan Sekretaris Desk Rekrutmen Anggota Wilayah dari seluruh Indonesia.

Menurut Anis Matta, kekuatan utama partai bukan semata-mata pada jumlah sumber daya, melainkan kemampuan membangun cerita yang membuat masyarakat merasa memiliki kepentingan langsung untuk bergabung dan bergerak bersama.

“Semua bermula dari cerita. Yang membuat orang bergabung dengan Partai Gelora kalau kita bisa menjawab dan membuat satu cerita bahwa ini tentang hidupnya dia, bukan tentang kita,”  kata Anis Matta.

Anis Matta menilai narasi besar tentang ancaman krisis global yang selama ini disampaikan Gelora perlu diturunkan menjadi cerita yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat.

Sebab, menurut dia, isu besar seperti krisis global dan perubahan geopolitik sering kali terasa abstrak bagi masyarakat yang setiap hari masih berhadapan dengan persoalan ekonomi dan kehidupan sehari-hari.

“Sekarang waktunya kita menurunkan narasi besar menjadi sebuah cerita,” ujarnya.

View this post on Instagram

A post shared by PARTAI GELORA INDONESIA (@partaigeloraid)

Anis Matta meminta kader agar tidak minder hanya karena Gelora merupakan partai yang relatif baru dan memiliki sumber daya lebih kecil dibanding partai-partai besar.

Ia justru berharap kader mencari cara sendiri untuk memenangkan pertarungan politik. “Bagi partai yang kecil seperti kita ini, kemampuan terbesar yang dibutuhkan adalah political engineering,” katanya.

Menurut dia,  Partai Gelora tidak perlu meniru strategi partai besar. Kader harus memahami cara partai lain bekerja, tetapi membangun strategi yang sesuai dengan karakter dan kekuatan Gelora.

 “Bacalah semua cara partai lain untuk menang, tapi jangan ikuti itu. Kita membuat cara kita sendiri sesuai dengan jalan yang kita tempuh,” tegasnya.

Dalam menghadapi Pemilu 2029, Anis  Matta meminta kader di setiap wilayah membangun imajinasi politik tentang target yang ingin dicapai.

Sebab, setiap perubahan besar berawal dari imajinasi yang kemudian diterjemahkan menjadi energi, tekad, dan tindakan.

“Jangan merasa kecil hati, kalau hayalannya besar. Kalau nanti sudah turun ke hati, dia jadi energi, jadi tekad dan membuat kita bergerak,” ujarnya.

Selain membangun visi, Anis Matta menekankan pentingnya kader mengatasi rasa tidak berdaya dan ketidakpercayaan diri yang dapat menghambat gerakan politik, serta mampu berpikir jernih dalam mencari solusi.

Karena itu, kader Partai Gelora diharapkan memperkuat hubungan spiritual melalui salat, doa, dan memohon petunjuk Allah SWT dalam menentukan langkah politik.

Anis menegaskan, bahwa tantangan utama Gelora dalam agenda rekrutmen Abukan sekadar membuat masyarakat menjadi anggota partai, tetapi menjawab pertanyaan mendasar: mengapa seseorang perlu bergabung dengan Gelora?

“Mengapa orang mesti bergabung, kita akan masuk ke dalam pikiran orang yang paling dalam, ke dalam psikologi pemilih. Kita harus menghubungkan masa depan masyarakat dengan masa depan Gelora,” katanya

Wamenlu RI Urusan Timur Tengah ini Ia menilai masyarakat tidak boleh ditempatkan hanya sebagai pengikut, tetapi sebagai pelaku perubahan.  

Karena gagasan ‘Bergabung, Bertumbuh, Berdampak’ sebagai bagian dari cerita besar Gelora. “Yang kita ajak bukan sekadar menjadi follower, tapi menjadi pelaku,” ujarnya.

Jika pertanyaan mendasar tentang alasan masyarakat bergabung dengan Partai  Gelora sudah terjawab, maka persoalan teknis seperti mekanisme keanggotaan dan tahapan setelah bergabung dapat diselesaikan kemudian.

Anis Matta berharap  seluruh fungsionaris  Partai Gelora menjadikan agenda rekrutmen sebagai momentum untuk membangun cerita baru yang mampu memperkuat keyakinan kader sekaligus menarik lebih banyak masyarakat menjelang Pemilu 2029.

Target Akhir Januari  2027 Selesai

Sementara itu, Ketua Desk Rekrutmen Anggota Pusat Partai  Gelora Triwisaksana mengatakan, agenda rekrutmen ini bukan sekedar mengejar pemenuhan administratif, melainkan bagian dari persiapan matang menghadapi verifikasi partai politik (parpol) Pemilu 2029.

“Target capaian 100 persen di seluruh DPD Insya Allah berakhir pada akhir Januari. Oleh karena itu, kita persiapkan jauh-jauh hari melalui ekosistem yang terstruktur,” ujar Triwisakna.

Bang Sani, sapaan akrab Triwisaksana menegaskan, bahwa minimnya publikasi media tentang Partai Gelora bukan berarti mesin partai sedang mati.

“Justru di balik layar, Partai Gelora terus bergerak secara intensif dan terstruktur melakukan konsolidasi hingga tingkat akar rumput,” katanya.

Partai Gelora, lanjut dia, sedang senyap atau tidak banyak berkomentar di media berarti tidak bergerak, sebaliknya pergerakannya terus berjalan.

“Mulai Oktober ini, kita buat anak tangganya satu per satu hingga tuntas pada akhir Januari,” ujar Triwisaksana.

Mengusung semangat ‘Bergabung, Bertumbuh, dan Berdampak’, Partai Gelora menekankan bahwa kader atau anggota yang direkrut tidak hanya berhenti pada angka pemenuhan syarar administrasi saja, tetapi memiliki peran nyata dalam pembangunan masyarakat.

Karena itu, kata dia, Partai Gelora akan melakukan pendampingan dan monitoring secara nasional yang dibagi dalam regional.

Yakni pertama regional Sumatera, regional kedua Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, ketiga regional Kalimantan dan Sulawesi, serta regional Maluku dan Papua.

Partai Gelora akan melengkapi strategi rekrutmen anggotanya dengan sistem pemantauan berkala dan mekanisme evaluasi performa bagi seluruh Pengurus Daerah (DPD) se-Indonesia.

Ia menegaskan bahwa seluruh pengurus pusat, wilayah, hingga daerah adalah satu kesatuan keluarga besar yang memiliki pembagian tugas jelas demi menyongsong kesiapan pemilu dengan data yang valid dan terukur.

Guna memudahkan masyarakat bergabung, Partai Gelora meluncurkan sistem pendaftaran digital yang terintegrasi penuh dalam ekosistem WhatsApp,, sekaligus sebagai kanal distribusi materi edukasi politik secara langsung.

Melalui metode ini, calon anggota dapat melakukan pendaftaran, pengisian data diri, hingga menerima Kartu Tanda Anggota (KTA) dan materi pembinaan langsung di dalam satu platform perpesanan tanpa perlu mengunduh aplikasi tambahan. Selain jalur digital, pendaftaran secara langsung (field canvassing) di tingkat lapangan tetap berjalan aktif

Seluruh rangkaian rekrutmen anggota secara terukur ini disiapkan untuk menyokong kerja Desk Verifikasi Parpol yang berjalan secara paralel.

“Dengan mematangkan verifikasi internal sejak dini, Partai Gelora optimistis menghadapi tahapan verifikasi faktual dan kepemiluan mendatang dengan data anggota yang solid dan valid,” pungkas Triwisaksana.