Partaigelora.id-Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mendesak Badan Pusat Statistik (BPS) memperbarui data backlog atau kesenjangan kepemilikan rumah nasional.
Menurut dia, ketidaksesuaian antara angka backlog dan rendahnya daya serap pembiayaan perumahan menunjukkan pemerintah membutuhkan basis data yang lebih akurat untuk menentukan kebutuhan hunian masyarakat.
Fahri menilai persoalan data menjadi salah satu hambatan utama dalam membangun kebijakan perumahan yang tepat sasaran. Ia mempertanyakan kesenjangan antara angka backlog yang selama ini digunakan pemerintah dengan kemampuan pasar menyerap pembiayaan rumah.
“Sudahlah ini datanya kacau, jadi BPS itu fokus ke data dulu lah. Karena kan jomplang (datanya dengan kondisi pasar), katanya backlog 12 juta, sekarang katakanlah turun 9 juta, tapi permintaan yang ada di Tapera kan cuma kuat 300.000 per tahun kan?” ujar Fahri saat acara diskusi Peringataan Hari Perumahan Nasional (Hapernas) The Hud Institute di Jakarta, dikutip Selasa (1/9/2026).
Menurut Fahri, angka backlog yang mencapai jutaan unit semestinya tercermin dalam kebutuhan dan permintaan hunian yang lebih besar. Namun, realisasi penyerapan pembiayaan melalui skema perumahan yang tersedia dinilai belum menunjukkan kondisi tersebut.
Perbedaan itu, Wakil Ketua Umum Partai Gelora ini, menjadi alasan pemerintah perlu membenahi tata kelola data perumahan dari tingkat kebutuhan masyarakat hingga penyediaan rumah.
Fahri mengatakan Kementerian PKP akan memprioritaskan pembangunan ekosistem perumahan yang terintegrasi.
Pembenahan tersebut mencakup pangkalan data, sistem antrean penerima manfaat, rantai pasok, hingga skema pembiayaan.
“Makanya kalau kerja tidak pakai sistem ya pusing sendiri. Sistemnya akan dibangun dulu, sistem antreannya, sistem database, baru kemudian masuk ke sisi suplai setelah itu bicara pembiayaan,” kata Fahri.
Ia menilai pembenahan tersebut tidak cukup dilakukan secara parsial. Pemerintah, menurut Fahri, membutuhkan perubahan mendasar dalam cara negara merencanakan dan menyediakan hunian bagi masyarakat.
Fahri juga menekankan bahwa rumah tidak semestinya dipandang hanya sebagai komoditas komersial.
Hunian, kata dia, merupakan kebutuhan dasar sehingga negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat memperoleh rumah yang layak dan terjangkau.
Karena itu, ia mengingatkan pengembang agar tidak sepenuhnya mengandalkan mekanisme pasar dan spekulasi dalam menyediakan hunian.
Fahri menilai persoalan keterjangkauan rumah juga tidak otomatis selesai hanya dengan memberikan fasilitas uang muka murah atau bahkan nol persen.
Jika harga rumah dan cicilan tetap berada di luar kemampuan masyarakat, insentif tersebut tidak akan menyelesaikan persoalan utama.
“Kalau masyarakat tetap tidak mampu menjangkau harga rumah dan cicilannya, uang muka murah atau nol persen tidak cukup,” ujar Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019.
Menurut Fahri, reformasi sektor perumahan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pemetaan kebutuhan masyarakat, ketersediaan pasokan rumah, persoalan tanah dan tata ruang, hingga sistem pembiayaan.
Dengan basis data yang lebih akurat dan sistem yang terintegrasi, pemerintah diharapkan dapat menentukan kelompok penerima manfaat secara lebih tepat sekaligus menyesuaikan pasokan rumah dengan kebutuhan riil masyarakat.
Partaigelora.id-Ketua Umum PartaiGelombang Rakyat (Gelora) Indonesia sekaligus Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Anis Matta menyampaikan ucapan selamt atas terpilihnya KH. Miftachul Akhyar sebagai Rais ‘Aam dan KH. Abdul Hakim Mahfudz sebagai Ketua Umum PBNU masa khidmat 2026–2031.
Keduanya terpilih dalam siding pleno terakhir Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama di Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026)
KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin terpilih sebagai Ketua Umum PBNU yang baru secara mufakat oleh anggota Ahlul Halli wal ’Aqdi (AHWA) setelah lima nama calon ketua umum mendapat persetujuan rais aam terpilih NU.
“Selamat dan sukses atas terpilihnya KH. Miftachul Akhyar sebagai Rais ‘Aam dan KH. Abdul Hakim Mahfudz sebagai Ketua Umum PBNU masa khidmat 2026–2031,” kata Anis Matta, Senin (31/8/2026).
Sebagai pengurus baru PBNU masa khidmat 2026-2031, Anis Matta berharap KH. Miftachul Akhyar dan Gus Kikin dalam menjalankan tugas secara dengan amanah sehingga menghadirkan kemajuan, persatuan, dan keberkahan bagi Indonesia.
“Semoga amanah dalam mengemban tanggung jawab, serta mampu membawa Nahdlatul Ulama terus menjadi kekuatan umat yang menghadirkan kemajuan, persatuan, dan keberkahan bagi Indonesia,” katanya.
“Hubbul Wathan Minal Iman — mencintai tanah air adalah bagian dari iman. Partai Gelora Indonesia, untuk NU dan Indonesia yang semakin maju,” pungkas Wamenlu RI ini.
Diiketahui, terpilihnya Gus Kikin ini melalui sejumlah proses yang terjadi di muktamar. Awalnya, para muktamirin menggelar pemilihan suara untuk menyaring lima besar calon Ketum PBNU. Dari perolehan itu, Gus Kikin meraih peringkat pertama dengan 472 suara.
Empat calon Ketum PBNU lainnya yang meraih suara teratas ialah KH Zulfa Mustofa (262 suara), KH Abdussalam Sochib (261 suara), KH Yahya Cholil Staquf (258 suara), dan KH Abdul Ghofar Rozin (155 suara). Kelima nama tersebut dilaporkan kepada anggota Ahlul Halil Wal Aqdi (AHWA).
Sembilan kiai anggota AHWA kemudian menggelar musyawarah secara tertutup pagi ini mulai pukul 06.20 WIB hingga pukul 07.00 WIB. Hasil musyawarah itu kemudian memutuskan KH Abdul Hakim Mahfudz sebagai Ketum PBNU yang baru.
Muktamar ke-35 NU ini secara resmi telah menghasilkan pimpinan PBNU periode 2026-2031. Selain Gus Kikin sebagai Ketum PBNU, sidang pleno muktamar juga menetapkan KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam PBNU.
Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, pada Senin (31/08/2026). Dimana rangkaian Muktamar NU dilaksanakan selama lima hari sejak tanggal 27 Agustus.
Acara penutupan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan lagu Syubbanul Wathon. Acara kemudian dilanjutkan dengan doa bersama yang dipimpin oleh Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum, K.H. Abdurrozaq Sholeh.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo pun menyampaikan ucapan selamat atas terpilihnya Rais Aam dan Ketua Umum PBNU tahun 2026. Kepala Negara turut mengapresiasi pelaksanaan Muktamar ke-35 NU yang berlangsung sukses, rukun, dan damai.
“Saya ucapkan selamat kepada pimpinan NU yang terpilih. Saya ucapkan selamat atas berjalannya muktamar dengan sukses, dengan guyub, dengan rukun,” ucap Presiden.
Pada acara penutupan ini, Presiden Prabowo turut menerima Kartu Tanda Anggota NU (Kartanu) yang diserahkan secara langsung oleh Rais Aam Miftachul Akhyar.
Rangkaian Muktamar NU secara resmi ditutup oleh Presiden dengan penabuhan bedug. “Selamat atas terlaksananya muktamar ke-35 dan negara bangsa dan umat menunggu dharma bakti Nahdlatul Ulama di hari-hari, bulan-bulan, dan tahun-tahun yang akan datang,” tandasnya.
Pemukulan kentungan oleh Presiden Prabowo pun menjadi penanda berakhirnya Muktamar ke-35 NU sekaligus dimulainya amanah baru kepengurusan PBNU untuk terus menjaga persatuan, merawat kerukunan, dan memberikan dharma bakti terbaik bagi umat, bangsa, dan negara.
Partaigelora.id-Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik menilai Revisi Undang-undang (RUU) Pemilu perlu mempermudah prosedur dan mekanisme tahapan pemilu. Hal itu dimaksudkan agar proses tahapan pemilu efesien, dan meningkatkan kualitas demokrasi.
“Pada pemilu tahun 2024, waktu dan sumberdaya politik banyak dihabiskan untuk prosedur administratif dan teknis,” kata Mahfuz Sidik dalam keterangannya, Minggu (30/8/2026).
Sehingga Pemilu 2029, menurut dia, perlu dipermudah prosedur dan mekanisme tahapan pemilunya. Misalnya tahapan pendaftaran dan verifikasi terhadap partai dan calon legislative (caleg) menghabiskan waktu satu setengah tahun.
“Sementara tahapan sosialisasi dan kampanye hanya punya waktu dua setengah bulan. Akibatnya, proses demokrasi kita lebih dominan prosedur daripada substansinya,” ujar Mahfuz.
Partai Gelora, kata Mahfuz, mengusulkan agar parpol yang sudah menjadi peserta pemilu sebelumnya, hanya diwajibkan mendaftar ulang sebagai peserta pemilu dengan melengkapi syarat-syarat administratif.
“Tidak perlu lagi verifikasi faktual sepanjang partai itu tidak berubah nama dan akta pendiriannya,” tegas Mahfuz.
Partai Gelora juga mengusulkan penghapusan ambang batas parlemen, sebagai tindaklanjut Keputusan Mahkamah Konstitusi, dan untuk sinkronisasi dengan penghapusan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden.
Terkait kekhawatiran resiko penghapusan ambang batas parlemen, Partai Gelora Indonesia mendorong penguatan syarat pembentukan fraksi di parlemen.
“Efektifitas dan kinerja parlemen ditentukan oleh regulasi tentang Lembaga Perwakilan, bukan oleh ambang batas parlemen,” katanya.
Mahfuz Sidik menegaskan, pentingnya mengawal agenda perubahan regulasi Pemilu 2029 agar berjalan lebih inklusif dan berkeadilan.
Partai Gelora mendorong agar Revisi Undang-undang Pemilu kali ini tidak hanya mengakomodasi kepentingan partai-partai besar, melainkan juga memperjuangkan aspirasi partai kecil dan partai non-parlemen.
“Kami menyepakati perlu mendorong agar proses revisi ini lebih mengakomodir kepentingan partai-partai kecil dan non-parlemen,” kata Mahfuz Sidik.
Menurut dia, langkah strategisnya adalah mengoptimalkan komunikasi lintas sektor, baik dengan pemerintah, fraksi-fraksi di DPR, maupun kelompok masyarakat sipil.
Dalam waktu dekat, Partai Gelora mengagendakan pertemuan khusus dengan berbagai elemen organisasi masyarakat sipil yang aktif mengawal isu demokrasi dan pemilu.
“Langkah ini diambil guna menyelaraskan substansi draf usulan serta memperkuat daya tawar advokasi atas sistem pemilu yang lebih demokratis,” kata Sekjen Partai Gelora ini
Mahfuz Sidik menyoroti ketidakpastian komunikasi serta lambatnya koordinasi antara DPR RI, pemerintah, dan partai politik non-parlemen terkait kelanjutan pembahasan Revisi Undang-Undang Pemilu.
Mahfuz mengungkapkan, hingga kini DPR RI belum juga memberikan kepastian jadwal agenda silaturahmi bersama koalisi partai di luar Senayan. Padahal, informasi rencana pertemuan tersebut sudah dua kali diterima oleh pihaknya.
“Sudah dua kali informasi itu kita terima, tetapi sampai sekarang belum ada jadwal pola yang pasti. Dari partai-partai non-parlemen lain yang saya tanyakan, mereka juga mengaku belum menerima jadwal resmi,” ujar Mahfuz.
Menurut Mahfuz, pembahasan internal antar-sekjen partai politik koalisi menyimpulkan adanya kondisi saling tunggu di tingkat pembentuk undang-undang.
“DPR saat ini masih menunggu konsep regulasi dari pemerintah. Mereka (DPR) mungkin sudah ada rumusan-rumusan yang disepakati, tetapi posisinya mereka masih menunggu, termasuk konsep dari kita,” katanya.
Partaigelora.id–Ketua Divisi Kajian Pemikiran Politik Islam DPP Partai Gelora, Abdul Rochim, menegaskan bahwa sistem demokrasi yang dianut Indonesia tidak bertentangan dengan prinsip agama. Sebaliknya, demokrasi merupakan bentuk kesepakatan kolektif (uqud) berbangsa yang wajib dipatuhi dan dijaga oleh setiap Muslim.
Pernyataan tersebut disampaikannya dalam Kajian Pengembangan Wawasan Keislaman bertajuk ‘Islam, Demokrasi, dan Kunci Kejayaan Masa Depan Indonesia’ pada Jumat (28/8/2026) malam.
Dalam pemaparannya, Abdul Rochim menyoroti pentingnya membedakan antara Islam sebagai wahyu yang mutlak, dan politik Islam sebagai realitas sejarah.
Ia menjelaskan bahwa sejarah politik umat Islam—dari masa Khulafaur Rasyidin hingga era kekhalifahan setelahnya—selalu diwarnai oleh dinamika dan interaksi antara nilai agama dengan realitas zaman.
“Kalau kita bicara tentang politik Islam, itu adalah pertemuan antara wahyu sebagai petunjuk dengan ruang realitas beserta segala dinamikanya. Islam sebagai agama sangat terbuka terhadap berbagai macam sistem politik, selama tujuannya tercapai,” jelas Rochim.
Mengutip ulama klasik Ibnu Qayyim terkait konsep siyasah syar’iyyah (politik Islam), Rochim menegaskan bahwa sistem tata kelola pemerintahan yang sah dalam pandangan agama adalah kebijakan yang mendekatkan masyarakat pada kemaslahatan (kebaikan) dan menjauhkan dari kemafsadatan (kerusakan).
Dalam konteks keindonesiaan, sistem demokrasi dinilai paling relevan untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut.
Sebab, dmokrasi bukanlah agama, melainkan akumulasi pengalaman umat manusia dalam mengelola kekuasaan dan interaksi sosial.
“Kita dalam konteks bernegara di Indonesia bersepakat menjadikan demokrasi sebagai sistem. Kesepakatan ini adalah kontrak di antara warga negara. Sebagai seorang Muslim, kita diperintahkan oleh agama untuk berkomitmen terhadap kesepakatan yang sudah dibuat, sebagaimana firman Allah: Aufu bil ‘uqud (Penuhilah janji-janji/kesepakatan),” tegasnya.
Lebih lanjut, Rochim memaparkan bahwa demokrasi memberikan ruang yang setara bagi seluruh pemeluk agama di Indonesia untuk menjalankan keyakinannya dengan maksimal.
Karena demokrasi melindungi hak individu, kebebasan berekspresi, serta berperan penting dalam mencegah konflik antar-suku maupun antar-agama.
Melalui sistem demokrasi yang disepakati bersama ini, setiap warga negara, termasuk umat Islam, diberikan ruang konstitusional untuk memperjuangkan nilai-nilai fundamental keagamaan seperti keadilan, kesetaraan, dan pemenuhan hak-hak masyarakat luas.
Sehingga ia mengingatkan pentingnya mengedepankan kemaslahatan bersama di atas idealisme kelompok atau mazhab, menjadi kunci kejayaan masa depan Indonesia.
Rochim menjelaskan bahwa sistem demokrasi memberikan perlindungan konstitusional terhadap lima pokok kemaslahatan dasar manusia (maqashid syariah).
Yaitu itu perlindungan terhadap agama (hifzh ad-din), jiwa (hifzh an-nafs), akal (hifzh al-‘aql), kehormatan (hifzh al-‘irdh), dan harta benda (hifzh al-mal).
Menurutnya, dalam masyarakat plural seperti Indonesia, setiap kelompok keagamaan maupun mazhab tentu memiliki idealisme masing-masing.
Namun, jika setiap pihak memaksakan idealismenya untuk mendominasi tanpa memikirkan ruang realitas, hal itu justru memicu konflik horizontal yang dapat merusak kemaslahatan yang jauh lebih besar.
“Realitas itu sering kali tidak ideal. Untuk mencapai kemaslahatan bersama, setiap pihak perlu mendiskon sebagian idealismenya. Di sinilah pentingnya sinergi dan kompromi agar kita tidak mengorbankan maslahat yang lebih besar demi imajinasi idealisme yang dipaksakan,” ujar Rochim.
Ia mencontohkan berbagai konflik di kawasan Middle East (Timur Tengah) di mana pemaksaan kehendak antar-mazhab justru menghancurkan stabilitas negara serta merenggut keamanan, pendidikan, dan hak-hak dasar warga.
Pada dasarnya, kata Roochim, Islam memiliki nilai- nilai universal sangat adaptif terhadap perkembangan tatanan global maupun sistem tata kelola baru.
Namun, ia menekankan bahwa urusan politik dan tata kelola bernegara masuk dalam kategori adiyat atau muamalah yang hukum asalnya berpatokan pada pencapaian substansi (iltifat ilal ma’ani).
“Islam tidak membatasi bentuk sistem politik secara kaku. Teks syariat itu terbatas (mutanahiyah), sedangkan realitas dinamika manusia tidak pernah terbatas (ghair mutanahiyah). Apapun sistem politik atau tatanan global baru yang ditawarkan kelak, selama ia membawa kemaslahatan yang lebih besar, menjamin kesetaraan tanpa memandang suku dan ras, serta melindungi hak-hak dasar manusia, maka Islam sangat terbuka (ahlan wa sahlan),” ujar Rochim.
Rochim menjelaskan bahwa politik pada hakikatnya adalah sarana mulia untuk mengoreksi kezaliman dan mewujudkan kemaslahatan publik, sebagaimana yang dicontohkan dalam rekam jejak kepemimpinan Nabi Muhammad SAW.
“Jika politik itu kotor, tidak mungkin Nabi Muhammad SAW melibatkan diri secara langsung dalam aktivitas politik, diplomasi, dan pengelolaan negara. Yang bermasalah atau kotor itu adalah perilaku oknum manusianya, bukan sistem atau aktivitas politiknya,” tegasnya.
Ia menggambarkan bahwa dalam mengambil keputusan politik, seorang pemimpin kerap berada pada posisi dilematis yang mewajibkannya mengorbankan satu hal kecil demi menyelamatkan hal yang jauh lebih besar—layaknya tindakan medis amputasi untuk menyelamatkan nyawa pasien.
Sementara pngamat yang hanya melihat dari satu sudut pandang kerap menilai tindakan tersebut kejam, tanpa memahami gambaran holistik kemaslahatan yang sedang diperjuangkan.
Lebih jauh, ia mengajak kader dan simpatisan untuk mampu membedakan antara hal yang bersifat muqaddas (suci dan fundamental) dengan hal yang bersifat muqaddar (hasil pemikiran manusia yang patut dihormati).
Menurutnya, nilai-nilai dasar seperti keadilan, pemenuhan hak, dan penghapusan kezaliman adalah sesuatu yang muqaddas.
Sementara itu, gagasan, format sistem pemerintahan, maupun strategi politik merupakan muqaddar yang bisa dikritisi, disaring, disesuaikan, atau dikembangkan (developed) sesuai kebutuhan zaman.
Rochim mengimbau pengurus dan simpatisan Partai Gelora agar senantiasa mendudukkan perbedaan pandangan politik secara bijak.
Dalam konteks kehidupan berdemokrasi, perbedaan keyakinan atau pandangan harus dipisahkan dari wilayah sikap.
“Pikiran dan keyakinan adalah hak masing-masing yang tidak bisa dipaksakan. Namun dalam wilayah sikap, Islam mengajarkan kita untuk wajib berlaku adil (‘adl) dan berbuat baik (ihsan) kepada siapa pun, termasuk kepada mereka yang berbeda pandangan politik. Dengan kedewasaan bersikap dan keterbukaan gagasan inilah, kita dapat bersama-sama menghadirkan tata kelola bangsa yang lebih inklusif dan berkemajuan,” tegasnya.
Di akhir pemaparannya, Ketua Divisi Kajian Pemikiran Politik Islam DPP Partai Gelora ini menyampaikan seruan terbuka kepada seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, untuk tidak lagi bersikap apatis atau sekadar ‘mengutuk kegelapan’.
Ia mengajak masyarakat menyalakan lilin perubahan dengan mengambil bagian secara konstruktif dalam perjuangan politik nasional demi membangun masa depan Indonesia yang lebih kokoh dan berkeadilan.
Partaigelora.id-Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menyampaikan kritik pedas terhadap kinerja Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni yang dinilai tidak paham dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai daerah di Indonesia, terutama di Sumatera dan Kalimantan.
Partai Gelora menilai Menteri Kehutanan lamban dalam penanganan dini karhutla, bahkan Menhut terkesan tidak mengetahui bagaimana cara mencegah terjadinya karhutla agar tidak melebar kemana-mana, seperti mencegah terjadinya banjir bandang di Pulau Sumatera beberapa waktu lalu.
Sebab, musim kemarau sudah dimulai pada bulan April dan puncaknya pada Agustus 2026, dimana Indonesia mengalami fenomena El-Nino Godzila, cuaca sangat ekstrem, sehingga mudah sekali untuk melihat titik apinya ada di mana saja.
Sehingga mitigasi pencegahan karhutla sejatinya tidak membutuhkan skema yang rumit, karena sudah diketahui, apalagi saat ini sudah didukung teknologi canggih dan satelit yang bisa mendeteksi titik-titik api atau hospot dimana saja.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, luas lahan terbakar sudah mencapai 38.310,89 hektar sejak awal tahun ini hingga Juni 2026.
Kobaran api ini terjadi di berbagai wilayah, mulai dari Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, hingga Riau.
“Kalau umpamanya sesudah kebakaran, ya itu cuma perlu pemadam kebakaran, tidak perlu seorang Menteri Kehutanan,” sindir Rully Syumanda, Ketua Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup DPP Partai Gelora dalam keterangannya, Sabtu (29/8/2026).
Hal itu disampaikan Rully Syumanda dalam Gelora Talks bertajuk ‘ Siapa yang Harus Bertanggung-jawab Atas Kahutla? Dibakar, Terbakar atau Dibakar? yang tayang dikanal YouTube Gelora TV pada Kamis (27/8/2026) malam.
Dalam diskusi yang dipandu Ketua Koordinator Bidang Kebijakan Publik Sarah Handayani, Rully mengatakan, sebagai Menhut, Raja Juli Antoni, seharusnya bisa merespon cepat, karena titik-titik apinya sudah muncul dan sudah diketahui di mana saja melalui satelit.
Bukan sebaliknya, menunggu titik-titik api tersebut semakin membesar dan cakupan wilayah hutan yang terbakar semakin meluas, hingga menimbulkan dampak masif terhadap kesehatan, lingkungan, dan ekonomi, serta protes dari negera tetangga.
Rully menyesalkan sikap Menhut yang terkesan menunggu dan baru bertindak setelah ada arahan dan perintah dari Presiden Prabowo Subianto yang turun langsung mengatasi bencana karhutla tersebut.
Menurutnya, siklus tahunan karhutla, bahkan juga banjir sebenarnya sudah memiliki pola yang terprediksi, terutama saat memasuki fase El Nino.
Rully menilai teknologi untuk mendeteksi ancaman karhutla—seperti penginderaan Satelit NOAA—sudah tersedia sejak puluhan tahun lalu.
Menhut seharusnya bisa memanfaatkan data penginderaan jauh secara real-time untuk melakukan tindakan pencegahan dini, ketimbang menunggu bencana membesar.
“Teknologinya sudah tersedia sejak tahun 1982. Harusnya sekarang jauh lebih canggih. Gampang sekali melihat titik api ada di mana, hari ini ada satu, besok tiga, dikonsesi siapa. Seharusnya menteri langsung panggil dan beri teguran keras pemilik konsesinya saat itu juga,” tegasnya.
Selain menyoroti lemahnya respon cepat, ia juga mengkritik motivasi di balik pembiaran titik api yang kerap dilakukan demi efisiensi biaya pembukaan lahan (land clearing) berbiaya murah.
Ia menilai motivasi utama di balik tindakan ini adalah efisiensi biaya pembukaan lahan oleh pemegang izin konsesi, tanpa memedulikan dampak kerugian sosial dan ekonomi masyarakat luas.
“Dampak dari pembiaran tersebut terbukti merugi hingga ribuan triliun rupiah dan merusak aktivitas ekonomi masyarakat luas. Orang tidak bisa bekerja, warung tutup, penerbangan terganggu, hingga negara tetangga menghujat kita. Bank Dunia bahkan mencatat kerugian Indonesia akibat karhutla pada 2015 saja mencapai Rp221 triliun,” ujarnya.
Mantan aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) ini menggarisbawahi peran penting masyarakat dalam mengawal proses hukum terhadap para pelanggar agar penanganan isu lingkungan tetap konsisten dan tidak meredup saat musim kemarau berakhir.
“Pak Prabowo itu kan sebetulnya bagus dalam masalah penegakan hukumnya. Ini momen bagi beliau untuk untuk membuktikan dan memberikan denda sebesar-besarnya kepada perusahaan konsesi pembakar hutan dan lahan,” katanya.
Presiden Prabowo perlu meniru cara Malaysia dalam pengelolaan pemanfaatan hutan untuk konsensi dengan menerapkan sistem kawasan. Dimana perusahaan harus bertanggung jawab atas konsensi yang telah diberikan.
“Nah ketika terjadi kebakaran, maka pemilik konsensi yang harus bertanggungjawab. Mau dia yang bakar atau orang lain, masa bodoh yang harus bertanggungjawab ya perusahaan yang mendapat konsesi. Jadi perusahaan yang betul-betul harus menjaga wilayah konsesinya,” kata Rully.
Karena melihat penegakan hukum di Indonesia lemah, kata Rully, kemudian banyak perusahaan Malaysia dan Singapura yang berbondong-bondong ke Indonesia pada 2007-2008 mencari lahan konsesi antara lain untuk perkebunan sawit dan lain-lain.
“Dan banyak sekali perusahaan-perusahaan itu pada akhirnya melakukan pembakaran hutan di Indonesia. Kita nggak bisa menyebut satu persatu, kalau saya sebutkan satu persatu bisa berderet sampai 100 panjangnya,” ungkap Rully.
Karena itu, Rully mendorong agar pemerintah membebankan seluruh biaya operasional pemadaman karhutla secara langsung kepada para pemegang izin konsesi yang terbukti lalai, memanfaatkan bukti ilmiah lintasan data satelit agar tidak ada celah bagi pelaku untuk menghindar.
“Artinya seluruh effort (upaya) yang dilakukan oleh pemerintah pada saat ini untuk melakukan penagihan dalam melakukan pemadaman hutan kepada para pemilik konsesi. Tagih saja kepada mereka,” tegasnya.
Lebih lanjut, Rully menambahkan, pentingnya mengubah paradigma dalam memandang kawasan hutan saat ini.
Dimana masyarakat dan pemangku kepentingan harus melihat hutan tidak sekadar sebagai objek komoditas kayu, melainkan kawasan bernilai ekologis yang memberikan manfaat berkelanjutan tanpa harus ditebang.
“Hutan tidak boleh lagi ditempatkan sekadar sebagai objek komoditas kayu, melainkan harus memberikan nilai manfaat nyata bagi masyarakat sekitar tanpa harus menebangnya,” pungkas Rully.
Partaigelora.id-Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI, Muhammad Anis Matta, mewakili Pemerintah Indonesia (RI) dalam Konferensi Tingkat Menteri (KTM) Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Jeddah, Arab Saudi, Kamis (27/8/2026), mendesak agar aksi kekerasan para pemukim ilegal Israel di wilayah Palestina dinyatakan tindakan terorisme.
Anis Matta mengungkapkan, saat perhatian dunia teralihkan oleh perang regional di jantung Dunia Islam, yaitu perang Iran melawan Amerika Serikat dan Israel sejak Februari 2026, Israel memanfaatkan hal itu dengan lebih banyak melakukan kejahatan kemanusiaan dan tindakan terorisme di banyak negara, termasuk di Palestina.
“Baik dengan membunuh lebih banyak saudara kita di Palestina maupun saudara kita di Lebanon, Suriah, dan Iran; melanggar kesucian Masjid Al Aqsa; dan atau memperluas permukiman ilegal dan merebut lebih banyak tanah Palestina,” sebut Anis Matta dalam pernyataannya yang disampaikan dalam sesi konferensi, Kamis.
Karenanya, lanjut Anis Matta, dalam pernyataannya, OKI harus menuntut akuntabilitas Israel atas segala kejahatan kemanusiaan dan tindakan terorisme yang dilakukannya itu.
“Organisasi ini harus terus bekerja dengan segala kemampuan dan mekanisme yang dimiliki untuk menuntut akuntabilitas Israel atas kejahatan kemanusiaan yang telah dilakukan, serta mengategorikan tindakan kekerasan para pemukim ilegal sebagai tindakan terorisme,” ungkap Anis Matta.
KTM Luar Biasa ke-23 OKI digelar untuk memilih Sekretaris Jenderal OKI serta merespons berbagai perkembangan terkini di dunia Islam, termasuk situasi di Palestina serta dinamika geopolitik yang berlarut dan meluas dari perang Iran melawan Amerika Serikat dan Israel.
Dalam pertemuan ini, negara-negara anggota OKI sepakat memilih Ismail Ould Cheikh Ahmed dari Mauritania, sebagai Sekretaris Jenderal OKI untuk periode 2026-2031.
Sebelumnya, pada KTM Luar Biasa ke-22 OKI pada Januari 2026, negara-negara anggota OKI sepakat mengecam upaya pembentukan negara Somaliland dengan menyebutnya sebagai upaya memecah-belah kedaulatan Somalia yang adalah negara anggota OKI dan memperkuat dukungan terhadap eksistensi negara Israel.
Anis Matta menyatakan, OKI tidak akan dapat membangun wibawanya maupun alasan keberadaannya hanya berdasarkan pernyataan dan kecaman, tetapi juga harus melalui tindakan nyata dan upaya berkelanjutan di lapangan.
“Hanya tindakan nyata yang menunjukkan ketulusan niat dan arah yang akan dapat menguatkan OKI,” tegas Anis Matta.
Indonesia merupakan salah satu negara pendiri OKI dan aktif memperjuangkan kemerdekaan Palestina yang saat ini masih berada dalam penjajahan Israel. Perjuangan Indonesia ini sejalan dengan UUD 1945, yang menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa.
Dalam sejumlah kesempatan, Anis Matta juga menyebut bahwa mendukung perjuangan kemerdekaan Palesstina adalah kewajiban agama dan meluas lagi sebagai tanggung jawab kemanusiaan.
Partaigelora.id-Ketua Bidang Syiar & Dakwah DPP Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, KH. Muhith M. Ishaq, Lc, M.A mengatakan, bertemunya dua kebahagiaan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-81 pada bulan Agustus 2026 ini merupakan momentum istimewa.
“Baik Maulid maupun Kemerdekaan adalah suasana bahagia. Kedua peristiwa ini menyatukan dua suasana kebahagiaan dan keceriaan yang patut disyukuri oleh seluruh bangsa Indonesia dan kaum Musliminm,” kata KH. Muhith M. Ishaq, Lc, M.A.
Hal itu disampaikannya dalam Kajian Pengembangan Wawasan bertajuk ‘Refleksi Maulid Nabi & Makna Kemerdekaan’ yang digelar pada Selasa (25/8/2026) malam.
Menurut KH. Muhith, kemerdekaan adalah rahmat berharga dari Allah SWT yang memungkinkan terlaksananya berbagai amal saleh dan kebaikan.
“Nikmat kemerdekaan harus kita syukuri sebagai rahmat yang sangat berharga. Tanpa kemerdekaan, ada banyak kebaikan dan amal saleh yang tertunda, sebagaimana yang dialami saudara-saudara kita di Palestina dan Gaza hari ini,” ujar KH. Muhith.
Ia mengatakan, perjuangan memerdekakan suatu bangsa dan umat manusia memiliki nilai yang sangat agung di sisi Allah SWT.
Rasulullah SAW, lanjut dia, membawa misi kemerdekaan hakiki bagi seluruh alam (rahmatan lil alamin) melalui beberapa tahapan utama.
Pertama tauhid, yakni mmbebaskan manusia dari penyembahan sesama makhluk, berhala, dan hawa nafsu untuk hanya menyembah Al-Khaliq (Allah SWT).
Kedua keadilan sosial & jalan terang, yaitu mengeluarkan umat dari kegelapan (minadz dzulumati ilan nur) menuju keadilan Islam serta kelapangan hidup dunia dan akhirat.
Ketiga edukasi & pembelajaran (masyarakat berpengetahuan), yaitu dimana perubahan dunia diawali dengan narasi dan ilmu pengetahuan (surah Al-Alaq: 1–5), bukan sekadar materi atau sembako.
“Memerdekakan manusia secara hakiki adalah dengan menjadikan mereka masyarakat terdidik (educate society),” katanya.
Artinya, kemerdekaan hakiki suatu bangsa tidak sekadar diukur dari kebebasan fisik, melainkan dari keberhasilan membangun masyarakat berilmu dan berpengetahuan (educate society) serta kemampuan menjaga kedaulatan negara.
“Perubahan besar peradaban dunia yang dipelopori Rasulullah SAW tidak dimulai dengan kekuatan militer atau pembagian materi semata, melainkan melalui penguatan narasi dan edukasi sebagaimana diwahyukan dalam Surah Al-Alaq. Memanusiakan manusia yang sesungguhnya adalah dengan membuat manusia itu berilmu,” tegasnya.
Karena itu, perjuangan dalam meletakkan nilai-nilai kebaikan membutuhkan kesabaran, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam membina masyarakat Madinah dan Mekkah. Hingga pada mereka terbuka dan berbondong-bondong menerima Islam.
Sehingga ia meneladani perjalanan dakwah Rasulullah SAW yang mengalami lompatan eksponensial ketika berpindah dari Makkah ke Madinah karena tersedianya kebebasan dan ruang kemerdekaan.
“Artinya setiap perjuangan narasi dan gagasan yang konsisten pada akhirnya akan membuahkan hasil dan memanusiakan manusia secara utuh,” Ketua Bidang Syiar & Dakwah DPP Partai Gelora ini.
KH. Muhith menegaskan, bahwa kemerdekaan berpikir dan tradisi ilmu merupakan landasan utama dalam menjaga kedaulatan bangsa serta membebaskan masyarakat dari keterbelakangan.
Ia menjelaskan bahwa Allah SWT membekali setiap manusia dengan perangkat verdas berupa pendengaran, penglihatan, dan akal pikiran (al-fu’ad) sebagaimana tercantum dalam Surah An-Nahl ayat 78. Potensi inilah yang membedakan manusia dari makhluk lainnya.
“Setiap manusia dilahirkan tanpa pengetahuan, namun diberikan pendengaran, penglihatan, dan akal agar belajar serta bersyukur. Kemerdekaan yang hakiki adalah saat perangkat cerdas ini digunakan untuk menyerap pengetahuan dan membangun tradisi ilmiah sebelum mengambil keputusan,” ujar KH. Muhith.
Ia mengingatkan bahaya mengambil kebijakan atau tindakan tanpa didasari ilmu pengetahuan (wala takfu ma laisa laka bihi ‘ilm).
Sehingga keputusan yang diambil secara asal-asalan hanya akan membawa ketidakpastian dan kekacauan dalam kehidupan berbangsa.
Sebab, makna kemerdekaan terutama bagi generasi muda adalah menekankan pentingnya ruang kebebasan untuk tumbuh dan berinovasi.
“Anak muda sedang dalam masa pertumbuhan potensi dan semangat. Tanpa ruang kemerdekaan, potensi itu tidak akan tumbuh maksimal—seperti pohon besar yang dipaksa tumbuh di pot kecil. Dakwah dan kemajuan bangsa sangat membutuhkan kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berkreasi,” jelasnya.
KH. Muhith mengajak seluruh kader Partai Gelora dan elemen bangsa untuk menjadikan peringatan Maulid Nabi dan HUT RI ke-81 sebagai momentum menguatkan wawasan kebangsaan serta memperjuangkan kemajuan Indonesia berbasis ilmu pengetahuan.
Ia meminyta seluruh kader Partai Gelora dan umat Islam untuk tidak berkecil hati dalam memperjuangkan narasi kebaikan dan ilmu pengetahuan bagi kemajuan bangsa.
“Sebagaimana Rasulullah SAW yang membina masyarakat Madinah hingga akhirnya berdampak luas dan diterima secara berbondong-bondong, perjuangan berbasis gagasan dan ilmu akan membuahkan hasil. Mari kita isi kemerdekaan Indonesia dengan mengambil spirit perjuangan Rasulullah SAW untuk membangun bangsa yang berdaulat, beradab, dan berkemajuan,” pungkasnya.
Partaigelora.id-Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah, menekankan bahwa pengelolaan negara di era disrupsi digital dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) menuntut pemahaman mendalam tentang statecraft atau seni mengelola negara serta visi kepemimpinan yang berorientasi lintas generasi.
Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam Kajian Wawasan Kebangsaan bertajuk “Memahami Statecraft: Mengelola Negara di Era AI” pada Jumat (21/8/2026) malam.
Fahri menjelaskan bahwa statecraft merupakan keahlian komprehensif seorang pemimpin untuk mengorkestrasi seluruh elemen bangsa—mulai dari rakyat, wilayah, hingga struktur kekuasaan dan pemerintahan. Menurutnya, konsep ini erat kaitannya dengan nilai kenegarawanan (statesmanship).
“Politisi hanya berpikir tentang pemilu berikutnya, sementara kalau negarawan berpikir tentang generasi berikutnya,” ujar Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini.
Ia mengingatkan agar para elite dan penyelenggara negara tidak terjebak dalam pragmatisme politik jangka pendek yang sekadar berorientasi pada akumulasi kekuasaan (power), melainkan harus mengedepankan basis ilmu pengetahuan dan gagasan dalam setiap pengambilan keputusan.
Fahri menilai kehadiran AI merupakan peluang besar apabila dikelola oleh kepemimpinan yang berkapasitas intelektual tinggi.
Namun, pemanfaatan AI harus ditujukan secara terarah untuk perbaikan ekonomi, pelayanan kekuasaan yang ramah, dan kesejahteraan publik, serta menjadikan Indonesia sebagai kekuatan global.
“Menghadapi era AI, kemudahan akses teknologi harus diimbangi dengan kapasitas intelektual manusia. AI harus diarahkan untuk mendukung kesejahteraan publik, perbaikan ekonomi, dan tata kelola kekuasaan yang berkeadilan,” katanya.
Karena itu,perlunya arah baru kepemimpinan nasional yang memadukan ilmu pengetahuan dan kekuasaan untuk menjadikan Indonesia sebagai game changer sekaligus kekuatan adidaya (superpower) baru di era kecerdasan buatan.
Fahri menyatakan bahwa dengan modal geografis yang luas, populasi besar, status sebagai negara demokrasi terbesar ketiga, serta populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki modalitas lengkap untuk tampil memimpin di panggung dunia.
Namun, potensi ini memerlukan penguatan pada sektor teknologi, militer, dan ekonomi, termasuk di dalamnya penguasaan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI)
“Indonesia harus menjadi game changer yang terlibat lebih jauh dalam dinamika global. Kita harus bersiap dengan membangun kekuatan teknologi, militer, dan ekonomi ke depan,” tegas Fahri.
Fahri mengajak masyarakat untuk tidak bersikap pesimistis, serta publik tidak perlu khawatir mengenai ancaman hilangnya lapangan pekerjaan akibat AI.
Menurutnya, manusia adalah ciptaan terbaik (ahsanu taqwim) yang menciptakan teknologi tersebut, sehingga manusia pula yang harus mengendalikannya.
Ia menilai AI justru berpotensi membebaskan manusia dari beban eksploitasi kerja kapitalistik yang berlebihan. Sebab, manusia kerap bekerja terlalu keras mengorbankan waktu, keluarga, dan lingkungan, tapi hasilnya minim
Karena itu, Fahri memprediksi pola kerja manusia ke depan memang akan bergeser, namun hal itu bukan berarti menghilangkan peran manusia seutuhnya.
“Tetapi kita tidak boleh menjadi budak mesin, melainkan mesin yang harus kita pekerjakan untuk kepentingan umat manusia,” katanya.
AI, lanjut dia, bisa dimanfaatkan untuk menciptakan keadilan, merawat bumi, serta memberi ruang lebih luas bagi manusia untuk berkarya dan memakmurkan kehidupan secara positif.
Ia menekankan kunci utama menghadapi era baru ini adalah peningkatan kapasitas keilmuan secara berkelanjutan agar manusia tetap memegang kendali penuh atas arah teknologi.
Fahri menyoroti pergeseran batas-batas negara tradisional di ruang digital. Dimana batas teritorial menjadi kabur, karena publik bertransformasi menjadi warga negara global.
Mereka masuk dalam ekosistem platform yang kerap digerakkan oleh algoritma pencipta konflik demi keuntungan pribadi, kelompok atau golongan tertentu yang berbasis pada penyebaran informasi yang keliru atau menyesatkan.
Untuk membentengi bangsa dari polarisasi digital, ia mendorong anak muda Indonesia menguasai keterampilan teknis tingkat tinggi, seperti coding dan perancangan algoritma lokal yang berakar pada nilai komunal, empati, dan gotong royong.
Pada prinsipnya, kata Fahri, Indonesia memilliki fondasi sejarah kuat yang bisa digunakan untuk membentengi bangsa di era disrupsi digital saat ini.
Fondasi sejarah Indonesia dibangun dalam dua generasi, yakni generasi pertama (fondasi narasi) dan generasi kedua (fondasi pembangunan kelembagaan).
Generasi pertama Era Soekarno, Muhammad Hatta, Sutan Sjahrir, Muhammad dan Natsir meletakkan kekuatan narasi, ideologi Pancasila, konstitusi UUD 1945, dan konsolidasi bangsa.
Sedangkan gnerasi kedua melakukan pmbangunan kelembagaan negara dan birokrasi yang teruji tangguh melewati berbagai transisi politik hingga era reformasi dan pemilu demokratis 1999 di era B.J. Habibie.
Kendati begitu, Fahri mengingatkan bahwa kunci keberhasilan negara melintasi disrupsi zaman di era digital ini berada pada perpaduan utuh antara kekuasaan (power) dan kapasitas intelektual (ilmu).
“Kekuasaan tanpa ilmu sangat berbahaya, sedangkan ilmu tanpa kekuasaan menjadi lemah dan tidak berdaya. Masa depan Indonesia membutuhkan sosok pemimpin yang bertindak layaknya philosopher king—memiliki otoritas kekuasaan yang efektif sekaligus kebijaksanaan berbasis ilmu pengetahuan,” tegasnya.
Menutup paparannya, Fahri menggarisbawahi kriteria kepemimpinan yang relevan menghadapi disrupsi masa depan, yakni integrasi antara kapasitas intelektual dan otoritas kekuasaan—serupa konsep philosopher king.
“Kekuasaan itu hanya ada dua sisi: power dan ilmu. Ke depan, dua hal ini tidak boleh terpisah. Kita tidak ingin orang berkuasa tapi tidak berilmu, atau orang berilmu tapi lemah tanpa kekuasaan. Kekuasaan tanpa ilmu akan sangat berbahaya bagi masa depan bangsa dan kemanusiaan,” pungkasnya.
Partaigelora.id– Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Muhammad Anis Matta memperingatkan potensi krisis energi dan tekanan ekonomi yang dapat melanda Asia akibat eskalasi perang hibrida global, terutama konflik yang berlangsung di Eropa dan Timur Tengah (Tengah)
Hal itu disampaikan Anis saat memberikan orasi geopolitik dalam Muktamar V Wahdah Islamiyah di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Jumat (21/8/2026).
Menurut Anis, konstelasi geopolitik global telah memasuki fase yang disebutnya sebagai ‘Perang Dunia Ketiga dalam wajah baru’.
antara kekuatan besar tidak lagi berlangsung secara langsung, tetapi melalui perang hibrida yang memanfaatkan instrumen ekonomi, siber, teknologi, hingga blokade geografis.
“Ciri perang hibrida ini adalah menciptakan masalah bagi musuh agar seluruh sumber dayanya habis dan runtuh dengan sendirinya. Dampaknya tidak terbatas pada negara yang bertikai, tetapi meluas secara regional dan global,” ujar Anis.
Salah satu risiko terbesar yang disoroti Anis adalah terganggunya ketahanan energi Asia. Konflik di Timur Tengah dan potensi gangguan terhadap jalur strategis seperti Selat Hormuz dinilai dapat memengaruhi distribusi minyak dunia.
Anis mengatakan Asia menjadi kawasan yang paling rentan karena merupakan pusat industri dan memiliki populasi besar, sementara kebutuhan energinya masih bergantung pada impor.
“Celakanya, hampir seluruh minyak dari Timur Tengah diekspor ke Asia. Tiongkok mengimpor lebih dari 16 juta barel per hari, dan Indonesia mengimpor sekitar satu juta barel per hari. Jika pasokan dari Teluk terganggu akibat serangan militer atau blokade, Asia adalah kawasan yang paling menderita,” tegasnya.
Menurut Anis, gangguan pasokan minyak dapat memberikan tekanan terhadap perekonomian Indonesia melalui peningkatan subsidi energi dan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Selain itu, sektor manufaktur juga berisiko terdampak karena bergantung pada pasokan energi dan pasar ekspor.
“Kita mendapatkan masalah yang tidak kita ciptakan, tetapi harus membayar ongkosnya. Krisis ini bersifat sistemik, berlarut, dan akan menempatkan posisi pemerintah di banyak negara semakin sulit jika tidak ada antisipasi sejak dini,” jelas Anis.
Menghadapi ketidakpastian geopolitik tersebut, Anis menekankan pentingnya menjaga stabilitas politik, ekonomi, dan sosial di dalam negeri.
Stabilitas tersebut dinilai dapat menjadi modal bagi Indonesia untuk menarik arus investasi ketika negara lain menghadapi ketidakpastian.
“Jika kita bisa menjadikan Indonesia sebagai negara yang aman dan tenang di tengah hawa perang global ini, saya percaya modal dan hal-hal baik akan mengalir ke tempat kita,” pungkasnya.
Partaigelora.id- Ketua Koordinator Pelaksana Harian DPP Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Rofi’ Munawar, menegaskan bahwa kejujuran merupakan pilar utama integritas politik sekaligus fondasi esensial untuk membangun tata kelola bangsa yang bermartabat.
Hal tersebut disampaikannya dalam Kajian Pengembangan Wawasan Spiritual (Tazkiyatun Nafs) bertema ‘Kejujuran Pilar Integritas Politik’, Selasa (18/8/2026) malam.
Rofi’ menjelaskan, di momentum pascaperingatan Proklamasi Kemerdekaan RI ke-81, bangsa Indonesia membutuhkan perlindungan moral dari ancaman pemimpin yang tidak jujur.
Mengutip penegasan Al-Qur’an (QS. At-Taubah: 119) serta telaah ulama Ibn al-Qayyim, ia memaparkan tiga ciri utama insan yang jujur.
“Yakni tidak pernah mentoleransi pelanggaran janji, enggan bersahabat dengan pendusta, serta senantiasa memelihara kesungguhan (al-jiddiyyah) dalam situasi apapun,” kata Rofi’ Munawar.
Menurut Rofi’, terdapat enam poin penting kejujuran sebagai pilar integritas politik, antara lain daya dorong niat spiritual yang benar; karakter otentik, bukan sekadar pencitraan; objektivitas pelaporan lapangan (Anti-ABS); memandang hakikat politik sebagai amanah; kejujuran berbasis pengetahuan (bukan keluguan); dan keberanian menyelesaikan persoalan besar.
Daya dorong niat spiritual yang benar maksudnya adalah berpolitik berakar pada motif tertinggi, yaitu ibadah kepada Allah SWT (QS. Al-An’am: 162–163).
“Politik yang jujur setara dengan salat yang khusyuk karena keduanya berpijak pada pertanggungjawaban vertikal kepada Sang Pencipta,” katanya.
Adapun karakter otentik, bukan sekadar pencitraan adalah kejujuran harus menjadi watak yang melekat dan berkesinambungan, bukan instrumen kampanye musiman.
“Karakter inilah yang melahirkan komitmen dan loyalitas pejuang politik hingga akhir hayat (QS. Al-Ahzab: 23) demi membawa Indonesia menjadi kekuatan baru dunia,” katanya.
Sedangkan objektivitas pelaporan lapangan (Anti-ABS), adalah kejujuran dalam memaparkan data lapangan sangat krusial untuk menghasilkan evaluasi yang presisi serta alokasi sumber daya yang tepat, sebagaimana ketepatan laporan burung Hud-Hud kepada Nabi Sulaiman.
“Jadi ada upaya mnolak budaya manipulasi laporan atau Asal Bapak Senang (ABS) merupakan indikator kesehatan mental dan spiritual kepemimpinan,” ujarnya.
Sementara memandang hakikat politik sebagai amanah, dimana kekuasaan adalah kewajiban agama yang besar (min a’zhami wajibatiddin).
Rofi’ mengingatkan bahaya figur Ruwaibidah—orang bodoh yang memegang urusan publik tanpa kapasitas sehingga hanya memperkeruh situasi dan menambah permusuhan.
Selanjutnya, kejujuran berbasis pengetahuan (bukan keluguan), merupakan integritas politik yang menuntut kecerdasan hukum dan etika agar pejabat publik mampu secara tegas menolak apa yang bukan menjadi haknya serta tidak mudah terjebak dalam skema manipulatif.
Terakhir menyelesaikan persoalan besar, yakni kejujuran sejati bermuara pada keberanian mengambil keputusan besar dan menuntaskan persoalan bangsa, karena sandaran utamanya semata-mata adalah pertanggungjawaban kepada Allah SWT.
Rofi’ mencontohkan keberhasilan Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang dalam tempo singkat berhasil menuntaskan masalah kemakmuran dan ketimpangan sosial berkat kepemimpinan yang berakar pada kejujuran spiritual.
Ketenangan Batin
Dalam kesempatan ini, Ketua Koordinator Pelaksana Harian Partai Gelora Rofi’ Munawar kemudian membedah berbagai realitas praktis dan dilema moral yang kerap dihadapi para pejuang politik di lapangan.
“Ada tiga aspek krusial, yakni pengelolaan keikhlasan di tengah kebutuhan duniawi, mitos kejujuran sebagai ‘bumerang’ karier, serta dimensi ketenangan batin seorang politisi,” ujar Rofi’ Munawar.
Menurut dia, para pejuang politik di lapangan perlu mentransformasikan niat (mukhlisin ke mukhlasin) ketika mulai terjun ke dunia politik.
“Memperoleh nafkah melalui jalur aktivisme maupun kursi legislatif adalah hal yang manusiawi dan sah secara syariat. Namun, kader dituntut menempuh upgrade motif secara berkala—bergerak dari mukhlisin (fase terus membenahi keikhlasan) menuju mukhlasin (tahap kemurnian orientasi demi kemaslahatan umat),” ujarnya.
Sehingga ketika dihadapkan pada fenomena antara legitimasi versus citra palsu misalkan, dapatmenepis anggapan bahwa kejujuran tidak akan mematikan karier.
“Pengakuan atas kekeliruan secara kesatria yang dibarengi perbaikan konkret justru melahirkan legitimasi jangka panjang. Mengutip kaidah Imam Al-Ghazali, akhlak adalah fondasi utama, sementara kekuasaan berfungsi sebagai penjaganya,” jelas Rofi’ Munawar.
Karena itu, ketika dilihat dalam dimensi ketenangan batin (thuma’ninah), maka integritas berkaitan erat dengan kesehatan jiwa.
“Praktik jujur melahirkan ketenteraman mental di tengah kerasnya dinamika politik, sedangkan manipulasi data dan citra secara konstan memicu kegelisahan serta degradasi moral,” katanya.
Ia mengajak seluruh elemen kader dan masyarakat untuk tidak sekadar mengutuk kegelapan, melainkan aktif menyalakan lilin perubahan demi masa depan Indonesia.
“Yakni perubahan peradaban melalui kerja politik yang bersih, berani, dan berorientasi jangka Panjang,” pungkasnya.
